Bilaketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuaidengan peraturan perundangundangan, serta Pasal 4 ayat (1) peraturanPemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT di atas.

PENDAHULUAN ;Corporate Social Responsibility (CSR), di kenal di Indonesia dengan sebutanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), atau dalam Peraturan PemerintahNo.47 Tahun 2012, disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)Perseroan Terbatas, ditarik dari jiwa pasal 74 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT);Secara filosofis, pemaknaan dari jiwa pasal 74 ayat (1) UUPT, jo jiwa pasal 4 ayat 1dan 2 PP No.47 Tahun 2012 tersebut merupakan anjuran agar antara industri

Padalah, Undangundangmenegaskan bahwa :perseroan yang menjalankan kegiatan usahanyawajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (videketentuan pasal 74 ayat 1 UUPT). Ketentuanlebih lanjut tentangtanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturanpemerintah (vide pasal74 ayat 4 UUPT), kemudian secara khususpola diaturdalam Perda No.13 Tahun 2016 Tentang CSR;c.

Bahwa dalam pada itu, Peraturan Pemerintah yangdimaksud UUPT(vide pasal 74 ayat 4), ialah PP No.47Tahun 2012 Tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya( Pasal 1 angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19ayat (1) UUPT kewenangan RUPS salah satnya adalahmemberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar(AD), dimana persetujuan perubahan AD oleh RUPS14dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksi sebagai pihak yangbertanggung jawab pnuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut: Pengangkatan Anggota Direksi menjadi kewenanganmutlak RUPS, ketentuan tersebut ditegaskan pada pasal94 ayat (1) UUPT. Selanjutnya ketentuan ini dipertegas lagioleh Penjelasan pasal itu, bahwa kewenangan RUPSmengangkat anggota Direksi tidak dapat dilempahkankpaa organ Perseroan lainnya.

Dan baru dilaporkan22kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Akta BeritaAcara RUPSLB Nomor. 5 tanggal 2 November 2010 ;Perlu kami sampaikan bahwa penetapan perubahan ADmeruakan kewenangan RUPS berdasarkan pasal 19 UUPTdan hal tersebut telah dilaksanakan oleh RUPS PT SK, namuntidak segera ditindalanjuti oleh Direksi PT SK yangseharusnya bertanggung jawab dalam pengaktean danpelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAMsebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUPT.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas diketahuibahwa permasalahan keberlakuan AD PT SK ~ yangdipertanyakan oleh Penggugat dalam gugatannya sangattidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan ini,mengingat RUPS telah memutuskan untuk melakukanperubahan AD berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPT, namunpelaksaan tindak lanjut atas perubahan AD tersebut tidakdilakukan oleh Pengugat yang dalam kedudukannya pada saatperubahan AD tersebut sebagai Direktur Umum dan KeuanganPT SK Demikian

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)dinyatakan sebagaiberikut:Pasal 150; 22222 2220222222 2(I) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tangal penolakan)04.

Oleh karenanya gugatan aquo yangdiajukan masih dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuanPasal. 150 UUPT; 22 222 n none nn nnnPOKOK PERKARA) 7272 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBe Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa, selama kurun waktu2004 2011, PENGGUGAT telah menjabat sebagai salah satu direkturdan atau direktur utama Perseroan, sebagaimana akan diuraikansebagaiberikut: 2222222 o nnn enna5.1. Periode Tahun 2004;a.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukanpemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasimeliputi pelaksanaan pembayaran kepada paraKr @CitOl;0202Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT. KutaiTimur Energi no.

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

PrimaMamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober 2018, yaitu pemberhentianPENGGUGAT selaku Komisaris ;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota Dewan Komisarisdiatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentiananggota Dewan Komisans.

;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota

Bahwa seluruh proses penghentian PENGGUGAT sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT.PENGGUGAT tidak pernah tahu adanya agenda penggantianHal. 7 dari 54 Hal Putusan Perdata Nomor 126/Pdt.G/2018/PN SonPENGGUGAT sebagai Komisaris dan oleh karenanya PENGGUGATdikondisikan atau dibuat tidak mendapatkan rmuang/kesempatan untukmembela diri ;8.8.Terlinat jelas berdasarkan Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat UmumPemegang Saham PT.

Prima Mamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untukberkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Komisarisl;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, bahwa RUPS dalam agenda: dan lainlain tidak berhak mengambil keputusan kecuali seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalamRUPS dan menyetujui penambahan tersebut.Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT ;(3).

PrimaMamberamo Sukses adalah bertentangan dengan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT,yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membeladiri sebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) ;Pasal 119 UUPT berbunyi : Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisanis.Pasal 105 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusanRUPS

termasukmemperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dansimpanan Debitor dan bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Penjelasan105 UUK sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat selaku TimKurator Debitor Pailit merupakan pihak yang berwenang untuk memegangsemua dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada surat penggantisaham;Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), yang berbunyi sebagai berikut: (BuktiP07);Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yangdimilikinya;Berdasarkan Pasal 51 UUPT diatas maka Richard Setiawan (Dalam Pailit)sebagai pemilik atau pemegang objek harta pailit diberikan bukti kepemilikansaham berupa surat saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 3Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 56 UUPT dan Pasal 7 Anggaran DasarTermohon Kasasi, syarat untuk peralihan saham adalah: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak; Akta Pengalihan Saham disampaikan kepada Perseroan; Semua Pengalihnan saham harus mendapatkan persertujuan dariRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berbunyi sebagai berikut:(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak

Bhakti Ksatrya Utama juga telah memenuhikewajiban hukumnya terhadap 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan PT.Bhakti Ksatrya Utama menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadapUUPT, dengan akibat hukum pembubaran perseroan, dalam hal tidakmelakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT sebagaimanadiatur dalam Pasal 157 ayat (4) UUPT;6.

Bhakti Ksatrya Utama belum menyesuaikan anggaran dasarnyadengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) UUPT.4. Mengenai Keputusan Tergugat Dalam Mengesahkan Perubahan AnggaranDasar PT.

Bhakti Ksatrya Utama;Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor 200/G/2021/PTUNJKTBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) UUPT ditentukan : Perseroan yang telahmemperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUndangUndang ini;Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UUPT : Perseroan yang tidak menyesuaikananggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

, penetapan pengadilan negerimengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final danberkekuatan hukum tetap;Pasal 80 ayat (6) UUPT :Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai

Bhakti Ksatrya Utama (Tergugat II Intervensi) karena seluruh persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 AnggaranDasar PT. Bhakti Ksatya Utama (yang berlaku pada saat penyelenggaraanRUPS tanggal 10 Mei 2021) telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

debitur berprestasipada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi, dengan demikian, somasimerupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalausomasi tidak dipenuhi) ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata tidak ada pengaturandalam hukum acara perdata mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi,namun dalam perkara ini Penggugat adalah sebuah Badan Hukum ditunjukkandengan bukti P4, maka sesuai pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas atau UUPT

menyatakan bahwa :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Dengan demikian, yang berhak mewakili PT untuk mengeluarkan peringatan /somasi adalah Dewan Direksi Perseroan Terbatas, lebih lanjut hal tersebut diaturdalam Pasal 103 UUPT yang isinya :Direksi dapat memberi

tersebut direksi dapat memberikan kuasa khususkepada karyawannya ;Hal. 12 dari 14 putusan no.02/Pdt.G.S/2016/PN.PwkoeyMenimbang, bahwa dalam perkara ini Somasi pada Tergugat dikeluarkanoleh Yustiono sebagai karyawan PT Panorama yang dalam gugatan ditulis sebagaiCollection Head PT Panorama Mega Realtindo dimana setelah memperhatikanbukti P2 / T7 tersebut surat somasi dari Penggugat pada Tergugat tertulistertanggal 28 Juli 2016, sedangkan tidak ada surat kuasa khusus sebagaimanadimaksud pasal 103 UUPT

Kemudian saya mendapat tugas untuk ituberdasarkan Surat Perintah dari Dekan FH Universitas Parahyangan Nomor :III/AFH/201809/189E tanggal 17 September 2018.Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, OrganPerseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 angka 4, 5 dan6 UUPT).Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 Ayat (1) UUPT.

Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT,Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapununtuk mengetahui apa maksud dan tujuan perseroan, biasanya sudah diatursecara terperinci di dalam Anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPT : Pengurusan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 103 UUPT mengatur bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan ataulebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadiyang diijinkan oleh UUPT adalah memberi kuasa, bukan mengalihkan tanggungjawab hukum.

Dewan Komisaris, dll), Rapat Umum PemegangSaham dan/atau perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Direksi PT.BUDIMAS PUNDINUSA yang dikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi.Bahwa pengurusan Perseroan PT.BUDIMAS PUNDINUSA oleh Direksi atauTergugat Rekonvensi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, dan apabila Direksi lalai dalam menjalankan tugasnya, maka DireksiPerseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUPT

pemegang saham memberi izin kepadapemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalahRUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang Saham mempunyai hakhakpemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas ialah (a) menghadiri danmengeluarkan suara dalam RUPS, (b) menerima pembayaran dividen dan sisakekayaan hasil likuidasi, (c) menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini (Pasal 52 ayat 1 UUPT

Bahwa Penggugat Rekonvensimerasa dirugikan hakhaknya sebagai pemegang saham, hal manaDireksiPerseroan seharusnya menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah ditentukan baikdi dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun UUPT No.40/2007 bukandikendalikan oleh Tergugat Rekonvensi.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT No.40 Tahun 2007, setiappemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke PengadilanNegeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan

sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau DewanKomisaris;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) UUPTNo.40 Tahun 2007, pemegang saham berhak meminta dilakukan pemeriksaan11terhadap PT BUDIMAS PUNDINUSA, dengan alasan merugikan PenggugatRekonvensi sebagai pemegang saham mayoritas;Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi merupakan Pemegang Saham mayoritas(pemilik 90% saham) dan selaku Komisaris PT BUDIMAS PUNDINUSA, sesuaiPasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT

Budimas Pundinusa yang dikendaiikan oleh Tergugat Rekonvensi ;e Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT No.40 Tahun 2007, PenggugatRekonvensi sebagai salah satu pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil atau tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UUPTNo. 40 tahun 2007,

No. 1496 K/Pdt/2008 Di satu sisi Judex Factie telah secara tegasberpendapat bahwa Tjipto Siswojo dan BengSiswojo bukanlah dalam kapasitas sebagai Direkturdari Penggugat II dan III untuk mewakili peseroanbaik didalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UUPT.

No. 1496 K/Pdt/2008Hal tersebut di atas secara jelas dan tegasmenunjukkan bahwa Judex Factie telah salah dalammenerapkan hukum serta mengabaikan ketentuanPasal 82 UUPT dalam memutuskan Eksepsi MengenaiPara Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi SebagaiSubyek penggugat (Exceptie Disqualificatoire).1.2.

"Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 85 ayat (3)UUPT ini, Judex Factie telah secara nyata memberikanpertimbangan hukum yang inkonsisten.

Di satu sisi JudexFactie secara tegas telah mengakui bahwa ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT tersebut bersifat internal, namundemikian disisi lain juga menyatakan bahwa tiada laranganbagi pemegang saham yang bertindak atas nama peseroanuntuk juga mengaitkan dan menggugat pihak ketigasebagai akibat perbuatan pihak ketiga yang juga telahmerugikan perusahaan, padahal ketentuan Pasal 85 ayat(3) UUPT secara jelas dan tegas hanya mengaturhubungan internal antara pemegang saham peseroandengan anggota direksi

No. 1496 K/Pdt/2008Hal ini berakibat Judex Factie menjadi salah dalammenerapkan hukum khususnya mengenai Pasal 85 ayat (3)UUPT dalam memutuskan Eksepsi Mengenai GugatanPara Penggugat Terhadap Tergugat Ill Salah Pihak(Exceptie Error in Persona).2.

