Banjarnegara Tahun 2011, dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Pokja Unit LayananPengadaan Kab.

Dokumen Pengadaan No. 050/458/ULP/IX/2011 tanggal 6September 2011.e Bahwa dokumen pengadaan yang mengenai ketentuanketentuanumum pelaksanaan pengadaan Sarana TIK SD tahun 2011 yangmembuat adalah semua Pokja ULP Sarana TIK SD tahun 2011Kabupaten secara bersamasama, namun khusus mengenai datasyarat dokumen penawaran teknis, rencana anggaran biaya danspesifikasi teknis yang menentukan adalah PPKom yaitu AgusSutikno.e Bahwa saksi selaku Ketua Pokja ULP pernah diberitahu olehSekretaris sdr.

HARI SUDIARTOmempertemukan pihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. PorimediaHAERUL IKWAN.

WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi dari peserta lainnya namunkarena sudah dikondisikan oleh Tim Pokja ULP berdasar arahan dariZUNUS ROSYADI maka PT.

ARTHA SINAR GEMILANG dan CV.WAHANA MULIA BERSAMA lebih tinggi dari peserta lainnya namun 226karena sudah dikondisikan oleh Tim Pokja ULP berdasar arahan dariZUNUS ROSYADI maka PT.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Kab. Minahasa yakni saksiFranklin S. Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan EmbungWasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukanpembukaan dokumen panawaran, dengan hasil ada 10 (Sepuluh) rekanan yangtelah melakukan pendaftarans ecara online namun kesemuanya tidak ada yangmemasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015,sehingga Pokja ULP Kab.

Bahwa terhadap proses lelang tahap1 yang dinyatakan gagal lelang tersebut,terdakwa selaku KPA, PPK dan/atau Pokja ULP Kostruksi Kab.

Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan EmbungWasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukanpembukaan dokumen panawaran, dengan hasil ada 10 (Sepuluh) rekanan yangtelah melakukan pendaftarans ecara online namun kesemuanya tidak ada yangmemasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015,sehingga Pokja ULP Kab.

Selanjutnya, tanggal 4 Agustus 2015Pokja ULP Konstruksi membuka dokumen panawaran, dengan hasil 10 (Sepuluh)peserta yang mendaftar secara online. Dari para pendaftar tersebut tidak adapeserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis;Bahwa masih pada tanggal 4 Agustus 2015, Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasalangsung melakukan lelang ulang tahap ke2.

Minahasa sekaligus selaku PPK menerima surat dari Ketua Pokja ULPPekerjaan Konstruksi bertanggal 18 Agustus 2015 No.04/PokjaULP/DP3MIN/VIII/201506 tentang gagal lelang tahap ke2;Bahwa tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa selaku PPK langsung mengeluarkanSurat, yang memberikan izin prinsip kepada Pokja ULP Konstruksi untukHalaman 26 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.Mndmelakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung.

CENDANA BAJABAHARI MELAWAN KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Ditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan(ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 No.

KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA SatuanKerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 ; 2 Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan SanggauSekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pokja SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalam lelangPaket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau Sekadau ;Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9menyatakan : "Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran."Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum padaSurat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov.

Pasal17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang pada intinyamenyatakan Pengguna Jasa/Kelompok Kerja ULP (ic.

ULP.

IDA LIDIA S kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Nomor : 800/0256a/PPK Peng/Dinkes/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;

Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Layanan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, tanggal 27 Pebruari 2013;

IRVAN OCTAVIAN, SE untuk melaksanakan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT pada Kepanitianaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT dan memberikan jadwal pelelangan kepada Koordinator Pokja Pengadaan Jasa Lainnya;

Estika Gunaprima;

Unit Layananan Pengadaan (ULP), Nomor : 800 / / PPK / Peng/Dinkes / II /2013, tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;

ULP,Usulan Personil Pokja Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan susunansebagai berikut :1.

Ida Lidia selakuPejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Nota Dinas nomor800/0256a/PPK/Peng/Dinkes/II/2013 kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang antara lain meminta Pokja ULP untuk melaksanakan prosespemilihan penyedia barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang berlaku dan segeramenyusun dokumen pengadaan, dan dokumen lainnya yang diperlukan,dimana sebagai lampiran Nota

Setia Bhaktinomor : SB/008/SPH/IV/2013 kepada Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP KotaTangerang Selatan perihal penawaran pekerjaan Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT dengan penawaran sebesar Rp.2.889.744.000.. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 masuk surat dari PT. Qarisa Fakhiranomor : QS/027/SPH/IV/2013 kepada Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP KotaTangerang Selatan perihal penawaran pekerjaan Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT dengan penawaran sebesar Rp.2.887.945.000..

Ida Lidia selakuPejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Nota Dinas nomor800/0256a/PPK/Peng/Dinkes/II/2013 kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang antara lain meminta Pokja ULP untuk melaksanakan prosespemilihan penyedia barang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahn dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang berlaku dan segeramenyusun dokumen pengadaan, dan dokumen lainnya yang diperlukan,dimana sebagai lampiran Nota

Nomor 1390 K/Pdt/2017Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional Tahun 2015 dan GelarTTG Nasional XVII Tahun 2015 berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor04/05.01/Pokja ULP XIX/2015 (bukti P2).Bahwa selaku perusahaan yang berpengalaman dibidang jasa eventorganizer (bukti P3), Penggugat kemudian mengikuti proses pengadaanyang diadakan oleh Tergugat tersebut dengan mengikuti seluruh prosedurdan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat (bukti P4).Bahwa kemudian, pada tanggal 8 September 2015, Tergugatmengumumkan

Nomor 1390 K/Pdt/2017Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara maka objek perkara yang dipermasalahkan olehPenggugat tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaituBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/05.06/Pokja/XIX/2015 tanggal 8September 2015 yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan JasaLainnya ULP Pemerintah Aceh XIX.

Dengandemikian jika dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada poin 3yang meminta menyatakan perbuatan Tergugat yang menggugurkanPenggugat selaku peserta pengadaaan......................... dst dengan alasanalasan yang tidak substansial dan tanpa melakukan klarifikasi terlebin dahuluadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugatadalah Tidak tepat diajukan kepada Tergugat melainkan harus diajukankepada ULP dan Pokja yang menerbitkan Berita Acara Hasil PelelanganNomor 04/05.06

/Pokja/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugat karenaTergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu menyatakan menang atau kalahnyaHalaman 8 dari 19 hal.

Nomor 1390 K/Pdt/2017Penggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat itu menilai proseslelang yang dilakukan, dan Pokja bebas dari intervensi manapun di dalambekerja, termasuk dalam hal ini tidak ada intervensi dari Gubernur.Selaku kepala daerah telah memberikan pendelegasian kewenangan kepadaPengguna Anggaran (SKPA), sehingga secara yuridis seluruh kewenanganserta tanggungjawab dari pemberi kewenangan menjadi beralih kepada pihakyang menerima kewenangan tersebut (SKPA), karena pelimpahankewenangan

tanggal 11 Februari 2014 saksi sebagaiSekretaris/anggota POKJA Barang dan Jasa lainnya ULP Pemerintah AcehIl;Halaman 71 dari 191 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPkK/2017/PN BnaBahwa kemudian pihak ULP memberikan penambahan Paket pekerjaanpada pihak POKJA pada tanggal 27 Maret 2014 berupa salah satunyaPaket Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern untuk Kota BandaAceh pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yangbersumber dari anggaran APBA tahun 2014;Bahwa setelah saksi diangkat sebagai anggota POKJA

HPS dalam proses tender;Bahwa apabila dokumen pembanding tersebut tidak ada, pihak ULP tidakbisa menolak permohonan pengajuan tender tersebut yang dimintakan olehpihak KPA karena pihak ULP hanya meneruskan dokumendokumen untukpelelangan pengadaan Mobil DAMKAR tersebut kepada pihak POKJA;Bahwa pihak POKJA dapat menolak untuk melakukan pelelangan ataspengadaan Mobil DAMKAR tersebut karena yang mempunyai kKewenanganuntuk melakukan pengkajian ulang atas isi yang termuat di dalam dokumendokumen serta

Bahwa benar Dokumendokumen tersebut kami simpan di arsip kami ULP,sedangkan laporan ke pada pihak KPA telah dikirimkan langsung olehpihak POKJA;Bahwa tidak ada dokumen lainnya selain dokumendokumen pemenangyang dikirimkan oleh pihak POKJA kepada pihak ULP;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;18. Saksi Drs.

Dnezan Karya PerdanaBahwa SIUP tupoksi dari ULP/POKJA dan dievaluasi di POKJA, ada saksiperiksa dan disampaikan oleh POKJA bahwa mereka telah klarifikasi keKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kota Banda Aceh,dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah adapenentuan pemenang.Bahwa mengenai SIUP telah diklarifikasi dan dievaluasi oleh POKJA, dantelah mengikat kontrak karena PT.

Sehinggaperusahaan tersebut tidak layak untuk di menangkan oleh POKJA ULP. Hal inibertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf adan huruf g Perpres 54 Tahun 2010 jo.

Maret 2012 Pokja 1 ULP Kab.PPU melakukan rapatkoordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda danHal. 13 dari 78 hal.

PPU dalam hal ini saksi Andi Tomaru danTerdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kab.PPU,selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan denganmenyampaikan hal pada Kepala Bapeda Kab.

2012 saksi Edy Subyantoro, S.pd, MM,selaku koordinator Pokja 1, mengirimkan surat nomor 027/ULP/P109.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.

sesuai dengan ketentuan pelelangan.Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM,selaku koordinator Pokja 1, mengirimkan surat nomor 027/ULP/P109.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.

selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPUperihal Penutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULPKab.PPU menerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKab.

Dian Makmur tidak pernah menerimaserta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada Terdakwa dalamkapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga PendidikanJasmani, Olah Raga dan Kesehatan.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit LayananPengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA)ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:A Riva Prasetya Utama, BA KetuaMaulana Febramsyah

Mika Kharisma log In keLPSE dengan Mengunakan /P address yang sama tanggal 28 Oktober 2018yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV.

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untukmembantu pelaksanaan tugas ULP; dand.

Bendahara Pengeluaran : Abdullah YusufBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor:B.119/15/SK/2016 Tanggal 02 Februari 2016 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/JasaPemerintah Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan POKJA Vsebagai berikut :1. Ketua : Dadan Darmansyah, BSc2. Sekretaris : Akhmad Sirojuddin, S.T3.

Kabupaten Lampung Timuratau POKJA V Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki tugas pokok dankewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf e, f dan gke(2) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa tugaspokok dan kewenangan ULP/Kelompok Kerja/POKJA antara lain menilaikualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadappenawaran yang

) Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa sebagai KelompokKerja (POKJA) V sebagai Ketua POKJA V Kabupaten Lampung Timur,dengan susunan sebagai berikut :1.

) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa PemerintahKabupaten Lampung TimurSurat Nomor : 800/03/ULP/15/SK/2016 tanggal 04 Februari 2016perihal penerbitan UserIld Pokja ULPSummery Report Lelang Kedua tanggal 10 Maret 2016 PemenangPT.

Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.119/15/SK/2016tanggal 02 Februari 2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah KabupatenLampung Timur109. Surat Nomor : 800/03/ULP/15/SK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihalpenerbitan UserId Pokja ULP110. Summery Report Lelang Kedua tanggal 10 Maret 2016 Pemenang PT.TOP CAR INDONESIA111. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional an. Dadan Darmansyah,B.Sc. tanggal 12 Maret 2015112.

Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagal dan harus~ diulangberdasarkan alasan : karena terdapat sanggahan banding dariPT.

Percetakan Bali)berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan PengadaanSKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasilevaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULPPemerintah Propinsi Bali Bahwa dalam Dokumen Pelelangan aquo terdapat ketentuanyang menyatakanbahwa : Proses dan hasil evaluasi penawaran, keteranganketerangan lain yang terkait dan usulan penetapanpemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifatrahasia

Barang/Jasa Pemerintah PropinsiBali Nomor : 027/1504/PB/ULP.Aset. tertanggal 23 Juni 2010yang pada intinya menyebutkan bahwa Pokja Pengadaan barangpada ULP Barang/Jasa Pemerintah Propinsi Bali tidak dapatmelaksanakan pelelangan ulang dengan alasan bahwa menurutsurat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B786 / LKPP / Div.2 / O07 / 2010 menyebutkan : SanggahanBanding dilakukan lewat waktu dari 5 hari kerja (Kepres No.80 tahun 2003 pasal 27 ayat (4) sejak diterimanya jawabansanggahan

Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali intinyaberisi bahwa sesuai petunjuk Bapak Gubernur agar pengadaanblangko dan Label Edar Mikol segera dilaksanakanpelelangan/tender ulang ; Keputusan obyek sengketa tersebutbaru.

Bahwa Surat Tergugat tersebut ditindaklanjuti oleh KetuaPokja Pengadaan' Barangpada ULP' Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan PemerintahPropinsi Bali dengan menerbitkan Pengumuman Pelelangan UmumBaru) Nomor: 027/1611/PB/ULP.Aset tanggal 10 Agustus 2010.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugattelah memberikan Eksepsi yang intinya adalah sebagai berikutBahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasansebagai berikut :

) unitlayanan pengadaan (ULP) wilayah Maluku tahun anggaran 2016.

Lasisco Haltim RayaNomor : 81/ LHR/PWRNLG/XIV/13 tanggal 8 Januari2016 kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ProvinsiMaluku Utara, Satuan kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Provinsi Maluku Utara perihal PenawaranPekerjaan Preservasi Rehabilitasi Mayor Lapter Galelayang ditandatangani oleh Youdy A.

No.55/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI314.315.316.317.1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Umum Pasca KualifikasiSatu Sampul dengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP)Maluku Utara. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IlProvinsi Maluku Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran2016. Nama Paket Pekerjaan Tender Ulang :a.

Moutong Nomor: 550/ 10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong; -----------------34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja

A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kec.

INDY36GITA PERSADA adalah 66,71;Bahwa selama proses pelelangan/tender tidak ada pengarahan atauintervensi dari saksi EKKO PONTOH, S.H, M.H., kepada seluruh AnggotaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong agar Rekanan atau perusahaan tertentu yang ditetapkansebagai Calon Pemenang Lelang/Tender; Bahwa seluruh Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja APemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah menerima pemberiandari siapapun dalam bentuk apapun termasuk dari Terdakwa

INDYGITA PERSADA adalah 66,71 ; == Bahwa selama proses pelelangan/tender tidak ada pengarahan atauintervensi dari saksi EKKO PONTOH, S.H, M.H., kepada seluruh AnggotaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Pemerintah Kabupaten ParigiMoutong agar Rekanan atau perusahaan tertentu yang ditetapkansebagai Calon Pemenang Lelang/Tender; Bahwa seluruh Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja APemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak pernah menerima pemberiandari siapapun dalam bentuk apapun termasuk dari

AFRIANTO HAMZA, dan saksi RISMAWAN,masingmasing selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A yangdalam persidangan samasama menerangkan bahwa tugas Unit LayananPengadaan (ULP) Pokja A Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalahmengadakan pelelangan/tender dengan uraian yaitu: v Menyusundan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;v Menyusundan menetapkan dokumen pengadaan; v Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,; v Mengumumkan pengadaan barang/jasa di website pengadaanCaerah

) Pokja A Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

., dianggapmengarahkan atau mengintervensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja APemerintah Kabupaten Parigi Moutong agar memenangkan CV. GLOBALPLAN, CV. ADI CIPTA NUSATAMA, CV. INDY GITA PERSADA dan CV.

Djaya Bima Agung TA.2014 12. 73.7A.75.76.77.78.79.80.1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan Secara ElektronikNomor: 1118/l/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untukPengadaan Kontrasepsi Susuk KB Il Tiga Tahunan Plus InserterImplan)2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Pengadaan Susuk kB Il TigaTahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/ B.3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan SusukKB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 20142 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA

kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULPacara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 2141 (satu) lembar Foto Copy Surat Tugas Anggota POKJA Nomor:1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 20141 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemerintah Nomor: 1264/l/KU.002/E.1/ULP/2014 tanggal 18 Agustus Hal. 39 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan

Tiga Tahunan PlusInserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor:1269/l/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 20143 (tiga) lIembar Foto Copy Penetapan Pemenang PengadaanKontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKERDEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014tanggal 3 September 20144 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor:1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter

TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kepala ULP Nomor: 1287/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA1 (satu) bundel Foto Copy Surat Ketua POKJA ULP Nomor:1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 PerihalPelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sekretaris

E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal PermohonanPercepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Penyusunan DokumenPengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014171.4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1277/KU.803/ B.3/172.173.174.175.176.177.178.ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan LelangPengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 KepadaKepala ULP;1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA No. 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September

Selanjutnya Pokja ULP melakukan/membuat BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP). Tahapan selanjutnya Pokja ULP dalamhal ini membuat memorandum Hasil Penetapan Pokja ke PejabatPembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

Pokja ULP melakuanKlarifikasi dan atau Verifikasi kepada penerbit dokumen. setelah Pokja ULP melakukan Evaluasi maka Pokja ULP melalukanPembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran denganmemperlihatkan selurun tahapan evaluasi serta membuat daftar hadirproses evaluasi. Selanjutnya Pokja ULP melakukan/membuat BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP). Tahapan selanjutnya Pokja ULPdalam hal ini membuat memorandum Hasil Penetapan Pokja kePejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

Pokja ULP melakuanKlarifikasi dan atau Verifikasi kepada penerbit dokumen. setelah Pokja ULP melakukan Evaluasi maka Pokja ULP melalukanPembuatan Berita Acara Hasil lEvaluasi Penawaran denganmemperlihatkan seluruh tahapan evaluasi serta membuat daftar hadirproses evaluasi. Selanjutnya Pokja ULP melakukan/membuat BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP). Tahapan selanjutnya Pokja ULPdalam hal ini membuat memorandum Hasil Penetapan Pokja kePejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan persetujuan.

Wahana Mulia Bersama) Nomor227 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2014AN PK 18Berkekuatanhukum tetap 19Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif NurulHuda ST (Ketua Pokja ULP) Nomor119/Pid.Sus/2013/PN.

Atas perintah Koordinator ULP Zunus Rosyadi, Pokja ULP pimpinanArif Nurul Huda memenangkan CV. Wahana Mulia Bersama walaupunpersyaratan spesifikasi teknisnya tidak memenuhi persyaratan yaknijumlah barang kurang dan tidak memiliki Sertifikat Hasil Uji FungsiBarang. Maka CV. Wahana Mulia Bersama seharusnya gugur dalamevaluasi teknis. Pokja memenangkan dan mengumumkanpemenangan CV. Wahana Mulia Bersama yang seharusnya sudahgugur dan tidak layak untuk menang;ix.

kewenangan pada putusan Zunus Rosyadihalaman 126 sampai dengan 127 Bukti Nomor AN PK 10,karena dalam putusan ini kesalahan Zunus adalahmemerintahkan kepada Pokja ULP untuk memenangkan CV.Wahana Mulia Bersama dan hal ini sudah dilaksanakan olehPokja ULP dengan memenangkan CV.

Hari Sudiarto dengan Zunus Rosyadi;Kesalahan Pemohon adalah mengantarkan dana ini kepadaKepala Dinas yang merupakan Pengguna Angaran dalampengadaan ini;Tetapi hal ini ternyata bukan merupakan kesalahanpenyalahgunaan kewenangan pada putusan Zunus Rosyadihalaman 126 sampai dengan 127 Bukti Nomor AN PK 10,karena dalam putusan ini kesalahan Zunus adalah memerintahkankepada Pokja ULP untuk memenangkan CV. Wahana MuliaBersama dan hal ini sudah dilaksanakan oleh Pokja ULP denganmemenangkan CV.

Wahana Mulia Bersama;Koordinator ULP, Zunus Rosyadi yang dapat dikualifikasikan yangmenyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut sertamelakukan. Hal terlinat dalam perbuatannya menegosiasi denganCV Wahana Mulia Bersama untuk membantu membayar dendahasil temuan BPK tahun 2010, melakukan survey untuk mengecekketersediaan barang, memerintahkan Pokja ULP pimpinan ArifNurul Huda ST untuk memenangkan CV. Wahana Mulia Bersamabersamasama dengan Pokja ULP memenangkan CV.

SYAUQY QUTHBY, ST.selaku Ketua Pokja ULP~ menerbitkan surat Nomor02.a/ULP/13.1/65/X/2015 yang ditujukan kepada Kepala ULP KabupatenLombok Timur perihal Laporan Lelang Gagal.Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015, M. SYAUQI QUTHBY,ST (Ketua Pokja), mengumumkan Lelang Ulang Pembangunan SarpasKawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (KodeLelang 513395)di LPSE Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sebagai berikut :1.

dengan 15 Oktober 2015.Hasil evaluasi dokumen penawaran oleh Pokja ULP sebagai berikut :1.

ARKANANTA, dan karena tidak ada peserta lelang yang bertanyaakhirnya Pokja ULP membuatkan BAPP (Berita Acara PenjelasanPekerjaan) dengan Nomor : 02/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 8 Oktober2015.

Lombok Timur T.A 2015 adalahsebagai Pokja untuk pemilihan penyedia jasa Konstruksi yang ditunjukoleh kepala ULP Kab.

Pokja ULP keaslian dokumen isiankualifikasi CV.

Amd sebagai Anggota, pada Pokja Il Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.02/BP2MPDULP/IV2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran201 2;Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi H.

JASA CON PUTRA UTAMA dinyatakan tidak lulus kualifikasi olehPokja Il ULP karena tidak memenuhi Persyaratan Administrasi;Pada tanggal 07 Mei 2012, Pokja ll ULP menetapkan Pemenang SeleksiUmum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan KonsultanPendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa padaBPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2012 denganmenerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 188/BP2MPDULP/POKJA/V/2012, yaitu terdiri dari :a. PT.

ada satupun peserta pemilihan penyedia jasakonsultansi yang menyampaikan sanggahan, lalu pada tanggal 14 Mei2012 Pokja Il ULP dan Saksi Ir.

Amd sebagai Anggota, pada Pokja Il Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.02/BP2MPDULP/IV2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran201 2; Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE,MP.

Penggugat:
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kelompok Kerja POKJA sepuluh ULP NAD Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
2.Kuasa Pengguna Anggaran
3.PT Aceh Limtas Sumatera

Kelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh DarussalamKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran2018. Jalan Jenderal Sudirman No. 59, Banda Aceh. Untuk selunjutnyadisebut TERGUGAT ;2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

RIZKI AL BAROKAH, dalam hal ini diwakili oleh NENNY HENDENIM E L A W A N- KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Rizki Al Barokah kepada PokjaKonstruksi Bangunan Sipil (Pokja lii) Ulp Kabupaten GunungMas dengan Nomor Surat : 65/CV.RAB/PST/VIII/2015,Perihal : Sanggahan atas proses Lelang Paket PeningkatanJalan Tumbang MiriTumbang Napoi Di LPSE KabupatenGunung Mas Kode Lelang 437379, tertanggan 3 Agustus2015. (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Informasi Lelang : Sanggahan CV. Rizki AlBarokah, http : // lose. gunungmaskab. go.

(sesuaidengan aslinya) ; 22 nono nn ne nn nn neFoto copy Disposisis dari Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas, tanggal 9 Maret2015 untuk Proses melalui Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) III (PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi). (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas Kepada Pit.

(foto copy dari foto copy) ;Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik(SDPSE) Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanKabupaten Gunung Mas, Tahun Anggaran 2015Nomor : 41 /ULP GUMAS / POKJA = III / VII / 2015 UntukPengadaan Peningkatan Jalan Tumbang MiriTumbangNapoi, tertanggal 7 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat dari CV. Rizki Al Barokah KepadaPokja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) ULPHal.106 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK29. Bukti T2930. Bukti T3031.

Miri Jaya Kepada Pokja KonstruksiBangunan Sipil (POKJA Ill) ULP Kabupaten Gunung Mas,dengan Nomor Surat : 56/CVMJ/KK/VII/2015, PerihalPenawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang MiriTumbang Napoi, tertanggal 15 Juli 2015. (sesuai denganEIS III) Geen rerFoto copy Surat dari CV.

Multi Kapuas Raya Kepada PokjaKonstruksi Bangunan Sipil (POKJA Ill) ULP KabupatenGunung Mas, dengan Nomor Surat78/CV.MKR/PST/VII/2015, Perihal : Penawaran PekerjaanPeningkatan Jalan Tumbang MiriTumbang Napoi, tertanggal15 Juli 2015.

BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam prosespelelangan, maka terdakwa berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu,untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukanproses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaanCV.Dwi Mutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yangditentukan dalam pelelangan ;e Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027

1 ULP Kab.PPUyang menanyakan mengapa perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M kalah dalamproses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yangsudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy35Subyantoro dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai denganketentuan pelelangan ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat Nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang

;Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihal PenutupanProses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPU menerbitkan surat No.027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU Perihal Laporan Hasil Lelangdengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaranRp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat

Kab.PPU yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menanqguhkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan alasanspesifikasi yang dibutuhkan oleh dinas pendidikanpemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telahmengalami perubahan ; 19.Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmenemui saksi Edy Subyantoro selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU yang menanyakan mengapa perusahaan CV.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakukoordinator Pokja 1, megirimkan surat Nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera) dengan hargapenawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Meis/d 18Mei 2012.