• Kemudian hasil rekomendasi diserahkan ke UPK untukdilakukan musyawarah khusus perguliran (MKP) untuk menetapkanpendanaan kepada kelompok kemudian dana disalurkan ke kelompok yangbersangkutan ; Bahwa yang berperan dalam pencairan dana simpan pinjam baik SPP maupunUEP adalah pengurus UPK, FK, FT dan tokoh masyarakat dimana masingmasing pihak menandatangani spesimen tanda tangan untuk setiap kalipencairan dananya;Bahwa yang menyerahkan dana pinjaman ke kelompok SPP/UEP adalahpengurus UPK, namun saksi

  Kemudian hasilrekomendasi diserahkan ke UPK untuk dilakukan Musyawarah KhususPerguliran (MKP) untuk menetapkan pendanaan kepada kelompok kemudiandana disalurkan ke kelompok yangbersangkutan;Halaman 217 dari 565 Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2014/PN.Sby218Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua tim verifikasi sejak tahun 2010 s/d Pebruari 2013, jumlah proposal dana simpan pinjam baik SPP maupun UEPyang masuk ke UPK Kec.

  UPK kemudian diteliti kelengkapannyaoleh sekretaris UPK kemudian dibahas bersama dengan TimVerifikasi kapan mau diadakan verifikasidilapangan;Tim verifikasi melakukan verifikasi proposal ke kelompokmengenai aspek organisasi, kegiatan, rencana kegiatan dan kondisikegiatan dikelompok yangbersangkutan:; d Tim verifikasi membuat penilaian yang berupa rekomendasikelayakan dan jika rekomendasi dinilai layak diajukan ke UPKuntuk dibahas dengan tim pendanaan untuk dilakukan MusyawarahKhusus Perguliran (MKP

  );Selanjutnya ditetapkan daftar tunggu kelompok untuk mendapatkanpendanaan ;Kemudian UPK menjadwal kelompokkelompok untukmendapatkan perguliran dari hasil yang tertuang dalam MKP(Musyarawarah KhususPerguliran);UPK kemudian menghubungi kelompokkelompok yang akanmendapatkan perguliran dan kemudian saat pencairan dilakukanoleh UPK di balai desa atau rumah ketua kelompok dengan dihadirioleh kepala desa atau perangkatBahwa besaran bunga / jasa simpan pinjam SPP dan UEP mengacu pada bungaperbankan dan

  Kemudian hasil rekomendasi diserahkan ke UPKuntuk dilakukan Musyawarah Khusus Perguliran (MKP) untuk menetapkan pendanaan kepadakelompok kemudian dana disalurkan ke kelompok yang bersangkutan. selama saksi menjabatsebagai ketua tim verifikasi sejak tahun 2010 s/d Pebruari 2013, jumlah proposal dana simpanpinjam baik SPP maupun UEP yang masuk ke UPK Kec.

• Kementerian Kebudayaan danPariwisata ;1 (satu) rangkap, foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata KementerianKebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;1 (satu) rangkap foto copy petunjuk operasional kegiatan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengembangan DestinasiPariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 ;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.Nomor PM 49/KU.202/MKP

• Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015kesempatan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi SimpanPinjam (KSP) Sulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDBKUMKM(Lembaga Penyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah) tersebut dengan catatan supaya Koperasi Unit Desa (KUD) danKoperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan segera melengkapi datadata yangperlu diperbaiki, yang dituangkan dalam memorandum yaitu :a) Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan Nomor : 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;b)

  Memorandum Komite Pinjaman / Pembiayaan Nomor : 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;> Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat PemberitahuanPersetujuan Prinsip (SP3) yaitu :1.

  Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015>a) Memorandum Komite Pinjaman / pembiayaan Nomor 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;b) Memorandum Komite Pinjaman / pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip (SP3) yaitu :1.

  disimpangi/dilanggar,namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikankesempatan kepada Koperasi Unit Desa dan Koperasi Simpan PinjamSulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDBKUMKM (LembagaPenyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)tersebut dengan catatan supaya Koperasi Unit Desa dan Koperasi SimpanPinjam Sulahan segera melengkapi datadata yang perlu diperbaiki, yangdituangkan dalam memorandum yaitu :a) Memorandum Komite Pinjaman/pembiayaan Nomor 111/MKP

  /LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;b) Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;> Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip (SP3) yaitu :1.

• eceran berbagai macam barangyang utamanya makanan, minuman= atau tembakau bukan = disupermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran kopi, gula pasir dangula merah, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran minuman tidakberalkohol, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasionalperusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjiandengan pihak ketiga;Bahwa Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan menunjuk UD.YUDATAMA ART sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP

• Dir.1.3/2012 tanggal 5 Oktober2012.27.1 (satu) bundel fotokopilnformasi umum Mitra KOHIPPI Sukabumi dariStaff Bisnis : Fachri Gozali tanggal analisa 09 Oktober 2012.28.1 (satu) bundel fotokopimemorandum dari Kepala Divisi Bisnis Il Nomor :080/Mem/Dir.4.2/2012 tanggal 12 Oktober 2012.29.1 (satu) bundel fotokopiOpini Risiko KOHIPPI dari Divisi ManajemenRisiko Nomor : 527/Div.MR/X/2012 tanggal analisa risiko 12 Oktober2012.30.1 (satu) bundel fotokopiMemorandum komite pinjaman/ pembiayaanNomor : 482/MKP

  Putusan Nomor : 74/Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdg30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.1 (satu) bundel fotokopi Memorandum komite pinjaman/pembiayaanNomor 482/MKP/LPDB/2012 tanggal : 16 Oktober 2012.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3)Nomor : 486/SP3/LPDB/2012 tanggal 23 Oktober 2012.1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Pencairan Kredit dariKOHIPPI Sukabumi Nomor 057/KOHIPPV/X/2012 tanggal. 24 Oktober2012.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus dan PengawasKOHIPPI

• Dengan demikian objeksengketa yang dikeluarkan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugattelah melanggar hukum dan sepantasnyadinyatakan batal demi hukum atau setidaktidak dinyatakan dibatalkandemi hukum.Ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SpaPasal 18 (1)Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/ataumelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.Pasal

• sebelumnya.Bahwa prosedur penentuan desa dan kelompok masyarakat yangmendapatkan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Bidang SPP di KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006 s/d2011, berawal dari pertemuan rt / penggalian gagasan / pengkajiankeadaan desa yang dihadiri oleh wakilwakil rt dan masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dengan acara mencari gagasan dari masyarakatberdasarkan masalahmasalah yang dihadapi dengan menggunakanpeta desa, lalu diadakan musyawarah khusus perempuan (MKP

  ) yangmenghasilkan 2 usulan perempuan yang salah satunya adalah SPP yangdiajukan ke MAD prioritas, kemudian dilakukan Musyawarah DesaPerencanaan (MDP) dengan hasil memilih dan menetapkan TPU (timpenulis usulan) dan 6 wakil desa untuk mengikuti MAD prioritas sertamengesahkan usulan di MKP dan memilih dan menetapkan satu usulancampuran (non SPP) jadi yang dibawa ke MAD prioritas ada 3 usulan (1usalan SPP dan 2 usulan non SPP), selanjutnya dilakukan penulisanusulan / proposal oleh TPU, lalu proposal

  Bahwa prosedur penentuan desa dan kelompok masyarakat yangmendapatkan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Bidang SPP di KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006 s/d2011, berawal dari pertemuan rt / penggalian gagasan / pengkajiankeadaan desa yang dihadiri oleh wakilwakil rt dan masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dengan acara mencari gagasan dari masyarakatberdasarkan masalahmasalah yang dihadapi dengan menggunakanpeta desa, lalu diadakan musyawarah khusus perempuan (MKP

• lampiran;

• 1 (satu) rangkap Fotocopy Faksimili Dalam Negeri dari Pemimpin Wilayah Sulsel dan Sulbar Nomor : F-121/21010/20012020 Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Breakdown target ADA DN & On Farm kanwil Sulsel & Sulbar beserta lampiran;
• 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-60/DA000/03/2018 Tentang tarif biaya pemeriksaan kualitas gabah/beras pengadaan dalam negeri;
• 17 (tujuh belas) bundel asli dokumen pengadaan beras PSO MKP

  (P01G) Tahun 2020 beserta lampiran;

• 27 (dua puluh tujuh) bundel asli dokumen pengadaan beras PSO MKP (P01G) Tahun 2021 beserta lampiran;
• 1 (satu) bundel asli dokumen SPK Satker Tahun 2021 beserta lampiran;
• 1 (satu) bundel asli dokumen Purchase Order (PO) ADA Komersil UD.

  Rudal beserta lampiran;

• 1 (satu) bundel asli dokumen Purchase Order (PO) MKP Tahun 2021 beserta lampiran;
• 1 (satu) bundel asli dokumen Purchase Order (PO) MKP Tahun 2020 beserta lampiran;
• 1 (satu) rangkap asli dokumen Pinjam Pakai (PSO ke KOM) Tahun 2020 beserta lampiran;
• 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Opslag Beras PSO MKP (P01H) Tahun 2022 beserta lampiran;
• 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Permintaan

  16122022 Tanggal 16 Desember 2022 Perihal Penyaluran KPSH Stok CBP Fleksibilitas;

• 1 (satu) lembar fotocopy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2154/21020/19122022 Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Persetujuan Penyaluran KPSH;
• 1 (satu) lembar fotocopy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2163/21020/20122022 Tanggal 20 Desember 2022 Perihal Pelaksanaan KPSH Akhir Tahun 2022;
• 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi Dan Teknis Seleksi Calon MKP

  Tahun 2020;

• 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi Dan Teknis Seleksi Calon MKP Tahun 2021;
• 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi Dan Teknis Seleksi Calon MKP Tahun 2022;
• 5 (lima) map asli Laporan Stock Opname Tahun 2020 beserta lampiran;
• 2 (dua) bundel asli Laporan Stock Opname Tahun 2021 beserta lampiran;
• 2 (dua) bundel asli Laporan Stock Opname Tahun 2022

• sebelumnya.Bahwa prosedur penentuan desa dan kelompok masyarakat yangmendapatkan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Bidang SPP di KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006 s/d2011, berawal dari pertemuan RT / penggalian gagasan / pengkajiankeadaan desa yang dihadiri oleh wakilwakil RT dan masyarakat baiklakilaki maupun perempuan dengan acara mencari gagasan darimasyarakat berdasarkan masalahmasalah yang dihadapi denganmenggunakan peta desa, lalu diadakan musyawarah khusus perempuan(MKP

  ) yang menghasilkan 2 usulan perempuan yang salah satunyaadalah SPP yang diajukan ke MAD prioritas, kKemudian dilakukanMusyawarah Desa Perencanaan (MDP) dengan hasil memilih danmenetapkan TPU (Tim Penulis Usulan) dan 6 wakil desa untuk mengikutiMAD prioritas serta mengesahkan usulan di MKP dan memilih danmenetapkan satu usulan campuran (non SPP) jadi yang dibawa ke MADprioritas ada 3 usulan (1 usalan SPP dan 2 usulannon SPP), selanjutnyadilakukan penulisan usulan /proposal oleh TPU, lalu proposal

  PNPM Mandiri Perdesaan Bidang SPP di KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006sampai dengan tahun 2011, berawal dari pertemuan RT / penggaliangagasan / pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakilwakil RTHalaman 162 dari 241 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.dan masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dengan acara mencarigagasan dari masyarakat berdasarkan masalahmasalah yang dihadapidengan menggunakan peta desa, lalu diadakan musyawarah khususperempuan (MKP

