Ditemukan 2976 data
124 — 55
INTI KARSA DAKSA (Rech Person). Oleh karena itukami Tergugat II menolak keras gugatan yang ditujukan secarapribadi (In Person).
214 — 66
itikad baik dalam implementasi perjanjian tidak dilakukan Penggugat dk/Tergugat dr, sehingga apa yang disebut hak menggugat sebagai upaya hukum yangsah, tidak benar, karena Penggugat dk/Tergugat dr hanya bermaksud untukmemperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) dengan memaksakanharga dan cara pembayarannya dan gugatan yang dikatakan sebagai pelaksanaanhaknya yang sah sesungguhnya adalah merupakan penyalahgunaan hak (misbruik vanhet recht) ;Penyalahgunaan hak atau misbruik van het rech
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta untuk menyerahkantanah Penggugat kepada Tergugat (Lisa Sundoro Hosea) dan tidak cukupitu, justru Penggugat telah dilaporkan ke Polda Jatim dengan laporan LP:LPB/680/XII/2011/SPK tanggal 12 Desember 2011 dan telah disangkamelanggar Pasal 167, 335, 385, 216 KUHP;.Bahwa Permohonan Penggugat tentang tanah negara yang telah dikuasaidan dikelola untuk menjadi Alas Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai prosedur (rech
Tn. HERMAN PURWADINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. ARGO SUBUR SENTOSA diwakili oleh TJI NATALIA BUDIMAN, S.H.
206 — 299
mengambil bagiantanah milik Penggugat serta tanah Penggugat selama ini dalampenguasaan fisik Penggugat, maka tidak ada dasar sertifikat objeksengketa untuk dipertahankan karena sudah cacat prosedur danuntuk itu jelas dapat dituntut.Maka diijinkan oleh UndangUndang jika Penggugat menggugatmelalui Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk hal dimaksud terhadapproduk Tergugat tersebut yang harus dibatalkan.Bahwa berdasar hal yang terurai tersebut, jelas Tergugat telah melakukan abusde droit/ misbruikvan rech
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
102 — 48
Bahwa dari uraian gugatan tidak lengkap dasar hukumnya,karena tidak dijelaskan ukuran tanah (Panjang dan lebar) dantidak dijelaskan peristiwa yang mendasari gugatan (rech grond) ,karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apapenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya(apakah sebagai hibah, warisan, jualbeli dan sebagainya)menjadikan gugatan kabur dan harus ditolak (PutusanMahkamah Agung No.250.K/Pdt/19844 Jo Putusan MahkamahAgung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Jo
56 — 7
besertaLampirannya tertanggal 29 Nopember2007 No. 670/DJJBPPM/333/2007( Bukti T5) ; 7 Fotofoto Visual Penegerjaan Proyek (Bukti T7) i Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudah termuatdalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barangbukti tersebut di atas apabila dihubungan satu dengan yang lainnya, maka Majelismemperoleh adanya fakta yuridis (Rech
44 — 39
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut 15 Bahwa Para Tergugat tidak memiliki alas hak untuk mengelola tanah milikPenggugat, apabila untuk menguasainya oleh karena itu Para Tergugat harusdihukum untuk segera melepaskan tanah sengketa dan menyerahkan kepadaPengugat, karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai danmenghaki tanah milik Penggugat tersebut merupakan tindakan dan perbuatanyang melawan hukum (on rech
60 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal25 November 1974 berbunyi Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurangmemberikan pertinbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataubertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalamacara (vom ver zium), oleh karenaya putusan dimaksud dapat dibatalkandalam tingkat Peninjauan Kembali:Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan hakim harus mengindahkanaturanaturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktianketidakpastian hukum (rech
83 — 48
M2 ;Bahwa sejak pelepasan Tanah Sengketa / selama 52 Tahun Penggugat , Penggugat Il sangat menderita dan dirugikan, dengan demikianperbuatan dari Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang telahmembebaskan Tanah Sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepadaPenggugat , Penggugat II, sebagai pemilik tanah yang sah , dan telahmensertifikatkan Tanah Sengketa Tanpa Pengetahuan dan ijinPenggugat ,Penggugat II adalah sebagai: Perbuatan Melawan Hukum(on rech matigedaad), karenanya sudahlah patut dihukum
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 83 K/TUN/2016(Persero) melakukan Abus De Droit/Misbruuk Van Rech melakukanpenyalahgunaan hak mengganggu hak orang lain;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas maka KeputusanTergugat atas Permohonan Ny. Hj Rohani Soetjipto alias Ny.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
106 — 56
Juli 2020 pk 15.30 wib,maka kami masih mendapatkan halhal yang Tidak dan/atau kurangDipertimbangkan dalam Putusan perkara ini, hal ini menyebabkan terusiknyarasa keadilan bagi Terdakwa sdr SONNY PRIADI dan keluarga.Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 290 / PID/ 2020/PT.BDG.Tidaklah berlebihan kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, memulaiMEMORI BANDING ini dengan mengutip pandangan Mr,Trapman sebagai manayang juga dikutip oleh Prof.Mr.Van Bemmelen dalam bukunya Peebock Van JletNedderland Shat Proces Rech
1.SIHAR JHONNI TAMBUN
2.FLORA BR TAMBUN
3.MAGDARIA BR TAMBUN
4.TIASA BR TAMBUN
5.NORVITA MULAWATI BR TAMBUN
6.HENRI TIOPAN MARTUA TAMBUN
7.MANGASI DAMOS TAMBUN
Tergugat:
PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI
Turut Tergugat:
7.Agus L. ALIS AGUS BIN LESA
8.Pemerintah Kabupaten Siak cq Camat Kecamatan Kandis cq Kepala desa sam sam
104 — 43
Menjelaskan Posita atau fundamentum petendi, tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidakdijelaskan dasar fakta (fetelijke ground). Dalil gugatan seperti itu, tidakHalaman 34 dari 74 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sakmemenuhi syarat formil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No. 250 K/Pdt/1984.
