bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa secara hukum portofolio investasi tersebut adalahmilik Pemohon Banding;Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakanproduk asuransi jiwa yang mengandung risiko kematian alamibahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor 104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006tentang Produk Unit link, Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2:Produk Unit link angka 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakanproduk asuransi jiwa yang mengandung risiko kematian alamiBahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor 104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentangProduk Unit Link, Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2: Produk Unit Linkangka 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ("KEP 104/2006") dinyatakan bahwaProduk Unit Link adalah produk asuransi jiwa yang

Dari pengakuan secara lisan diluar ruang sidang sebelum Persidangan tanggal 7 Juni2011, Penggugat mengakui telah memperoleh info dari Direktorat Asuransi,BAPEPAM, Kementrian Keuangan RI bahwa pencairan Deposito Wayjib yangmerupakan dana jaminan atas kewajiban Tergugat I terhadap pemegang Polis dankreditur lainnya akan makan waktu yang lama.

Nomor 1955 K/Pdt/20178.1.8.2.8.3.Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) telahmencabut izin Turut Tergugat selaku pengelola Reksa DanaHarvestindo Maxima melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam danLK Nomor KEP08/BL/MI/S.5/2012 tanggal 19 Desember 2012 dandalam surat dimaksud, Turut Tergugat diwajibkan untukmenyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruh nasabah sertapihak lain yang berkepentingan;Bahwa setelah Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkanpermohonan pembubaran Reksa Dana Harvestindo

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakanproduk asuransi jiwa yang mengandung risiko kematian alamiBahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor 104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentangProduk Unit Link, Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2: Produk Unit Linkangka 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ("KEP 104/2006") dinyatakan bahwaHalaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1248 B/PK

HargaPasar Acuan sebagai Dasar Mark to Market;bahwa namun tidak terdapat penjelasan/data/dokumenTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)yang menerangkan bahwa Harga Pasar yang menjadi acuanHalaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 139/B/PK/PJK/2017bagi Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tersebut adalah Harga Pasar Wajar yang resmi dirilisoleh pihakpihak yang berwenang sebagaimana diatur dalamketentuan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan (Bapepam

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM yangmenyatakan bahwa Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasilHal 19 dari 151 hal Putusan No. 513/PDT/ARB/2012/PN.JKT.PST28.29.tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa yang diberikan, ManajerInvestasi tidak menjamin bahwa hasil dan pokok investasi akan sesuaidengan indikasi target hasil dan pokok investasi.Bahkan juga demikian halnya dalam KPD, pada Pasal 8, Angka (Pernyataan dan Jaminan Investor), Butir 4, telah ditentukan bahwa:Investor telah memahami

Itulahsebabnya dalam Peraturanperaturan Badan Pengawas Pasar Modal &Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) diatur/terdapat ketentuanketentuan mengenai keterbukaan informasi tentang risiko investasi,faktorfaktor risiko, risiko usaha yang wajib diperhatikan dan dipatuhi/dilakukan oleh pelakupelaku atau pihakpihak yang bermain/berbisnis dipasar modal.Bahwa meskipun tidak pernah ada Investor yang mengajukan complainatau tuntutan/tagihan kepada Pemohon Pembatalan, namun PemohonPembatalan telah berinisiatif

NikkoSecurities Indonesia (i.c.Pemohon Pembatalan) sebagai Manajer Investasi,Hal 135 dari 151 hal Putusan No. 513/PDT/ARB/2012/PN.JKT.PSTadalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagaiManajer Investasi yang telah memperoleh ijin dari Badan Pengawas PasarModal (BAPEPAM) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor :KEP01/PMMI/1993 tanggal 22 Pebruari 1993 dan menerbitkan ProdukInvestasi. PT.

Dana Pensiun, Pasal 21 : Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atasmanfaat pensiun normal (55 tahun), yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun pensiun pada saat pensiun normal atausetelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yangberlaku bagl kepesertaannya sampai saat pensiun" ;Bahwa penyimpangan pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh ParaTergugat, telah diperingatkan oleh :1 Kepala Biro Dana Pensiun, Bapepam

esensi/pokoknya adalah mengenal perselisihanpenerapan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peraturan Dana Pensiun atasPensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun IPTN berdasarkan UndangUndangNo.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;Bahwa Perselisihan mengenai Program Manfaat Pensiun yang diaturberdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiuntidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, namun harusdiselesaikan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam

Indonesia (Persero) berdasarkan UndangUndang No.13 Tahun 2003, jugamenerima uang Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan UndangUndang No.11 Tahun 1992selaku peserta program pensiun Dana Pensiun IPTN ;6 Bahwa pemberian Uang Pensiun Manfaat Pasti yang dipermasalahkan oleh ParaPenggugat dikarenakan adanya perbedaan penafsiran atas redaksi pasalpasal dalamPeraturan Dana Pensiun tersebut antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, olehkarena itu lembaga yang berwenang untuk penyelesaian perkara ini adalah Bapepam

diatur dalam UndangUndang Dana Pensiunsehingga pembayaran manfaat pensiun tersebut tidak tunduk kepada UndangUndang Ketenagakerjaan dan bukan merupakan hak para karyawan sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa perselisihan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun yang diaturberdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidakdapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, namun seharusnyadiselesaikan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam

Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal (lebih populerdengan nama OJK, dahulu bernama Badan Pengawas PasarModal/Bapepam)), beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,Jalan Lapangan Benteng Timur 24, Kota Jakarta Pusat 10710;untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;13. PT.

Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2018Tahun 2018 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2018 Tahun2018 Tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan WakilPerantara Pedagang Efek; Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 08 Tahun 1995Tentang Pasar Modal menyebutkan :Yang Dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisiefek wakil perantara pedagang efek, atau wakil managerinvestasi hanya orang perseorangan yang telah memperolehizin dari Bapepam

Kasoem Sadiwirya yang mana telahmendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek yang telahdikeluarkan Bapepam dengan No: Kep231/PM/IP/PPE/1998 (VideBukti: T45)Majelis Hakim Yang Terhormat,Perlu.

Memastikan bahwa Transaksi Efek dilakukan oleh pejabat ataupegawai yang berwenang pada Perantara Pedagang Efek (surat izindari Bapepam untuk wakil Perantara Pedagang Efek Vide Bukti: T45).b. Memastikan tersedianya kecukupan dana dan/atau Efek untukpenyelesaian Transaksi Efek; dan/atauc.

adalah PialangBerjangka yang diberi izin oleh Bappebti bukan Bapepam; Perjanjian memuat klausula bahwa Para Penggugat harus menyetor uangdalam bentuk Dollar Amerika, yang bertentangan dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia oleh karenanya berdasarkanPasal 1320 KUHPerdata dan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentangperlindungan konsumen yang menyatakan bahwa perjanjian atau barangyang di perdagangkan adalah sesuatu yang halal /sebab yang halalatau tidak bertentangan dengan peraturan

akibat dikeluarkannyaSurat Keputusan Bappebti No.: 55/Bappebti/KP//2005 tertanggal 27 Januari2005 yang membolehkan Pialang berjangka dan atau bursa berjangkamelakukan perdagangan mata uang asing dan indeks saham, keputusantersebut adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 32 Tahun 1997Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, karena Turut Tergugat/Bappebtitidak mempunyai wewenang untuk memberi izin atau membolehkanperdagangan mata uang asing dan Indeks atau Indeks Saham karena hal ituadalah wewenang Bapepam

Sebagai contoh, penyediainformasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, danlainlain;2. Kondisi di mana bukti diperoleh;Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggidibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yangmemiliki sistem pengendalian internal lemah;3.

Ketentuan dan syarat dari perlakuanperpajakan diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan. .Pda Pasal 13 a (2) PP 94 Tahun 2010:PMK 83/PMK.03/2006 JO PMK 81/2009 pasal 1(b) Pengeluaran dan biaya yang tidak& 14 (1)(2): Pembentukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dalam menentukanboleh dikurangkan sebagai biaya ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajaksesuai perhitungan aktuaria yang mendapat bagi Wajib Pajak dalam negeri danpengesahan BAPEPAM. bentuk usaha tetap, termasuk:Kenaikan

Sebagaicontoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalahDJBC, Bapepam, dan lainlain;2. Kondisi di mana bukti diperoleh;Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebihtinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitasyang memiliki sistem pengendalian internal lemah;3.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakanproduk asuransi jiwa yang mengandung risiko kematian alamiBahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor 104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentangProduk Unit Link, Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2: Produk Unit Linkangka 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ("KEP 104/2006") dinyatakan bahwaHalaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1253 B/PK

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakanproduk asuransi jiwa yang mengandung risiko kematian alamiBahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor 104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentangProduk Unit Link, Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2: Produk Unit Linkangka 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ("KEP 104/2006") dinyatakan bahwaHalaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1251 B/PK

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakanproduk asuransi jiwa yang mengandung risiko kematian alamiBahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor 104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentangProduk Unit Link, Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2: Produk Unit Linkangka 1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ("KEP 104/2006") dinyatakan bahwaHalaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1252 B/PK

,Notaris di Jakarta, menyetujui perubahan seluruh anggaran dasarPerseroan antara lain penyesuaian tentang Perseroan Terbatas danPeraturan Bapepam* & LK Nomor X.J.1 tentang PokokpokokAnggaran Dasar Perseroan yang melakukan penawaran umum efekbersifat ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta tersebut telahmemperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU 60813.AH.01,02.Tahun 2008, tangga!8 September 2008.;4.

Sipahutar SH, MBA yang terdaftardi BAPEPAM dengan Nomor. 466/PM/STTDKH/2002, dibantu olehUntung Mujiono, SH dan Teuku Aiyub, SH sebagai pemeriksaindependent, untuk melakukan pemeriksaan hukum (legal audit)terhadap Yayasan Pendidikan Kristen atau juga dengan nama YayasanPendidikan Kristen Wijaya, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.27 tanggal 6 Maret 1958, yang dibuat di hadapan R.M.

./ 2012 di Pengadilan NegeriDenpasar tentang Gugatan Nasabah Bali CON terhadap BAPEPAM.8. Sebagai Saksi Ahli dalam perkara dengan No Reg. Perk PDM888/Denpa.OHD/08/2011 tentang perjanjian penitipan uang danPenipuan.9. Sebagai Saksi Ahli Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara PerdataNo 787/PDT/G/2011/PN/Dps tentang Perjanjian Jual Beli Tanah.10.Sebagai Saksi Ahli dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan NegeriDenpasar dengan No 361/Pdt.G/2012/PN Dps.11.

Sebagai contoh, penyedia informasiyang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lainlain.2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggiHalaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 801 /B/PK/PJK/2015dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memilikisistem pengendalian internal lemah.3.