Ditemukan 275 data
184 — 150
tanah objek perkara;Bahwa pemberian Hak Guna Usaha oleh Negara kepada Terbanding II/semula Tergugat Intervensi II/ Tergugat Asal diatas tanah objek perkaraharuslah didahului pelepasan hak kepada Terbanding I/ semula TergugatIntervensi I/ Penggugat Asal mengingat adanya hak Terbanding I/semulaPengugat atas tanah objek perkara sesuai Akte Van Consessie (Perjanjian)Kebun Mabar yang dibuat di Medan tanggal 28 Juli 1898 antaraKesultanan Dell In casu Terbanding I/ semula Tergugat Intervensi I/Penggugat Asaldengan
Bahwa selanjutnya Sultan Deli Mahmud Perkasa Alam in casu TerbandingI/ semula Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asaldengan consesi DeliMaatschappij membuat suatu Kontrak yang bernama Mabar Deli ToewaContract yang perubahan terakhirnya tanggal 7 November 1987 denganpokokpokok kontraknya sebagai berikut : Sultan Deli memberikan kuasa kepada Deli Maatschappij untukmembuka lahan di atas tanah kosong yang terbentang antara jalanbesar dan Sungai Pertjoet dan dari Mabar sampai Deli Toewa.Diatas tanah tersebut
179 — 47
"Menawarkanuntuk dijual harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklahharus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimatseperti ada barang atau bahkan simbolsimbol kepada orang lain, asaldengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya,dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicaramelakukan pembelian barang yang dimaksud.
298 — 257
Padaangka 4.6 Ketentuan tentang Surat Kuasa dan Ahli Waris huruf A romawi menyatakan: Pemilik rekening wajib memberikan surat kuasa yang sah danbermeterai cukup kepada penerima kuasa dan pada romawi Ill menyatakanPenarikan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilayani di unit kerja asaldengan dilampiri kartu identitas asli dari pemberi Kuasa dan penerima kuasa;dan Surat Edaran Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
85 — 23
(enam milyar lima ratus juta rupiah) telah diterima dan dicairkan ; Bahwa saat penandatanganan akta jual bell aquo Penggugat Asal telahmenyerahkan kunci bangunan yang ada diatas lokasi tanah aquo kepadaPenggugat Intervensi berikut rekening listrik dan fotocopy SPPT dan saatsekarang menguasai atas lokasi pisiknya ;Bahwa hubungan hukum sebenarnya yang terjadi antara Penggugat Asaldengan Tergugat Asal masih sebatas hubungan perikatan qq sengketa terakitisi dari Akta Perjanjian untuk Jual Beli No. 02
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
105 — 45
beritikad tidak baik denganmengemukakan bukti masingmasing, yang tentu saja tidak perlu seluruhbukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan satupersatu olehHakim, melainkan alatalat bukti yang relevan dalam mendukung dalilgugatan dan/atau dalil sangkalan lah yang dikemukakan~ dandiperbandingkan;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengantepat dan benar mengenai kekuatan bukti sertifikat hak milik tanah yangdiajukan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Asaldengan
157 — 72
CORNELIS,BBA selaku penggarap asaldengan dibantu oleh Penggugat sebelumnya;Halaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut diserahkan oleh H. CORNELIS,BBAkepada PT. HAMPALIT JAYA selaku Penggugat berdasarkan SuratPenyerahan Tanah tertanggal 29 September 2018;5.
