Ditemukan 2775 data
93 — 38
uangnya diambil oleh KepalaDesa.Halaman 50 dari 330 halaman Putusan Nomor :25/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdge Penyertaan Modal BUMDes UEP sebesar Rp.33.114.600, dibelikanmesin photo copy, pembuatan Etalase dan Pembelian ATK PhotoCopy sebesar Rp.27.300.000, sisanya sebesar Rp.5.814.600, diambiloleh Kepala Desa.Bahwa dari Pengelolaan Keuangan Desa Pancawati tahun anggaran 2016baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil,Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bantuan dana Prototype,atapun
41 — 15
padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimanadakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimanadalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaanSubsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dariunsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanyaberkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
70 — 30
Kedudukan sebagaimanadakwaan Kesatu Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukumsebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luasdari dakwaan Kesatu Subsidair hanya saja dalam dakwaan Kesatu Subsidair terdapat unsurmenyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yanglebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan atapun
2096 — 3666
Pada saat melewati Aula tempat para tahanan diperiksa,saksi tidak mendengar adanya suara jeritan kesakitan paratahanan atapun bentakanbentakan dari TimPemeriksa;Bahwa seluruh anggota Idik Pomdam V/Jaya tidak dilibatkandalam pemeriksaan para tahanan sipil yang merupakan titipanpihak Kepolisian dan Kejaksaan, anggota Pomdam yang terlibatdalam Tim Pemeriksa hanya mengurusi administrasiBahwa pada tanggal 13 September 1984 sore hari dilakukan apeltahanan, yang mengapelkan Bintara Jaga didampingi TamtamaPiket
78 — 37
saksi menerima penawaran tersebut yang kemudianpada akhirnya saksi menerima Surat Keputusan Dinas KebudayaanPropinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUD tanggal 25 Mei 2011 yangditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan Ketut Suastikai, SH yangsaksi terima melalui jasa pengiriman.Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan lain yangdilakukan bersama dengan anggota yang tercantum dalam SuratKeputusan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUDtanggal 25 Mei 2011 guna membahas atapun
41 — 11
Karena WawanSugianto dan Anthony, tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwatantang surat kuasa atapun surat tugas dari perusahaan masingmasing,dan terdakwapun tidak ada menanyanya;Bahwa terdakwa selaku PPTK dalam kegiatan proyek baru sekali ini, itupunmenggantikan Benny Manking dan sebagai Kabid menggantikan ir.
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
DIDIT SUPRIANTO PUTRA Bin SAMDIN
62 — 44
Bahwa saksi Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Suir mengakuiterdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di DesaPutusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 118 dari 197Padang Beriang, baik kegiatan fisik atapun kegiatanpenyelenggaraan pemerintah Desa Padang Beriang. Bahwa saksi menyesal atas perbuatannya yang tidakmempertanggung jawabkan dana desa yang dikelolanya.
107 — 49
padanya karena Jabatan atau Kedudukansebagaimana dakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawanhukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yanglebin luas dari dakwaan Subsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat162unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanyasaja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengankewenangan, jabatan atapun
112 — 65
saksi menerima penawaran tersebut yangkemudian pada akhirnya saksi menerima Surat Keputusan DinasKebudayaan Propinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUD tanggal 25 Mei2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan KetutSuastikai, SH yang saksi terima melalui jasa pengiriman ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan lain yangdilakukan bersama dengan anggota yang tercantum dalam SuratKeputusan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Nomor 188.4/945.a/DISBUDtanggal 25 Mei 2011 guna membahas atapun
43 — 19
Madina masih sekitar 46 %, danpada tanggal 28 Desember 2012 progres pekerjaan sekitar + 90,26 % sesuai denganLaporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan (Progres Pekerjaan di Lapangan) atapun hasilpemeriksaan terhadap fisik di lapangan yang Saksi lakukan bersamasama denganPengawas Lapangan, sehingga pencairan/pembayaran terhadap pekerjaan pembangunanGudang dan Aula Sekretariat Daerah Kab.
59 — 21
Madina masih sekitar 46 %,dan pada tanggal 28 Desember 2012 progres pekerjaan sekitar + 90,26 % sesuaidengan Laporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan (Progres Pekerjaan di Lapangan)atapun hasil pemeriksaan terhadap fisik di lapangan yang Saksi lakukan bersamasama dengan Pengawas Lapangan, sehingga pencairan/pembayaran terhadappekerjaan pembangunan Gudang dan Aula Sekretariat Daerah Kab.
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
419 — 226
SMA (AMP),maka Terdakwa yakin dapat menyelesaikan pekerjaan sampai tangal 25Desember 2019, namun ternyata AMP dimaksud tidak dapat membantukarena sedang mengerjakan pekerjaan lain dan tandatangan Saksi RimaAniati dalam surat pernyataan adalah tidak benar dan Terdakwa sendiriyang menandatanganinya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RimaAniati atapun PPK;Bahwa Terdakwa menjelaskan tandangan Saksi Rima Aniati tersebutTerdakwa yang menandatangani sendiri tanpa seizin dan sepengetahuanSaksi Rima Aniati
57 — 37
NgurahArya dan Rekan memberikan opini TIDAK WAJAR.Bahwa apabila pedoman pengelolaan keuangan atau kebijakanakuntasi belaum dibuat maka Direktur dalam melakukanpengelolan keuangan PDAU berpatokan pada aturan dalamPerwali Kota Salatiga Nomor : 61 tahun 2005 tentangPengelolaan PDAU Kota Salatiga, Pasal 37 ayat (4) disebutkanbahwa Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksidengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.Namun demikan sampai dengan saat audit bahwa Direksi tidakmengatur atapun
67 — 34
NegurahArya dan Rekan memberikan opint TIDAK WAJAR.Bahwa apabila pedoman pengelolaan keuangan atau kebijakanakuntasi belaum dibuat maka Direktur dalam melakukanpengelolan keuangan PDAU berpatokan pada aturan dalamPerwali Kota Salatiga Nomor : 61 tahun 2005 tentangPengelolaan PDAU Kota Salatiga, Pasal 37 ayat (4) disebutkanbahwa Pengelolaan keuangan diatur secara bertahap oleh Direksidengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.Namun demikan sampai dengan saat audit bahwa Direksi tidakmengatur atapun
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
137 — 13
Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya berapa karena saksi tidakpernah menerima SK selaku PPHP atapun diberitahu bahwa saksi selakuTim PPHP Desa Sumur Tahun 2015. Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai PPHP Karena Kepala Desaterdakwa DESON ARBAIN Bin ARBAIN atau saksi SARWANTO maupunsaksi GADIANTO /GADANG tidak pernah memberitahu kepada saksi.
74 — 11
saat ituJhon memang ada menitipkan/memberikan tas PDIP kepada terdakwa, yangkemudian baru terdakwa tahu ternyata isi tas PDIP dimaksud adalah uanglebih kurang sebesar Rp. 346.000.000, yang diserahkan oleh Epok danTimotius;Bahwa pada periode sebelumnya terdakwa selaku Wakil Ketua DPRDKabupaten Kapuas sedangkan ketuanya adalah Robert L.Gerung;Bahwa terdakwa waktu menelpon Edi Fahriansyah pada tanggal 25Nopember 2014 sore harinya untuk datang ke rumah Timotius, tidak adamenyuruhnya untuk membawa tas atapun
81 — 42
Yunus Bengkulu, namun untukbukti administrasi sidak tersebut Gubernur atapun pejabatpemda Provinsi Bengkulu ada memberikan teguran teguransecara langsung kepada Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu;Bahwa dalam hal ini tidak dapat menjelaskan apakah Timsekretariat pembina manajemen pada akhir tahun anggaran2009 ada membuat Laporan Hasil pelaksanaan tugas dalamrangka pembinaan, pengawas dan evaluasi terhadap pelayananRSUD M.
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
238 — 145
Utr.apakah RUPS menerima atau menolak atapun tidak ada RUPS samasekali;Bahwa terkait jangka waktu 30 hari pemberhentian sementara, apakahwalaupun masih dalam rentan waktu 30 hari perlu dilaksanakan RapatUmum Pemegang Saham, didalam waktu itu apakah direksi yangdiberhentikan sementara oleh dewan komisaris itu dapat melaksanakanRUPS yang terkait dengan operasional perusahaan, sudah di atur dalamPasal 106 undangundang 40, dikatakan bahwa: ayat (4) Dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
102 — 24
Perdata dan kontrak, kalau hanya satuperbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu masuk ke Perdataan prosespenyelesaiannya adalah proses ke Perdataan;Bahwa jika disini terpetik perkataan hubungan kredit atau angsuran dari tahun2010 sampai dengan tahun 2015 itupun diselesaikan dengan sistim perjanjianyang mereka lakukan, kontrak sampai kapan dan angsurannya seperti apa,bunganya seperti apa, itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum kePerdataan ;Bahwa terhadap pertanyaan apakah hukum Perdata atapun
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
251 — 130
Rapat Umum Pemegang Saham;Bahwa terkait terkait pemberhentian direksi maupun dewan komisarisharus dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara prinsipperubahan RUPS harus dilalkukan oleh RUPS , namun penggantiandireksi bisa diinisiasi oleh komisaris, dan disitu ada 2 teknologipenggantian sementara dan penggantian seterusnya dalam halpenghentian sementara hanya bisa dilakukan oleh komisaris di Pasal106, dan itupun harus ditindak lanjuti dengan RUPS untuk memastikanapakah RUPS menerima atau menolak atapun