UUDP kepada Adeng Mulyadi12 Juli 2012 UUDP kepada AdengMulyadi Rp. 5.000.000,16 juli 2012 UUDP kepada Adeng Rp. 5.000.000Mulyadi Poo18 Juli 2012 UUDP kepada AdengMulyadi Rp. 40.000.000,31 Juli 2012 = Pinjaman kepada Adeng Mulyadi Rp. 8. 475.000,Sub Jumlah Rp. 58. 475.000,5. Dipinjamkan kepada Tatang Suratis12 Juli 2012 = Pinjaman Tatang Rp. 8.500.000.Suratis poe?12 Juli 2012 Pinjaman TatangSpats Rp. 4.910.000,12 Juli 2012 = Pinjaman Tatang Rp. 5.000.000.Suratis Poe?

UUDP kepada Adeng Mulyadi12 Juli2012 UUDP kepada Adeng Rp. 5.000.000Mulyadi Be16 juli 2012 UUDP kepada Adeng Rp. 5.000.000Mulyadi Be18 Juli2012 UUDP kepada Adeng Rp. 40.000.000.Mulyadi Pp. ON eee?31 Juli2012 Pinjaman kepada Adeng Rp. 8.475.000.Mulyadi Pp. ~ Halaman 40 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.

Kwitansi pembayaran.10.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati RokanHulu atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 yangditerbitkan pada bulan Maret 2004.11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Setor sisa UUDP (termasuk sisa danatidak tersangka tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 10.110.893.)tanggal 13 Pebruari 2004.12. Surat Keputusan Bupati Rokan Hub Nomor : 911/KEU/66/2004tanggal 1 April 2004, Tentang Penggunaan Pos Pengeluaran TidakTersangka Tahun Anggaran 2003.13.

Kwitansi pembayaran.20.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati RokanHulu atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 yangditerbitkan pada bulan Maret 2004.21.1 (satu) lembar Surat Bukti Setor sisa UUDP (termasuk sisa danatidak tersangka tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 10.110.893.)tanggal 13 Pebruari 2004.Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 129 PK/PID.SUS/201122.

Register penutupan kas.Pengesahan sisa UUDP.. Register SKO (Model Bend. 7).zs> @>~ oO aQao0on&a> > oO andRegister SPP ( Model Bend. 8).Register SPMU ( Model Bend. 9 ).Daftar penerimaan dan pengeluaran.Laporan Keadaan Kas (LKKR).Buku Kas Umum Daerah ( Model Bend. 10).Rincian Penerimaan dan Pengeluaran per pasal (Bend. 24)Surat Proposal.Lembaran Disposisi Bupati, Setda, Asisten Ill, KabagKeuangan ke Bendaharawan..

Kwitansi pembayaran.20.1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati RokanHulu atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 yangditerbitkan pada bulan Maret 2004.1 (satu) lembar Surat Bukti Setor sisa UUDP (termasuk sisa danatidak tersangka tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 10.110.893.)tanggal 13 Pebruari 2004.Surat Keputusan Bupati Rokan Hub Nomor : 911/KEU/66/2004tanggal 1 April 2004, Tentang Penggunaan Pos Pengeluaran TidakTersangka Tahun Anggaran 2003.Daftar Rincian Pengeluaran Anggaran Belanja

No. 62 K/Pid.Sus/201229. 1 (satu) lembar Pengesahan Sisa UUDP Bulan Desember 2006Disparsenibudpora Kabupaten Rokan Hilir ;30. 1 (satu) Bundel Berita Acara Permintaan Keterangan BawasdaKabupaten Rokan Hilir ;31. 1 (satu) lembar Ticket Ferry Indomal Express/Follow Me Express DumaiMalaka (Pulang Pergi) ;32.

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRDbeserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10.Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,11.Keputusan Bupati Maluku Tengggara

Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember2003 beserta lampirannya,13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18Nopember 2003,4814.Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000, untukpembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRDbeserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),7810.Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiranpenerima dana asuransi,11.Keputusan Bupati Maluku Tengggara

di hadapan Penyidikdalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapundan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidiksudah benar ; Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik ; Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalamBAP Penyidik ;Halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2014/PN KpgBahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP

Kejaksaan Negeri SoE ;Bahwa benar Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidikdalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapundan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidiksudah benar ;Bahwa benar Saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik ;Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang dibubuhi dalamBAP Penyidik ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP

Tahun Anggaran 2007 ; Bahwa benar Ahli memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalamkeadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun danketerangan Ahli sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik sudahbenar; Bahwa benar Ahli ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik ; Bahwa benar Ahli membenarkan tanda tangan Ahli yang dibubuhidalam BAP Penyidik ; Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak PidanaKorupsi Atas Penyimpangan Sisa Dana Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP

sisa uang yang harusdipertanggungjawabkan (UYHD TA 2007) pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pemeriksaandilakukan oleh Inspektorat setelah ada rekomendasi dari Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor : 7b/LHPLKPD/XIX.KUP/2011tanggal 11 Juli 2011 ;Bahwa Dasar dan Tugas serta tanggung jawab Ahli selaku Auditorpada Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan sehubungandengan adanya Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Sisa DanaUang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP

MELLA, dibawah sumpah di depanpersidangan pada pokoknya menerangkan:Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Sisa Dana Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007 atas namaterdakwa Drs. JOSEPH E.

-----------------------------------------------

• 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah Saldo Rp.480.000.060,-).

Menyatakan barang bukti berupa : 181 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlahRp.1.790.827.752,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapanratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) NomorSPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggal SPM 04102010, kepadaSUBARJO, tanggal 04 Oktober 2010. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret NonDinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQSUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221

No. 653 K/Pid.Sus/201848)Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP Tahun Anggaran 2004(satu bendel);49)Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagiKetua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni,Agustus Tahun 2004 (satu bendel);50)Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal1 Maret 2004 Tahun Anggaran 2004 untuk Keperluan BelanjaPegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket,Tunjangan Jabatan,

Kabupaten SeramBagian Timur Tahun Anggaran 2010.Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan PembayaranLangsung Gaji dan Tunjangan (SPP GU BARANG DAN JASA)Nomor: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gajidan Tunjangan (SPP GU BARANG DAN JASA) Nomor:97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.Surat Pernyataan Pengajuan SPPGU Nomor 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 9/7/SPMGU/DISHUTBUN/2010.Pengesahan Sisa UUDP

Timur TahunAnggaran 2010.131.Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.132.SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP GU BARANG DAN JASA) Nomor:97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.133.RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji danTunjangan (SPP GU BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.134.Surat Pernyataan Pengajuan SPPGU Nomor 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.135.Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPMGU/DISHUTBUN/2010.136.Pengesahan Sisa UUDP

Malteng,7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002

pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya

Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDPTriwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk DanaAsurans1),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentangPembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupatenMaluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IVTahun 2002 pada Sekretarist DPRD

beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada69Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk DanaAsuransi),

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 206/R/2002 padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);10) Kuitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;11) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15November 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);Kuitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15November 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP

BPR Bank Pasar Rembang senilai Rp.6.856.647.000,00 ;2 (dua) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 903/1614/2004 tanggal30 Desember 2004 perihal Pemberian uang untukdipertanggungjawabkan (UUDP) T.A. 2005 yang ditandatangani olehBupati H. HENDARSONO dan ditujukan kepada semua Kepala Badan/Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/201013.14.15.16.17.18.19.20.Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Rembang dan Camat seKabupaten Rembang ;1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 335412 a.n.

BPR Bank Pasar Rembang senilai Rp.6.856.647.000,00 ;2 (dua) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 903/1614/2004 tanggal30 Desember 2004 perihal Pemberian Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) T.A. 2005 yang ditandatangani olehBupati H. HENDARSONO dan ditujukan kepada semua Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Rembang dan Camat seKabupaten Rembang ;1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 335412 a.n. PemkabRembang Jl.

BPR Bank Pasar Rembangsenilai Rp. 6.856.647.000,00 ;2 (dua) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 903/1614/2004tanggal 30 Desember 2004 perihal Pemberian Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) T.A. 2005 yang ditandatanganioleh Bupati H. HENDARSONO dan ditujukan kepada semua KepalaBadarn/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Rembang danCamat se Kabupaten Rembang ;1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 335412 a.n. PemkabRembang Jl.

