., Notaris-PPAT di Surabaya, cacad hukum sehingga tida k berkekuatan hukum yang mengikat( buiten effect st ellen)" ; ----------------------------------------------------------------- 05.

Bahwa Tergugat II telah membeli persilpersil tanah milik Penggugat dan telah menguasaitanah obyek sengketa dengan alas hak yang tidak sah, maka jual beli antara Tergugat II danIll mengandung cacad hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ; 7. Bahwa mohon dicatat, saat diajukan gugatan aquo, tanah obyek sengketa dalampenguasaan Tergugat Ill ;8.

Menyatakan kuasa subsitusi tertanggal :26 Mei 2004 sebagaimana Akta Pemindahan Kuasa(substitusi) Nomor: 32, yang dibuat dihadapan Notaris RINA HARTATIMULJONO, S.H., Notaris di Surabaya, cacad hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku ;5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku Akta Jual BeliNo.117/2004, tanggal 07 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Ny.

Tergugat II) menjual obyek sengketa kepada dandibeli serta dikuasai oleh Tergugat IIT adalah jelas dilakukan dengan alas haktidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli besertapenguasaan mana harus dinyatakan cacad hukum dan batal demi hukum ; Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat tidakrmcmbantah, sedangkan Tergugat II dan TergugatIII membantahnya sebagai berikut :a.

hukurn dan batal demi hukum serta tidak sah maka atas tuntutan ini patut dikabulkan pula = Menimbang bahwa atas tuntutan pada angka 5 (lima) berhubung perihal AktaNotariil Pemindahan kuasa J subsitusi No.32, tdari Tergugat I ke Tergugat II) yangeksistensinya didasarkan pada Akta Notariil Kuasa Menjual No.14 dan oleh karenaAkta Notariil No.14 ini, telah dinyatakan cacad hukum sehingga tidak berkekuatanhukum mengikat, sebagaimana telah dipeertimbangkan pada point 4 (empat) di atas, dengandemikian

"Menyatakan kuasa subsitusi sebagaimana tertera dalam Akta PemindahanKuasa (substitusi) Nomor: 32 tertanggal 26 Mei 2004, dibuat oleh dandihadapan Notaris RINA HARTATI MULJONO, S.H., NotarisPPAT diSurabaya, cacad hukum sehinggatida k berkekuatan hukum yang mengikat( buiten effect st ellen)"; 222222 nne nnn nn nn ene nn ennwonn 05.

tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa Pertama diterbitkan olehTergugat I/Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang cacad

Pertamatersebut, maka haruslah ditetapbkan pula sebagai Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya sesuai ketentuanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang cacad

hukum ; a Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa Pertama dan objek sengketa Kedua tersebut cacad hukum makatuntutan Penggugat/Pembanding untuk membatalkan Keputusan a quo adalah cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa Pertama dan objek sengketa Kedua dinyatakan batal maka kepadaTergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding diperintahkan untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara

(b). tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa Pertama dan ObjekSengketa Kedua mengandung cacad hukum sebagimana telah diuraikandiatas, sehingga apabila tetap ditindak lanjuti akan merugikan lebihbesar lagi kepada Penggugat/ Pembanding dalam hal ini seperti ditindaklanjuti menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Kantor Pertanahan KotaPangkal Pinang karena Penggugat/Pembanding tanggal

26 Pebruari 2016telah memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinanguntuk tidak memproses penerbitan sertipikat Sertipikat Hak Guna UsahaTergugat II Intervensi/Terbanding karena diatas lahan tersebut terdapatTanah Penggugat/ Pmbanding dan juga akan merugikan Kepala KantorPertanahan Kota Panggkal Pinang itu sendiri karena sertipikat yangditerbitkan dari alas hak yang mengandung~ cacad hukum akan terbitsertipikat yang mengandung cacad hukum pula dan dalam penundaan initidak ada kepentingan

dangolongannnya dibawah Penggugat sehingga bagaimana mungkin dapatHalaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUNJKTmelakukan penilaian terhadap kesalahan Penggugat, hal ini diatur dalamPasal 1520 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Tergugat telah melanggar pasal 23 25 PP Nomor 53/2010 karena Pasal inimewajibkan Tergugat harus melakukan Panggilan terlebin dahulu kepadaPenggugat sebelum mengeluarkan suatu surat keputusan namun hal inidilanggar oleh Tergugat sehingga Keputusannya tersebut cacad