  ) yang menghasilkan 2 (dua) usulan perempuan yangsalah satunya adalah SPP yang diajukan ke MAD prioritas, kemudiandilakukan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) dengan hasil memilihdan menetapkan TPU (tim penulis usulan) dan 6 wakil desa untukmengikuti MAD prioritas serta mengesahkan usulan di MKP dan memilihdan menetapkan satu usulan campuran (non SPP) jadi yang dibawa keMAD prioritas ada 3 (tiga) usulan (1 usalan SPP dan 2 usulannon SPP),selanjutnya dilakukan penulisan usulan/proposal oleh TPU, lalu

• .Bahwa prosedur penentuan desa dan kelompok masyarakat yangmendapatkan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Bidang SPP di KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006 s/d2011, berawal dari pertemuan RT / penggalian gagasan / pengkajiankeadaan desa yang dihadiri oleh wakilwakil RT dan masyarakat baiklakilaki maupun perempuan dengan acara mencari gagasan darimasyarakat berdasarkan masalahmasalah yang dihadapi denganmenggunakan peta desa, lalu diadakan musyawarah khusus perempu an(MKP

  ) yang menghasilkan 2 usulan perempuan yang salah satunyaadalah SPP yang diajukan ke MAD prioritas, kKemudian dilakukanMusyawarah Desa Perencanaan (MDP) dengan hasil memilin danmenetapkan TPU (tim penulis usulan) dan 6 wakil desa untuk mengikutiMAD prioritas serta mengesahkan usulan di MKP dan memilih danmenetapkan satu usulan campuran (non SPP) jadi yang dibawa ke MADprioritas ada 3 usulan (1 usalan SPP dan 2 usulan non SPP), selanjutnyadilakukan penulisan usulan / proposal oleh TPU, lalu proposal

  prosedur penentuan desa dan kelompok masyarakat yangmendapatkan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Bidang SPP di KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006samai dengan Tahun 2011, berawal dari pertemuan RT / penggaliangagasan / pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakilwakil RTdan masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dengan acara mencarigagasan dari masyarakat berdasarkan masalahmasalah yang dihadapidengan menggunakan peta desa, lalu diadakan musyawarah khususperempuan (MKP

  ) yang menghasilkan 2 usulan perempuan yang salahsatunya adalah SPP yang diajukan ke MAD prioritas, kemudian dilakukanHalaman 162 dari 239 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) dengan hasil memilih danmenetapkan TPU (tim penulis usulan) dan 6 wakil desa untuk mengikutiMAD prioritas serta mengesahkan usulan di MKP dan memilih danmenetapkan satu usulan campuran (non SPP) jadi yang dibawa ke MADprioritas ada 3 usulan (1 usulan SPP dan 2 usulan non SPP), selanjutnyadilakukan

• Bahwa dalam memberikan pertimbangan Obyek Sengketamerupakan Cagar Budaya, Tergugat mendasarkan pada SuratKeputusan Walikota Surakarta No.646/1R/1/2013 tentangPenetapan BangunanBangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah diHalaman 53 dari 124 Putusan Sela Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt10.11.12.13.Kota Surakarta yang dilindungi UU No.5 Tahun 1992 tentang BendaCagar Budaya.Bahwa lokasi keberadaan Obyek Sengketa sesuai PeraturanMenteri Kubudayaan dan Pariwisata No.PM.03/PW.007/MKP/2010tanggal 8 Januari 2010 termasuk

  Putusan Sela Nomor 340/Padt.G/2019/PN Skt14.15.16.17.Bahwa ketentuan Pasal 82 PMK 111/2016 tersebut sejalan denganketentuan Pasal 68 PP 27/2014 ayat (1) yang menyatakan, Hibah BarangMilik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingansosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.Bahwa dapat Tergugat Ill sampaikan bahwa berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.03/PW.007/MKP

• No. 434 K/Pid.Sus/201 3Perdagangan RI No. 70/MKP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentangpengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;e Pasal 1 butir 1 pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan danpenyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhanpetani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah ;e Memorandum Divisi Perdagangan Puskud Jabar perihal Sistem PengendalianIntern (SPI) tanggal 01 April 2003, dinstruksikan antara lain pemasaran/penjualan pupuk

• Bahwa lokasi keberadaan Obyek Sengketa sesuaiPeraturan Menteri Kubudayaan dan PariwisataNo.PM.03/PW.007/MKP/2010 tanggal 8 Januari 2010 termasuk ZonaPenyangga dari Zona Inti Kawasan Laweyan sebagai KawasanCagar Budaya Yang dilindungi Undang Undang No.5 Tahun 1992tentang Benda Cagar Budaya. Dikualifikasikan dalam Mintakat Inti 3adalah bangunanbangunan rumah pengusaha batik yang terletak diKalurahan Sondakan dan Bumi.

  Bahwa dapat Tergugat III sampaikan bahwaberdasarkanketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:PM.03/PW.007/MKP/2010 tanggal 8 Januari 2010 Tentang PenetapanPasar Johar, Kawasan Laweyan, Candi Asu, Candi Lumbung, CandiPendem, Keraton Kasunanan, Kompleks Masjid Ciptomulyo, UmbulPengging, Kompleks Petirtaan Cabean Kuncti, dan Situs MenggungYang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda CagarBudaya, Situs Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi UndangUndang Republik Indonesia

• Roshini Indonesia perihal Melarang Kegiatan Pertambangan Nomor : 019/KTT.RI-MKP/IX/2022, tanggal 21 September 2022;

• 1 (satu) lembar fotokopi Adendum Surat Perjanjian kerjasama operasional pengolahan tambang bijih nikel, Tanggal 18 Desember 2016 Antara PT. Roshini Indonesia Dengan PT. Dewa Napan Mineral mengacu pada kontrak Nomor : 01.

• Foto copy surat Penawaran Pembelian TokoEdy dari CV Multi Karya Perkasa Nomor30 / VII / MKP / 2010 tanggal 8 Juli2010, selanjutnya diberi tanda P 33;Kesemua bukti foto copy tersebut telah dibubuhi meteraisecukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai, sehingga bukti bukti tersebut dapatditerima sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat jugamenghadirkan saksi yang telah memberi keterangan dipersidangan yang ada pokoknya sebagai berikutSaksi

• MKP 27.000.000 3.454.600 490.900PEMASANGAN IKLANMASYARAKATTELEVISI1. CV. SINAR ALAM 78.760.000. 78.760.000. 7.160.000 1.432.000Za MATA AIR 192.667.200 192.667.200 17.515.200 3.503.050PERKASA . . . . = . . . .8 or NANTA EKA 461.075.200 161.075.200 14,643.200 2.928.6504. ARMANANTA EKA 59 490.000 38.830.000 11.570.000 3.530.000 706.000PUTRARADIO1.

  MKP 37.000.000 1 ~ 3.454.600 490.900PEMASANGAN IKLANMASYARAKATTELEVISI5. CV. SINAR ALAM! 78,760.000 78.760.000. 7.160.000 1.432.0006. MATA AIR PERKASA 192.667.200 192.667.2000 17.515.200 3.503.050FATA ANTA EKA 461.075.200 161.075.200 14,643.200 2.928.6508. ARMANANTA EKA 55 400.000 38.830.000 11.570.000 3.530.000 706.000PUTRARADIO1.

• 1. Barang bukti yang disita dari Edi Winanto, Terkait PT.Mulya Walet Indonesia yaitu;

  • Barang bukti nomor urut A.162 berupa Asli MKP No. 0070/MKP/ARD/04/2016 Tgl 05 April 2016

  Sampai dengan

  • Barang bukti nomor urut A.312 berupa Dokumen Pencairan tanggal 25 Mei 2018 sebesar 15,000,000,000.00

  Dipergunakan dalam perkara FERRY SJAIFOELLAH, ST. No 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.

Sampai dengan

• Barang bukti nomor urut A.622 berupa Copy MKP No.0264/MKP/ARD/09/2018 terkait penambahan fasilitas PT Jasa Mulya Indonesia.

Dipergunakan dalam perkara FERRY SJAIFOELLAH, ST. No 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.

1. Barang bukti yang disita dari Silvie Soedjarwo Leksosadjojo yaitu;

• Barang bukti nomor urut A.623 berupa 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening BCA dengan No.

• screenshoot email dariesthipambangun@gmail.com ke cahyadiesdm@gmail.com,faizalrakhmat87@yahoo.com, dan andriantejakusuma@yahoo.co.uktanggal 16 Februari 2018 pukul 18:43 dengan subyek Fwd: prosespengadaan sdmHalaman 58 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.119.120.121.122.123.124.125.126.127.1 (Satu) lembar printout screenshoot email darisutisnamuhari@yahoo.com ke cahyadiesdm@gmail.com tanggal 11April 2017 pukul 13:32 dengan subyek Fw: Kelengkapan PT MiranthiKonsultan Permai dan lampiran COMPROP MKP

  2017.pdf1 (Satu) lembar printout screenshoot email daricahyadiesdm@gmail.com ke esthipambangun@gmail.com tanggal 12April 2017 pukul 09:58 dengan lampiran COMPROP MKP 2017.pdf1 (Satu) lembar printout screenshoot email dariiramahanafi@yahoo.co.id ke cahyadiesdm@gmail.com tanggal 19November 2017 pukul 22:56 dengan subyek Draft RAB HPS,Penawaran dan Hasil Negosiasi dan lampiran RAB PENGAM...ILRAPAT.xIsx dan RAB RENSTRA...IL RAPAT.xISx1 (Satu) lembar printout screenshoot email daricahyadiesdm@gmail.com

  lampiran table dafta...sarana.docx dan table daftar personil.docx1 (Satu) lembar printout screenshoot email dariesthipambangun@gmail.com ke cahyadiesdm@gmail.com,faizalrakhmat87@yahoo.com, dan andriantejakusuma@yahoo.co.uktanggal 16 Februari 2018 pukul 18:43 dengan subyek Fwd: prosespengadaan sdm1 (Satu) lembar printout screenshoot email darisutisnamuhari@yahoo.com ke cahyadiesdm@gmail.com tanggal 11 April2017 pukul 13:32 dengan subyek Fw: Kelengkapan PT MiranthiKonsultan Permai dan lampiran COMPROP MKP

  2017.padf1 (Satu) lembar printout screenshoot email dari cahyadiesdm@gmail.comke esthipambangun@gmail.com tanggal 12 April 2017 pukul 09:58dengan lampiran COMPROP MKP 2017.pdf1 (Satu) lembar printout screenshoot email dariiramahanafi@yahoo.co.id ke cahyadiesdm@gmail.com tanggal 19November 2017 pukul 22:56 dengan subyek Draft RAB HPS, Penawarandan Hasil Negosiasi dan lampiran RAB PENGAM...IL RAPAT.xlsx danRAB RENSTRA...IL RAPAT.xlsx1 (Satu) lembar printout screenshoot email dari cahyadiesdm@gmail.comke

• . & Partnersberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/MKP/SKK/II/2016 tanggal 17Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatandi bawah Nomor 767/SK/HKMIIII/2016;Tergugat Ill hadir kuasanya Eddy Oktaviano berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 28/032/DIR/SK tanggal 22 Maret 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6April 2016 di bawah Nomor 955/SKM/IV/2016; Tergugat IV hadir kuasanya Muhammad Umar Rahmansyah, berdasarkanSurat Kuasa

• M828M5155075, harga Rp35.000.000,00, BPKP pada saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;