Ditemukan 302 data
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
termasuk barangyang dilarang atau dibatasi ekspornya, atautermasuk barang yang dilarang atau dibatasiekspornya tetapi persyaratan ekspornya telahdipenuhi, dan barang ekspornya tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dantanggal pendaftaran dan diterbitkan responsNPE;ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor melakukan penetapan perhitunganBea Keluar dengan menerbitkan SPPBK
periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Beadan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situsBea dan Cukai oleh pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala SeksiPabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan MenteriKeuangan a quo diterbitkan;Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau KepalaSeksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBk
101 — 26
dan tanggal yang samatanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan;bahwa sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelayanan, Pejabat Pemeriksa Dokumen Eks Kepala Seksi Pabean melakukan penelitian dan pemeriksaan perhitungan Bea Keluar dalam jangkpaling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalamPejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat PePerhitungan Bea Keluar (SPPBK
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2016ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidakbenar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluardengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.Bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini pejabatpemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala
periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dandiunduh dari situs Bea dan Cukai oleh pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean pada hari dan tanggal yang samadengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan;Bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkanTerbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau KepalaSeksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBk
111 — 28
periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama MenteriKeuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea dan Cukai oleh Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggalKeputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan.bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalamhal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
penetapan terbandingcacat hukum;Dengan alasan sebagai berikut: 12a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafandalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehingga memberikan pertimbanganhukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.b Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidak diterbitkannyaSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 909/B/PK/Pjk/2015memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas;Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk)adalah karena pada saat penelitian perhitungan bea keluar padatanggal 28 Februari 2011 adalah telah sesuai dengan pemberitahuan(tarif yang berlaku pada saat PEB di daftarkan), namun permasalahanmuncul sebagai akibat ketidakpatuhan
103 — 24
Ekspor untuk menghitung Bea(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangardiketahui dan diunduh dari situs Bea dan Cukai oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangar diterbitkan.bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalamPejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat PePerhitungan Bea Keluar (SPPBK
133 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 683 B/PK/PJK/201416a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas.Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan,tidak diterbitkannya Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilai Rp. 7.500.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBI tanggal 27 Februari 2003senilai Rp. 7.500.000,00 ;SPMU No. 0254/BT/2003 tanggal 10 Maret 2003 senilaiRp. 121.166.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 17 Februari2003 senilai Rp. 121.166.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBT tanggal 17 Februari 2003senilaiRp. 121.166.000,00 ;SPMU No. 0461/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret2003 senilai Rp. 70.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBK
tanggal 27 Maret 2003senilai Rp. 70.000.000,00 ;SPMU No. 0462/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret2003 senilai Rp. 50.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBK tanggal 27 Maret 2003senilai Rp. 50.000.000,00 ;SPMU No. 0463/BK/2003 tanggal 3 Maret 2003 senilaiRp. 90.350.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret2003 senilai Rp. 90.350.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBT tanggal 27 Maret 2003senilai Rp. 90.350.000,00 ;SPMU No.
INNAN16.17:18.19.20.21.Lampiran Formulir SPPBT tanggal 17 Februari 2003senilaiRp. 121.166.000,00 ;SPMU No. 0461/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret2003 senilai Rp. 70.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPPK tanggal 27 Maret 2003senilai Rp. 70.000.000,00 ;SPMU No. 0462/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret2003 senilai Rp. 50.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBK tanggal
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidak diterbitkannyaSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) adalah karena pada saatpenelitian perhitungan bea keluar pada tanggal 29 Januari 2011 adalah telahsesuai dengan pemberitahuan (tarif yang berlaku pada saat PEB di daftarkan),namun permasalahan muncul sebagai akibat ketidakpatuhan TermohonPeninjauan Kembali dalam melakukan realisasi ekspor (selesai muat barangekspor) sesuai dengan yang diberitahukan yaitu tanggal 4 Februari 2011;c.