karena apabila apa yangdituduhkan kepada Penggugat berkaitan dengan halhal sebagaimana yangdiuraikan dalam point b pertimbangannya dalam keptusan tersebut jelastelah melanggar asas praduga tidak bersalah (asas presumption ofinnosence);Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 302/G/2016/PTUNJKT Bahwa apabila dicermati Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugatberupa Pembebasan Jabatan Pengugat dari Jabatan Kepala kantorSekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat jelas telahmemperlihatkan cacad

administrasi karena dalam Keputusan yang diterimaoleh Penggugat jelas tidak dicap stempel dari lembaga dengan Cap Resmidari Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI sehingga Surat Keputusantersebut jelas menggambarkan suatu Keputusan yang cacad administrasisehingga patut jika dibatalkan;* Bahwa ada kecurigaan Pengugat dalam penerbitan Surat Keputusan yangmembebaskan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Kantor SekretariatKomnas HAM Provinsi Kalbar seolaholah ada rekayasa atau permainan dijajaran Komnas

Hutabarat tidak pernah mengajukan keberatanatau upaya hukum apapun atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh PTPutra Surya Cemerlang kepada Pelawan sehingga harus dipandangsebagai suatu perbuatan menyetujui dan oleh karenanya, persetujuantersebut mengikat kepada ahli warisnya ic Terlawan I;Bahwa mengingat objek sengketa telah terjadi perbuatan hukum jual belidari PT Putra Surya Cemerlang kepada Pelawan sebelum Terlawan mendaftarkan gugatannya terhadap Terlawan Il maka gugatan tersebutmengandung cacad

Bahwa mengingat objek sengketa telah terjadi perobuatan hukum jualbeli dari PT Putra Surya Cemerlang kepada Pelawan sebelum Terlawan mendaftarkan gugatannya terhadap Terlawan Il maka gugatantersebut mengandung cacad formil plurium litis consortium karenaTerlawan tidak menarik dan atau mengikutsertakan Pelawan dan PTPutra Surya Cemerlang sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebutsehingga secara yuridis Putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Sim.

diperkenalkan kepada sayaNotaris yang tertera pada Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06tertanggal 10 Januari 2011 dan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) Nomor 09 /2011 tanggal 10 Januari 2011, yangdibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, hal demikian ini samasekali adalah tidak benar, sehingga terhadap hal yang sedemikian ini,Surat Perjanjian Kredit (SPK) maupun Surat Kuasa Memasang HakTanggungan (SKMHT) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10Januari 2011 secara yuridis mengandung cacad

wilayah jabatannya serta merangkapjabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatanNotaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf (a) dan (g) junctoPasal 18 ayat (1) juncto Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 30Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, sehingga dalam hal ini telah jelasdan nyata jika terhadap: Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor 06 tertanggal10 Januari 2011 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) Nomor 09 /2011 tanggal 10 Januari 2011, secara yuridisterdapat cacad

materiil serta cacad formil karenanya terhadap Aktayang sedemikian ini haruslah dinyatakan batal demi hukum atausetidaknya haruslah dibatalkan;Bahwa, mengingat proses penerbitan dan/atau pembuatan Akta PerjanjianKredit (PK) Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2011 dan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 09 /2011 tanggal 10Januari 2011, secara yuridis terdapat cacad materiil serta cacad formil,yang haruslah dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap segala akibathukum yang terjadi berkaitan

Adji Asmoro) menjadi atas nama : Yayum Srinaningsih,cacad yuridis formal secara prosedural, melanggar peraturan perundanganyang berlaku;4.

Bahwa, Penggugat baru mengetahui merasa kepentingan dirugikan, karenaterbitnya akta hibah tersebut dijadikan dasar pencatatan peralinahan hakoleh Tergugat atas obyek sengketa a quoBahwa akta hibah tersebut adalah cacad yuridis formal yang melanggarperaturan perundangan berlaku, Penggugat mengetahui setelah konsultasidengan Notaris, Agus Giyanto, SH, berkedudukan di JI.

