Panitera Pengganti,Syahrial Sadar, S.H.Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) :13 dari 14hal No. 29/Pid.B/2012/PN.BsTerhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Hakim yang memberikanpendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Adek Nurhadi (Ketua Majelis), sebagaiberikut :Bahwa, saya mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai beratringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan dengan pertimbangan :Perbuatan terdakwa tidak saja merupakan perbuatan pelanggaran terhadap UUKehutanan

., yang telah melakukan Dissenting Opinion padaPutusan Nomor: 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA tertanggal 21 Mei 2014 danYang Mulia Bapak Eduard Manalip, S.H.

,M.H., (Ketua Majelis Hakim) telahmengajukan pendapat yang berbeda (disenting opinion) dan sesuai denganketentuan yang berlaku maka pendapat yang berbeda tersebut harus dimuatdan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Bahwa Hakim Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., (Ketua Majelis Hakim)telah menguraikan dissenting opinionnya secara rinci pada Putusan Nomor :20/PDT/2014/PT.KT.SMDA mulai dari halaman 25 (dua puluh lima) sampaidengan halaman 36 (tiga puluh enam) dan yang kesimpulannyasebagaimana

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa adapun pointers materi dissenting opinion Hakim RangkilembaLakukua, S.H.

,M.H., melakukan disenting opinion yang pointersmateri dissenting opinion Hakim dilmaksud kiranya dapat dirangkum sebagaiberikut :a. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertamatentang eksepsi menurut Hakim Anggota sudah tepat dan dapatdibenarkan;b.

kepadanya telah tepat sertabenar, dan hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa menurut Majelis HakimTingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis HakimTingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumsendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 575/PID/2017/PT MDNMenimbang, bahwa dari hasil musyawarah tersebut, anggota majelis 1 (satu),Erwan Munawar,SH.MH. berpendapat lain, sehingga mengajukan dissenting

Tanjung Pura tersebut;Menimbang, bahwa fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama, yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian, hanya didasarkan oleh keterangan saksi saksi yang bersifat testimonium de Auditu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Anggota Majelis1(satu) tidak cukup keyakinan untuk menyatakan terdakwa telah me;lakukanpencurian oleh karena itu terdakwa harus di bebaskan;Menimbang, bahwa meskipun terdapat salah satu) Anggota Majelismengajukan dissenting

sangatlah Relevan, hanyaperbedaan dalam (Straachmacht) hukuman yang dijatuhnkan sangat tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Penuntut umum menuntutTerdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun namun MajelisHakim pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya menjatuhkan putusan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga dalam penerobosan hukum tidakmembuat jera terdakwa yang berlindung dibalik hukum dan pertimbanganhukum ini dapat mendukung adanya kepastian hukum.Bahwa telah terjadi Dissenting

Bahwa pendapat yang bercorak Dissenting Opinion untuk tidak adanya katamufakat bulat dalam permusyawaratan hakim, dan putusan ditempuh dengansurat terbanyak dari hakim, serta hakim yang berbeda pendapat terhadapsurat terbanyak dalam permusyawaratan hakim tidak memuat pendapatnyadalam putusan.8.

atas pertimbangan Pengadilan tingkatPertama untuk itu Hakim Anggota II memberikan pendapat yang berbeda)Disenting Opinion) sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majleis Hakim tidakterdapat persamaan pendapat, terjadi perbedaan pendapat antaraHakim Anggota II (Binsar Siregar, SH.MHum) dengan Ketua Majelis yangsependapat dengan Hakim Anggota yang sependapat dan menguatkanputusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga dalam perkara ini HakimAnggota II mengemukakan pendapat yang berbeda (dissenting

opinion)sebagai berikut:Pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dari HakimAnggota II, sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukanpara Penggugat dengan tuntutan ganti rugi adalah tidak beralasanhukum oleh karenanya gugatan harus ditolak dengan alasan sebagaiberikut:1.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhokum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting

Tentang Pertimbangan Hukum Suara Minoritas Pendapat Ketua MajelisBahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sependapat denganpertimbangan hukum yang disampaikan oleh suara minoritas Judex Factitersebut, dalil Pemohon Kasasi bersesuaian dengan dissenting opinionyang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang pada pertimbanganhukumnya pada halaman 10 alinea ke3 yang menyatakan ...

Putusan Nomor 417 K/TUN/2016kemandirian Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaibahan pertimbangan dalam membuat putusan yang dijamin oleh hukumdan perundangundangan (Vide Pasal 14 ayat (3) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman);Bahwa dissenting opinion suara minoritas Ketua Majelis Hakim JudexFacti telah berdasarkan analisis hukum yang cukup untuk memberikandissenting opinionnya, bahwasanya secara faktual (de facto dan de jure)perkara a quo adalah konflik pemilihan, yang mana

Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi merupakan Calon Walikota dan WakilWalikota Pematangsiantar periode 2015 2019 yang dianulir olehPutusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)Republik Indonesia Nomor 61/DKPPPKEIV/2015, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah Peyelenggaraan Pemilihan Walikota danWakil Walikota Pematangsiantar;Bahwa dalam pertimbangan hukum dissenting opinion Ketua MajelisHakim Judex Facti pada halaman 9 alinea ke3 garis 3 dan halaman 10alinea 1 menyatakan .

Majelis HakimJudex Facti telah jelas dan terang menyatakan bahwa aturan yangberkaitan dengan perkara a quo mengacu pada elemen peraturan yangberkaitan dengan pemilihan yakni Pasal 154 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,sera PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota;Bahwa jelas analisis hukum dissenting

Putusan Nomor 417 K/TUN/2016berpedoman/mengacu pada perangkat hukum pemilihan yang ada telahdilakukan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang adadan mengatur tentang itu;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dissenting opinion suaraminoritas Ketua Majelis Hakim Judex Facti telah melemahkanpertimbangan hukum suara mayoritas 2 hakim anggota Judex Facti,maka oleh karenanya pertimbangan hukum hakim suara mayoritas 2hakim anggota harus dikesampingkan, dan sebaliknya terhadapdissenting opinion

sebagaipertimbangannya sendir1;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 290/PID/2010/PTR tanggal 1 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amarputusan seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan memutus perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting

Emi, telah dianggap olehTerdakwa I sebagai bagian dari kewajiban modal saksi Budi Candra yang belumdipenuhi, oleh karenanya cek in casu bukan untuk dicairkan oleh saksi Budi Candra;e Bahwa cek in casu menurut Bank BTN bukan berupa cek kosong, melainkan pihakBank menyatakan dana tidak mencukupi, oleh karenanya dalam perkara iniTerdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimanatersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting

alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasanalasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak memenuhi syaratsubstansial ketentuan Pasal 263 KUHAP (UndangUndang No. 8 Tahun 1981)yakni Terpidana menguraikan kembali fakta dan pembuktian yang sudah pernahdiajukan ditingkat Judex Facti, sehingga merupakan pengulangan belaka danpertimbangan Judex Facti bukanlah merupakan kekeliruan/kesalanan yangnyata ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting

penggeledahan, oleh karena itu tidak terdapatpemeriksaan laboratorium test urine ; Bahwa saksisaksi yang menggeledah adalah saksi de auditu, karena hanyaberdasarkan laporan dari masyakarat, berarti hanya ada alat bukti petunjuk ; Berdasarkan asas lex temporis delicti, Terpidana tidak dapat dituntutberdasarkan pasalpasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum,sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan danTerdakwa harus dibebaskan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

bukti pendukung atas sewa fasilitas ruanganyang disampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwaPemohon Banding tidak dapat membuktikan jika atas sewa fasilitasruangan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dilaporkandalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 maupuntelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dengan demikianMajelis berkesimpulan koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakanpendapat yang berbeda (dissenting

pendapat Terbanding yangmenyatakan apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatanPemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketadianggap sudah selesai, dengan demikian Majelis berpendapatsudah tidak ada lagi sengketa atas biaya kwh meter;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwakoreksi Terbanding atas biaya Kwh Meter tidak berdasarkan alasanyang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakanpendapat yang berbeda (dissenting

mengabulkanpermohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan hanya didasarkan padapertimbangan Majelis terkait dengan pendapat PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) yang menyatakanapabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggapsudah selesai;Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut diatas, sanggahanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merujukkepada dissenting

Putusan Nomor 899/B/PK/Pjk/2017Pemohon Banding) dengan hanya didasarkan padapertimbangan terkait dengan pendapat Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) yang menyatakan apabila padasaat pemeriksaan dan/atau keberatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktipendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai;Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut diatas, sanggahanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merujukkepada dissenting opinion yang dikemukakan oleh

dengan pemohonIl, sedangkan pemohon Idan pemohon Il beserta anak telah tetap tinggal dantercatat sebagai penduduk Kabupaten Kutai Timur, maka sesuai ketentuanpasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapatdijadikan sebagai acuan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timurguna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas; Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan Hakim : ArwinIndra

yang menyatakan bahwa Ayu Sulastri adalahanak dari pemohon dan pemohon Il bertentangan denganpertimbangan majelis hakim sendiri yang menyatakan bahwapernikahan pemohon dengan pemohon II tidak terbukti; Bahwa, berdasarkan' pertimbanganpertimbangan tersebut hakimArwin Indra Kusuma, SHI berpendapat bahwa permohonan parapemohon tidak dapat diterima dan majelis hakim harus menyatakanbahwa Pengadilan Agama Sangatta tidak berwenang; Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini ada dua pendapatberbeda (Dissenting

., M.H.PANITERA PENGGANTI,YUNITA EKA WIDYASARI, S.HAlasan perbedaan pendapat (Dissenting opinion)Dalam mengambil keputusan perkara ini Majelis Hakim terjadi perbedaanpendapat mengenai apakah perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ataukahditolak, dimana Ketua Majelis dan Hakim Anggota berpendapat bahwa perkaraini dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam putusan yang telahdijatunkan, akan tetapi Hakim Anggota II yakni MUSTHOFA, S.H., M.H.

,berpendapat (dissenting opinion) bahwa gugatan tersebut seharusnya ditolakdengan alasan sebagai berikut :Hal.17 dari 18 halm.Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlgbahwa gugatan a quo telah memenuhi syarat formal, baik aspekkompetensi absolut, kompetensi relatif, mapun /egal standing sehinggatidak tepat jika dinyatakan tidak dapat diterima;bahwa dalam jawab menjawab Tergugat menambah keterangan secaralisan masih tetap melakukan hubungan suami istri selama prosespersidangan berlangsung (lebin sepuluh

2018 tersebut perludiperbaiki kKnususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu perludikurangi berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikitnetto 0,14 (nol koma empat belas) gram;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Prof.

Arip Sjaefi jauh dari Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ayahkandungnya, dan hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Anggota padaPengadilan Agama Mojokerto yang mengemukakan pendapat berbeda(dissenting opinion) yang merujuk pada Kitab AlAnwar, Juz Il, halaman149, yang menyatakan: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan danpembuktian serta boleh pula menetapkan hukumnya, akan tetapi olehJudex Facti ternadap fakta ini tidak dijadikan pertimbangan

sayangnya sebagai orangtua, akan tetapi terhadap fakta ini juga tidak menjadi pertimbangan olehJudex Fact;Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islamdinyatakan: Anak yang belum mumayyiz ikut bersama ibunya, akantetapi aturan tersebut bukan suatu hal yang harus atau wajib, karenaaturan tersebut dapat disimpangi dimana anak yang belum mumayyizdapat ikut bersama ayahnya, dan hal ini sejalan dengan pendapatHakim Anggota pada Pengadilan Agama Mojokerto yangmengemukakan pendapat berbeda (dissenting

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat dengandemikian masuk dalam kualifikasi tidak bersungguhsungguh dalammenyelesaikan sengketa perkawinannya karena tidak pernah menghadapsecara pribadi dalam persidangan pertama untuk perdamaian, maka dengandemikian Pengadilan tingkat Pertama telah bertindak tepat dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat bandingpada tanggal 5 Juli 2021 terdapat perbedaan pendapat( Dissenting

mengajukan cerai Gugat, sepanjangTergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.Bahwa, dengan tidak pernah hadirnya Tergugat dalam persidangansementara Penggugat yang diwakili olen kuasanya selalu hadir,menyebabkan upaya damai ( mediasi ) tidak dapat dilaksanakan,sehingga pemeriksaan perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahapberikutnya tanpa melalui tahap mediasi, hal ini sesuai denganketentuan pasal 4 ayat (2) hurufb PERMA Nomor 1 tahun 2016;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

atas, maka Hakim Anggota Il berpendapat bahwa padapersidangan tanggal 4 Februari 2016 persidangan tidak diputus dulu karenaagenda persidangan masih dapat berlanjut; apalagi diputus dengandinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvantkelijk Verklaard)dengan alasan Pemohon tidak bersungguhsungguh sebab alasan Pemohontidak bersungguhsungguh bukanlah alasan yang tidak dibenarkan olehhukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang bahwa meskipun Hakim Anggota Il dissenting

Halaman 17 dari 20Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan terlebin dahulu Pasal185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dikatakan:Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannyadapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemohon nomor 3 (tiga) tersebutMajelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalammusyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhnamun

tidak tercapai kata mufakat maka sesuai Pasal 14 ayat 3 UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Dalam halsidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yangberbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dikemukakan pendapat berbeda(Dissenting Opinion) dari Hakim anggota , Anmad Zubair Hasyim, S.HI. sebagaiberikut:Hakim Anggota dalam perbedaan ini menjadikan pendapat Imam Nawaw/ didalam kitabnya Raudlatut Thalibin

Halaman 19 dari 20Menimbang, bahwa sekalipun adanya dua pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) terhadap petitum para Pemohon nomor 3 (tiga) tersebut diatas namun demi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan hal mana anakanak dari Syamsuddin termasuk kerabat yang berhak dalam kedudukannyasebagai ahli waris Pengganti, maka pendapat yang terbanyak (majority) yang akanditerapkan dalam putusan ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa petitum

benar.Dissenting OpinionFenomena kemajuan dalam putusan Peradilan Militer terbukti dimuatnyaDissenting Opinion terhadap hasil musyawarah Majelis Hakim yangmenunjukkan meningkatnya kualitas sistim peradilan yang merdeka.Penasihat Hukum menyatakan dengan jujur sangat bangga terhadapfenomena kemajuan fundamental khususnya dalam Peradilan Militer IIl12Surabaya.Bahwa dalam pertimbangan perkara ini Hakim Anggota II tidak sependapatdengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota dan menyampaikan pendapatyang berbeda (dissenting

Dissenting opinion yang disampaikan oleh Anggota II Majelis Hakimtersebut di atas cukup membuka fakta sidang yang sebenarnya, walaumasih terasa cukup berhatihati. Antara lain Dissenting Opinion masihmenyebut keterangan Saksi1 ketika pemeriksaan penyidikan dan tidakmenyebut keterangan tersebut telah dicabut dalam persidangan denganalasan sangat tertekan dan stres ketika disidik oleh Pomau. Jelasjelasperistiwa pidana yang didakwakan tidak cukup bukti.

Terhadap Dissenting Opinion Anggota II Majelis Hakim di atas, yangdikutip Penasihat Hukum, pada halaman 40 dan 41 pada putusannomor 100K/PM.IIl12/AU/VII/2015 tanggal 6 Oktober 2015, kami timPenasihat Hukum sependapat bahwa Terdakwa sepatutnya harusdibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 189 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.