Ditemukan 2976 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-03-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 186/Pdt.G/2012/PN.Dpk.
Tanggal 27 Maret 2014 — HERU BARUNA; dkk VS PT. INTI KARSA DAKSA; Ir. H. TITO SANTOSO
12455
  • INTI KARSA DAKSA (Rech Person). Oleh karena itukami Tergugat II menolak keras gugatan yang ditujukan secarapribadi (In Person).
Register : 09-04-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 185/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 11 Februari 2014 — LEO DARMADI , dengan memberi kuasa kepada CHAN WAI KHAN,SH., dan LIHARDO SINAGA,SH., serta SARONO,SH., yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BRUNO BINGEI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Dr. BINOTO SIRAIT atau disebut juga Dr.Binoto Sahala Tua Sirait, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Ny.ROSALINA BORU SIRAIT, atau disebut juga Ny. Rosalina Sirait, atau Roslina Mariana Sirait atau Rosalina Mariana Sirait, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Ny. MAGDALENA BR. SIRAIT, atau disebut juga Magdalena Indriatana Sirait, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. EDDY SIMIN,SH. Notaris /PPAT Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
21466
  • itikad baik dalam implementasi perjanjian tidak dilakukan Penggugat dk/Tergugat dr, sehingga apa yang disebut hak menggugat sebagai upaya hukum yangsah, tidak benar, karena Penggugat dk/Tergugat dr hanya bermaksud untukmemperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) dengan memaksakanharga dan cara pembayarannya dan gugatan yang dikatakan sebagai pelaksanaanhaknya yang sah sesungguhnya adalah merupakan penyalahgunaan hak (misbruik vanhet recht) ;Penyalahgunaan hak atau misbruik van het rech
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. HINDUN SHOLICHAH; 2. MOCH. SHODIKUN; 3. MOCHAMMAD SA’I VS 1. LISA SUNDORO HOSEA, 2. PT INDO PERKASA USAHATAMA dan 1. KODAM V BRAWIJAYA Cq DANREM 084 BASKARA JAYA, 2. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KANWIL JAWA TIMUR CQ. BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAl), 3. HENDRY J GUNAWAN
8647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta untuk menyerahkantanah Penggugat kepada Tergugat (Lisa Sundoro Hosea) dan tidak cukupitu, justru Penggugat telah dilaporkan ke Polda Jatim dengan laporan LP:LPB/680/XII/2011/SPK tanggal 12 Desember 2011 dan telah disangkamelanggar Pasal 167, 335, 385, 216 KUHP;.Bahwa Permohonan Penggugat tentang tanah negara yang telah dikuasaidan dikelola untuk menjadi Alas Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai prosedur (rech
Register : 06-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 37/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. HERMAN PURWADINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. ARGO SUBUR SENTOSA diwakili oleh TJI NATALIA BUDIMAN, S.H.
206299
  • mengambil bagiantanah milik Penggugat serta tanah Penggugat selama ini dalampenguasaan fisik Penggugat, maka tidak ada dasar sertifikat objeksengketa untuk dipertahankan karena sudah cacat prosedur danuntuk itu jelas dapat dituntut.Maka diijinkan oleh UndangUndang jika Penggugat menggugatmelalui Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk hal dimaksud terhadapproduk Tergugat tersebut yang harus dibatalkan.Bahwa berdasar hal yang terurai tersebut, jelas Tergugat telah melakukan abusde droit/ misbruikvan rech
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 235/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hermansyah
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
10248
  • Bahwa dari uraian gugatan tidak lengkap dasar hukumnya,karena tidak dijelaskan ukuran tanah (Panjang dan lebar) dantidak dijelaskan peristiwa yang mendasari gugatan (rech grond) ,karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apapenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya(apakah sebagai hibah, warisan, jualbeli dan sebagainya)menjadikan gugatan kabur dan harus ditolak (PutusanMahkamah Agung No.250.K/Pdt/19844 Jo Putusan MahkamahAgung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 Jo
Putus : 22-08-2011 — Upload : 25-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 637/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 22 Agustus 2011 — Ir. EDDY SILITONGA
567
  • besertaLampirannya tertanggal 29 Nopember2007 No. 670/DJJBPPM/333/2007( Bukti T5) ; 7 Fotofoto Visual Penegerjaan Proyek (Bukti T7) i Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudah termuatdalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barangbukti tersebut di atas apabila dihubungan satu dengan yang lainnya, maka Majelismemperoleh adanya fakta yuridis (Rech
Putus : 26-11-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 107/PDT/2012/PT.PLG.