Gubemur SuryoNo.2 Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2017.Karena proses pembuatan akta hibah, cacad yuridis secara prosedural,dalam perolehan haknya, yang saat itu Penggugat tahutahu disodoriblanko / froforma oleh orang diduga suruhan Yayum Srinaningsih.Dan Penggugat tidak pemah menghadap Camat yang bersangkutan;6.

ASAS KECERMATAN :Bahwa, seharusnya Tergugat mengutamakan kecermatan, dalampencatatan, peralihan atau pemindahan hak obyek sengketa a quo,sehingga tidak mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yangmengandung cacad yuridis formal secara prosedural;d.

ADJI ASMORO/Penggugat menjadi atas namaYAYUM SRINANINGSIH nyatanyata cacad formal secara procedural ;Bahwa ke 4 (empat) objek sengketa a quo diduga adalah berasal dariPenggugat pernah disodori blanko kosong/froforma tersebut diduga dipakaihibah kepada YAYUM SRINANINGSIH oleh Camat Kec.

Dengan demikiankarena Surat Penyerahan Hak diatas kertas Segel tanggal 14 April 1980tersebut tidak benar adanya atau bertentangan dengan hukum makasudah seharusnyalah menurut hukum dinyatakan cacad hukum danoleh karenanya menjadi tidak berkekuatan Hukum ;Bahwa kemudian Tergugat menjadi Terdakwa di PengadilanNegeri Medan dalam perkara register Nomor : 2048/Pid.B/2005/PN.Mdn. yang korbannya adalah Penggugat dan dalam putusannyatanggal 29 Desember 2005 Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 2(dua)

(tiga ribu enam ratus meter persegi) yangditandatangani oleh Lurah Titirante dan disyahkan oleh Camat MedanBaru yang mana sebagian dan tanah tersebut telah bersertipikat HakMilik yang diterbitkan Tergugat IV atas nama Tergugat untuk tanahseluas 1.083 m2 (Seribu delapan puluh tiga meter persegi) Nomor : 201/Desa Titirante tahun 1994 adalah Cacad Hukum.

ACK), maka secara nyatanyata PerbuatanTergugat dan Tergugat II tersebut adalah cacad hukum dan telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupunkerugian immateriil ;Bahwa kerugiah materill tersebut diperinci sejak tahun 1996setelah suami Penggugat meninggal dunia hingga tahun 2004, di manaTergugat mengambil alin pengelolaan obyek terperkara yangdiperkirakan jumlah pedagang setiap tahunnya ada sekitar 300 (tigaratus) orang yang berjualan di Pasar Sembada tersebut dengan jangkawaktu

ConservatoirBeslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;Menyatakan Surat Keterangan Ahli Wars Nomor : 470/05/SKAW/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kelurahan Titirante,Kecamatan Medan Baru sah dan berkekuatan hukum ;Menghukum pihakpihak mana pun atau siapapun yang menguasalSurat Keterangan Nomor 12/SKT/TR/62/ tanggal 16 Juni 1962 atasnama KASAN DJASMIN untuk menyerahkan dalam keadaan baikkepada Penggugat ;Menyatakan Surat Penyerahan Hak di atas kertas Segel tanggal 14April tahun 1980 adalah cacad

hHukum, maka oleh karenanya tidakberkekuatan hukum ;Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sertaTergugat IV terhadap obyek terperkara merupakan perbuatanmelawan hukum ;Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/58/TR/90 tanggal21 September 1990 atas nama Tergugat adalah cacad hukum,maka oleh karenanya tidak berkekuatan hukum ;.

Langka Nganro sebagai penjual dan AlimuddinIshak selaku pembeli, beserta satu sertipikat Hak Milik atas tanah No. 755 an.Alimuddin Ishak, kKesemuanya cacad hokum dan tidak mempunyai kekuatandaya mengikat;Bahwa selama dalam penguasaan dan pengelolaan ayah Para Pelawan,sampai para Pelawan sendiri tidak pernah ada samasekali adapetugas/pegawai dari BPN (Badan Pertanahan) yang melakukan penguruanlokasi untuk menerbitkan sertipikat Hak milik atas tanah para Pelawan,sehingga dipertanyakan darimana saksi

