Sino17 selama kurang lebih 2 bulanmelakukan penangkapan secaea illegal di bagian Pulau Dolak yaitu padaarea di dalam koordinat: 7 45'37.814" LS 1360 51'28.563" BT: 7 35'10.870" LS 1370 28'43.865" BT:* 8 44'10.3850 LS 1370 22'14.549" BT:* 8 39'59.565" LS 1360 38' 57.859" BT: Titik koordinat tersebut menunjukkan termasuk dalam WPPRI perairanperikanan Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia (ZEEI) laut Arafuru; Sesuai ketentuan Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 perubahan

No. 392 K/PID.SUS/2016sudah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan PemerintahNegara yang bersangkutan; Bahwa sampai hari ini Pemerintah Indonesia belum melakukanperjanjian kerjasama khusus mengenai ekstradisi pelaku tindak pidanaperikanan di WPPRI ZEEI; Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Facti Kurang tepatmenerapkan ketentuan Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UndnagUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004, sehingga penjatuhan pidana penjara

kegiatan penangkapan ikan ; Alat tangkap berupa pukat hela pertengahan berpapan sebanyak 4(empat) buah yang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RINomor 18/PERMENKP/2013 tentang perubahan ketiga atas PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang jalurpenangklapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alatbantu penangkapan ikan di WPP NRI, diperbolehkan beroperasi denganketentuan kapal yang dipakai untuk operasi penangkapan berukuran > 30GT, dilaksanakan di WPPRI

investigasi bahwa kami menemukan fakta yaitu saudara BAMBANGRAHADIAN Als BIMO dan ke empat temannya yang bemama SARJONO Als JONARIF HIDAYAT, KHOIRUL ANAM, ROMI NASRUL KAROMI adalah pekerja/pegawaidari sdr TOPAN dan sdr.BAMBANG RAHADIAN Als BIMO dan ke empat temannyayang bemama sdr.SARJONO Als JON ,sdr.ARIF HIDAYAT, sdr.KHOIRUL ANAM, ROMINASRUL KAROMI bersamasama dengan sdr.TOPAN melakukan tindak pidanamengeluarkan benih lobster yang dilarang dari Wilayan Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI

meiakukan investigasi, kami menemukan fakta yaitu saudaraBAMBANG RAHADIAN Als BIMO dan ke empat temannya yang bemama SARJONOAls JON ,ARIF HIDAYAT, KHOIRUL ANAM, ROMI NASRUL KAROMI adalahpekerja/pegawai dari sdr.TOPAN dan sdr.BAMBANG RAHADIAN Als BIMO dan keempat temannya yang bernama sdr.SARJONO Als JON ,sdrARIF HIDAYAT,sdrKHOIRUL ANAM, ROMI NASRUL KAROMI bersamasama dengan sdr.TOPANmeiakukan tindak pidana mengeluarkan benih lobster yang dilarang dari WiiayahPengeloiaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

dipersiapkan untuk diEkspor kepada Buyer/Pembeli yang berada di Vietnam yang bemama Mrs.ROSY,namun tugas saksi hanya mengirim barang tersebut sampai ke Singapura kepadaAgent/penampung sementara yang bemama Mr.CHEN alias AKIAT, sedangkan untukpengiriman dari Singapur ke Vietnam saksi tidak ikut campur dan tidak tahu.Bahwa saksi tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan,mengedarkan dan atau memelihara benih lobster dimaksud diluar Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI

Setiap orang dengan sengaja menaadakan benih lobster ke dalam ataukeluar WPPRI menyebabkan adanya benih lobster, membei benih Lobster.c.

Setiap orang dengan sengaja mengedarkan benih lobster ke dalam ataukeluar WPPRI membawa/ menyampaikan/ mengirim benih lobster, menjual benihlobster.Bahwa unsurunsur pasal dan Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor35 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 45 tahun 2009 tersebut telan terpenuhi oleh perbuatan yang dilakuan olehterdakwa Sdr. LUCAS DANI VICTOR alias TOPAN dengan dibantu oleh Sadr.BAMBANG RAHADIAN alias BIMO, Sdr. SARJONO, Sdr.

Bila dilihat pada peta laut termasuk pada perairan territorial posisitersebut adalah jalur penangkapan ikan 1 (satu).Bahwa kedua Nakhoda Kapal ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah WPPRI yang dilarang didalam SIPI dan Kapal tersebut Melakukankegiatan Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Undang Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan instruksi presiden