210 — 54
Ratiem dan kemudianoleh anakanaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dariHalaman 37 dari 89 Putusan Nomor 49/Pdt G/2018/PN Sbyalmarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewatwaktu(rech tsverwerking);(MA 2111974 No. 695K/Sip/1973): Bahwa sekalipunpenghibahan tanahtanah sengketa oleh tergugat adalahtanpa ijin penggugat, namun karena la membiarkan tanah tersebutdalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampaigugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugatharus
157 — 136
Pertamina (Persero) melakukan Abus De Droit / Misbruuk Van Rech melakukan penyalahgunaan hak menggangguhak orang lain;Bahwaberdasarkan halhal sebagaimana terurai diatas maka Keputusan Tergugat atasPermohonan Ny. Hj Rohani Soetjipto alias Ny.
69 — 50
mayarakat sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan joSURAT EDARAN dari TERGUGAT SURAT EDARAN NO.2 /SE/XI//20012 pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) SertaLegalisir Dokumen Permohonan Pelayanan PertanahanBahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech
145 — 72
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada setiap tingkatPengadilan Pengadilan Tata UsahaMohon keadilan berdasarkan hukum, dan kami berharap Majelis Hakim dalammengadili perkara a quo tetap menurut keadilan yang baik naar geode justitie rech doen dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ex ae quo et bono Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikanRepliknya tertanggal 8 April 2014 dan terhadap Replik Penggugat
54 — 12
Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secara formal sebagai wet tetapi dimaknaisecara materiil rech.
177 — 318
Bahwa dengan menguasai dan memiliki dari tahun 1970 sampaitahun 2015 (45 tahun) tidak pernah memberikan kontribusiapapun kepada para Ahli waris yang lainnya adalah merupakanperbuatan melawan hukum (on rech matigedaad);6. Bahwa dengan perbuatan Penggugat sdr. Djatikusumah yang telahmelakukan perbuatan atas penguasaan tanah dan bangunantersebut diatas poin 3 dan 4 para Penggugat Rekonpensi atauTergugat Konpensi merasa dirugikan baik secara materil maupunimateril,a.
72 — 43
Bahwa sejak pelepasan Tanah Sengketa / selama 55 Tahun ParaPenggugat dan Para Penggugat H sangat menderita dan dirugikan ,dengan demikian perbuatan dari Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Illyang telah membebaskan Tanah Sengketa tanopa memberikan ganti rugikepada Para Penggugat dan Kepada Para Penggugat Il sebagai pemiliktanah yang sah , dan telah mensertifikatkan Tanah Sengketa TanpaPengetahuan dan ijin Para Penggugat dan Para Penggugat Il adalahsebagai: Perbuatan Melawan Hukum(on rech matigedaad
138 — 44
dankemudian baru tata naskah diatur kemudian oleh Peraturan MenteriDalam negeri Nomor : 6 Tahun 1972, dimana dalam SK harus rinci baikitu mengenai data fisik maupun data yuridis, dalam peraturan lamamemang seperti itu namun ada hal yang mendasar dalam menetapkanHalaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGpertama menerima penyerahan artinya dalam dictum kedua itu adayuridis lavering, tidak mungkin seorang gubernur dalam waktu itu diamemiliki kewenangan membuat beschikking rech