Ditemukan 2749 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2015 Tanggal 16 Desember 2015 — I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, dkk. II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK VS I. 1. MOCHAMAD JOENOES, dkk. dan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, dkk.
242 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibatnya banyak tanahtanah yang telahdiredistribusikan kepada petani, dipaksa untuk dikembalikan kepadapemiliknya semula (para tuan tanah) atau diambil alin oleh pemerintahsecara melawan hukum yang hampir sebagian besar telah dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia (Boedi Harsono, 1968 : 280);Bahwa fenomena pengambilan paksa tanahtanah obyek landreform yangtelah diredistribusikan kepada petani penggarap juga terjadi kepada ParaPenggugat Intervensi.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
928 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
928 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkanuntuk menyatakan bahwa seandainya ada price leadership yangmengakibatkan price parallelism, hal itu tidak ada hubungannya denganpenyalahgunaan kekuatan pasar karena price parallelism sematamatamerupakan fenomena wajar yang terjadi di pasar.
Hal ini merupakan kesalahan yang fatal yangmenyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibel dan tidak dapatdijadikan pegangan.PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA PUTUSANTERMOHON KEBERATAN DIDASARKAN ATAS ANALISIS PRICE LEADERSHIP DANPRICE PARALLELISM YANG MENYESATKANHal. 285 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20091.Terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai
fenomena yang antipersaingan.Ketidakmampuan Termohon Keberatan untuk menyertakan kondisi faktualpermintaan dan penawaran serta tidak adanya kajian struktur harga aktualoperator merupakan kesalahan yang sangat fatal.
Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seandainyaada price leadership yang mengakibatkan price parallelism, hal itu tidakada hubungannya dengan penyalahgunaan kekuatan pasar karena priceparallelism sematamata merupakan fenomena wajar yang terjadi dipasar.
Hal ini merupakan kesalahan yangfatal yang menyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibeldan tidak dapat dijadikan pegangan.KEBERATAN KEENAM BELASANALISIS PRICE LEADERSHIPDAN PRICE PARALLELISM TERMOHON KEBERATANSANGAT MENYESATKAN DAN KARENANYA HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM1.Bahwa terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai fenomena yang antipersaingan.Bahwa Ketidakmampuan
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemohon kasasi jelas pula masuk dalam katagori medebewind,dimana menurut pemohon kasasi pertimbangan yang sedemikian rupa justrumerupakan pertimbangan sebaliknya karena tidak manusiawi tidak pantas,tidak memadai bahkan menurut pemohon kasasi pertimbangan inisangat bertentangan dengan prinsipprinsip tujuan penghukuman apalagidengan sifatnya yang preventif korektif dan edukatif, walau dilihat dariektradiordinary crime;Selanjutnya pertimbangan ini juga sangat mencederai rasa keadilan bilamemperhatikan fenomena
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku 6189 — 3372
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Friedman, Law in Changing Society, Hamendsworth,1972, hal 130.58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum PerlindunganKonsumen, Op. cit, hal 112.59 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.43sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuatperjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.Menurut Adrian Sutedi , "Fenomena yangdemikian (klausula baku penulis) tidak selamanyaberkonotasi negatif.
Register : 05-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
EGI FERATAMA alias EGI alias ALGIFARI Bin EFFENDI
132 — 90
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
EGI FERATAMA alias EGI alias ALGIFARI Bin EFFENDI
132 — 90
- 1 (satu) buah buku Berjudul TAUHIDULLAH DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN.
- 1 (satu) buah potongan pipa besi panjang 30 cm.
Register : 13-01-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/PID.B/2010/PN.KBR Tanggal 1 Juni 2010 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si
112 — 17
112 — 17
secarahakiki perbuatan terdakwa, akan lebih tepat apabiladikenakan Pasal 3, namun karena Pasal 2 ayat (1)yang bersifat multi interpretasi dan Karet tersebut,diposisikan sebagai dakwaan Primer atau dakwaan yangharus lebih dahulu dipertimbangkan, maka mau takmau, walaupun perbuatan tersebut, lebih tepatdikenakan pada Pasal 3, yang akan~ dinyatakanterobukti adalah Pasal 2 ayat (1) , =karena jikaterbukti Pasal 2 ayat (1), maka unsur dari Pasal 3tidak akan dipertimbangkan lagi.Menimbang bahwa terhadap fenomena
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
1610 — 1476
1610 — 1476
misalnya ada 2 atau 3 orang berbeda pendapat atau berlawanan,maka itu sebenarnya mencerminkan apa yang di bawahnya, artinyamasyarakat banyak juga seperti itu, kalau orang yang berbeda pendapatitu merupakan tokoh, maka orangorang dibawah kedua pihak ini akanberbeda pendapat, namun kalau di dunia maya itu sifatnya grup misalnya25 orang maka yang di dunia nyata juga 25 orang itu, tetapi bisa lebihbanyak dari itu dalam arti bahwa 25 orang tersebut adalah representasi,karena kan kita bicara mengenai fenomena
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 3391 — 2612
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus memintaijin terlebin dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkanaset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjianperkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan,padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasantertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinanselama dalam
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.GM Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 63
136 — 63
menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkansecara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalammenjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam mengujisecara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hinggamenemukan kebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
139 — 50
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
139 — 50
Dengan demikian Penasehat Hukum selaku PenasehatHukum tidak akan menganalisa lebih lanjut mengenai unsurunsur yangtertuang didalam dakwaan primair dimaksud.PERMOHONANSejak pemerintah menggulirkan program anggaran dana desa melalui APBN,khususnya untuk desadesa yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta,pada implementasinya, telah terjadi berbagai penyimpangan atas penggunaandari dana desa tersebut, dengan melalui berbagai modus operandinya,sehingga fenomena ini tentunya sangat memprihatinkan, dan
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
84 — 17
84 — 17
deliksementara hukum harus dengan pembentuk dari yang pembuat undangundang;Bahwa Terdakwa beritikat jahat untuk memperkaya diri sendiri karena uang Negara makaditindak pidana korupsi , sudah tahu ketentuan seperti itu tapi niat batinnya seperti inimisalnya besi diameter 10 tapi dipasang besi diameter 9 menurut pendapat ahli tidakselamanya kerugian uang negara , tidak mesti tindak pidana korupsi tapi keperdataan dantidak selamanya tindak pidana korupsi, tapi bisa ditindak pidana korupsi ;Bahwa dengan fenomena
Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 29 April 2014 — HANDIR ;
HARIYANTO
63 — 17
63 — 17
deliksementara hukum harus dengan pembentuk dari yang pembuat undangundang;Bahwa Terdakwa beritikat jahat untuk memperkaya diri sendiri karena uang Negara makaditindak pidana korupsi , sudah tahu ketentuan seperti itu tapi niat batinnya seperti inimisalnya besi diameter 10 tapi dipasang besi diameter 9 menurut pendapat ahli tidakselamanya kerugian uang negara , tidak mesti tindak pidana korupsi tapi keperdataan dantidak selamanya tindak pidana korupsi, tapi bisa ditindak pidana korupsi ;Bahwa dengan fenomena
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
615 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
615 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan benar dengan cara telah memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris ;Bahwa telah menjadi fakta umum (notoir feiten) bahwa Pengadilan Tinggihanya menjadi pemberhentian sementara dari suatu perkara, karena hampirtidak pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus oleh PengadilanTinggi, pihak yang dihukum atau dikalahkan menerima putusan PengadilanTinggi, akan tetapi langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung.Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Register : 21-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG Tanggal 12 Agustus 2016 — - MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
- PT. BUMI MEKAR HIJAU
1453 — 1581
1453 — 1581
KebakaranHutan dan Lahan (Vide Bukti T19 dan Bukti T10) denganmenggunakan sarana dan prasarana (Vide Bukti T20) yangmemadai yang telah diaudit olen UPTD Kebakaran Hutan danLahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Vide BuktiT21) dan dilakukan oleh personel pemadam kebakaran yangtelah dibekali pelatinan rutin (Vide Bukti 15.4) yang dimiliki olehTERBANDING, selain itu terbukti juga saat terjadinya kebakarancuaca sangat panas dan angin sangat kencang sebagaimanabukti rekaman video ketika terjadi fenomena
Register : 06-07-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
SUHARTATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Bin ZAINUDDIN .Alm
292 — 94
SUHARTATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Bin ZAINUDDIN .Alm
292 — 94
;
93. 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK DAN KEKAFIRAN;
94. 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL WAHHAB;
95. 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN KEBATHILAN;
96. 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
97. 1 (satu) buah artikel
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
74 — 19
74 — 19
deliksementara hukum harus dengan pembentuk dari yang pembuat undangundang;Bahwa Terdakwa beritikat jahat untuk memperkaya diri sendiri karena uang Negara makaditindak pidana korupsi , sudah tahu ketentuan seperti itu tapi niat batinnya seperti inimisalnya besi diameter 10 tapi dipasang besi diameter 9 menurut pendapat ahli tidakselamanya kerugian uang negara , tidak mesti tindak pidana korupsi tapi keperdataan dantidak selamanya tindak pidana korupsi, tapi bisa ditindak pidana korupsi ;Bahwa dengan fenomena
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
328 — 593
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
328 — 593
Denganpencabutan izin maka menjadi karpet hitam bagi masyarakat.Karena mengurangi peluang hadirnya investor yang sangatdiperlukan masyarakat ;Bahwa ahli menerangkan kalau kita lihat fenomena sosialyang terjadi di era reformasi mereka yang kontra memanglebih agresif. Tetapi berdasarkan dari apa yang saya ketahuimereka bukan pergi dengan gratis ;Bahwa ahli menerangkan kita musti lihat pejabat publik harusmelihat berbagai pihak.
Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb Tanggal 13 Juni 2016 — Abdul Gani Tamher
166 — 37
166 — 37
Maka, perekrutan oleh para anggota DPRD Kota Tual tidak berdasar hukumdan fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya intervensi yang dilakukan ketigaanghgota DPRD Kota Tual tersebut terhadap SKPD Koperasi dan UKM Kota Tual; Menimbang, bahwa kenyataan ini menunjukkan sejak awal usulan kegiatanyang diajukan Tim Anggaran ekskutif ke Badan Anggaran DPRD Kota Tual memangbenar telah diwarnai adanya kepentinagn pribadi ketiga anggota Dewan tersebutyang kemudian setelah terjadi deadlock justru kemudian terdapat
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
melawan
PT. SURYA PANEN SUBUR
375 — 355
375 — 355
Yang kedua, kalau kitalihat fenomena di lapangan pasti ada usaha untukmemadamkan karena kita lihat di lapangan, kebakaranyang terjadi bersifat sporadis, spotspot, tidak hamparan;Bahwa berdasarkan data yang kita lihat dan hasil labantara yang terbakar dengan yang tidak terbakar, darisegi aspek pH/kemasaman tanah yang kita ukur tidakHal. 183 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selada beda secara signifikan.
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. Tanggal 29 Januari 2007 —
163 — 58
163 — 58
Patra Jasa, dimana di dalamRUPS pertama telah ditentukan dijual dengan harga Apreisel Independen danNJOP, kemudian dengan lembaga yang sama juga dalam RUPS kedua ditentukandijual dengan Apreisel Independen, dari fenomena ini, Ahli melihatnya dari segisurat Menteri Keuangan itu, dan aturanaturan untuk itu semuanya harus mengacudari surat Menteri Keuangan, dan menurut ahli dari kedua RUPS itu yang dipakaiadalah RUPS yang pertama;156Bahwa terhadap surat dari Menteri Keuangan tersebut setahu ahli bahwa