Ditemukan 3070 data
103 — 43
anggotakeluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknyayang bertentangan dengan peraturan perundang undangan,merugikan kepentingan umum = dan meresahkan sekelompokmasyarakat atau. mendiskriminasikan warga negara dan ataugolongan masyarakat lain Soot eee eee eeeBahwa akibat diterbitkannya 2 (dua) surat keputusan obyek22sengketa tersebut diatas menyebabkan Penggugat kehilanganjabatan dan tidak memperoleh tunjangan jabatan selayaknya dandirugikan kepentingannya, yang mana hal ini bertentangandengan nuansa
126 — 47
., Asa Nuansa, SH dan Erik F.Kaligis, SH., Advokat pada Kantor Hukum Alfredo Associates, beralamat diMega Plaza Building 2 Floor Zone B, Jin. Rasuna Said Kav. C3 Jakarat12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;Lawan:1. PT. ATLASINDO UTAMA, berkedudukan di Plaza Kedoya Blok. DD No.72 Jl. Panjang Kedoya, Jakarta Barat 11520, yang diwakili oleh Drs.Gerald Sugito G.K Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai TergugatIs2. Drs. GERALD SUGIANTO, bertempat tinggal di Jin.
111 — 21
TENTANG GUGATAN SALAH ALAMATBahwa materi dari gugatan Para Pelawan tidak salah alamat, @TERLAWAN Il (dua) yang tidak mampu menalar peristiwa hikeadaan hukum (fetelijkerechtgronden) yang terjadi in casu a quotidak mendapatkan Nuansa Hukum atau Keadaan Hukum tentarHubungan Hukum dan Kepentingan antara PARA PELAWAN denLelang in casu a quo, maupun Hubungan Hukum dan KepentincPARA PELAWAN dengan TERLAWAN (satu) maupun TER(dua);Bahwa telah diuraikan sebelumnya di dalam sub bab di ataadanya:a.
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 255/K/TUN/2010Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukanlahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta ;Bahwa secara tegas dan jelas, nuansa SENGKETA KEPEMILIKANATAS TANAH EX GIRIK No. C 1098" dalam gugatan Penggugat aquo, dapat dilihat pada uraian huruf A angka 1 Replik Penggugat, yangpada kalimat akhirnya menyebutkan SECARA NYATA TANAHTERSEBUT BELUM PERNAH BERALIH ATAU DIALIHKANKEPEMILIKANNYA KEPADA SIAPAPUN JUGA.
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formildapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1. .KESALAHAN DALAM MEMAHAMI UNDANG UNDANG NOMOR 13TAHUN 2003 Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Hak HakDasar Pekerja/Buruh (Labour Protection) Bahwa sebagaimana dimaklumi, kedudukan antara Pengusaha(Pemberi kerja) dengan Pekerja/Buruh, secara sosiologis tidaksederajat, dalam nuansa
Terbanding/Tergugat I : THUNG ARIFIN
Terbanding/Tergugat II : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat III : HANS CHANDRA
Terbanding/Tergugat IV : EDY SUPARYONO, SH. MKn
Terbanding/Tergugat V : KELURAHAN DUREN SAWIT
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
68 — 57
., Notaris/PPAT, beralamat kantor diPEMERINTAHRuko Nuansa Jalan Pondok Kelapa Raya No.7A,Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi JakartaTimur., Selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGIV semula TERGUGAT IV ;KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq.KECAMATAN DUREN SAWIT Cq. KELURAHANDUREN SAWIT, berkantor di Jalan Kelurahan RayaNo. 41, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan DurenSawit, Kota Administrasi Jakarta Timur., Dalam hal inidipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : DediAfrizal, SH.MH., 2.
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
1.PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
2.DION SETIAWAN
238 — 71
Terdapat nuansa yuridis yang bersifat identik antara Putusan Provisi denganPenetapan Sementara.e Apabila Putusan Provisi dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, makahakekatnya identik dengan Penetapan Sementara.Demikian juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2012 tentang PenetapanSementara ("PERMA 5/2012") adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilanberupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonanyang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain
66 — 10
Eksepsi dan jawaban Tergugat belumdiimbangi dengan kejujuran dan terkesan ada nuansa permainan bahasadalam bahasa hukum.