Tanggal 26 Nopember 2012 — 1. DAUSIA Binti ZAWAWI, dkk vs H. M. BASIR THOLIB,
4439
  • bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut 15 Bahwa Para Tergugat tidak memiliki alas hak untuk mengelola tanah milikPenggugat, apabila untuk menguasainya oleh karena itu Para Tergugat harusdihukum untuk segera melepaskan tanah sengketa dan menyerahkan kepadaPengugat, karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai danmenghaki tanah milik Penggugat tersebut merupakan tindakan dan perbuatanyang melawan hukum (on rech
Putus : 06-03-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pdt/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — H.M. BASIR THOLIB vs. DAUSIA BINTI ZAWAWI, dkk
6040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal25 November 1974 berbunyi Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurangmemberikan pertinbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataubertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalamacara (vom ver zium), oleh karenaya putusan dimaksud dapat dibatalkandalam tingkat Peninjauan Kembali:Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan hakim harus mengindahkanaturanaturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktianketidakpastian hukum (rech
Putus : 09-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 2/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 9 Maret 2017 — 1. I WAYAN KLESED; 2. DEWA PUTU TINGGAL; disebut Para Pembanding Lawan : 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai Terbanding I 2. KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding II ; 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding III 4. GUBERNUR BALI sebagai Turut Terbanding I 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai Turut Terbanding II
8348
  • M2 ;Bahwa sejak pelepasan Tanah Sengketa / selama 52 Tahun Penggugat , Penggugat Il sangat menderita dan dirugikan, dengan demikianperbuatan dari Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang telahmembebaskan Tanah Sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepadaPenggugat , Penggugat II, sebagai pemilik tanah yang sah , dan telahmensertifikatkan Tanah Sengketa Tanpa Pengetahuan dan ijinPenggugat ,Penggugat II adalah sebagai: Perbuatan Melawan Hukum(on rech matigedaad), karenanya sudahlah patut dihukum
Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,dk ; TUAN CHAIRUL MUNIR,dkk
5338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 83 K/TUN/2016(Persero) melakukan Abus De Droit/Misbruuk Van Rech melakukanpenyalahgunaan hak mengganggu hak orang lain;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas maka KeputusanTergugat atas Permohonan Ny. Hj Rohani Soetjipto alias Ny.
Register : 19-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 290/PID/2020/PT BDG
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SONNY PRIADI Diwakili Oleh : AHMAD SYAUGHI AKBARI, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
10656
  • Juli 2020 pk 15.30 wib,maka kami masih mendapatkan halhal yang Tidak dan/atau kurangDipertimbangkan dalam Putusan perkara ini, hal ini menyebabkan terusiknyarasa keadilan bagi Terdakwa sdr SONNY PRIADI dan keluarga.Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 290 / PID/ 2020/PT.BDG.Tidaklah berlebihan kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, memulaiMEMORI BANDING ini dengan mengutip pandangan Mr,Trapman sebagai manayang juga dikutip oleh Prof.Mr.Van Bemmelen dalam bukunya Peebock Van JletNedderland Shat Proces Rech
Register : 07-06-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sak
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
1.SIHAR JHONNI TAMBUN
2.FLORA BR TAMBUN
3.MAGDARIA BR TAMBUN
4.TIASA BR TAMBUN
5.NORVITA MULAWATI BR TAMBUN
6.HENRI TIOPAN MARTUA TAMBUN
7.MANGASI DAMOS TAMBUN
Tergugat:
PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI
Turut Tergugat:
7.Agus L. ALIS AGUS BIN LESA
8.Pemerintah Kabupaten Siak cq Camat Kecamatan Kandis cq Kepala desa sam sam
10443
  • Menjelaskan Posita atau fundamentum petendi, tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidakdijelaskan dasar fakta (fetelijke ground). Dalil gugatan seperti itu, tidakHalaman 34 dari 74 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sakmemenuhi syarat formil, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No. 250 K/Pdt/1984.
