Ditemukan 2765 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : musa musi muat muse musu musti musta
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
240 — 84
  • , yang diterbitkan pada tanggal 12Desember 1994 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaBarat.kepada Tergugat selaku pemerintah adalah sah dan sangat beralasanhukum.Bahwa, sekali lagi perlu ditegaskan, kalaupun memang sewamenyewa ituberlanjut kepada Ama Soewarma (dan atau Penggugat), maka pertanyaannyaadalah :Mengapa must! menunggu lebih dari 24 tahun untuk menagih?!?Sebagaimana Penggugat gemborkan di dalam posita angka 9 halaman 4?!?Ada apa gerangan?!?
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN. Pbr
Tanggal 20 Nopember 2014 — - ALEXANDER PATRA
292 — 78
  • Robert Mc.Gee, dalamThe philosophy of Taxation and Public Finance, 2004, menyatakan : Themore things that government does, the more things that people must payfor.Berdasarkan uraian singkat di atas, maka tujuan pajak adalahmengutamakan penerimaan atau pendapatan negara dan bukanmemenjarakan atau memidana orang.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 13-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 716/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : JHONY LUKITO Diwakili Oleh : GOGO EDY H MARPAUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM
Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN
Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA
Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH
557 — 341
  • Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilanhal. 454, menyatakan (vide bukti T.II/III2) :(1) Ditinjau dari segi Sumber hukum :Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan(agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata :e harus ada lebih dahulu perjanjian bahwa apa yang disepakati harusdipenuhi atau promise must be kept; dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur : tidak memenuhi prestasi
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 09-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA MARTAPURA Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
256 — 92
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagianbeban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwaia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupunmembantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dalam sistem hukumCommon Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder OfProof dengan kalimat, Who Asserts Must
    yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwaia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupunmembantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkanHalaman 165 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA Mtpmembuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dalam sistem hukumCommon Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder OfProof dengan kalimat, Who Asserts Must
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
477 — 271
  • Oleh karena itu, apabila kemudian pernyataan tersebutdipermasalahkan di depan hukum, maka dalam hal ini terdapat suatubedrog atau suatu penipuan, sehingga pernyataan tersebut sejaksemula batal demi hukumBahwa ketika seseorang membuat pernyataan bahwa saham atasnamanya adalah milik orang lain, maka orang lain tersebutmemiliki kewajiban untuk membuktikannya, karena berlakuketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, who is upset, must proveBahwa dari keterangan di bawah sumpah yang disampaikan oleh Ahli M.Yahya
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-03-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 104/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 15 Mei 2018 — PTPN II, DKK VS SUYARTONO, DKK
188 — 121
  • Bahwa berdasarkan kepada : Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo 283 Rbg, yang pada pokoknyamenyatakan : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hakatau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatuhak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak itu Azas Hukum Standart burden of proof yang berlaku sebagai generalrule yang merumuskan : he who asserts must prove, dalil manamerupakan pedoman atauprinsip yang kuat (cogent guiding principle)dalam pembebanan pembuktian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 PK/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT HIJAU PRYAN PERDANA VS PT CITRA SAWIT MANDIRI, dk.
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .* Standart burden of proof yang berlaku sebagai general rule yangmerumuskan: he who asserts must prove, dalil mana merupakan pedomanatau prinsip yang kuat (cogent guiding principle) dalam pembagianpembebanan pembuktian.merefer kepada pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (d/h Penggugat)sebagaimana dikutip dari dalildalil posita gugatannya (Vide kutipan padakeberatan keempat), bahwa tanah terperkara adalah milik/kepunyaanTermohon Peninjauan Kembali (d/h Penggugat) sesuai Izin Lokasi berdasarkanSurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Majelis menilai sesuai dengan oprinsip motivasisebagaimana dimaksud dalam azasazas umum PenyelenggaraanPemerintahan yang baik untuk setiap keputusan (motiveringsbeginsel atau principle of motivation), Terbanding dalammenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan aquo telah memenuhi azasazas umum PenyelenggaraanPemerintahan yang baik bahwa atas keputusan administrasitersebut telah mempunyai alasan yang jelas karena harusberalasan (must
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 448
  • Bahwa dalam sistem hukum Common Law pedomanpembagian pembuktian dikenal dengan Burder OfProof dengan kalimat, "Ho Who Asserts Must Prov, artinyaSiapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.Halaman 94 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Gns3.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 06-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 88
  • batil makaselalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suciAl QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitukeadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkanKetuhanan yang Maha Esa;Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakanadagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutusperkara aquo : FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR atau Justicemust be run even thought the world pherises (keadilanharus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIARUAT CAELUM atau Justise Must
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
304 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • If neither the entitys parentnor the Ultimate controlling party produces financialstatements available for public use, the name of .thenext most senior parent that does so must also bedisclosed. (IAS 24.16);Transaksi hubungan istimewa dapat terjadi antarapihakpihak dalam wilayah suatu negara (domestictransaction) atau melewati lintas batas negara (crossborder transaction).
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tsm
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
1.YAYA SURYANA, S.Ip., Bin TOHA alm
2.YENI WARDANIATI Binti MAMAT al Binti KARSIH alm Binti DULHASAN Alm
3.ELIS BINTI Bin TOHA alm
4.ETIK SULASTRI Bin TOHA alm
5.MARI AH Binti HALIMI alm
6.NONO Bin WARLAN alm
7.DEDE SUHENDAR Bin WARLAN Alm
8.TETI Bin ITONG Alm
9.APIPUDIN Bin ITONG Alm
10.JUMHARI alias ENCENG Bin DUL HASAN Alm
11.CUCU Binti AMUN
12.ASEP S Bin AMUN
13.ENOK NENDAH Binti AMUN
14.AJAT SUDRAJAT Bin AMUN
15.EDI SETIADI Bin AMUN
16.ETIN SURTINI Binti AMUN
17.LILIS LISNAWATI Binti RATMAN Alm
18.DEDE SUNARYA Bin RATMAN Alm
19.IWAN SETIAWAN Bin RATMAN Alm
20.DEDI RUSDIANTO Bin RATMAN Alm
21.ENDUT Bin O DARJO Alm
22.OMA Bin O DARJO Alm
23.UNDANG Bin O DARJO Alm
24.BAHRO Bin O DARJO Alm
25.EMIS Bin O DARJO Alm
26.TAROM Bin O DARJO Alm
Tergugat:
1.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq.Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Bupati Tasikmalaya
2.H. AA HARMAWAN H.HARMAWAN
3.SUMINTO alias SUNSUN
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq. Pemerintah Kota Tasikmalaya Walikota Tasikmalaya
2.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
156 — 43
  • Yangmana apabila dilihat dari segi hukumnya Wanprestasi menurut Pasal 1243KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal1320 KUH Perdata:Halaman 52 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TsmHarus ada terlebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan apayang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakatiharus dipenuhi atau promise must be kept;Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun pada ketentuan Pasal 13ayat (1) UU KUP;2/7. bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagamanadimaksud dalam asasasas umum Penyelenggaraan Pemerintahanyang baik untuk setiap keputusan (motiverings beginsel atau principleof motivation), Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan a quo telah memenuhi asasasas umumPenyelenggaraan Pemerintahan yang baik bahwa atas keputusanadministrasi tersebut telah mempunyai alasan yang jelas karena harusberalasan (must
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 16-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/ PDT .SUS - PHI / 2016 / PN.BDG
Tanggal 11 Mei 2016 — EKA HAMIDATUSYIFA ELLA RAHMAWATI. DESI YULIANTI. YANNA RESMITASARI EKO, Dkk L A W A N PT. ISOPANEL DUNIA
78 — 19
  • Persidangan perkara aquomerupakan persidangan contentiosa yang mana berazaskan audi alterampartem (must be heard by another party). Idealnya pemeriksaan atas tuntutansita jaminan harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara. Oleh karena itutuntutan atas suatu sita jaminan yang di tempatkan pada tuntutan provisi tidaktepat..
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 30-01-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bgl
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
AGUS BUDI UTOMO
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG BENGKULU
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu
3.ERLANGGA WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
2.Notaris JULIWATI SIAGIAN
102 — 44
  • Ditinjau dari segi Sumber hukumWanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan(agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :e Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuaidengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;e Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telahdisepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;e Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur : tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali; atau tidak memenuhi prestasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Juni 2012 — Tengku Agustin, DKK
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tidak sesuai dengan pendapat seorang DramatistYunani pada abad ke 6 sebelum masehi yaitu Aeschylus yang menyatakan bahwaWRONG MUST NOT WIN BY TECHNICALITIS (dikutip dari buku yangberjudul The New Lawyers, Wit and Wisdom Editet by Bruce Nash and AllanZullo, compiled by Kathriyn Zullo, United States of America, 2001, halaman 153)yang kurang lebih mengandung makna bahwa pertimbangan yang salah dan/ataupertimbangan yang tidak memenuhi rasa keadilan seharusnya tidak dijadikanpembenar karena alasanalasan
    dan di duga telah terjebak dalam perangkap normativeprocedural yang seringkali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilanmasyarakat ;Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Putusan Judex Facti dalam PutusanPerkara No. 05/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG. tanggal 23 November 2011 junctoPutusan Judex Facti Tingkat Kedua Perkara No. 23/TIPIKOR/2011/PT.PDGTanggal 24 Januari 2012., tidak sesuai dengan pendapat seorang DramatistYunani pada abad ke 6 sebelum masehi yaitu Aeschylus yang menyatakan bahwaWRONG MUST
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
142 — 21
  • Pendapat ahi terhadap kejadian gagal bayarnya cek / bilyetgiro tersebut maka debitur tidak dapat disalahkan atau dipidanakan, karenasudah ada perjanjian antara debitur dengan kreditur yang keduanya sudahtahu dan yakin bahwa cek / BG pasti ada dananya;Bahwa Asas pacta sunt servanda atau agreements must be kept yangberarti janji harus ditepati dianggap sebagai asas fundamental karenaasas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian, Asas pacta suntservanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
256 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalambukunya yang berjudul Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.87 s.d. 88, yang menyatakan sebagai berikut:...Dari perkataan pactum, lahir ungkapan pacta sunt servanda, yangberkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandungmakna: setiap perjanjian yang sah (legal agreement) mengikatkepada Para pihak atau agreement or promise must be kept, olehkarena itu Para pihak harus menaatinya.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
253 — 212
  • Bahwa gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat kerusakan yangditimbulkan dari kebakaran lahan sebagai konsekuensi logis darioolluter must pay principle (prinsip pencemar bertanggung jawabuntuk mengganti rugi) yang diadopsi dalam UndangUndang Nomor32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UU PPLH).. Bahwa PT.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
68 — 12
  • Pasal 1965 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW)yang menegaskan bahwa:Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapamengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajibmembuktikannya,Bahwa dalam sistem hukum Common Law pedoman pembagianpembuktian dikenal dengan Burder Of Proof dengan kalimat, "HoWho Asserts Must Prov, artinya siapa yang menyatakan sesuatu,mesti membuktikannya;Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa bebanpembuktian