Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : damaiâ damaiã damara damai daman damae damang damari damami dimage dramaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 PK/Pdt/2013
Tanggal 12 Juni 2014 —
103 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ii) The goods in question have been kept separate, in their originalpacking with marks intact, so that their identity can beestablished;(d) We repudiate all responsibility as to whether the goods supplied aresuitable for the buyers contemplated purposes, as well as all claimsfor damage that may arise from processing the goods;Terjemahan:Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 407 PK/Pdt/2013"3.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 523/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 10 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Ny. ANITA
Terbanding/Tergugat : H. Ir. HASANUDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MARTIN TANNY
32 — 17
  • Bahwa disebut wanprestasi jika sebelumnya ada suatuperjanjian yang mengharuskan dilaksanakannya suatu kewajiban,sedangkan gugatan Pengugat meskipun bertitel Gugatan Wanprestasitapi sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat dalameksepsi, tidak jelas atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugatyang mana dan tentang apa Tertgugat wanprestasi, padahal dalam suatugugatan wanprestasi harus ada perjanjian yang dilanggar dan anti rugidalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 22-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 528/Pdt.G/2015/PN Bks
Tanggal 6 April 2016 — RAJA MANGUPAR SIGALINGGING,SE sebagai Penggugat Melawan 1. BARIS SIMATUPANG sebagai Tergugat I 2. DORTY LUMBANGAOL sebagai Tergagat II
80 — 13
  • Dengandemikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi(injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Dengandemikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dankonkrit yang meliputi materiil dan moril.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 02-03-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn
Tanggal 21 April 2017 — - M. ARIF WIBOWO (PENGGUGAT) - MAHSIN,SH (TERGUGAT)
396 — 170
  • Dalam haltersebut pengangkut bertanggung jawab untuk membayar jumlahyang tidak lebih dari jumlah yang telah dinyatakan, kecuali diamembuktikan kepada pengirim barang bahwa jumlah tersebut lebihbesar dari jumlah yang sebenarnya pada saat pengiriman.Dan article 9.3 IATA baggage service manual terkait article 22 KonvensiWarsawa mengatur bahwa :Defines the limits of an airlines liability for loss or damage forbaggage as 250 poincare franc per kilogram.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2014 K/Pdt/2011
Tanggal 26 Juli 2012 — PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI VS PT.PANCARAN HALUAN SAMUDERA
166 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal bagaimana pemilik kapal bebas dari tanggung jawab padapencemaran laut dari kapalnya berdasarkan International Convention onCivil Liability for Pollution Damage 1969/1992;b. Kewajiban pemilik muatan mengasuransikan muatannya, HagueVisbyRules 68;c. Mengenai basic rate untuk bill of lading berdasarkan British Sterling;d. Mengenai kedaulatankedaulatan yang dimiliki sebuah negara pantai sesuaiUNCLOS 1982;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3610 K/Pdt/2015
Tanggal 19 April 2016 — TOUTON FAR EAST, PTE., Ltd. VS PT. FKS MULTI AGRO, Tbk.
149 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Should yourclients wish to reexport the cargo, the responsibility rests solely withyour clients to obtain the reguisite clearance from the customs authorityAny loss, damage or expense arising from the delay in obtainingcustoms clearance Is solely at your clients own account."
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tpg
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DICKY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAVI RANJAN KUMAR
244 — 177

  • rr. Certificate of Insurance or Other Financial Security Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage.
    ss. Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.
