Ditemukan 2697 data
351 — 230
Tipikor/2015/PN.Ptkperusahaan PT.lInchiko, Muspika, BPD dan masyrakat desa Kubu yangmensosialisasikan pembagian hasil plasma sejumlah Rp.16.000, untuk setiappemegang plasma ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan bulan Januari 2014 tersebutmasyarakat desa Kubu menyampaikan pendapat karena pendapatan plasmayang terlalu kecil maka mereka mengusulkan menjual lahan plasma tersebut kepihak perusahaan PT.Inchiko namun belum ada tanggapan dari perusahaandan warga masyarakat belum ada kesepakatan harga ;Menimbang
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
185 — 78
Dinas Pariwisata,Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Nomor600/84/408.35/2018 tertanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Lingkup Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 adalah:1) Menyusun Perencanaan pengadaan barang dan jasa;2) Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan menegenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sertakelompok masyrakat
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZULFIKAR BIN M. YUSUF Diwakili Oleh : SAYED AKHYAR, S.H., M.H.
123 — 0
Kelompok mekar jaya Gampong Pulolhoih;
161 — 79
Sedangkan tupoksi saksi adalah sebagai berikut:=> Melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan;=> Melaksanakan Penyuluhan/Penerangan hukum dalam kaitannya denganpembinaan masyrakat taat hukum;= Melakukan pengawasan terhadap barang cetakan;= Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan. ;=>Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak PidanaKhusus Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.Sedangkan tupoksi saksi sebagai berikut!
TONY AJI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
Drs. DAVID ELIASA FIOH
166 — 49
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: Kep.821/273/63.O/BKD/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan PegawaI Negeri Sipil Hangry M.J.Mooy, SH,M.Si dalam Jabatan Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao;
- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor: 39 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
117 — 84
Tabanan) menelpon saksi menyampaikan bahwa ada keluhandari masyrakat kecamatan Kediri yang juga CPNS di DKP Kab.Tabanan terkaityang bersangkutan belum menerima SK PNSnya, terhadap permasalahantersebut saksi jawab bahwa saksi secara kelembagaan sudah menyerahkanseluruh SK PNS ke masingmasing SKPD termasuk DKP Kab.Tabanan, untukselanjutnya biar secara teknis penyerahannya dari masingmasing SKPD kepadamasingmasing pegawai yang bersangkutan, atas jawaban saya tersebut Pak Edimengatakan terima kasih kemudian
129 — 43
Sedangkan tupoksi saksi adalah sebagai berikut:= Melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan;=> Melaksanakan Penyuluhan/Penerangan hukum dalam kaitannya denganpembinaan masyrakat taat hukum;=> Melakukan pengawasan terhadap barang cetakan;= Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan.;87Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak PidanaKhusus Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.Sedangkan tupoksi saksi sebagai berikut: Membantu Kasi
Terbanding/Terdakwa : ASTUTI BINTI ABDUL HAMID
118 — 242
atas Nama nurhidayah Kelompok mekar jaya Gampong Pulolhoih;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kredit SPP atas Nama faridah & susita Kelompok berlian Gampong Pulolhoih;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kredit SPP atas Nama nurhidayah kelompok mekar Jaya Gampong Pulolhoih;
- 1 (satu) Rangkap foto copy SK Bupati Pidie Nomor 133 tahun 2011 tentang penetapan pengelola biaya operasional satuan dan unit pengelola kegiatan ( UPK) / unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) bantuan langsung masyrakat
HASYIM, S.H.
Terdakwa:
IKSAN RUSLI AHMAD
127 — 66
., M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1119/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 14 Desember 2017 Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa Kab. Banggai Drs. YUSUF BIDIN;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Rekomendasi nomor 142/ 86/ KLT/ 2017 yang ditandatangani di Honduhon, 14 Desember 2017 oleh Camat Luwuk Timur HASAN BASWAN DG.
Terbanding/Terdakwa : RAZIAH BINTI TGK PAKEH
126 — 0
nurhidayah Kelompok mekar jaya Gampong Pulolhoih;
1 (satu) Lembar Asli Kartu Kredit SPP atas Nama faridah & susita Kelompok berlian Gampong Pulolhoih;
1 (satu) Lembar Asli Kartu Kredit SPP atas Nama nurhidayah kelompok mekar Jaya Gampong Pulolhoih;
1 (satu) Rangkap foto copy SK Bupati Pidie Nomor 133 tahun 2011 tentang penetapan pengelola biaya operasional satuan dan unit pengelola kegiatan (UPK) / unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) bantuan langsung masyrakat
Muhammad Rhazi,S.H., M.H.
Terdakwa:
SUKMAWATI BINTI M. TAYIB
100 — 22
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP);
- 1 (satu) Bundel Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- 1 (satu) Bundel Buku Kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rekemendasi Tim Verifikasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP);
- 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Perdesaan;
- 1 (satu) Bundel Rencana Kegunaan Dana (RKD) Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat
379 — 134
3 RT 002 RW 009 Kel.Randugunting , Tegal Selatan, Kota Tegal;Bahwa Terdakwa Menjabat sebagai kepala Bank Syariah Mandiri KCP Brebes sejakbulan September 2010, ada surat pengangkatannya namun Terdakwa tidak ingatnomor suratnya dan saat ini sejak April 2014 sudah tidak lagi bekerja di Bank SyariahMandiri dan Bank Syariah Mandiri KCP Brebes bergerak dibidang Jasa Perbankan;Bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Brebes bergerak dibidang Jasa Perbankan dandalam opersionalnya melakukan penghimpunan dana dari masyrakat
Muhammad Rhazi,S.H., M.H.
Terdakwa:
EDI HASAN BASRI BIN HASAN BASRI
107 — 8
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP);
- 1 (satu) Bundel Buku Bank Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- 1 (satu) Bundel Buku Kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rekemendasi Tim Verifikasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP);
- 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Perdesaan;
- 1 (satu) Bundel Rencana Kegunaan Dana (RKD) Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat
147 — 47
ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Bantuan sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terusmenerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannyadengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapbkan dengankeputusan Kepala Daerah dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007 terhadap pemberiaan bantuansosial berupa uang kepada masyrakat
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
686 — 491
Produk Bank yang ditawarkan kepada masyrakat yaituantara lain :Produk Tabungan Simas Lion adalah produk tabungan Bank Sinarmasbekerjasama dengan Lion Air Grup dengan keuntungan berupa nasabahdapat membuka rekening tabungan Simas Lion tiket di bandara,mendapatkan kesempatan mengikuti Program Simas Umroh, Program cashback, bebas setoran awal sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dansetiap transaksi pembelian tiket lion air dengan pembayaran kartu ATMHalaman 335 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus
459 — 2300
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor070/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 16/FMLSS/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 427.16/04/2013 01890/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Paguyuban Masyrakat Lematang Bersatu Provinsi Sumseluntuk biay aKegiatan. Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 196/BAN.KBP/III/2013dan Nomor 015/PAG.PMLB/II/2013 tanggal 13 Maret 2013 428.16/04/2013 01891/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada API (Aliansi Pemuda Independent) Indonesia untuk biayaKegiatan.
481 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pdt.Sus/201 1mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimanadiatur dalam Pasal 36;memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahyang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat;menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan denganundangundang ini;memberikan laporan secara berkala atas hasil Komisi kepada Presidendan Dewan Perwakilan Rakyat.Ketentuan Pasal 36 UU Antimonopoli menyatakan :*"Wewenang Komisi meliputi :a.menerima laporan dari masyrakat