., Notarisdi Kabupaten Badung, Penggugat menjabat KomisarisPGISGIOGM,; ~~~~~ mann nnn nnn nnnBahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKOMISANS, 22 nnn nnn nn nnn nnn non non non nnn nee nme nn eneBahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan : RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauNGO Ala ASAP 5~ ~~ wn nn nim nme nen imnmnnenmnnnBahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksiadalah Organ Perseroan yang bemenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamevakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar 51.2.5.

Bahwa ...1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.18Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan : DevanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengavwasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memben nasihat kepada direksi ; Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT.

kepemilikannya atasHal.4 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.nikel kadar rendah (Low Grade Saprolite, yang selanjutnya disingkatBahwa tujuan dilaksanakannya penandatanganan Naskah SerahTerima tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 7 NaskahSerah Terima adalah sebagai bagian dari pelaksanaan CorporateSocial Responsiblity (CSR) PT Inco Tbk, kepada masyarakatKabupaten Kolaka, sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

,Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) danayat (2) UUPT tersebut diatas, perseroan yang melaksanakan program CSR harusmenggunakan uang atau aset milik perseroan sendiri dengan biayayang dikeluarkan oleh perseroan sendiri.

,sebagaimana diamanatkan oleh UUPT khususnya kepadamasyarakat Kabupaten Kolaka tempat PT Inco Tbk.,melaksanakankegiatan usahanya. ; 22= 222 > nnn nnn noe ne nnnBahwa di dalam pelaksanaan CSR tersebut PT Inco Tbk.

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasalHalaman 5 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.6.2.79 ayat 1 jo pasal 79 ayat 3 UUPT, hal ini dapat dibuktikandengan adanya fakta hukum yaitu :6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.Penggugat selaku Direktur Perseroan tidak pernahmenerima permintaan penyelenggaraan RUPSLBmelalui surat tercatat beserta alasannya sebagaimanadiwajibkan oleh pasal 79 ayat 3 UUPT dari PARAPENGGUGAT ;Oleh karena Penggugat selaku Direktur UtamaPerseroan tidak pernah menerima

Penyelenggaraan RUPSLB 15 November 2013 yang dilakukan oleh PARATERGUGAT tersebut telah melanggar beberapa ketentuan baik sebagaimanadiatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan dalam Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut"UUPT"), hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :a.

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal 79ayat 1 jo pasal 79 ayat 3 UUPT, hal ini dapat dibuktikan denganadanya fakta hukum yaitu:Halaman 57 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.Penggugat selaku Direktur Perseroan tidak pernah menerimapermintaan penyelenggaraan RUPSLB melalui surat tercatatbeserta alasannya sebagaimana diwajibkan oleh pasal 79 ayat3 UUPT dari PARA PENGGUGAT ;ii.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur Utama Perseroantidak pernah menerima permintaan penyelenggaran RUPSLBmaka Penggugat juga tidak pemah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB 15 November2013, sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur oleh UUPT,yang baru dapat dilaksanakan atas permintaan i pemegangsaham yang bersamasama mewakili 1/10 atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal 105ayat 1 dan ayat 2 UUPT, hal ini dapat dibuktikan dengan faktahukum sebagai berikut :Penggugat selaku Direktur Perseroan, tidak pernah diberikanalasan pemberhentian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuanpasal 105 ayat 1 UUPT, telah pula diuraikan diatas selaku DirekturPerseroan PENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan dalamRUPLB 15 November 2013, dan didalam Risalah Rapat tersebutjuga tidak disebutkan alasan alasan pemberhentian PENGGUGATselaku

Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesarRp8.603.130.084,00 (delapan miliar enam ratus tiga juta seratus tigapuluh ribu delapan puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada

Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT;Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahulu TerbandingIl/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk secara tanggung rentengmembayar ganti kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi (dahuluHalaman 6 dari 11 hal. Put.

