Ditemukan 276 data
174 — 147
., dan telah mendapat pengesahan sebagai BadanHukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusja Repblik Indonesiaberdasarkan Keputusan No. AHU 0041013 AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 16September 2016.Bahwa Tergugat , PT. Afara Mandiri Suryatama bergerak dibidang knususnyapengembang perumahan yang memasarkan/menjual perumahan siap hunidengan earn pembayaran Direct Ownor. dimana sistem Direct Owner inidigagas atau diprakarsai oleh Tergugat II, Puput HaspriatnoBahwa pada saat berdirinya PT.
45 — 22
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Repblik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyekhukum, yaitu. orang atau manusia yang. diajukan dipersidangan.Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yangbernama Darmawan , SE Bin Mattawi dengan segala
429 — 457 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TERGUGAT 43)untuk menghapus dan mencoret di dalam Buku Daftar Fidusia yang menghapusdan mencoret semua pencatatan dan penulisan jaminan fidusia yang diberikanoleh PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) kepada Marubeni Corporation(TERGUGAT 1) dan membatalkan dan mencabut Sertifikat Jaminan Fidusia No.C28370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 ;Alasan Menteri Keuangan Repblik Indonesia (TERGUGAT 48) ikutdigugat ;Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Terdakwa : DARMAWAN, SE
82 — 26
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Repblik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyekhukum, yaitu. orang atau) manusia yang diajukan dipersidangan.Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yangbernama Darmawan , SE Bin Mattawi dengan segala
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
180 — 134
Panorama Bali didirikan berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT Panorama Bali Nomor 36 tanggal 27 Nopember 2006yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repblik Indonesia Nomor : W41600046 H.T.01.01Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN DpsTH.2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Pengesahan Akta PendirianPerseroan Terbatas, dalam Akta Pendirian PT.
332 — 180
Azas legalitas tersebut merupakanazas yang fundamental dalam hukum pidana yang berlaku diNegara Repblik Indonesia dan merupakan suatu azas atau dasaragar tercapainya kepastian hukum.d.5.
PT. SUSSAM
Tergugat:
1.PT. PERTAMINA (Persero)
2.YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION) dahulu bernama YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
3.H. NUMAN MUHASIM
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
254 — 381
(satu milyar tiga ratusjuta rupiah);Bahwa sejak Penggugat mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat ,Penggugat tidak pernah menerima pembayaran apapun atas tanah a quo, baikdari Tergugat , Tergugat Il maupun dari pihak lain;Bahwa terhadap adanya Surat permintaan pengembalian uang dari Tergugat dan bukti pengembalin uang kepada Tergugat dari Penggugat telah dibenarkanoleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Repblik Indonesia yang membawahi Tergugat , sebagaimana
41 — 11
TOBORYANO ANGGAMM Bin R.W.ANGGA telah mengembalikan sejumlah Rp. 160.631.150,(seratus enampuluh juta rupiah enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) yang telahdisetorkan kepada Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat pengembalian uangtersebut akan disetorkan kepada Kas Negara oleh Penuntut Umum setelah putusanmempunyai kekuatan hukum tetap;Memperhatikan, pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999jo.UndangUndang Repblik Indonesia No. 20 Tahun 2001 jo.
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
341 — 240
penggugat adalah rumah dinas yang merupakan inventaris dariP.T.Kereta Api Indonesia, yang diperoleh berdasarkan :Halaman 52 dari 136 halaman Putusan Perkara Nomor 168/G/2020/PTUN.Sby.Undang undang Nomor 86 tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan Milik Belanda dalam pasal 1 disebutkan Perusahaanperusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yangakan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dandinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Repblik
170 — 101
APS danPT.MSE yang menurut Terdakwa adalah sebagai pihak yangbertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa tentunya dapat dipertanggung jJawabkan pidana sesuaikapasitas dan peran masingmasing atas tindak pidana yangdilakukan.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Repblik Oditurdengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:a.
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
223 — 313
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Multidana adalah merupakan anggota atau anggota luar biasa dari di KoperasiSimpan Pinjam (KSP) Multidana tunduk dan patuh dengan aturan yang terdapatdi dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi danPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 TentangPelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi bukan kepada Undangundang perbankan, selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana telahdinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Repblik
127 — 169
APS dan PT.MSE yang menurut Terdakwa adalah sebagaipihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa tentunya dapat dipertanggung jawabkan pidana sesuaikapasitas dan peran masingmasing atas tindak pidana yang dilakukan.Bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menanggapi Repblik Oditur denganmengemukakan pendapat sebagai berikut :Bahwa dalam Replik Oditur isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa masihmemandang mundur kebelakang dengan masih memasukan pembahasan materieksepsi
160 — 34
daluarsa tidak dapat diterapbkan dalam perkara ini, karenaHalaman 104 dari 184 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN Bwitidak ada lagi kelompok pribumi dan non pribumi, semuanya adalahwarga negara Indonesia tentunya tidak ada diskriminasi masalahhukum.Para Penggugat dan Para, Tergugat ataupun almarhum Suwartodan istrinya (Almrh) sudah lama hidup di Desa Songgon, KabupatenBanyuwangi, tentunya telah menyatu dan melekat dalam kehidupantradisi (adat) Desa Songgon, Kabupaten Banyuwangi sebagai bagianwilayah Repblik
188 — 131
592.2/16/MOU/XI/16.2/2007 tanggal 19 Nopember 2007 dengan Dinas ESDMProvinsi Bengkulu, dan sebagai tindak lanjut dari kerjasma tersebut terdakwajuga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 553 Tahun2007 tanggal 29 Nopember 2007 melakukan Pembentukan Panitia danSekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen diDesa Sekalak dan Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Selumatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf j dan Pasal 156 ayat 2UndangUndang Repblik
252 — 252
Syahrudin alias Jaharudin Bin Abidin(Saksi4) yang telah meninggal dunia pada sekira tahun 1970.Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien orang tua Saksi4adalah veteran Pejuang Kemerdekaan Repblik Indonesia danmemiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan VeteranPejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 35/0/Kpts/KanvetL/1968 Nomor urut 1383 Nomor Pokok Veteran 2899330/0 yangdikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi RepublikIndonesia tanggal 20 Mei 1968 lstri Sdr.
124 — 238
Putuhena yangdapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapatdikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum maupunPenyalah gunaan kewenangannya sebagai Pejabat KuasaPengguna Anggaran sebagaimana SK KementerianPendidikan dan Kebudayaan Repblik Indonesia, yangmengakibatkan dibayarnya harga tanah Aquo yangmenurut Jaksa Penuntut Umum dibawah harga kewajaran.8.