di Mekar Sari RT 06 tepatnya di areakebun Kelapa Sawit Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan, KotaDumai; dan merupakan gudang penampungan minyak mentah tempat ParaTerdakwa bekerja yang beralamat di jalan Sri Pulau Kelurahan Bukit Batrem,Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai adalah milik Saudara Albert Sianturi;dimana jarak tempat pengolahan minyak mentah dengan gudang penampunganminyak lebih kurang 1 Km (Satu Kilo Meter);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telahterjadi pemurnian

dengan terbuktinyasalah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasanuntuk menyatakan unsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan UsahaPertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yangdiberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasipada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama denganBadan Pelaksana.Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22Tahun 2001, yang termasuk dalam kategori kegiatan eksploitasiadalah kegiatan pendirian dan pengeboran sumur dalam rangkaproduksi minyak bumi, pengambilan fluida minyak mentah dalamrangka produksi minyak bumi, pengangkutan, penyimpanan,pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian

/G/2019 antara Penggugat Asaldengan Para Pelawan, untuk selanjutnya disebut sebagai buktiPL11;Printout Harga Komoditi Penetapan Manajemen Unit BisnisPengolahan Dan Pemurnian Logam Mulia tertanggal 26Pebruari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti PL12 ;Menimbang bahwa, foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telah diperiksadan dicocokan dengan surat aslinya kecuali surat bukti P L4, 10, 12 tanpa ditunjukansurat aslinya sedangkan PL11 diajukan salinan asli, terhadap suratsurat buktiHal.

makarumusan unsur telah terpenuhi; 42 Menimbang, bahwa pengertian merintangi (dalam pengertianumum) adalah menghalangi sehingga menyebabkan tidak berjalansemestinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UndangundangNomer 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yangdimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian

Yang dimaksud dengan Yang dilakukan adalah suatu perbuatan atau kegiatan atauaktifitas dari seseorang atau sekelompok orangguna terpenuhinya maksud dan tujuannya Dalamhal ini perbuatan yang dilakukan si pelaku /Terdakwa adalah usaha penambangan.Usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang (vide

Bahwa pada tahun 2014 PEMOHON (PT.BANGGAI KENCANAPERMAI) membuat Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (KA.ANDAL), kegiatan Penambangan,Pengolahan dan Pemurnian BijihNikel di Kec.Batui, Kec.Moilong,Kec.Batui Selatan, Kab.Banggai,Provinsi Sulawesi Tengah;5. Bahwa PEMOHON telah membuat Rencana Kerja dan AnggaranBiaya (RKAB) PT.BANGGAI KENCANA PERMAI tahun 2014;6.

pertama yang telah melakukan eksplorasi danmenemukan kandungan bahan galian tambang Nikel di wilayah di atas dan olehkarenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia No.75 Tahun 2001, tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No.11 Tahun 1967, Tentang Ketentuanketentuan PokokPertambangan, maka Penggugat adalah mendapat hak prioritas untukmendapatkan Ijin Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan danpenjualan;(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksidapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1);Bahwa PT Tripa Semen Aceh selaku pemegang IUP dapatmelakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan,baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi (Pasal90 UU Minerba juncto Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan

PT.AnekaTambang,Tbk menjadi memiliki statusdan sertifikatCnCyang padaawalnya tidak memiliki status tersebut;Kondisi demikian merugikan dan berdampak pada IUP milik PARAPENGGUGAT yaitu IUP milik PARA PENGGUGAT tidak bisa dijalankan,padahal Pasal 36 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UUMinerba) telah memberikan jaminan kepada PARA PENGGUGAT untukdapat melakukan sebagian atau keseluruhan kegiatan konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan da penjualan;(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksidapat melakukan sebagian atau selurun kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1);3. Bahwa Pasal 90 UU minerba menyebutkan:Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruhtahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatanOperasi produksi;4.

ketentuanPeraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan knusus BUMNHalaman 28 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKTdan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP OperasiProduksi pertama;b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasapertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasapertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya;c. melakukan pengolahan dan pemurnian

terpenuhi maka terpenuhipula keseluruhan unsur dalam pasal tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwaPutusan Perkara Pidana No. 123/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Hal 44 dari 51Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkaPenelitian, Pengelolaan dan Pengusahaan mineral atau Batu Bara yang meliputiPenyelidikan Umum, Ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan,Pengolahan, dan Pemurnian

tetapidigolongkan sebagai barang bergerak;bahwa di dalam bagian A.2.c lampiran VII tentang Kebijakan PenatausahaanBarang Milik Negara, berkaitan dengan Peralatan dan Mesin, disebutkanbahwa "Wujud fisik peralatan dan mesin meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan,Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga,Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan,Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, AlatPemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

;Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukanlah pelaku usaha yang khusus bergerak dibidang usaha jasa pertambangan, melainkan sebagai pelaku usaha di bidang inti yangmelaksanakan kegiatan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualanjuga pasca tambang maka kewajiban untuk memiliki IUJP bukanlah suatu keharusan.;56 Bahwa dikarenakan oleh halhal sebagaimana telah dijelaskan dalam butirbutirsebelumnya keberadaan Permen Nomor

Daerahprovinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut menjadikewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.Halaman 211 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMMenimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufCc diberikan oleh: b). gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasipengolahan dan/atau pemurnian

berikut:Pasal 38 ayat (2):Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atauCc. pencabutan izin.Pasal 39Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf adiberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatanmasingmasing paling lama 10 (Ssepuluh) hari kalender.Pasal 40(1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untukpengolahan dan/atau pemurnian

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)huruf b(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atauseluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakandalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.Halaman 221 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMPasal 41Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUPOperasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

Majelis, kuasa PenggugatPenggugat menyatakan ada perubahanperubahan yang bersifat redaksional, lalu kuasa Penggugat menyerahkan perubahan perubahan tersebut karena jumllahnyaaa hampir disetiap lembar dari guggatanpenggugat, maaka kuasa Penggugat menyerahkaaan perubahan tersebut kepada MajelisHakim sebagai berikut :KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGATPenggugat I (Pertamina)Penggugat I (Pertamina) adalah Perusahaan milik Negara yang bergerak dibidangpengusahaan Minyak dan Gas Bumi yaaang meliputi Explorasi, Pemurnian

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2010, TERGUGAT IlINTERVENSI telah mengajukan peningkatan IUP EksplorasiTERGUGAT Il INTERVENSI melalui Surat Permohonan Nomor :011/GIEDIR/IV/IUP/2010 kepada TERGUGAT untuk dapat melakukankegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan sertapengolahan pemurnian dalam Wilayah lIzin Usaha Pertambangan(WIUP) seluas 2.256,08 Hektar (Sesuai dengan hasil feasibility study,Halaman 18 dari 56 halaman.

Water Purification System(item no. 15) NAMA KOMPONENSPESIFIKASI DI KONTRAKHASIL PEVERIKSAAN Sistem pemurnian air Their design which is basedon many years of fieldexperience makes themeconomical easy to install andsimple to operateThese generally containingthe cation and anionexchangeWhich are absorbed by theanion exchanger w hen w aterpasses throught it, the ordemineralised w ith only tracesof dissolved solid present inthe treated water emerging isdeionised or demineralisedwith only traces of dissolvedsolid

No. 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg pemurnian air Their design which is basedon many years of fieldexperience makes themeconomical easy to installand simple to operateThese generally containingthe cation and anionexchangeWhich are absorbed by theanion exchanger when waterpasses throught it, the ordemineralised with onlytraces of dissolved solidpresent in the treated wateremerging is deionised ordemineralised with onlytraces of dissolved solidpresent in the treated waterThe demineralizers areavailable in

Water Purification System(item no. 15) pemurnian air Their design which is based onmany years of field experiencemakes them economical easy toinstall and simple to operateThese generally containing thecation and anion exchangeWhich are absorbed by the anionexchanger when water passesthrought it, the or demineralisedwith only traces of dissolved solidpresent in the treated wateremerging is deionised ordemineralised with only traces ofdissolved solid present in thetreated waterThe demineralizers are

telah dibayar;Bahwa Hasil Produksi Pemohon Banding adalah BKP;Bahwa Pasal 10 ayat (3) dari Kontrak Karya Pemohon Bandingmenyebutkan sebagai berikut:Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan,Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor4) yang berlaku saat ini juga turut mewajibkan bahwa pemegangkontrak karya (termasuk Pemohon Banding) diwajibkan melakukanproses pengolahan dan pemurnian

Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiriberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapasca tambang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud denganEksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkanMinyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri ataspengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan,penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyakdan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang