Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalamPermenkes 749a/ /Menkes/Per/Xl/1989 Pasal 10, Jo. UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kKedokteran pada Pasal 17,maka patutlah kita mengingat pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik(Eigendom), yang berbunyi:1.

Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlakyang tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable el sacre) denganmemperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) dari pemilik dan/atau para pemilik;Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a//Menkes/PER/XIV1989 Pasal 10, Jo.

Dalam putusan perkara tersebut diakui bahwa rekammedis miiik Pemohon Kasasi telah dimusnahkan dengan mengacu padaPermenkes Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989. Untuk itu Judex FactiPengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Badg.,Hal. 25 dari 37 hal. Put.

dengan mengacupada Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XIV1989. Padahal sebelumnyaPenggugat telah berkalikali meminta rekam medis tersebut atau setidaknyamemberikan salinan isi rekam medis atau resume medis Penggugat, untukmengetahui penyebab kebutaannya.

RepublikIndonesia Nomor 749 a/MenKes/Per/XIl/1989 menyebutkan bahwa rekam mediadapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

Konsep verbal (agenda) Nomor 15911/Menkes/X1I/2005,tanggal 22112005, Perihal: Rekomendasi permohonanpenunjukkan langsung pengadaan antiseptik dan AlatPerlindungan Personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr.SULIANTI SAROSO.13.b. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 15911/Menkes/X1/2005,tanggal 22 November 2005, Perihal: Rekomendasipenunjukan langsung pengadaan antiseptic dan alatperlindungan personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr. SULIANTISAROSO, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RIDR. dr.

SULIANT SAROSO.1 (satu) lembar surat asli Rekomendasi penunjukkan langsung alatkesehatan guna antisipasi KLB Masalah Kesehatan akibat Bencanaberlambang Burung Garuda Nomor 15912/Menkes/X1/2005, tanggalHal. 7 dari 77 hal. Put. No. 219 PK/Pid. Sus/201820.21.22.23.24.25.22 November yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Kesehatan RIDr.dr.

tanggal 14 Juni 2007 tentangOrganisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1228/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi PusatBantuan Penanggulanganan kKrisis Kesehatan Akibat Bencana;(enam) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1227/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor679/MENKES/SK/V1/2007 tentang Organisasi PusatPenanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.SJ.SK.IX.0327 tanggal 14 Februari 2008 tentangPenunjukan Koordinator Penanggung Jawab Operasional AlatKesehatan yang Terkait dengan Rumah Sakit Lapangan;(dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1688/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pengangkatan, pemindahandan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkunganDepkes

No. 219 PK/Pid.Sus/20187.48. 1Nomor 1688/MENKES/SK/XI/2005 (Rustam Pakaya sebagaiKepala Pusat Penanggulangan Krisis, Sekjen Depkes).(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,Nomor KP.01.02.3.1.2485 tanggal 29 Desember 2005 (RustamPakaya sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, SekjenDepkes).

Luterianna bertugas melakukan tes urine Terdakwa menggunakanalat tes urine test Acces dengan 3 parameter.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keteranganpara Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidakmempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Saksi1 bertugas hanyabertanggungjawab membagi botol, Saksi2 sebagai pengantarTerdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar dan Saksi3 bukan petugasyang memiliki kKompetensi pemeriksa urine sebagaimana dimaksuddalam Kepmenkes RI No.194/Menkes

No.194/Menkes/SK/VI/2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang Pro justicia danKepmenkes RI No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia yangdapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Tentang alat bukti berupa Surat sebagai berikut :Bahwa surat yang berupa Surat yang ditanda tangani olehDandenkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O93/III/2016dengan lampiran Daftar NamaNama anggota

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yangsah, dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika sesuai UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009dan Kepmen tersebut harus dari BNN, Labforensik dan Rumah Sakityang ditunjuk.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat yang di tandatangani oleh Dandenkesyah 01.04.01 tidak dapat dijadikan alat BuktiSurat dalam perkara

tersebutketerangan para Saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formalsebagai Saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 28UndangUndang 31 Tahun 1997.Bahwa begitu pula alat bukti berupa surat dari Denkesyah01.04.01 Pematangsiantar Nomor : R/O@/III/2016 bahwa hasilpemeriksaan narkoba dinyatakan Terdakwa positif mengandungAmphetamine (sabu) tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak termasuk yangditunjuk sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009 yaitu LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akandigunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan tidakpernah menggunakan Narkotika jenis sabu, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidakditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat buktipetunjuk karena bukti petunjuk harus didapatkan dari keterangan Saksi

Stephanie Pereira berani menetapkan statuspasien/jenasah Mendiang Erwan Siswoyo NB : Infeksius PDP pada DOA(Death On Arrival) tanpa melakukan pengambilan spesimen atau test swabHalaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.untuk penegakan diagnosis covid19 seperti yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) yaitu:a.