    tt. Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Liability for The Removal of Wrecks.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
KYI LWIN
177 — 83
  • , Jumlah ABK : 24 Orang beserta Nakhoda, Kebangsaan : Myanmar ;
  • Dokumen Kapal :
    1. Port Clearence ;
    2. Crew List ;
    3. Health Book ;
    4. Permanent Certificate Of Registry ;
    5. Document Of Compliance ;
    6. Safety Management Certificate ;
    7. Republic of The Marshall Island Maritime Administrator ;
    8. Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage
      ;
    9. Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Banker Oil Pollution Damage ;
    10. Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For The Removal Of Wrecks ;
    11. Minimum Safe Manning Certificate Certificate Number 11157;
    12. International Ship Security Certificate ;
    13. Continuous Synopsis Record (CSR) Document ;
    14. Korean Register Certificate Os Classification ;<
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-06-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 320/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT DUNIA RETAIL INDONESIA Diwakili Oleh : Dony Putra SH MH
Terbanding/Tergugat : PT MULIA INTIPELANGI
315 — 275
  • Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyisebagai berikut : eaeees and unless such amounts are promptly paid to the Lessor, theLessor or any person(s) authorized by the Lessor, shall be entitled, havethe right at any time and be hereby authorized by the Lessee andthe Guarantor, If any, to :Without any judicial or administrative process and without beingresponsible for loss or damage, reenter upon and take possession andcontrol of the Demised Premises or any part thereof in the name of thewhole and
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1573 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Desember 2011 — EDI AHMAD;
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dakwaan dan tuntutan pada diri seseorang(Terdakwa) dengan menggunakan peraturan perundangundangandelik korupsi, maka pekerjaan utama penuntut umum dalam materidakwaan/tuntutannya adalah (i) adanya kerugian (damage)perekonomian/keuangan Negara dan (ii) harus dibuktikan adanyakerugian, perekonomian Negara atas perobuatan Terdakwa tersebut;Bahwa, dapat juga dikatakan Pasal 12 A dalam UU No. 31 Tahun 1999jo.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 15 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Kamaruddin Siregar, SS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
258 — 431
  • Pemohon akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki(irreparable damage), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap barang yangdiselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugian seriusyang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlah impor barangyang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS dan bukan disebabkan olehfaktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI yaitu
    Pemohon akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki(irreparable damage), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap barang yangdiselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.> Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugian seriusyang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlah impor barangyang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS dan bukan disebabkan olehfaktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
Ir. Agung Hari Purnomo
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
2.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
115 — 75
  • Dengan demikiankiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wan prestasi(injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalahtuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan metawan hukum.Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuaidengan ketentuan Pasal 1265 BW KUHPerdata, yakni tidakperlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perluperindan.Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dankonkrit yang meliputi
Pengadilan PN DEPOK
Putus : 22-04-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 134/PDT.G/2012/PN.DPK.
Tanggal 22 April 2013 —
47 — 33
  • Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwaganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntutharuslah terinci dan jelas.Sementara, dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugisesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdata, tidak perlumenyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian.Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitunganobjektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 502/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Diwakili Oleh : MURYAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO Tbk,
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL MALANG
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
31 — 25
  • (MasAchmad Santosa, dkk, Makalah Topic 7, Civil Liability forEnvironmental Damage Indonesia Desember 1999 September 2000, ICEL);Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-09-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/PDT/2017
Tanggal 29 September 2017 — NY. KHEMLANI RANI HASSARAM VS P. RAJKUMAR SINGH
