Hal tersebut Pemohon jelaskansebagai berikut ; bahwa atas tuduhan dan curiga Termohon yangberlebinan tersebut, maka membuat Pemohon merasa tidak nyamankarena Pemohon adalah sebelumnya sebagai ketua RW dan setelahtidak menjadi Ketua RW , Pemohon masih sebagai pengurus RW danjuga pernah sebagai petugas KPPS Pileg dan Pilpres 2019.

Begitujuga ketika Pemohon ditunjuk sebagai petugas KPPS Pileg dan Pilpres2019 , Pemohon tidak pernah bertemu dan mengobrol dengan ibu Dasmasehingga apa urusannya bu dasma menanyakan upah dari tugas sebagaipetugas KPPS .

Caleg, selanjutnya disebut sebagai bukti P. 18 ;Fotocopy Surat keberatan tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagaibukti P. 19 ;Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan SK Nomor. 13/SKEP/DPN PKPIND/V/2014 tertanggal 25 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P. 20 ;Fotocopy Percakapan Pesan Singkat, selanjutnya disebut sebagai bukti P. 21 ;Fotocopy Usulan daftar Caleg Sementara DPRRI PKP Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai bukti P. 22 ;Fotocopy Tanda Penerimaan Laporan Nomor. 030/LP/PILEG

Tergugat dan Ilsebagaimana objek gugatan yang bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik;Bahwa alasanalasan hukum dari Penggugat untuk menyatakan jikaTergugat telah melakukan kerjasama dengan pihak Marthen Tonapa dantelah melakukan sebuah penilaian subjektif dan penilaian subjektif tersebutmenjadi dasar untuk menetapkan keputusan penggantian calon terpilih dariTergugat I, adalah sebagai berikut: Bahwa Tergugat menerima keberatan/aduan dan gugatan Pileg

, sisa anggaran Rp. 13.000.000.Rakor setra Gakkumdu Panwaslu Kota Palangka Raya dianggaransebesar Rp. 10.000.000, terpakai Rp. 10.000.000, sisa anggaran Rp.0.Fasilitasi Setra Gakkumdu Panwaslu Kota Palangka Rayadianggaran sebesar Rp. 12.000.000, terpakai Rp. 3.050.000, sisaanggaran Rp. 8.950.000.Biaya advokasi dan fasilitas penagganan pelanggaran pemiluPanwaslu Kota Palangka Raya dianggaran sebesar Rp. 1.000.000,tidak terpakai, sisa anggaran Rp. 1.000.000.Penangganan pelanggaran Pemilu kada dan Pileg

Penangganan pelanggaran Pemilu kada dan Pileg Panwaslu KotaPalangka Raya dianggaran sebesar Rp. 10.000.000, tidak terpakai,sisa anggaran Rp. 10.000.000.21. Biaya persidangan penyelesaian sengketa pemilu Panwaslu KotaPalangka Raya dianggaran sebesar Rp. 34.876.000, tidak terpakai,sisa anggaran Rp. 34.876.000.22. Operasional Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Panwaslu KotaPalangka Raya dianggaran sebesar Rp. 160.425.000, terpakai Rp.158.100.000, sisa anggaran Rp. 2.325.000.0023.

empatpuluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);bahwa setelah dana anggaran Progja tersebut turun dariBendahara Korem 084/Bdj, selanjutnya Terdakwa selakuDandim 0828 Sampang membuat kebijakan untuk tidakmemberikan dana tersebut utuh sebagaimana mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg

ratus empat puluh enamribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;bahwa setelah dana anggaran Progja tersebut turun dariBendahara Korem 084/Bdj, selanjutnya Terdakwa selakuDandim 0828 Sampang membuat kebijakan tidak memberikandana tersebut utuh sebagaimana mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang ;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg

Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat yang memiliki finasiallebin pada umumnya di Kab Sampang masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;106c.

Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;b. pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +g=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;c. adanya Surat Telegram (ST

pemberhentian status keanggotaan PKP Indonesiaatas nama SARJONO diberi tanda Bukti P 21 (copy sesuaiaslinyai);22 Fotokopy Bukti SMS antara Penggugat dan tergugat III(MarceliusUthan) tentang permintaan uang sebesar seratus lima puluh jutarupiah kepada penggugat diberi tanda Bukti P22, (foto copi VoneSMS HP Nokia 0812574602).23 Fotokopy Nomor Telpon Tergugat II dalam Daftar Calon Tetap PKPIDaerah Pemilihan Kalimantan Barat diberi tanda Bukti P23, (sesualaslinya);24 Fotokopy tanda bukti Laporan No.030/LP/PILEG

oleh Keputusan KPU Tentang Pengangkatan danPelantikan tersebut; dengan demikian cukup logis, jikalau dikatakanbahwa saudara WIM WIILIAMS WANIMBO (Penggugat) 1, telahmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejaktanggal 13 April 2019;Pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, Ketua KPU KabupatenMamberamo Tengah, Saudara ENGEL PAGAWAK, melakukanKonfrensi Pers di Jayapura dan mengumumkan tentang pelantikananggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 20192024dan menyatakan Siap menyukseskan Pileg

Bukti T.ILINT.1 & 212terpilin siap menyukseskan Pileg dan Pilprestanggal 10 April 2019, (print out);: Surat Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor: 561/PP.06SD/05/KPU/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, Perihal:Pelaksanaan Uji Kelayakan dan KepatutanCalon Anggota KPU Kabupaten MamberamoTengah Provinsi Papua periode 20192024,(print out);: Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasitanggal 24 April 2019, (fotokopi dari fotokopikecuali tanda terima sesuai dengan aslinya);Memori Kasasi dari Advokat

DaerahKabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 20142019, diperoleh faktabahwa dalam Kepala Keputusan, Konsideran Menimbang danMemperhatikan objek sengketa aquo tercantum frasa Peresmian danpada Konsideran Menimbang huruf a dan Konsideran MemperhatikanHalaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor : 39/G/2018/PTUNBDGangka 2, tercantum bahwa keputusan Aquo dikeluarkan oleh Tergugat (ic.Gubernur Jawa Barat) didasarkan pada Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Purwakarta Nomor : 41/Kep.KPUKab.011.329022/Pileg

/ V/2014, tentang Penetapan Calon Terpilih AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta DalamPemilihan Umum TahunMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Lampiran Keputusan KPU Kabupaten PurwakartaNomor : 41/Kep.KPUKab.011.329022/Pileg/V/2014, yang telahmenetapkan H.

X, Pemohon meminta bantuan suara di PILEG 2019 untukWilayah Kabupaten Lampung Tengah, dan tetap menyatakan akanmewakafkan Sebagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak MilikHalaman 7 dari 72, Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.GsgNo.917, seluas + 600 M* (enam ratus meter persegi), kepadaLembaga Dakwah Indonesia (X) Lampung Tengah, sesuai SuratPernyataan Penggugat/Pemohon tanggal 27 April 2018 tersebut,dan atas Pemohon tersebut, Bapak H.

Bahwa Termohon Konvensi selaku Nadzir menyelisihi kesepakatanyang telah disanggupinya bahwa Termohon Konvensi bersediamembantu perolehan suara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) Suaradalam Pemilu Legislatif (PILEG) dimana Pemohon Konvensi sebagaiHalaman 44 dari 72, Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.GsgCalon Anggota Legislatif dari Partai X dalam Pemilu Tahun 2019 sejumlahsehingga karena tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut maka IkrarWakaf agar dibatalkan;2.

Kubu Raya yaitu SdrSOLEHUDIN, S.H tersebut masuk dalam tugas dan tanggung jawab sayaselaku Panwascam dimana hal tersebut masuk dalam hal memastikanproses pemilu Jurdil;Bahwa yang saksi lakukan dengan menghadiri rapat pleno perhitungansuara di kantor Kecamatan, secara umum saya mengawasi jalannya rapatpleno dan perhitungan pilpres, pileg DPR RI, DPRD PRov, DPRKota/Kabupaten dan DPD teknisnya apabila Hologram C1 yang dipegangPPK, Panwascam dan Para Saksi sudah sesuai, maka tidak perludilakukan perhitungan

Kubu Raya adalah melakukanmontoring pada saat pemungutan suara Pileg 2019;Bahwa Sdr. MUHAMMAD MARLI yang merupakan Ketua PanitiaPemilinan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sar.BAMBANG SUDARMONO, S.A.P Als BENGBENG yang merupakan KetuaPanwascam Kec. Sungai Raya Kab.

Kubu Raya secara logika tidak dapatmerubah atau menambah surat suara karena surat suara tersebutdisimpan dan dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian;Bahwa Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK atauHalaman 57 dari 92 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN.PtkPanwascam harus' dilakukan sidang etik terlebih dahulu) dandikoordinasikan dengan Gakkumdu dan tidak boleh dilimpahkan kekepolisian karena hal ini terkait dengan masa Pileg atau pemilu;Bahwa ada beberapa proses pelanggaran kode etik

Toba Samosir yang sejak pileg yanglalu telah mempersiapkan diri untuk maju pada Pilkada Kabupaten TobaSamosir.... dst.Bahwa dengan adanya usulan yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengansemangat dan kerja keras telah mensosialisasikan pencalonan diri Penggugatsebagai Kader Partai GERINDRA ke pihak masyarakat dengan berbagai caradiantaranya dengan cara :1 Turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan pencalonanPenggugat sebagai Calon Bupati Kabupaten Toba Samosir ;2 Membuat baliho, spandukspanduk

;Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN MitrBahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanyadugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untukmenimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, danantargolongan (SARA);Bahwa saksi merupakan anggota tim Satgas Nusantara Polres Mataramyang dibentuk oleh Mabes Polri pada tahun 2018 dalam rangkaPemilukada , kemudian disambung dengan Pileg

AnugerahPerdana Luwuk dan ketika itu PENGGUGAT dijinkan untukmenginap di Kantor / tempat kerja;18.Bahwa setelah PENGGUGAT bertugas kurang lebih semingguditempat tugas baru dengan kondisi yang sangat tidak layak danmemprihatinkan dikampung orang / rantau dimana jauh darianak, istri serta keluarga, sehingga sehubungan dengan akandilaksanakannya PEMILU, PILPRES dan PILEG tanggal 17April 2019 maka PENGGUGAT selaku warga Negara memintakembali ke Palu untuk mencoblos di Pemilu tersebut;19.Bahwa sesampainya

f. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkotika, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Dan setelah itu pembicaraan mereka (lr.HARTONO dan SUCIPTO) masalah bisnis berhenti dan kembalimembahas masalah pileg. Setelah selesai pembicaraan maka saksi,SUCIPTO dan MAKMUN pulang.Bahwa Sekira bulan april 2013 saksi diajak oleh SUCIPTO kerumahIr. H. ARTONO pada saat itu dengan sopirnya yang beranamaBAMBANG dengan maksud tujuan untuk menanda tanganiperjanjian kerjasama perdagangan perhiasanemas, dan pada saatitu Hj; HERNI SUSWANTI, S.Sos. (istri H.

(dua ratus lima puluh jutarupiah) dikarenakan sekitar bulan April 2014 adanya dana PenyertaanModal Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 kepadaPD.Kampar Aneka Karya dimana permintaan uang dari Terdakwadigunakan untuk membiayai kampanye Pileg Legislatii DPRD KamparTahun 2014 Terdakwa yang diambil dari Dana Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Kampar pada PD.Kampar Aneka Karya TahunAnggaran 2014.Bahwa Permintaan Pertama Terdakwa pada tanggal 03 April 2014selanjutnya Sdr.

Potokopi Kartu Anggota Partai atas nama Pemohon bermaterai cukup dankegiatan PILEG 2014 Model DA.1DPRD Kab. Gresik, bermeterai cukup,diberi tanda T.3;4. Potokopi Percakapan antara TERMOHON ASLI dengan PEMOHON ASLI,bermeterai cukup, diberi tanda T.4;Bahwa terhadap buktibukti surat Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan bukti T.1., T.2. dan 1.3 benar, sedang bukti T.4.

3Mei 2016 dengan tambahanpertimbangan hukum bahwa : penafsirantentang mantan narapidana yang dijadikan alasan oleh Tergugat untukmenerbitkan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dimuat sebagaisyarat bagi Penggugat;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUUXIII/2015 tanggal 8Juli 2015 yang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untukmenduduki jabatan publik dalam PILKADA (Pemilihan Umum Gubernur,Bupati dan Walikota) dimaknai dan ditafsirkan sama dengan mendudukijabatanpublik dalam PILEG

dilakukan adalah jenis judi daduKopyok, dengan menggunakan sarana batok kelapa, tiga buah mata daduwara hitam dengan mata dadu warna putih, dengan menggunakan taruhansejum uang;Bahwa sedangkan yang melakukan perjudian adalah KUSDI aliasKASDUT, FAID KASANI alias PATIL selaku bandar, sedangkan yangmemasang taruhan PITOYO, SUTIONO Als NYOMAN, SLAMET alias EKACENDOL,KADAM Als KUCU, ANAM alias PEPI, EKO als KODOK;Bahwa Saksi datang kerumah KUSRI dengan tujuan mau menemuiKUMAEDI dalam rangka membicarakan PILEG

keluarmemberikan tinta pada jari pemilih yang telahmenggunkan hak pilihnyaY Bahwa tedakwa selaku ketua KPPS pernah mengikutibimbingan teknis ;Y Bahwa terdakwa dalam mengikuti bimbingan teknis, tidakpernah menerima arahan / petunjuk bahwa ketua KPPSmemiliki Kewenangan untuk memberi tanda / coretan namapemilih di Surat Suara ;Y Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjadi petugas KPPS diTPS 01 Dusun Batu rapa desa Batu Oge Kec. pedongga Kab.Pasangkayu yaitu pada saat PILKADA, PILGUB dan yangketiga PILPRES /PILEG