Ditemukan 267 data
Imran, SH
Terdakwa:
1.Sairi bin Misbahudin
2.Sastra Tanaka Als tung bin Tarzan
3.Ode bin Komri
70 — 6
Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis tanggal 24 September2020, oleh kami ZULFIKAR BERLIAN, S.H. selaku Ketua Majelis, ANISALESTARI, S.H. dan EVA RACHMAWATY, S.H. masingmasing selakuAnggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secarateleconference berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peraadilan
19 — 1
Hakimmenunjuk berita acara sidang perkara ini;Bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan apapunlagi dan mohon putusan;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan
67 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Judex Facti, yaitu pada amarputusan Dalam Pokok Perkara yang berbunyi:Dalam Pokok Perkara:Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juni 2013Nomor 333/Pdt.G/2012/PN Mks. yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI: Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; Mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 12 April 2013; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peraadilan
Terbanding/Terdakwa : HABIB RAMADHAN BIN IVAN AGUS TOMI
92 — 36
tahanan dan tidakterdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan penahananTerdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP penahananTerdakwa tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaanberada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP,penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakanterbuktibersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peraadilan
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dengan pendapat sebagai berikut:Bahwa Putusan Judex Facti baik tentang Jurisdiksi Badan Peradilanmaupun substansi pokok perkara sudah tepat dan benarn serta tidaksalah dalam menerapkan hukum.Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama konsistenmempertahankan system peraadilan dalam lingkungan peradilan tatausaha Negara yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenangmemeriksa dan mengadili Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangsifatnya umum
221 — 166
PUTUSAN No. 119/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.2 Bahwa sesuai dengan prinsip peraadilan perdata yang berlaku di Indonesia, prosesperadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah ; vide pasal 2 ayat (4) UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;3 Bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ; yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan danpenyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yangdimaksud dengan biaya
150 — 59
Karena baik di dalam ketentuan hukum acara perdata kita(HIR untuk Jawa dan Madura, dan RBg untuk wilayah di luar Jawa danMadura) maupun dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 junctoUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peraadilan Agama junctoUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tidak ditemukan satu ketentuanpun yangmembenarkan aanmaning dijadikan sebagai objek perlawanan.