MARIAJANG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
121 — 54
Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PIyang diajukan oleh Mariajang dan Pemerintah Daerah dalam keyakinankomisi terlalu kental nuansa politisnya sehingga disarankan agar dimediasisaja karena setelah kami melihat suratsurat termasuk yang disampaikankepada fraksi kami ada tahapantahapan yang menurut saksi tidak Sesuaidengan mekanisme pemberhentian Kepala Desa kalau dia merujuk padaPERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentianKepala Desa serta rujukannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015disana
61 — 44
Materigugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikanterhadap obyek sengketa oleh Para Penggugat, yang berada dalamkewenangan Pengadilan Negeri Flores Timur. Sehingga tidak menjadirelevan jika saya selaku PPATS ditarik sebagai Turut Tergugat Il yangtidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas obyek yangdisengketakan.
PT. SENTOSA KARYA MANDIRI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
284 — 161
, ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI di luar negeri, sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir ataudihilangkan
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
318 — 145
, ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganHalaman 48 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKTmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut kemudian menunjukkan nuansa dariputusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sekedarmengedepankan putusan yang bersifat represif saja, dengan kesanyang mencolok adalah trend untuk setiap hukuman bagi paraTerdakwa korupsi sudah menjadi formatnya harus dinaikkan,sehingga kekuatan dari kebebasan Hakim yang sepatutnyamengedepankan kemandirian dan idealisme yang independen samasekali tidak terwujud;.
Terbanding/Tergugat I : DAHLAN TALLE
Terbanding/Tergugat II : PT. BINTANG ALAM REJEKI
Terbanding/Tergugat III : PT. Nuansacipta Coal Investment
87 — 24
PT NUANSA CIPTA COAL INVESTMENT, berkedudukan di alamatJalan Kebon Sirih Nomor 1719 Jakarta Pusat 10340,Telepon (021) 39837001 Indonesia, alamat CabangSamarinda Area PT Nuansacipta Coal Investment RTHalaman 1 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR05 Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIIsemula Tergugat Ill Konvensi/Turut Tergugat IlRekonvensi;dalam hal ini Terbanding Il semula Tergugat Il Konvensi/PenggugatRekonvensi dan Terbanding Ill semula
131 — 109
., para Advokat yang berkantor di International Bali Law Firm beralamat diJalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No.
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
71 — 43
., dalambukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,Penerbit Nuansa Aulia, tahun 2015, halaman 124, unsur atau ciri Surat wasiatdari ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, antara lain:Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia;Dapat dicabut kemball;Bersifat pribadi;Dilakukan dengan cumacuma;Merupakan perbuatan hukum sepihak;a & NW PpDibuat dengan akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik);Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 931 KUHPerdata, surat
86 — 71
Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganHalaman 12 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN PikPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang II CV.
Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang Il CV. BintangPerdana.
89 — 21
Bahwa Penggunaan dalam budaya modemkata "prerogatif' memberi nuansa dalam persamaan hak asasimanusia untuk berhak mengambil keputusan sendin, yangmenyatakan bahwa Hak Prerogatif merupakan Hak KepalaNegara dalam memberikan suatu keputusannya yang bersifathak yang tersisa, karena tak dibagi atau tak terbagi, artinya HakPrerogatif tersebut melekat pada seorang pemimpin yangtidak peru lagi persetujuan/usulan darn pihak manapun.misalnya: "Adalah hak prerogatif Pemimpin Negara untukmelakukan apa yang diingininya
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
282 — 158
, SKPP cacat prosedur, dan SKPP cacat substansisehingga SKPP tersebut dimohon untuk dicabut dan/atau dibatalkanmerupakan ranah pemeriksaan perkara Gugatan tata usaha negara, bukanranah pemeriksaan perkara permohonan fiktif positif, sehinggaMajelis Hakim berpendapat' halhal tersebut tidak dapatdipertimbangkan pada perkara permohonan fiktif positif a quo;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonanfiktif positif a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspekaspekyang berkaitan dengan nuansa
52 — 26
Kompetensi Pengadilan).Bahwa berdasar pada apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam positagugatannya, esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak padaprosedural penerbitan maupun peralihan sertipikat obyektum litis, oleh karenagugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kewarisan dan hakkeperdataan, yang menurut Para Penggugat yang berhak atas tanah obyeksengketa (quod non), sehingga dalil gugatan tersebut didasarkan oleh adanyasuatu sengketa hak yang sangat sarat dengan nuansa