Langka Nganro Nota bene adalah PegawaiNegeri Sipil Yang tidak pernah tinggal di Mamuju menjual tanah yang bukanhaknya, yang didasarkan pada Kepres No. 54 tahun 1980 diperioritaskan bagipara petani yang tinggal di daerehah tersebut, tidak patut dilindungi hokum;Bahwa karena Akta Jual beli No. 594.4/67/JB/XI/1993, mengandung cacadhokum maka sertipikat Hak Milik No.755 yang terbit atas dasar Akta JualBelitersebut adalah cacad hokum pula, dan pula nyata Graia di tahun 1997 tidakmengadakan Pengukuran

berarti Surat Ukur pada sertipikat tersebutmengandung kebohongan/cacad hokum (vide Putusan Pengadilan NegeriMamuju No. 11 /Pts.Pdt.G/2000/PN.MU ha. 23 jo.

Yangpertimbangan hukumnya pada halaman ke 4 alinea 25 yangmenyebutkan: Menimbang, bahwa dengan demikian selain Sertipikat HakMilik No, 667 cacad hokum, karena proses penerbitannya tidak benar,juga kepemilikan atas nama Penggugat/Pembanding (Drs. M. Yasin B)adalah merupakan rekayasa (H. Bohari, ayah Penggugat Pembanding)yang saat itu masih menjabat Dandim Mamuju; ( Bukti: P4)37.Bahwa keterangan saksisaksi Terbanding semula Terlawan khususnya saksiLANGKA A.

Bahwa dari Suratsurat bukti Terlawan khususnya Surat Akta Jualbeli No.233/2017, dan Akta jual beli No. 594.4/67/JB/ XI/93 danfhoto copy csertipikatNo. 755/1997 hasil dari rekayasa dan cacad hukum , dan Tentang penunjukanAgraria/Proyek percetakan sawah, dan tentang Kepres No. 54 tahun 1980,ternyata bahwa Terlawan tidak dapat membuktikan bahwa Terbandingsemula Terlawan berhak memiliki dan atau memperjualbelikan atas tanahHal 30 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.90/PDT/2021/PT MKS.

Rofie Nahrowi, BA (Penggugat II) dan H.Mohammad Rifai Bin Dakram (Penggugat III) masingmasing dijatuhi pidanapenjara selama 4 (empat) tahun, susideir denda sebesar Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan; namun tidak menyatakanbahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003 terdapat cacad hukum danatau tidak sah ;.

Bahwa, demi kepastian hukum bagi Para Penggugat dan atau Mantan AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 1999 s/d 2004 dan atau Rakyat/Masyarakat Kabupaten Pekalongan maka Para Tergugat (Tergugat I dan II)agar dihukum untuk menyatakan sah atau terdapat cacad hukum APBDKabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003 sehinggaharus dibatalkan atau batal demi hukum ;5.

Menghukum Para Tergugat secara bersamasama membuat pernyataan tertulismenjadi lampiran putusan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan yang isinya bahwa APBD Kabupaten Pekalongan TahunAnggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; dan Tahun Anggaran 2003 adalahsah atau terdapat cacad hukum ;Hal 7 dari 21 hal. putusan. No. 260/Pdt/2012/PT.Smg.5.

mengeluarkan keputusansebagaimana dimkasud dalam ayat (1) telah menggugnakan wewenangnyauntuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;Bahwa dengan berdasarkan kepada fakta alas hak dari Penggugat tersebut di atas,maka secara substansi jelas, dalam hal penunjukan obyek Sertifikat Hak Milik No.08, terbit tanggal 3 April 1962, Surat Ukur No. 161, tanggal 21 Oktober 1939, Luas1457, terakhir atas nama Andry Cahya Koesoemo oleh Kantor Pertanahan KabupatenBogor telah terdapat kesalahan (cacad

hukum) yang dapat menyebabkan batalnyaobyek sengketa a quo dikarenakan sebab adanya cacad bersifat administrative,pembatalan mana dapat dilakukan sendiri oleh Pihak Kantor Pertanahan maupunKantor Wilayah Pertanahan yang berwenang untuk itu maupun Badan Peradilan yangmempunyai kompetensi untuk itu juga;Bahwa adanya cacad substansial tersebut terhadap obyek sengketa, kiranya terpenuhipula syarat gugatan sengketa tata usaha Negara yang menghendaki adanyapembuktian yang salah satunya menyangkut adanya

cacad materialsubstansial,sehingga yang demikian dalam penerbitan sentifikat obyek tanah a quo, telahmengandung unsurunsur pelanggaran Undangundang yakni UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Pasal 19mengenai Pendafatarn Tanah) juncto Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara agrarian/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