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) adalahkarena pada saat penelitian perhitungan bea keluar pada tanggal 27November 2010 adalah telah sesuai dengan pemberitahuan (tarif yangberlaku pada saat PEB di daftarkan), namun permasalahan munculsebagai akibat ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalammelakukan pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean (melampauitanggal perkiraan ekspor) sesuai dengan yang diberitahukan
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;Dengan alasan sebagai berikut:a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas.b Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan,tidak diterbitkannya Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;Dengan alasan sebagai berikut:a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas.b Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan,tidak diterbitkannya Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan pertimbangan hukumnya, sehinggamemberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, barang ekspordalam perkara a quo adalah Crude Palm Kernel Oil (CPKO) bukanCrude Palm Oil (CPO) sebagaimana pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam perkara a quo.Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidak diterbitkannyaSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) adalah karena pada saatpenelitian perhitungan bea keluar pada tanggal 31 Desember 2010 adalahtelah sesuai dengan pemberitahuan (tarif yang berlaku pada saat PEB didaftarkan), namun permasalahan muncul sebagai akibat ketidakpatuhanTermohon Peninjauan Kembali dalam melakukan realisasi ekspor (selesaimuat barang ekspor) sesuai dengan yang diberitahukan yaitu tanggal 06Januari 2011.c.
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk)adalah karena pada saat penelitian perhitungan bea keluar padatanggal 27 November 2010 adalah telah sesuai dengan pemberitahuan(tarif yang berlaku pada saat PEB di daftarkan), namun permasalahanmuncul sebagai akibat ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembalidalam melakukan realisasi ekspor (selesai muat barang ekspor) sesuaidengan yang diberitahukan yaitu tanggal 03 Desember 2010.c.
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) adalahkarena pada saat penelitian perhitungan bea keluar pada tanggal 31Oktober 2010 adalah telah sesuai dengan pemberitahuan (tarif yangberlaku pada saat PEB di daftarkan), namun permasalahan munculsebagai akibat ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalammelakukan pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean (melampauitanggal perkiraan ekspor) sesuai dengan yang diberitahukan yaitutanggal
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
halaman Putusan Nomor 674/B/PK/PJK/2014Dengan alasan sebagai berikut:a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukanpertimbangan hukumnya, sehingga memberikanpertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau. peraturan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas.b Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan,tidak diterbitkannya Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK
118 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
201012.16.17.18.19.20.Rp. 7.500.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBI tanggal 27 Februari 2003 senilaiRp. 7.500.000,00 ;SPMU No. 0254/BT/2003 tanggal 10 Maret 2003 senilaiRp. 121.166.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 17 Februari 2003 senilaiRp. 121.166.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBT tanggal 17 Februari 2003 senilaiRp. 121.166.000,00 ;SPMU No. 0461/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBK
tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;SPMU No. 0462/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBK tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;SPMU No. 0463/BK/2003 tanggal 3 Maret 2003 senilaiRp. 90.350.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 90.350.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBT tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 90.350.000,00 ;SPMU No.
No. 154 PK/Pid.Sus/2010Lis18.19.20.21s22.Rp. 70.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPPK tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 70.000.000,00 ;SPMU No. 0462/PK/2003 tanggal 3 April 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;SPP beban tetap anggaran belanja tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;Lampiran Formulir SPPBK tanggal 27 Maret 2003 senilaiRp. 50.000.000,00 ;SPMU No. 0463/BK/2003 tanggal 3 Maret 2003 senilaiRp. 90.350.000,00
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk)adalah karena pada saat penelitian perhitungan bea keluar padatanggal 29 Desember 2009 adalah telah sesuai denganpemberitahuan (tarif yang berlaku pada saat PEB di daftarkan),namun permasalahan muncul sebagai akibat ketidakpatuhanTermohon Peninjauan Kembali dalam melakukan realisasi ekspor(selesai muat barang ekspor) sesuai dengan yang diberitahukanyaitu tanggal 31 Desember 2009.c.