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa bersamasama dengankapal lain yang dinakhodai oleh ALPIAN,telah mengoperasikan alat tangkap jenis pairtrawl yang operasinya ditarik dengan 2 (dua) kapal;Menimbang , bahwa alat tangkap yang dipergunakan terdakwa tergolong alattangkap yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dandi semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan suratsuratbukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukanfakta persidangan sebagai berikut : Bahwa kapal perikanan BV 92374 TS dengan Terdakwa Nguyen Lieusebagai Nakhoda dan Dinh Van Truong sebagai KKM/Juru mesinnyabersamasama dengan kapal perikanan BV 92573 TS dengan Nakhodanyabernama Nguyen Van Day berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam bulan Mei 2018 menuju ke WPPRI

sikap bathin (mens rea) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaianperbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganmaka didapatkan halhal sebagai berikut; Menimbang, bahwa kapal perikanan BV 92374 TS dengan TerdakwaNakhoda Nguyen Lieu bersamasama dengan kapal perikanan BV 92573TSdengan nakhodanya Nguyen Van Day berangkat dari pelabuhan Baria VungTau Vietnam untuk menangkap ikan, dan kedua kapal tersebut bergerak menujuke WPPRI

melakukan tindak pidana di bidangperikanan yang dilakukan di daerah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia diperairan Laut Cina Selatan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73ayat (3) United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982 (UNCLOS)sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun1985 jo Pasal 102 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,pada pokoknya mengandung makna bahwa tindak pidana yang terjadi diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI

BTH98602 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanoperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

BTH98602 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanoperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEE Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

BTH98602 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpindah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanoperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEE!

diperlihatkan olehpenyidik kepada ahli , dan setelah ahli melihat dan menganalisatentang garis batas wilayah yang tertera pada peta laut tersebut posisiKM ABADI 03 alias BV96698 TS terdeteksi oleh Kapal Patroli KP HIUMACAN TUTUL 02 pada kordinat : 05 51.400 LU 105 53,.887 dankemudian setelah diadakan pengejaran dan penghentian sertapemeriksaan dan tertangkap pada kordinat BT 05 43.208 LU 10604,.500 BT berada pada perairan ZEEI Laut Natuna PerairanIndonesia/ Laut cina selatan yang masih termasuk WPPRI

berbendera asing danselanjutnya perbuatan itu harus dibuktikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal penangkapikan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untukmelakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihanperikanan dan penelitian/ ekspolarsi perikanan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan WilayahPengelolahan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

BV94780 TS dan NGUYEN THANH DANH selaku Nahkoda KM BV 94759 TSsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah PerairanPerikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh kapal Kapal KRI Teuku Umar 385 yang sedang melaksanakan patroli wilayah perairan laut Natuna,kemudian kapal KRI Teuku Umar 385 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal terdakwa, selanjutnya saksi YOHANES CHRISTOPERselaku Ass.

BV94780 TS dan NGUYEN THANH DANH selaku Nahkoda KM BV 94759 TSsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah PerairanPerikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh kapal Kapal KRI Teuku UmarHalaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/Pid.SusPrk/2016/PN Ran 385 yang sedang melaksanakan patroli wilayah perairan laut Natuna,kemudian kapal KRI Teuku Umar 385 melakukan pengejaran danmenghentikan kapal terdakwa, selanjutnya saksi YOHANES CHRISTOPERselaku Ass.

BTH98350 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanOperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

No. 40 K/Pid.Sus/2015penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NARI,diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapal yang dipakai untukoperasi penangkapan berukuran > 30 GT, dilaksanakan di WPPRI 571,572, 711, 716, 717, dan 718, jalur penangkapan III (12 mil up) sesuai ijinyang tertera pada SIPI, tetapi kenyataannya alat tangkap yang digunakanoleh KM. Antasena 139 digunakan untuk melakukan penangkapan ikan diteritorial laut aru pada jalur Il yang merupakan daerah yang dilarang.

yang mengurus dokumen kapal tersebut harus kembali melapor keKesyahbandaran agar dibuatkan SPB baru; Bahwa Ahli, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus penggantian SPBadalah selama dokumen atau surat yang disyaratkan sudah lengkap makacukup dalam waktu lebih kurang 10 menit SPB yang baru atau penggantiandapat segera diselesaikan;Bahwa Ahli, menurut peraturan menteri tentang moratorium yaitu PERMENKP No 56 Thn 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) PerijinanUsaha Perikanan Tangkap di WPPRI

FLIPPER berangkat dari Tanjung Merah Bitung pada tanggal28 Februari 2018 pada pukul 22.00 wita dengan jumlah ABK 6 (enam) orangtermasuk Nahkoda langsung berlayar ke laut Maluku WPPRI 715 danditangkap tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wita oleh KP. HIU MACAN05 di laut Maluku pada waktu itu diatas Kapal telah terdapat hasil tangkapanberupa 16 (enam belas) ekor ikan Tuna dengan ukran 20 s/d 40 kg per ekor;Bahwa, yang bertanggung jawab dikapal KM.