DALAM PROVISI : Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat III melalui Tergugat II kepada Tergugat IV dengan Penetapan Lelang tanggal 21 Oktober 2011 adalah tidak sah dan cacad hukum ; Menyatakan Hasil Lelang yang dimenangkan oleh Tergugat

MENYATAKAN PERMOHONAN LELANG YANG DIAJUKAN OLEHTERGUGAT Ill MELALUI TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT IVDENGAN PENETAPAN LELANG TANGGAL 21 OKTOBER 2011ADALAH TIDAK SAH DAN CACAD HUKUM KARENA PADATANGGL 19 OKTOBER 2011 PENGGUGAT MASIHDIPERENTAHKAN OLEH TERGUGAT III SUPAYA MELAKUKANANGSURAN SEBESAR RP.5.000.000, ( LIMA JUTA RUPIAH ).

Memperhatikan, pasal 178 HIR dan pasalpasal Perundanganundangandan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:DALAM PROVISI :Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat ;DALAM EKSEPSI :Menolak seluruh eksepsi Tergugat , Il, Ill dan Tergugat IV ;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat III melaluiTergugat Il kepada Tergugat IV dengan Penetapan Lelang tanggal 21Oktober 2011 adalah tidak sah dan cacad

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jikasuami atau istri melalaikan kewajibannya, masingmasing dapat mengajukan gugatanperceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suam1 istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakanbahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan antara lain huruf (e) yaitusalah satu pihak mendapat cacad

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuanketentuan perundangundangan adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yangmencakup unsur salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dan suami istri tersebut tidakdapat hidup rukun sebagai suami istri;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum khususnya

Oleh karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 116 huruf (e)Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian karena salah satu pihakmendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai suami atau istri serta berdasarkan bukti saksisaksi dipersidangan yang hanya mengetahui tentang kerasukan yang sering dialamiTergugat, namun tidak mengetahui tentang akibat dari kerasukan tersebut yangmenyebabkan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai

,dkk sebagai Terlawan dalamsurat kuasa khusus Pelawan, sebagai penyebutan yang tidak dibenarkan, yangmembawa akibat hukum cacad pormil surat kuasa khusus yang diterima kuasahukum Pelawan;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, penyebutan HerlinaHarahap,S.Kep.,M.Kes.,dkk selain tertera dalam surat kuasa khusus Pelawan,juga terdapat dalam subyek hukum perlawanan Pelawan, yaitu menempatkanHerlina Harahap,S.Kep.,M.Kes.

SANUSI selanjudnya disebut Penggugat III;Sedangkan pihak Tergugat adalah YAYASAN ADI WANGSA NUSANTARA(STIKES PRIMA) ;Menimbang,bahwa tidak terpenuhinya formil surat kuasa khusus Pelawandan formil gugatan perlawanan, maka surat kKuasa khusus Pelawan dan gugatanperlawanan harus dinyatakan cacad formil dan karena cacad formil makaperlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutselanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka surat Tergugat I tertanggal 15Maret 2006 Nomor : S1142/PW 11/5/2006 Perihal : Laporan Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah Atas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran BelanjaDPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Dan Asuransi Anggota DPRDMasa Bahkri 1999 s/d 2004 Terdapat Cacad Hukum karena didalam menghitungkerugian keuangan Negara/Daerah Anggaran Belanja DPRD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; 2002; 2003 dan Asuransi Anggota DPRD

sekalipun Versi Surat Dakwaan Dan Putusan Pengadilan menyebut tanggal12 Maret 2002 dan Versi Surat Tergugat menyebut tanggal 19 Maret 2002 atasKeputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang PenggunaanDana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan,karena Para Penggugat dijatuhi pidana penjara oleh Versi Surat Dakwaan DanPutusanPengadilan yang kesalahannya itu menggunakan surat Tergugat I makaSurat Dakwaan Tergugat IT dan Putusan Pengadilan juga Zerdapat Cacad

Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004salahsatudatanyamenggunakanKeputusan DPRD Kabupaten PekalonganNomor 9 Tahun 2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Penggunaan Dana PenunjangKegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang bukanproduk hukum DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004maka secara hukum tidak dapat mengikat seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004, schingga oleh karena itu maka surat Tergugat I tersebut adalah Cacad

tujuh rupiah)menggunakan surat Tergugat I Nomor : S1142/PW11/5/2006 tanggal 15 Maret2006 Perihal : Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah AtauPenyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Dan Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan Dan Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Masa BhaktiTahun 1999 s/d 2004 dan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah Cacad

Juni 2008;2 Bahwa, didalam Posita Nomor 6 tertulis: bahwa surat Tergugat I ...dantanggal 24 Januari 2006 Nomor: B65/0.3.45/Fd/01/2006 ... dst; diralatdan yang benar seharusnya adalah: bahwa surat Tergugat I ... dantanggal 24 Januari 2008 Nomor: B65/0.3.45/Fd.1/01/2006 ...dst;3 Bahwa, dalam Petitum Nomor 6 dan Nomor 7 pada kalimat terakhir tertulisCacad Hukum diralat dan yang benar seharusnya Terdapat CacadHukum, sehingga khusus pada Petitum Nomor 6 diralat dan yang benaradalah tertulis Terdapat Cacad

indera, kudung(rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkanatau membunuh anak dari kandungan ibu;Lebih lanjut dijelaskan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:Perkara No. 40/Pid.B/2013/PN.Tli.Halaman 15 dari 18e Luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dantidak mendatangkan bahaya maut (tabib/dokter yang bisa menerangkan hal ini) itubukan luka berat;e Kudung (rompong) dalam teks Bahasa Belanda Verminking, cacad

yang dialami korbanLukman, akibat terkena parang milik terdakwa yakni jari tangan kelingking korban sebelahkiri putus, dan juga luka robek pada pergelangan tangan sebalah kiri, hingga sampai sekarangkorban Lukman belum bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa;Menimbang bahwa telah nyata salah satu angora badan dari korban Lukman hilangatau putus akibat dari perbuatan terdakwa yakni putusnya jari tangan tangan kelingkingsebelah kiri korban Lukman, sehingga hal tersebut termasuk dalam kategori cacad

Selain itu, Majelis berpendapat meskipun pihakterdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada pihak korban, namun santunantersebut tidak dapat menggantikan salah satu anggota badan yang telah putus, sehinggamengakibatkan korban menjadi cacad seumur hidup, dengan demikian lamanya pidana yangakan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah inidianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa; Perkara No. 40/Pid.B/2013/PN.Tli.Halaman 17 dari

;Jadi dalam setahun Para Penggugat seharusnya memperoleh 6 (enam) karungx Rp.110.000, = Rp.660.000, (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa segala penerbitan alas hak diatas sawah sengketa khususnyasertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacad hukum sehingga harusdibatalkan incasu tidak memiliki kekuatan hukum ;Bahwa untuk menghindari adanya kemungkinan perbuatan Tergugat Imemindah tangankan sawah sengketa kepada pihak lain maka berdasar hukumPenggugat mohon agar putusan dalam perkara

Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak atas sawahobyek sengketa khususnya Sertifikat oleh Tergugat II adalah cacad hukumdan tidak memiliki kekuatan hukum ;8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali sawah sengketa untukdikerjakan dengan bagi hasil seperti sebelum tahun 1978 ;9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adaperlawanan, banding dan Kasasi ;10.

autentik yang memiliki kKekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dalamarti bahwa baik secara formil maupun secara materiil akte autentik tersebutdianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;Menimbang, bahwa ternyata dari bukti bukti yang diajukan oleh pihakPenggugat antar lain bukti surat P2, P1 dan P6 sebagaimana pertimbanganputusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 51 sampai 54 bahwaterbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 21 Desa Setrohadi (Bukti T.III5) tersebutmengandung cacad

hutang denganjaminan tanah tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 4 /Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan olehPembanding, bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tingkat Pertama bahwa Pembanding / Tergugat III telah MelakukanPerbuatan Melawan Hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwadengan dinyatakannya Sertipikat Hak Milik Nomor 21 Desa Setrohadi (BuktiHalaman 29 dari 32 Perkara Nomor 709/PDT/2018/PT SBYT.IlI5) cacad

hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat makasegala perbuatan hukum yang terbit atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 21Desa Setrohadi (Bukti T.III5) juga cacad hukum dan tidak memiliki kKekuatanmengikat, termasuk perbuatan hukum Perjanjian Pinjam Pakai No. 13 Tanggal21 Juli 2012 antara Pembanding / Tergugat III dengan Chasan Rusdi Affandi;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat III menguasaisebagian tanah sengketa atas dasar perjanjian yang cacad maka penguasaansebagian tanah

sengketa oleh Pembanding / Tergugat III adalah cacad hukummaka hal tersebut jelas bertentangan dengan hak subyektif dari Terbanding /Penggugat dan merugikan Terbanding / Penggugat, sehingga terbukti bahwaPembanding / Tergugat III telan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa alasan alasan banding lainnya yang diajukan olehPembanding, menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan dalil dalil yang telahdiajukan pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah puladipertimbangkan dalam

Oleh karenanya SuratPerjanjian tanggal 2 Nopember 1970 dibuat dan ditandatangani secaramelawan hukum, sehingga Surat Perjanjian tanggal 2 Nopember 1970 telahterkatgorikan CACAD HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.Sampai saat ini hanya Turut Tergugat Il selaku pihak yang ikutmenandatangani Surat Perjanjian tanggal 2 Nopember 1970 yang masihhidup sedangkan pihakpihak lainnya yang juga ikut menandatangani suratperjanjian tersebut telah meninggal dunia.Oleh karenanya Turut Tergugat Il patut untuk diikutsertakan

sebagai parapihak dalam perkara ini.Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Perjanjian tanggal 2 Nopember 1970tersebut di atas yang telah terkatagorikan cacad hukum atau setidaktidakHal. 8 dari19 hal.

Baron Kab.Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi No. 351 Persil No.63 Klas d 1 seluas 0,080 Ha dibuat dan ditandatangani secara melawanhukum, oleh karenanya telah terkatagorikan CACAD HUKUM DAN TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DALAM BENTUK APAPUN.Oleh karenanya DEMI HUKUM HARUS DIBATALKAN ATAU SETIDAKTIDAKNYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALAAKIBAT HUKUMNYA.Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk tetap menguasaisendiri terhadap kedua boedel warisan harta pusaka

penguburan saja;10.Bahwa sampai dengan saat ini, terhitung sudah selama 33 tahun tanah11.tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai dan dihasili oleh Tergugattanpa mengindahkan para pewaris lainnya yang berhak sebagai Purusa,hingga menimbulkan kerugian Morilmateriel bagi Para Penggugat karenaTergugat buka Purusa sehingga Tergugat pantas dinyatakan melakukanCidra Janji dan perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga penghibahan yang dilakukan oleh ayah Tergugatadalah Cacad

KetutNyarik/ayah Tergugat adalah Cacad Juridis dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat padatahun 1980 adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menghasiliObyek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga bataldemi hukum dan harus menanggung segala akibat hukumnya;Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1885 K/Pdt/20148.

Putusan Nomor 1885 K/Pdt/20149.Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ParaPenggugat dalam perkara ini;Menyatakan hukum bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum Ketut Nyarik/ayah Tergugat adalah cacad juridis dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat padatahun 1980 adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai danmenghasili tanah Obyek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum,sehingga batal

PIMB :94/PIMB/T/98 terbit tanggal 21 Januari 1998 ;Menyatakan cacad hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum suratperintah bongkar I, Il dan Ill yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut danjuga tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang membongkar secara paksa pagar danjembatan milik Penggugat tersebut, adalah melawan hukum ;Hal. 4 dari 9 hal. Put.

PIMB :94/PIMB/T/98 terbit tanggal 21 Januari 1998 ;Menyatakan cacad hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum : SuratPerintah Bongkar I, II dan Ill yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut danjuga tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang membongkar secara paksa pagar danjembatan milik Penggugat tersebut adalah melawan hukum, melanggar Pasal1365 KUHPerdata ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Surat IzinMendirikan Bangunan (IMB) dan advis planing yang diterbitkan