Register : 16-01-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 17 Januari 2019 — BASOKA BRAMANTTYO HARNOWO HADIKUSUMO atau disebut juga BASOKA BRAMANTIYO THERESIA MARIA HARYANINGTYAS atau disebut juga THERESIA MARIA HARYANINGTYAS SITARESMI RM. GANET HARIYAWAN atau disebut juga RADEN MAS GANET HARIJAWAN BAROTO LARAS VS BAYU SASETIYO SIP, M.Si. (Han) atau disebut juga VICENTIUS SATIAWAN BAYU SASETIYO Melawan HARYANTO BUDI SETIAWAN SUTIK NANIEK CHANDRANINGROEM PONGKI PRIAMBODO KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
21054
  • Ratiem dan kemudianoleh anakanaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dariHalaman 37 dari 89 Putusan Nomor 49/Pdt G/2018/PN Sbyalmarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewatwaktu(rech tsverwerking);(MA 2111974 No. 695K/Sip/1973): Bahwa sekalipunpenghibahan tanahtanah sengketa oleh tergugat adalahtanpa ijin penggugat, namun karena la membiarkan tanah tersebutdalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampaigugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugatharus
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Agustus 2015 — Tuan Chairul Munir, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.PT. PERTAMINA (PERSERO),
157136
  • Pertamina (Persero) melakukan Abus De Droit / Misbruuk Van Rech melakukan penyalahgunaan hak menggangguhak orang lain;Bahwaberdasarkan halhal sebagaimana terurai diatas maka Keputusan Tergugat atasPermohonan Ny. Hj Rohani Soetjipto alias Ny.
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
6950
  • mayarakat sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan joSURAT EDARAN dari TERGUGAT SURAT EDARAN NO.2 /SE/XI//20012 pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) SertaLegalisir Dokumen Permohonan Pelayanan PertanahanBahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech
Register : 17-02-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 23 September 2014 — HENDRA EKA NUGRAHA, SE sebagai PENGGUGAT melawan BUPATI SLEMAN TERGUGAT
14572
  • Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada setiap tingkatPengadilan Pengadilan Tata UsahaMohon keadilan berdasarkan hukum, dan kami berharap Majelis Hakim dalammengadili perkara a quo tetap menurut keadilan yang baik naar geode justitie rech doen dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ex ae quo et bono Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikanRepliknya tertanggal 8 April 2014 dan terhadap Replik Penggugat
Putus : 07-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 7 Februari 2012 —
5412
  • Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secara formal sebagai wet tetapi dimaknaisecara materiil rech.
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
177318
  • Bahwa dengan menguasai dan memiliki dari tahun 1970 sampaitahun 2015 (45 tahun) tidak pernah memberikan kontribusiapapun kepada para Ahli waris yang lainnya adalah merupakanperbuatan melawan hukum (on rech matigedaad);6. Bahwa dengan perbuatan Penggugat sdr. Djatikusumah yang telahmelakukan perbuatan atas penguasaan tanah dan bangunantersebut diatas poin 3 dan 4 para Penggugat Rekonpensi atauTergugat Konpensi merasa dirugikan baik secara materil maupunimateril,a.
Putus : 23-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 3/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 23 Maret 2017 — 1. I WAYAN NGICEN; 2. I WAYAN JAYA sebagai Para Pembanding Lawan : 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai Terbanding I 2. KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding II 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding III Dan 1. GUBERNUR BALI sebagai Turut Terbanding I; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai Turut Terbanding II
7243
  • Bahwa sejak pelepasan Tanah Sengketa / selama 55 Tahun ParaPenggugat dan Para Penggugat H sangat menderita dan dirugikan ,dengan demikian perbuatan dari Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Illyang telah membebaskan Tanah Sengketa tanopa memberikan ganti rugikepada Para Penggugat dan Kepada Para Penggugat Il sebagai pemiliktanah yang sah , dan telah mensertifikatkan Tanah Sengketa TanpaPengetahuan dan ijin Para Penggugat dan Para Penggugat Il adalahsebagai: Perbuatan Melawan Hukum(on rech matigedaad
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I
13844
  • dankemudian baru tata naskah diatur kemudian oleh Peraturan MenteriDalam negeri Nomor : 6 Tahun 1972, dimana dalam SK harus rinci baikitu mengenai data fisik maupun data yuridis, dalam peraturan lamamemang seperti itu namun ada hal yang mendasar dalam menetapkanHalaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGpertama menerima penyerahan artinya dalam dictum kedua itu adayuridis lavering, tidak mungkin seorang gubernur dalam waktu itu diamemiliki kewenangan membuat beschikking rech