Langgeng Desa Ngompro, Pangkur Ngawi dan kelompoktani Sri Agung, Desa Sukowiyono, Padas, Ngawi dana PKBL cair sebanyak Rp.2.250.000.000, tersebut tidak ada yang disalurkan kepada petani anggotakelompok tani untuk program GP3K,Bahwa atas pencairan guliran tahap sebesar Rp. 2.250.000.000, sudahdikembalikan ke pusat rekening Divisi PKBL Pusat sebesar Rp. 2.317.500.000,(termasuk jasa sebesar Rp. 67.500.000,), pengembalian dana ke pusat tersebutberasal dari dana pusat (uang untuk dipertanggungjawabkan/UUDP

Sri Agung, Desa Sukowiyono, Padas, Ngawi dana PKBL cair sebanyakRp. 2.250.000.000, tersebut tidak ada yang disalurkan kepada petani anggotakelompok tani untuk program GP3K,Bahwa atas pencairan guliran tahap sebesar Rp. 2.250.000.000, sudahdikembalikan ke pusat rekening Divisi PKBL Pusat sebesar Rp. 2.317.500.000,Halaman 26 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/Tpk/2017 PN.Sby(termasuk jasa sebesar Rp. 67.500.000,), pengembalian dana ke pusat tersebutberasal dari dana pusat (uang untuk dipertanggungjawabkan/UUDP

Pelabuhan Indonesialll (Persero) Terdakwa tidak tahu.> Uang yang digunakan untuk mengembalikan tersebut berasal dari UUDP(uang untuk dipertanggungjawabkan) dari kantor Regional Ill.

,pengembalian dana ke pusat tersebut berasal dan dana pusat (uang untukHalaman 167 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/Tpk/2017 PN.Sbydipertanggungjawabkan/UUDP) yang cair atas pertanggungjawaban pengadaanbenih untuk program BLBU yang diajukan oleh Cabang;Menimbang, bahwa pada tanggal Maret 2012 cair dana PKBL sebesarRp. 2.250.000.000, ke rekening atas nama Kelompok Tani Sri Agung atas namaSuprianto (guliran Il).

Pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu atahu penghapusan atausebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan olehPemerintah kepada terpidana.Menimbang, bahwa atas pencairan guliran tahap sebesar Rp.2.250.000.000, sudah dikembalikan ke pusat rekening Divisi PKBL Pusat sebesarRp. 2.317.500.000, (termasuk jasa sebesar Rp. 67.500.000,), pengembalian danake pusat tersebut berasal dan dana pusat (uang untukdipertanggungjawabkan/UUDP) yang cair atas pertanggungjawaban pengadaanbenih

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di LanalYogyakarta sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungankeluarga atau family.8 Bahwa Saksi dinas di Lanal Yogyakarta sejak Oktober 2010 dan Saksisebagai Pasproga Lanal Yogyakarta mengetahui dugaan penipuan danpenggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari anggota UUDP dandari pihak Bank.9 Bahwa yang ditipu oleh Terdakwa adalah anggota Lanal Yogyakartadan yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang setoran BRIKatamso, setoran BRI Lempuyangan

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 2 September2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kemudian ada laporan darianggota UUDP dan pihak Bank yang mengatakan bahwa cicilan bulanAgustus 2012 belum disetorkan akhirnya Saksi mengetahui telah terjadipenggelapan yang diduga dilakukan oleh juru bayar yaitu Terdakwa.5.

Paripurna terbuka DPRD KotaPayakumbuh ;1 (satu) buku catatan rapat Paripurna terbatas DPRD KotaPayakumbuh ;1 (satu) notulen rapat Komisi C DPRD Kota Payakumbuh ;1 (satu) notulen Rapat Komisi C DPRD Kota Payakumbuh;1 (satu) buku catatan rapat Komisi D DPRD KotaPayakumbuh ;1 (satu) buku notulen rapat Panitia Musyawarah DPRD KotaPayakumbuh ;1 (satu) buku catatan rapat gabungan Komisi DPRD KotaPayakumbuh ;1 (satu) buku daftar barang inventaris kantor DPRD KotaPayakumbuh ;11 (sebelas) lembar surat setoran UUDP

Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin /Pembangunan, tanggal 13 Desember 2003 ;19). Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin /Pembangunan, tanggal 13 Desember 2003 ;20). Daftar Rekapitulasi Penerimaan Uang PemberianPenghargaan Purna Bhakti Bagi Anggota DPRD Kab.Sragen Masa Bhakti 1999 2004, tanggal 30 Desember200321). Triplikat Surat erintah Membayar Uang dari BPKDKab. Sragen, Nomor : 3.443 ( Rutin PAD ), tanggal 29Desember 2003 ; 22).