436 — 363
berbatasan dengan Sungai/Kali Waai Innermulai dari Muara Sungai /Kali Waai Inner sampai ke Puleh166e Sebelah Barat berbatasan dengan pesisir Pantai/laut TelukAmbon , mulai dari Gudang Arang (Waai Keker) dan berakhir diMuara Sungai/kali Waai Keker ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti buktiP.L yang berupa Peta Petuanan (Hak Ulayat) Negeri Amahusu tersebutternyata hanya dapat mengungkapkan perihal fakta mengenai TanahPetuanan Negeri Amahusu yang didalilkan sebagai milik Penggugat Asaldengan
209 — 81
Error In Obiectum.Bahwa penggugat asal telah salah dan keliru dalam mengajukangugatannya dengan menjadikan lahan garapan milik penggugat intervensisebagai objek gugatan yang tidak ada kaitannya dengan penggugat asaldengan menggunakan surat atau dokumen lahan lain untuk mengklaim ataumengakuaku sebagai Pemilik diatas lahan garapan milik penggugat intervensi,dan pada faktanya diketahui lahan garapan milik penggugat asal Hamsah Dg.Muntu adalah berada disamping lahan garapan penggugat intervensi yangsepengetahuan
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
85 — 35
suntikan atas hewan ternak yang sakit.Bahwa saksi tidak terlibat proses serah terima bibit kerbau tersebutdikarenakan pada saat itu saksi juga menjabat sebagai PPL desa Kasirosehingga saksi berdomisili di desa Kasiro yang berjarak cukup jauh dari DesaKalimau Ulu/ Salak Baru/ Bathin Pengambang.Bahwa benar sekitar bulan Desember 2009 saksi diberitahu oleh salahseorang petani dari Kecamatan Batang Asai bahwa terdapat ternak yang sakitdi Kecamatan Batang Asai,kemudian saksi turun ke Kecamatan Batang Asaldengan
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
123 — 28
Bahwa terdakwa MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONOHADI dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)mengacu pada hasil survey harga yang telah dilakukansebelumnya kepada perusahaan distributor di Jakarta, baikmengenai merk/type barang, spesifikasi dan Negara asaldengan menyalin sama persis sesuai spesifikasi dalam brosuryang diberikan oleh perusahaan distributor sehingga telahmengarah pada merk/type tertentu kKemudian data yang telahdiperoleh tersebut terdakwa Maryono, S.Kp, M.Kes sesuaikandengan pagu
337 — 164
Keterkaitan proses penyidikan tindak pidana pencucianuang yang dilakukan oleh Penyidik dan PPATK juga terlihat dalamketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana dalam halpenyidik telah menemukan bukti permulaan cukup mengenai tindak pidanapencucian uang maka penyidik menggabungkan tindak pidana asaldengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu ketentuanPasal
146 — 38
/PN Gto> Ruas jalan Akses Pelabuhan adalah 2.015 m dengan sampelsebanyak 4 (empat) titik dengan STA setiap 500m.Bahwa hasil pengukuran ketebalan dan uji kepadatan terhadap hasil coreaspal adalah sbb:Pengukuran ketebalane Ruas jalan Bongo NolBongo 1 kami mengambil sampel core asaldengan alat coordriil sebanyak 188 titik yang diambil secara random /acak setiap 50 meter dari panjang total panjang 9.359 m.Kemudian untuk memisahkan bagian LP kelas A yang menempel padasampel core digunakan alat wire brush.Selanjutnya
814 — 2399
Biasanya juga didukung dengan Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengankemampuan keuangan terdakwa, ada bukti permulaan yang cukup, adanyaHarta Kekayaan terdakwa yang jauh diluar kemampuan pengasilannyasebagai pejabat negara dan adanya hubungan kausalitas antara pidana asaldengan TPPU serta adanya aliran dana yang berasal dari tindak pidana asal.Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU, hukum acara yang dipakai dalampembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan
572 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa perkara aquoyang tidak memuat penjelasan, alasanalasan dan dasar hukum hinggamenimbulkan kekeliruan tersebut harus dibatalkan.Bahwa sebagai akibat dari pertimbangan Judex Factie PengadilanTinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yangkeliru mendasarkan kewenangannya pada perjanjian jaminan tanpamemperhatikan perjanjian hutang piutang/perjanjian pokok, dapatmenimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada ParaTergugat oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asaldengan
2600 — 4277 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 537 K/Pid.Sus/2014acara dan ketentuan peraturan perundangundangan, kecualiditentukan lain menurut UndangUndang ini. " Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menegaskan:"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidanaasal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asaldengan penyidikan tindak pidana pencucian uang danmemberitahukannya kepada PPATK."