Bahwa sebagaipembantu kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan urusanpemerintah bidang kesehatan seharusnya Tergugat II sangat paham dalammenjalankan tata cara/oedoman penanganan covid19 yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020namun malah membela tindakan dokter jaga IGD Rumah Sakit DarmoSurabaya yang bekerja tidak sesuai pedoman penetapan status/jenasahMendiang Erwan Siswoyo;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 salah satu anak Mendiang ErwanSiswoyo atau

/413/2020 tentang PedomanPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19)halaman 105 point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/Death onArrival (DOA), sehingga permohonan Penggugat bahwa Mendiang ErwanSiswoyo meninggal di rumah telah berkesesuaian dengan pengertian DOA(Death On Arrival) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan pengertian Meninggal diluar rumah sakit/Death on Arrival (DOA);4. AUPB (Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) yang telah PENGGUGATuraikan di point 22 adalah:a. Asas Kepastian Hukum;b. Asas Kecermatan;c. Asas Keterbukaan;d.

Bukti T.Il. 12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentangPedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19) (hasil print out);13. Bukti T.Il. 13 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun2003 tentang Pengelolaan Tempat PemakamanJenazah (hasil print out);14.

Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan Pom RI NO.HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yang dimaksuddengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untukdigunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik; Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi; Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4yang berbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,penyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan; Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk di daiamdefinisi peredaran yaitu mengadakan kosmetik tanpa ijin edar

HK.00.05.4.177745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika yangdimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibirdan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki baubadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Menimbang, Bahwa berdasarkan permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi

/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1)Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2)pemohon Notifikasi terdiri atas :1.

Usaha perorangan/ badan usaha yang melakkan kontrakproduksi dengan industry kosmetika yang Bahwa telah memiliki izinproduksi;Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Permenkes' RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yangberbunyi Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian,Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2019/PN Smrpenyerahan, penjualan dan penyediaan dtempat serta penyimpanan untukpenjualan;Menimbang, Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa

butir obat jenis carnophen zenith pharmaceutical, yang ditemukanketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

denganpenandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positifmengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

BARUS, SH Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/V1I/2000 pasal 5 ayat 1 yangberbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industrifarmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan PermenkesRI No. 949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia PenilaiMutu, Tekhnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderalmemberikan keputusan

pemeriksaan lanoratorium kriminalistik no.LAB :6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa tablet IItersebut mengandung trihensifenidil HCL dan Klorfeniramina yang tergolong obat kerasdengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukanoleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotik ;Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut permenkes RI No. 949/Menkes

pemerintah sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 berbunyi setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;a.Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKedua:Bahwa terdakwa Agus Trianto alias Pluto bin Samuji pada hari Kamistanggal 19 April 2018 sekitar jam 20.00 wib. atau setidaktidaknya

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 UndangUndang No.36Ttahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa/PenasihatHukumnya

keBPOM, sehingga tablet warna putin berlogo LL yang diedarkan olehTerdakwa tidak diproduksi oleh pabrikan resmi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G tidak dibenarkankarena sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf i UU Nomor 36 Tahun2009, semua sSediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nopendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yangdiberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan sertapengendalikan dan pengawasan distribusi sediaan farmasi terhadapApotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat adalah DinasKesehatan Propinsi, Kota, dan Kabupaten;Bahwa mengkonsumsi pil

dan sejak tahun 2011 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukumsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.386 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

15 Mei 2017;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAU:KEDUA:Bahwa terdakwa ISMAIL Bin ILHAM, pada Selasa tangal 09 Maret 2021sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa bukanlah seorang apoteker atauorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orangyang mempunyai jjin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTRIHEXYPHENIDYL warna putin merek Y, serta Terdakwa juga tidak memilikikeahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir Sapto SriSuhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB. terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir SaptoSri Suhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan dauntersebut diatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RINomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Ad 1.

Dr.HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran denganNo : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

M.Kes selaku Pimpinan Kegiatan dengan No.835/MENKES/SK/V1/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku UtaraNo.027/588/tanggal 25 Mei 2005 tentang penunjukkan SALIM LAMIDI,S.Sos selaku Ketua Pemeriksaan Barang Tahun Anggaran 2005;Surat Perintah Membayar No.00689/SP2K/KU.530/XII/2005, CV.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama RADJAGAU,SKM.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggarandengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Keseharatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan Nomor :835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentang PenunjukaSalim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Pemeriksaan Barang TahunAnggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

Tadjuddin Chalid Makassar dan telah mendapatkan surat izin berceraiyang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum, NomorKP.04.02/MENKES/676 7/2021, tertanggal 17 Desember 2021;8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.9.

Mksmediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor wilayah KementrianKesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, telah terlebin dahulu menunjukkan di depanmajelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan olehMenteri Kesehatan dan Umum, Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal17 Desember 2021.Bahwa

Tadjuddin Chalid Makassar,telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian daripejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum,Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal 17 Desember 2021, olehkarenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara administrasi bagipegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3612/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35Tahun

tanaman jenis shabushabu tersebut, tidak mempunyaijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangkakepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dantehnologi.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnPerbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Peraturan Menkes

pemakaian mereka terdakwa dan rencananya akandipergunakan lagi di lain waktu.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnBahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan Narkotika Golongan JjenisTembakau Gorilla tersebut, tidak dilengkapi dengan jin dari pihak yang berwenangatau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut di atasadalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut diatas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICANomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, UnsurNarkotika Golongan

/ SK/X/ 2002 dan peraturan menteri Kesehatan Nomer1448/Menkes/Per/VI/ 2011 yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat khusus daftar G adalah Pedagang besarFarmasi (PBF) Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harusatas petunjuk / menggunakan resep dokter ; Bahwa Kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten adalah sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yaitu memberikan perizinandan pembinaan, pengendalian dan pengawasan

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN

putin berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahunHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tig1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari KK serta penyaluran

hasil pemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi3Letda Ckm Limson Sianturi yang menerangkan bahwa urine Terdakwapositif mengandung Amphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan urinedengan menggunakan tespeck merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga)parameter yang dijadikan bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, yaitusetelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formalsebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjukLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang pro justitiaHalaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 531 K/MIL/2017dan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justitia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan dan ternyata Surat Resume hasilpemeriksaan Nomor: R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidaktermasuk yang ditunjuk

sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, maka dengandemikian surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat buktiyang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena untukmenentukan golongan Narkotika sesuai Kepmen tersebut lembaga yangberwenang melakukan dan menerbitkan surat hasil uji Narkotika danhasilnya Pro Justitia adalah BNN, Labforensik dan Rumah Sakit yangditunjuk (pertimbangan

perkara yang sama yang tidak kami uraikansemuanya;Dengan melihat putusan tersebut maka kami selaku Oditur Militermenganggap bahwa Pengadilan Militer 02 Medan telah mengadili perkaradengan membedabedakan orang karena dalam perkara Terdakwa ini,Majelis berkesimpulan Surat hasil screening test yang dibuat danditandatangani Saksi3 Letda Ckm Limson Sianturi selaku KomandanKesehatan Denma Rindam /BB tidak memenuhi syarat formal sebagai alatbukti yang sah karena tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

dilakukan anggota kesehatan Rindam I/BB dengan menggunakan alattest pack Uji Napza 3 Combo 3 Parameter, yang hasilnya menyatakanurine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, tidakdapat dijadikan sebagai bukti di Pengadilan untuk menyatakan keterbuktianatas perbuatan yang didakwakan;Bahwa institusi Rindam I/BB dan petugas kesehatan Rindam /BB bukaninstitusi dan petugas yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadapkandungan Narkotika sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Kepala Instalasi LaboratoriumRumah Sakit Parepare yang menyatakan urine Pemohon Kasasi positifNarkoba jenis Amphetamine, bukanlah suatu lembaga yang ditunjuk olehKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 untuk melakukan dan memeriksa urine para penggunaNarkotika dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, sehingga hasilnyatidak Pro Justitia.

Dengan demikian hasil tes urine Rumah Sakit TK IV Dr.Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/V1/2015 tanggal 29 Juni 2015tidak bisa dijadikan petunjuk atau barang bukti dalam perkara PemohonKasasi.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah

Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare yang tidakmempunyai kKewenangan melakukan pemeriksaan spesimen dan bahanbaku Narkotika dan Psikotropika khusus.> Bahwa Laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Kepmenkes Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang petunjuk Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika di Makassar adalah Pusat LaboratoriumForensik Polri Cabang Makassar, Balai Besar Kesehatan Makassar JalanPerintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea, Makassar dan BalaiPemeriksa Obat dan Makanan

cmbekas isian Narkotika jenis sabusabu adalah milik Pemohon Kasasi yangpernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabusabu samasekali tidak dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangansehingga dianggap tidak ada atau tidak sah.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes

/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah milikPemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif).> Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi barang bukti berupa surat yangdiajukan dalam persidangan tidak sesuai ketentuan hukum (sesuaidengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008, (sehingga alat buktitersebut harus diabaikan) sementara surat bukti yang lain hasilnyanegatif.IV.