tetapi menyangkutformalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dandiputus bersamasama dengan pokok perkara.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat yaitu eksepsidaluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tentangsengketa tanah yang belum bersertifikat sehingga tidak terkena asas pembuktianfeitelijk stensel atau jika dalam 5 (lima) tahun tidak diajukan gugatan makasebagai pembuktian terkuat

Sinto Sihotang adalah bukti hak yang sah sebagaimana diatur dan tundukpada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok AgrariaBagian III Hak Milik, Pasal 20 Ayat (1): Hak Milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dijpunyai orang atas tanah, dengan mengingatPasal 6;Bahwa karena seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah terperkarabaik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Oppu NiarangSihotang hingga kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaantanah

Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, ayat (2).

Arba,pendaftaran maupun peralihan hak atas tanah, haruslah pula dilakukandengan iktikad baik, hal mana yang secara tekstual juga termuat dalamketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, bahwa penerapan klausula sertipikat sebagai alat bukti terkuat yang takdapat digugat lagi, salah satunya adalah didasarkan pada adanya iktikad baik(dari pemohon, pelaksanaan pendaftaran dan pihak lain yang terlibat), selainadanya penguasaan yang nyata terhadap bidang tanah tersebut;Menimbang

EIGENDOMVERPONDING Nomor : 5039 tahun 1935 atas nama W.L.SAMUEL DE MEYER F. ( Karena tidak dikonversi menjadi HakTanah sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor : 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ).Bahwa oleh karena tanah sengketa + 525 m2 tersebutmerupakan bagian dari tanah Eigendom Verponding yang tidakdikonversi, maka sesuai Pasal 20 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,yang mengatakan bahwa HAK MILIK ATAS TANAH adalah hakturun temurun, terkuat

apakah dari luas 80.000 M2 atau dari luas90.000 M2, sehingga tanah seluas 75.115 M2 tersebut tidak sinkrondengan jjin lokasi dan ijin prinsip;Bahwa sertifikat Hak Milik No. 647, tanggal 05101995, Luas 64.180M2, pemegang hak GDE WIRATHA (Tergugat Il) dan Sertifikat HakMilik No. 648, tgl 05101995, luas 55.820 M2, pemegang hak MD.WIRANATHA (Tergugat ll) adalah sertifikat yang sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dan sekaligus sebagai buktihak terkuat dan terpenuh pada diri pemegang haknya;Bahwa

ParaPenggugat oleh Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwaPara Tergugat (Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, TergugatIX, dan Tergugat X) telah menguasai Objek Gugatan Bidang tanpa hak karena tidak memiliki hubungan nasab adalah kelirudan tidak berdasarkan hukum (terlalu mengadaada); Bahwa mengenai hak milik atas tanah sebagaimana yang diaturdidalam UndangUndang Pokok Agraria Pasal 20 menyebutkan : Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendataran Tanah, yang mengatur tentang Pemindahan Hak;e Bahwa selain itu, suatu transaksi jual beli harus dilakukan pendaftaransebagaimana diatur oleh Pasal 23 (dua puluh tiga) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasardasar Pokok Agraria, hal mana apabilaketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka memiliki konsekwensi yuridis yaituKepemilikannya belum beralih, meskipun perjanjian jual belinya adalah sah; Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat

Berbeda halnyadengan dialihkannya hak atas tanah yang terjadi akibat adanya peristiwa: Jual beli; Tukar menukar;Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Klb Hibah; Pemberian menurut adat; Pemasukan dalam perusahaan; Hibahwasiat;Menimbang, bahwa hak milik atas tanah adalah hak yang turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Kabupaten Boyolali, adalah MARLINA TRI ASTUTI (Tergugat III) ;Hal 63 dari 79 hal Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Byl64Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan hak atas tanah hak milik atasnama pemegang hak yaitu Tergugat Ill diperoleh dengan cara yang sah dandibenarkan menurut undangundang yaitu berdasarkan lelang hak tanggungan,dan berdasarkan menurut ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan bahwa Hak Milikadalah hak turun temurun, terkuat

apakah dari luas 80.000 M2 atau dari luas 90.000 M2,sehingga tanah seluas 75.115 M2 tersebut tidak sinkron dengan ijinlokasi dan ijin prinsip;Bahwa sertifikat Hak Milik No. 647, tanggal 05101995, Luas 64.180M2, pemegang hak GDE WIRATHA (Tergugat Il) dan Sertifikat HakMilik No. 648, tgl 05101995, luas 55.820 M2, pemegang hak MD.WIRANATHA (Tergugat ll) adalah sertifikat yang sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dan sekaligus sebagai buktihak terkuat dan terpenuh pada diri pemegang haknya;Bahwa

Bahwa khalayak umum mengetahui kalau Sertifikat Hak Milik adalahbukti hak yang terkuat (tidak mutlak), dapat dilemahkan oleh alat buktilain.Dan Tergugat XVIII sudah mengakui sebagai Perbuatan MelawanHukum, maka tidaklah layak Pembanding/Tergugat I/V, Il, VI s/dPembanding/Tergugat XV dan Pembanding/Tergugat XVIImempertahankannya ;e.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 tahun 1960 bahwa: Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti yaitu PutusanMahkamah Agung No.39/PK/PID.SUS/2007, tanggal 16 Juni 2008 kasus DarianusLungguk Sitorus/DL Sitorus, diberi tanda P18.

Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Tentang Hak Milik, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU tersebut menentukan:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;Oleh karena itu, terbitnhya KTUN Obyek Sengketa telah menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan hak terhadap bidang tanah yangsebelumnya telah terdaftar/ diterbitkan Hak Milik No. 5/ Desa Sukowiryoatas nama Karjogati

mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.Dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas tanah obyeksengketa dan tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria, menyatakanbahwa Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat

mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah danberkekuatan hukum Sertifikat HPL Nomor 1/Desa Belawan tertanggal 3 Maret1993 yang berada di atas tanah Grant Sultan Nomor 1709 Tahun 1917 milikdari Penggugat;Bahwa menurut ketentuan Pasal Il UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Agraria ada dijelaskan bahwasanya suatu alas hak berupa GrantSultan dapat dikonversi atau/dirubah menjadi hak milik, sedangkan hak milikmenurut Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hakmilik adalah hak yang terkuat

1661992 ; Bahwa disebabkan Penggugat yang lebih dahulu memiliki hakatas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU No.1 padatanggal 16061992 yang baru akan berakhir haknya tanggal 31Desember 2021, kemudian pada tahun 2003 Tergugatmenerbitkan objek sengketa diatas sebahagian lahan11HGU Penggugat seluas 116.3954 Ha, sehingga terbitnya objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan,4.1.4.2.UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni: Hak Milik adalah turun temurun, terkuat

UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni : Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.(Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial).

II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telahmemenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 PPNo.24 Tahun 1997 dibuktikan dengan ek Bersih Sertifikat Hak Milik sehinggapengalihan hak tersebut dapat dilakukan dengan dicatatkannya pengalihan hak tersebut kedalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2dan Tergugat II Intervensi 3 ;197Pasal 20 UUPA menyatakan : 1Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat

ada orang yang mau menumpang di suatu kampung makaharus meminta permisi kepada tunggane huta dan tunggane huta yangmenentukan tempat tinggal penumpang.Bahwa di Lumban Tongatonga tersedia wakaf kuburan.Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah pada tahun 1958, 1959,1960 Ual Sijabat dan Japaet meninggalkan Lumban Tongatonga.Bahwa saksi pernah mendengar Jaihutan diangkat oleh Belanda.Bahwa saksi mengetahui bahwa Jaihutan berganti nama menjadi kepalanagari.Bahwa syarat menjadi Jaihutan adalah orang terkuat

Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yangdapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwahak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapatdiganggugugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asilidulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.

Katakata "terkuat dan terpenuh"itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwadiantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang"ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh;Hak Guna Usaha adalah Hak atas tanah yang bersyarat yaitu antara lain :Halaman 338 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDN. mempunyai jangka waktu yang diberikan terhadap Hak Guna Usahatersebut (vide Pasal 28 dan 29

Hak Guna Usaha hapus, antara lain karena:1) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusanpemberian atau perpanjangannya;2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarattidak dipenuhi;3) ditelantarkan;4) tanahnya musnah (vide Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996):5) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarattidak dipenuhi (vide Pasal 34 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960);Sedangkan Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan

Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yangdapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwahak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapatdiganggugugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asldulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.

Katakata "terkuat dan terpenuh"itu. bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausaha, hakgunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan,Halaman 750 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNbahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hakmiliklah yang paling kuat dan terpenuh;Bahwa Hak Guna Usaha adalah Hak atas tanah yang bersyaratyaitu antara lain:a.Mempunyai jangka waktu yang diberikanterhadap Hak Guna Usaha tersebut (vide Pasal 28 dan 29 UndangUndang

IVIntervensi;Bahwa oleh karena terbukti objek tanah sengketa adalah milik ParaPetani termasuk Para Pemohon Kasasi II/semula Para Pembandingl/Para Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurundari nenek moyangnya adalah Para Petani yang menjadi LaskarDatuk Sunggal dalam Perang Sunggal pada tahun 1872 tersebut.Sedangkan terbukti ketentuan Pasal 20 ayat (1) Ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria, yang menyatakan hak milik adalah hak turuntemurun,terkuat

,adalah telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 20ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, yang menyatakan Hak milik adalah hakturuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.