Nomor 765 K/Pdt/2017mempertimbangkan kedudukan Ussy Aisyah sebagai Direktur tanpa harusmempersoalkan alamat rumahnya;Bahwa perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat(1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT") tentang tempat kedudukan (domisili) dinyatakan bahwaPerseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupatendalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggarandasar.

Kemudian, pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa tempatkedudukan (domisili) tersebut merupakan kantor pusat Perseroan.Selanjutnya, Pasal 5 UUPT memberikan pembedaan antara tempatkedudukan (domisili) dan alamat Perseroan;Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas terlihat bahwa kedudukanperseroan (domisili) adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan.Kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan di dalamanggaran dasar, Perseroan berada di dalam suatu kota atau kabupaten.Sedangkan, suatu

domisili) yang ditentukan di dalam anggarandasar;Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah perubahan alamat yang dilakukanoleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah kota atau kabupatentidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya.Sebaliknya, apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luarwilayah kota/kabupaten yang dicantumkan dalam anggaran dasar, makahal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili,sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUPT

BPR Central Internationaldalam RUPSLB tentang pemberhentian dari jabatan Direktur Utama tidakdiundang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasauntuk memberikan jawaban atau membela diri dalam RUPSLB padatanggal 01 Oktober 2015 tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua)yang mengatur bahwa keputusan untuk memberhentikan angggotaHalaman 9 dari 29 hal. Put.

Nomor 1713 K/Pdt/2017membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 1 Oktober 2015 karenatidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua) yang mengaturbahwa keputusan untuk memberhentikan angggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelan yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS:2.2.

BPR CentralInternational sesuai yang diamanatkan dan diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);2.4. Bahwa seharusnya Majelis Pemeriksa Perkara a quo harusterlebih dahulu menunggu Putusan Perkara Nomor114/Pdt.G/2016/PN.

BPR Central International adalah Badan Hukumberbentuk Perseroan Terbatas, maka undangundang yang menjadiDasar Hukumnya adalah UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT)Nomor 40 Tahun 2007. Harusnya PT.

Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelan yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS dimana Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Prosedur PemberhentianAnggota Direksi sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);5.13.Bahnwa dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat(RUPSLB) Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 tentang PemberhentianPemohon' Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Direktur

Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat I yangmenjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur(sesuai Akta No. 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukanpanggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugatdapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLBtanggal 12 dan 23 Januari 1998.

Sedangkanmenurut Akta Risalah Rapat Nomor 348 tanggal 23 Januari 1998,RUPSLB diadakan dengan panggilan melalui iklan pada: Harian Terbitdan Harian Merdeka, masingmasing tanggal 15 Januari 1998.2 Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebutdiadakan, UUPT Lama sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tunduk padaketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yang mensyaratkanbahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling

Penjelasan pasal 69 ayat(2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa: "ketentuan iniuntuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan kealamat pemegang saham." Pemanggilan yang hanya dilakukan melaluisurat kabar dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan dalamUUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidak sah.Hal. 9 dari 55 hal. Put.

No. 1410 K/Pdt/20123 Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama,ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melalui suratkabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untukperusahaan tertutup/ PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalahperseroan tertutup/biasa. Tambahan lagi, rentang waktu antara panggilandi surat kabar untuk RUPSLB 23 Januari 1998 pun sangat singkat, hanyaberselang 8 (delapan) hari (panggilan dilakukan pada tanggal 15 Januari1998).

Anehnya, penurunan porsikepemilikan saham milik Para Penggugat ternyata tidak dibarengi denganpenurunan jumlah saham yang dimiliki oleh Tergugat IV, dimana jumlahsaham milik Tergugat IV tetap sama dan tidak mengalami perubahanapapun, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT Lamajelasjelas diatur bahwa: "pengurangan modal harus dilakukan atas setiapsaham dan klasifikasi saham yang sama secara seimbang."