Sragen, No. 170/326/DPRD/2003, tanggal I1Desember 2003 yang ditujukan kepada Sekretaris DPRDyang berisi perintah mencairkan anggaran dana purnabhakti, Surat Permintaan Pembayaran dari SekretarisDPRD, No.165, tanggal 13 Desember 2003, Surat PerintahPembayaran UUDP Anggaran Rutin tanggal 13 Desember2003. dan Surat Perintah Membayar Uang dari KABIDPemegang Kas Daerah Kab.

Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin /294Pembangunan, tanggal 13 Desember 2003 :19). Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin /Pembangunan, tanggal 13 Desember 2003 ;20). Daftar Rekapitulasi Penerimaan Uang PemberianPenghargaan Purna Bhakti Bagi Anggota DPRD Kab.Sragen Masa Bhakti 1999 2004, tanggal 30 Desember200321). Triplikat Surat erintah Membayar Uang dari BPKDKab. Sragen, Nomor : 3.443 ( Rutin PAD ), tanggal 29Desember 2003 ; 22).

Tenggara.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi).Kwitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002beserta daftar lampiran penerima dana asuransi.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP

Tenggara.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 pada SekretariatDPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi).Kwitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 besertadaftar lampiran penerima dana asuransi.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2005 untuk keperluan tambahan UUDP

2002 untuk keperluan tambahanUUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),1510) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP

untuk keperluan tambahan UUDP14101112131415161718Triwulan ITV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesarRp. 1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransikepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima danaasuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP

Kolaka Timur periode Januari s/d April 2017 ;

Kolaka Timur periodeJanuari s/d April 2017 ;38)1 (Satu) lembar fotocopy STS nomor : 0065/STSPPKD/IV/2017 Pengembaliansisa UUDP BPKAD TA. 2016 sebesar Rp.149.980.766, tanggal 06 April 201739)1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/282tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Il, Ill dan IV Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timurtanggal 21 Oktober 2015 an. Sdr.

KdiBahwa pada saat dilakukan pemeriksaan anggaran, setahu saksi tidak adamasalah pertanggung jawabannya, hanya admintrasi saja yakni tanda tangantetapi belum distempel, untuk tahun 2016 tidak ada temuan kerugian keuanganNegara berdasarkan audit Inspektorat namun karena pertanggungjawabankeuangan untuk tahun 2016 tidak bisa nihil sehingga pada tanggal 06 April 2017terdapat pengembalian UUDP BPKAD/BKD Tahun anggaran 2016 sebesarRp149.980.766, (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh

UUDP BPKAD/BKD TA. 2016 sebesarRp149.980.766, pada tanggal 06 April 2017 karena pada saat saksi menjabatsebagai Bendahara baru pada tahun 2016 terdapat sisa uang persediaansebelumnya sebesar Rp208.028.592, (dua ratus delapan juta dua puluhdelapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang tidak diserahkankepada saksi selaku Bendahara tahun 2016;Bahwa yang mengembalikan UUDP BKD sebesar Rp149.980.766, (Seratusempat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enampuluh enam

rupiah) saat itu adalah BASRAN selaku Bendahara pengeluaranpada tahun 2017;Bahwa diperlihnatkan kepada saksi bukti Surat pengembalian uang tersebut, danbenar itu tanda tangannya Terdakwa Zainuddin dan Basran;Bahwa terkait digunakan untuk kegiatan apa dana sebesar Rp. 149.980.766,(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratusenam puluh enam rupiah) tersebut, saksi tidak tahu;Bahwa mengapa UUDP Rp.149.980.766, (Seratus empat puluh sembilan jutasembilan ratus delapan

Kolaka Timur periodeJanuari s/d April 2017 ;38)1 (satu) lembar fotocopy STS nomor : 0065/STSPPKD/IV/2017Pengembalian sisa UUDP BPKAD TA. 2016 sebesar Rp.149.980.766,tanggal 06 April 2017;39)1 (Satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/282tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Il, Ill dan IV Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timurtanggal 21 Oktober 2015 an. Sdr.

Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel) ;49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel) ;50.

10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan RapatAnggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir RapatKoordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);46) Daftar Hadir Rapat Panitia Knusus Penyusunan Draft dan Pembahasan RanperdaKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP

Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan RapatAnggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir RapatKoordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);Daftar Hadir Rapat Panitia Knusus Penyusunan Draft dan Pembahasan RanperdaKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP

Boyolali (satu Bendel) ;Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel) ;Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan WakilKeta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, AgustusTahun 2004 (satu bendel) ;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/II/2004 tanggal 1 Maret 2004TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi,Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21,Tunjangan Panitia, Kesejahteraan