2016; Diklat Pembentkan Pola Pikir Pemerintah Provinsi NTT diKupang Tahun 2018;* Pelatihan Penghitungan Angka Konsumsi Ikan di Jakarta Tahun2018; Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan sebagai Ahlipada; Bulan Maret tahun 2016, Juli Tahun 2016, Oktober Tahun 2017,Maret Tahun 2018, Agustus Tahun 2018, September Tahun 2018 danmaret di Kepolisian Perairan Polda NTT sehubungan dengankasus/tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Tanggal 8 November 2017 di Pengadilan Negeri Oelamasisehubungan dengan kasus/tindak pidana perikanan melakukanpenangkapan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) menggunakan bahan/zat kimia berupa potassium sianida; Tanggal 03 September 2018 di Pengadilan Negeri Labuan Bajosehubungan dengan kasus/ytindak pidana perikanan melakuknanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI; Tanggal 28 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri

Waingapusehubungan dengan kasus/tindak pidana perikanan melakuknanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) tanpa dilengkapi SIPI; Tanggal 24 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Larantukasehubungan dengan kasus/tindak pidana perikanan melakuknanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak; Tanggal 15 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Kupangsehubungan dengan kasus/tindak pidana perikanan melakuknanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;Halaman 22

Takabonerate menuju ke Perairan Taka Lantigiang, Taka Rajuni, yang merupakan dantermasuk ke dalam Zona Pemanfaatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalamkawasan, Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR), dan masih berada dalamWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Bahwa setibanya para terdakwa di Taka Lantigiang Kec. Takabonerate Kab.

TotPerikanan Negara Republik Indonesia, alat tangkap ikan berupa pukat hela dasarberpapan (otter traws) dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPRI);Menimbang, bahwa alat penangkapan ikan berupa pukat hela dasar berpapandilarang digunakan karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan danmengancam kelestarian serta merusak ekosistem lingkungan sumber daya ikan;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor

PG. 1 bermesin Jiandong 26 PK diberhentikan, diperiksa dan ditahan oleh KapalPatroli I2029 dari Satuan Polisi Perairan Polres Serdang Bedagai, yaitu berada diPerairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan laut teritorialIndonesia, dan merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim,perbuatan Terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap

KarenaHalaman 12 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbisetelah dipacking lalu terdakwa yang menjemput dan membawa benihlobster tersebut ke tangerang selatan dan membawanya ke Jambi untukdikirim ke Singapura.Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yangberwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usahakegiatan perikanan.Bahwa berdasarkan pengakuan saksisaksi dan terdakwa Aji MulyanaAlias Masaw Bin Ayat

Karenasetelah dipacking lalu terdakwa yang menjemput dan membawa benihlobster tersebut ke tangerang selatan dan membawanya ke Jambi untukdikirim ke Singapura.Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbi Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yangberwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usahakegiatan perikanan.

Bahwa saat ditanyakan, para saksi yang berada di lokasi tersebuttidak mengetahui akan dibawa kemana benih lobster tersebut.Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.CbiKarena setelah dipacking lalu terdakwa yang menjemput danmembawa benih lobster tersebut ke tangerang selatan danmembawanya ke Jambi untuk dikirim ke Singapura.Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yangberwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

pada suatuwaktu yang termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di perairan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 0612,547LU 127 59,919 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain diPerairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah HukumPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara tersebut, setiap orang dengan sengaja diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Republik Indonesia,kapal Motor KM.KHF 1917 merupakan kapal penangkap ikan asing, tidakberbendera, yang pada saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP.HIU.15, Kapal MotorKHF 1917, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.20 WIB atausetidaktidaknya dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia Perairan Laut Teritorial Indonesia (Selat Malaka) padaposisi 02 57,795 LU100 49,523 BT; merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan21Perikanan Republik Indonesia WPPRI

angka 19), menurut UndangUndang Nomor.45 Tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaks ABK Kapal Motor KM.KHF1917 dan Saksi Kapal Pengawas KP.HIU.15 Kapal Patroli Penangkap yaitu:Japarudin Lalla, A.Md, Novein Ernest Brando Repi, A.Md dan keterangan terdakwaHtein Lin Aung sendiri telah menerangkan selama beroperasi di perairan lautteritorial Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

Terdakwa ), mengetahui ( weftens ) tujuan mereka, yaitu Kapal Motor Seroja bersamadengan Kapal Motor Selasih untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan tujuan tersebut,sebenarnya pula sesuai dengan keinginan atau kehendak ( willen ) Terdakwa untuk mendapatkan hasiltangkapan ikan yang melimpah di perairan Indonesia, karena di perairan Vietnam ikan sudah tidak ada( vide keterangan Terdakwa ) ;Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI

Tutul 002 pada tanggal pada hari Selasa, tanggal10Maret2015 sekira pukul 08.35 WIBberada pada posisi koordinat 0330751LU 10453205BTdi Laut Natuna Selatan, dimana posisi tersebut, termasuk dalam Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia ( vide keterangan saksisaksi,Aldi Firmansyah,SSt.Pi dan Anggoro Sutrisno,SSt.PiMenimbang, bahwa dengan demikian, terlihat, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda KapalMotor Seroja, telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia( WPPRI

Pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan izinusaha perikanan tangkap terdiri atas Izin Usaha Perikanan yang diterbitkandalam bentuk SIUP, izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI,dan izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI; Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) untuk melakukan usaha perikanan diaturdalam Pasal 5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 JoUndangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Jo Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerikanan meliputi : a) Perairan Indonesia, b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) dan c) Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan

11.51 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulanJuni 2020, bertempat di peraiaran Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06 24,401LU 12740,329 BT, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di perairanYuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam WilayahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI