Ditemukan 3977 data
25 — 0
1089/PID/B/2014/PN.BDG
Ayu Komang Kusnelly PB, S.H.
18 — 12
1089/Pdt.P/2021/PN Sby
G. A. Surya Yunita PW, SH.
Terdakwa:
I Komang Edik Gandira
66 — 7
1089/Pid.Sus/2022/PN Dps
RITA OCTAVERA SH
Terdakwa:
Hendri Saputra Alias Hen Bin Syamsurial
14 — 9
1089/Pid.Sus/2024/PN Pbr
1.TEDDY IRAWAN,SH
2.ANNISA RATNA KINANTI, SH
3.RIFQI ARIALFA,SH.MH
4.SORTA INGRID, SH
5.IMELDA PARDEDE,SH
Terdakwa:
ZULAIMI AGUS als AGUS BIN ZULKARNAIN
142 — 34
1089/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
AGUNG DWI PRAYOGA
Terdakwa:
ZAINI
19 — 0
1089/Pid.C/2024/PN Sby
12 — 0
Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan padatanggal 1 November 1997 dicatat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok sesuai dengan akta nikahnomor : 1089/02/X1/1997 tertanggal 3 November 1997 ;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di Jakarta Utara, dan terakhir masingmasing bertempat tinggalsebagaiman alamat tersebut diatas;3.
19 — 9
Penetapan Nomor:1089/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 6 Agustus 2018, Majelis Hakim tingkatbanding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 420/PID.SUS /2018/PT.MKSMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 TentangKUHAP
10 — 0
Pasal 131ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan mengadakan sidang danmemanggil Pemohon untuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap dalam waktu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1089, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009; maka kepada Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga
14 — 1
Pasal 131 ayat (3) Kompilasi HukumIslam, maka majelis hakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohonuntuk melaksanakan Ikrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap dalam waktu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndamgUndang Nomor 50 Tahun2009; maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yanghingga putusan
94 — 10
Pembantuan DepartemenPertanian pada Kantor Perkebunan Kabupaten Lima PuluhKota Tahun Anggaran 2007;Surat Keputusan Kepala Kantor Perkebunan selakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : 900/698/BUNLK/V 2007tanggal 15 Mei 2007 2007 Tentang Penetapan KoordinatorLapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Pelaksanaan Kegiatan31.32.33.34.39.36.7Perluasan Tanaman Gambir pada Kantor PerkebunanKabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2007;Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor PerkebunanKabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 900/1089
Wali Nagari Sialang berdasarkan Surat Keputusan BupatiLima Puluh Kota Nomor : 149/BLK/2007 tanggal 23 Februari 2007Tentang Pengukuhan Pejabat Sementara Wali Nagari Sialang KecamatanKapur IX, saksi IRMAN dan saksi MARYUSMAL,SP selaku PetugasLapangan pada Kantor Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kotaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Perkebunan Kabupaten LimaPuluh Kota Nomor : 900/635/BUNLK/V2007 tanggal 04 Mei 2007 danNomor : 900/1089/BUNLK/VII 2007 tanggal 12 Juli 2007, Sdr.
LimaPuluh Kota No : 900/1089/BUNLK2007 tanggal 12 Juli 2007 tentangPenunjukkan Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran,Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara/PUM,Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas lLapangan danPenetapan Besarnya Honorarium pada Kegiatan Penyuluhan PeningkatanProduksi Pertanian/Perkebunan dan Dana Tugas PembantuanDepartemen Pertanian pada Kantor Perkebunan Kabupaten
Maryusmal, Kapur IX Kapur IXSP Koordinator UPPTPangkalan Tim Teknis KecamatanKapur IXDan Surat Keputusan Kepala Kantor Perkebunan Kabupaten Lima PuluhKota Nomor :900/1089/BUNLK/VII 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penata usahaan Keuangan,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara/PUM,Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Lapangan danPenetapan Besarnya Honorarium
BIRDYANT GORITMAN
18 — 2
1089/Pdt.P/2022/PN Sby
Hj. Syofiah
10 — 0
1089/Pdt.P/2019/PN Mlg
Barep Anom
Terdakwa:
Erik Dika S
15 — 9
1089/Pid.C/2022/PN Blt
BONTOR SIMANJUNTAK
8 — 6
1089/Pdt.P/2023/PN Mdn
1.NANDA KARMILA, SH
2.NINA DININGRAT, S.H., M.H.
Terdakwa:
BERNARDUS LEO SUGIANTO TAMPUBOLON
36 — 8
1089/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Penyidik Polres Blitar Kota
Terdakwa:
Mohammad Izzul Wafa A
17 — 7
1089/Pid.C/2018/PN Blt
DR. H. MAHSUN, M.Ag
30 — 16
1089/Pdt.P/2023/PN Sby
M.TADIN
Terdakwa:
SATRIAWAN
19 — 10
1089/Pid.C/2022/PN Tlg
180 — 108
yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama denganAcara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :RUDOLF SAMUEL MUAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, alamat Jalan Kumis Kucing Ill H. 70/6, RT/RW.016/007, KPAD Cibubur, Jakarta Timur;Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di LingkunganKementerian Pertahanan, berdasarkan Keputusan PanglimaTNI Nomor Kep/1089
Bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah sdr Kolonel Chj dkk.Berdasarkan surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprint 82//2018tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Kuasa Nomor SK/03V/2018, tanggal30 Januari 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum dilingkungan KementerianPertahanan dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/X1/2017 27Desember 2017;Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 33/G/2018/PTUNJKT.b.
Menimbang, bahwa selain Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 Tahun2012, kuasa hukum Penggugat juga mendasarkan kepada KeputusanPanglima TNI Nomor Kep/1089/X1V/2017, tanggal 27 Desember 2017 tentangPetunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di lingkungan TNI;Menimbang, bahwa pengaturan bantuan hukum berdasarkan PermenPertahanan No. 22 Tahun 2012 dan Keputusan Panglima TNI NomorKep/1089/X1/2017 merupakan pengaturan khusus (/ex specialist) dari aturanmengenai bantuan hukum pada umumnya.