Yahya Harahap, SH : Hukum PerseroanTerbatas, Sinar Grafika, 2009, hal 276277).Dengan demikian tuntutan PENGGUGAT untuk menarik saham danpembayaran deviden kepada TERGUGAT adalah tidak berdasarkan hukumsama sekali dan bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) UUPT,sehingga petitum PENGGUGAT butir 4 dan 5 harus dinyatakan ditolak.Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi :Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan3312.Perseroan

yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan KomisarisPenjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT berbunyi :Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agarPerseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut danmengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudahtimbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kKemudian hari.Bahwa dalam butir 14 dan 15 Gugatan, PENGGUGAT mengajukan tuntutanuntuk menarik sahamnya dan meminta

Bahwa berdasarkan pasal62 ayat (1) UUPT, tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT membeli sahamPENGGUGAT, hanya dapat diajukan dalam hal Pemegang Saham tidakmenyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atauPerseroan berupa : perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilailebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.Bahwa sudah terang terbukti bahwa dasar dalil gugatan

(fundamentumpetenti) PENGGUGAT adalah karena PENGGUGAT tidak pernah diberikesempatan mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dantidak pernah diminta memberi nasehat kepada Direksi serta akibat tertibadministrasi keuangan tidak dilakukan menurut undangundang, jadi gugatanPENGGUGAT tidak didasarkan atas alasan sesuai pasal 62 ayat (1) UUPT.Dengan demikian dasar dalil gugatan PENGGUGAT bertentangan denganketentuan pasal 62 ayat (1) UUPT, sehingga petitum PENGGUGAT butir 4dan 5 harus

dinyatakan ditolak.Pasal 62 ayat (1) UUPT berbunyi :Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agarsahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutantidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang sahamatau Perseroan, berupa:a. perubahan anggaran dasar;3413.14.15.16.b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyainilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;atauc.

Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut, Perseroan menjadi terhentikegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitungsejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional tersebut, dapatdikategorikan sebagai bentuk tindakan kepengurusan yang diputuskan dandilakukan oleh Tergugat selaku Direktur Utama dan Tergugat Il selakuDirektur berdasarkan Pasal 92 ayat 2 Undangundang nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) oleh karenanya berdasarkan Pasal97 ayat (3) UUPT, Tergugat dan Tergugat Il dalam kapasitasnya masingmasing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan wajib untukbertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila dapatdibuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat Il bersalah atau lalai dalammenjalankan tugas pengurusannya di dalam Perseroan;Bahwa ruparupanya yang menjadi alasan penghentian kegiatanoperasional yang dilakukan oleh Tergugat selaku Direktur Utama danTergugat Il selaku Direktur

IndoPerkasa;Bahwa demikian pula tindakan Tergugat Ill yang turut serta secara aktifuntuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan adalah bentuk itikadtidak baik dan adanya benturan kepentingan dari Tergugat Ill yang dalamhal ini memiliki kepentingan dalam hal penjualan sahamsaham milik PTUnited Coal Indonesia sebanyak 40 % yaitu 2.000 lembar saham pada PTKarya Putra Borneo dimana Tergugat Ill adalah juga merupakan Komisarisdari PT United Coal Indonesia sehingga berdasarkan pasal 114 ayat (3)UUPT

pengesahan dari Menteri Kehakiman danHAM RI dengan surat keputusan nomor C00836.HT.01.01.TH. 2003tanggal 16 Januari 2003 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4tentangPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat UmumPemegang Saham tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat dihadapanNotaris Dwie Ponny Sulistyan, SH M.Kn di Kabupaten Cianjur (Akte Nomor4).Bahwa dalam mengajukan gugatanaquo, Penggugat diwakili oleh KirtipalSingh Raheja,selaku Direktur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat(7) UUPT

KomisarisBahwa akibat dari penghentian kegiatan operasional Perseroan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut, Perseroan menjadi terhentikegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitungsejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional oleh Tergugat selakuDirektur Utama dan oleh Tergugat Il selaku Direktur, dapat dikategorikansebagai bentuk tindakan kepengurusan dengan merujuk pada Pasal 92 ayat(2) UUPT