95 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ganti rugi immateriel (immateriele schade,immaterial damage) sebesar Rp1.000.000.000.000,00(satu triliun rupiah);Total ganti rugi material dan immaterial =Rp1.000.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus jutarupiah);13.2 Supaya Tergugat Rekonpensi juga Dihukum memulihkannama baik pengugat Kepada Keadaan Semula (Restitutio InIntegrum);14.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
186 — 51
  • (i) s.d (viii) di atas.Selanjutnya, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi materiil(materiele schade, material damage) maupun imateriil (immaterieleschade, immateriele damage), harus dapat dibuktikan merupakanCAUSAL VERBAN yang timbul dari kesalahan (schuld, wrongful) pelakuPerbuatan Melawan Hukum (PMH) (onrechtmatige daad, unlawful act).Padahal ternyata dalam kasus perkara ini, Penggugat sendiri TIDAKDAPAT MEMBUKTIKAN secara objektif dan konkrit kesalahan Tergugat atas ketidaklulusan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : SITI ASMARA
Terbanding/Tergugat I : Tuan Kendro Sastro,
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : DARYANTO,
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. RATNA SITI HAWA,
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM,
Turut Terbanding/Penggugat V : NY. DEDEH,
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY. MUTIARA SRI HASTUTI,
Turut Terbanding/Penggugat VII : FATHUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI HJ. HARRIYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NY. SITI CHAERONI,
74 — 60
  • Jika para pihak sebelum terjadi sengketa telah mengikatkan diridalam suatu kesepakatan tertulis, bahwa jika terjadi sengketa, maka pihak yangmerasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum, dimana ongkos yangdikeluarkan untuk jasa hukum tersebut menjadi komponen yang dibebankankepada pihak pembuat pelanggaran sebagai colleteral damage atas kausa primapelanggaran tersebut, hakim akan melihat klausul yang telah disepakati meskitetap dipagari oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata maupun Pasal 1339KUHPerdata
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
NAZAR OSMAN
Tergugat:
1.PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
2.Auditor PT. TRACTEBEL ENGENERING INDONESIA
3.SUPERVISOR HRSG PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
159 — 64
  • Terlebih lagi kerugian karena kehilangan keuntungan yang hanyadapat dimintakan untuk perkara wanprestasi.Pada poin 52 tersebut bahkan Penggugat meminta biaya tagihankeluarganya sampai dengan tahun 2025, biaya tidak terselesaikannyastudi S2, biaya menghadiri mediasi, biaya medis, kehilangan keuntungansampai Penggugat berusia 70 tahun dan bahkan punitive damage yangjelasjelas tidak dikenal dalam hukum Indonesia.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mokhammad Mukhlas, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
466 — 1329
  • Apabila tidaksegera ditanggulangi Pemohon akan mengalami kebangkrutan yangtidak dapat diperbaiki (irreparable damage), sehingga perlu pengenaanBMTPS terhadap barang yang diselidiki untuk mencegah terjadinyakebangkrutan.Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, terdapat kerugianserius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri disebabkan lonjakan jumlahimpor barang yang diselidiki yaitu produk Kain dengan 107 Nomor HS danbukan disebabkan oleh faktor lain, berdasarkan fakta hasil penyelidikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1379 — 2395
  • Keberatan Atas Dalil Yang PENGGUGAT Meminta Penerapan STRICTLIABILITY Dalam Kasus Ini, Karena Tidak Ada Fakta YangMembuktikan Bahwa TERGUGAT Melakukan BREACH OFSTATUTORY DUTY Bahkan TERGUGAT Dari Awal Telah BertindakREASONABLE CARE TO PREVENT DAMAGE Dalam MengelolaPerkebunan Tersebut.27.1 Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil gugatanPENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6.1,6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 yang intinya minta agar diterapkannya strictliability sebagai lex specialist dalam ggugatan
    Selbukan lagi PMH tetapi stricht liability menurut Hakim, maka amarnyaberubah dalam amar itu katakata melawan hukum hilang yang adaadalah tinggal menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawabsecara mutlak ;Bahwa ahli melihat perbandingannya dengan diluar di hampir banyaknegara, Negara memiliki / Pemerintah memiliki hak gugat semacam iniuntuk menggugat atas 2 (dua) hal yang bisa diminta pertama adalahremedial cost yang kedua adalah enviromental damage 2 (dua) hal itubisa dimintakan oleh Pemerintah,
    remedial cost kalau misalkanPemerintah sudah melakukan pemulihan maka dia bisa mintapenggantian uang pemulihan kalau belum minta dipulihkankegiatannya meminta Tergugat agar melakukan pemulihan sementarakalau Enviromental Damage itu tidak terkait dengan remedial cost,tidak terkait dengan biaya pemulihan itu biasanya kita berbicaraenviromental damage adalah kerugiankerugian yang terjadi sebelum,jadi misalnya hari ini rusak atau tercemar kemudian harus dipulihkan,pemulihan itu tidak dalam wakitu 1 (
    satu) hari, 2 (dua) hari pulihselama belum dipulihkan natural resources sumber daya alamsebenarnya lingkungan yang hilang itu dihitung berapa itu yangdisebut enviromental damage berdasarkan teori sebenarnya dia akanmemuat banyak hal yang sebenarnya tidak harus terkait kepada nilaiyang dipakai use value tetapi juga banyak misalkan ada intrinsikvalue, ada banyak nilai yang bisa tercermin didalam enviromentaldamage yang sebenarnya tidak tercakup dalam biaya pemulihan inibiasanya Pemerintah yang turun