sebabmengenai halhal yang disampaikan Penggugat/Pembanding tersebuttelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis TingkatPertama;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujuldan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Bandingsendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor1775/Pdt.G/2019/PA Pwt tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 6 Jumadilakhir 1441 Hijriah dapat dikuatkan;Dissenting

,M.H., melakukan dissenting opinion dan berbeda pendapat denganHakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dan telah memberikanpertimbangannya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannyakeberatan, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatanperceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, dikarenakan Penggugat/Terbanding adalah bertempat tinggal di Kelurahan/Desa TangkerangLabuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuaidengan bukti tertulis T2

Maka judex facti tidak salahdalam menjatuhkan pidana dengan cara menyimpangi dari ancaman pidanaminimal khusus;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Prof.

formil dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mejelis hakim tingkat banding membaca dan mencermatimemori banding pembanding tertanggal 11 November 2011, maka majelis hakim tingkatbanding berpendapat, bahwa materi memori banding tersebut hanyalah merupakanpengulangan dari halhal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa setelah diadakan musyawarah ternyata majelis Hakim tingkatbanding tidak diperoleh kesepakatan bulat dalam me 2g ini idiambil dengan suara terbanyak ( dissenting

atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNomor 8 Tahun 1981);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung/KetuaMajelis Prof.

Adanya pendapat berbeda atau pendapat berlawanan (Dissenting Opinion)pada Judex Facti ;Bahwa menurut Penuntut Umum dengan adanya Dissenting Opinion dariKetua Majelis Hakim semakin memperlihatkan kepada keadilan dankebenaran bahwa putusan Judex Facti membebaskan Terdakwa tidak murnidan tidak beralasan menurut hukum dan dapat dijadikan dasar untuk upayahukum kasasi ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwaputusan

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 165/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 17 Oktober 2017 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Tjp tanggal 14 September 2017 harus diperbaiki mengenaipasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

., M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pertimbangan sebagai berikut :Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian jual beli alat beratexcavator Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069 tanggal 10Desember 2012, PT. Karya Alam Raharja (PT. KAR) telah membeli3 unit alat berat jenis excavator dari PT. Daya Kobelco (Supplier)dengan menyerahkan uang muka sebesar 15% dari nilai totalpembelian kepada PT. Daya Kobelco (supplier). Dengan demikianPT.

Bahwa Pendapat Dissenting Opinion dari Hakim AnggotaIkbalMuhammad, S. Sos, S.H. M.H., sudah tepat dan benar dan olehHal. 21 dari 23 hal. Put.

No. 407 K/Pid/2017karenanya dapat dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RIdalam memutus perkara a quo;Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Dissenting Opinion ataupendapat yang berbeda dari Hakim Anggota yang melakukan DissentingOpinion dalam memutus perkara ini, dimana dalam dissenting opinionnya HakimAnggota menyatakan bahwa Terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukanperbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancamPasal 363 ayat 1 ke4 KUHPidana, sebagaimana uraian

Tentang adanya dissenting opinion dalam putusan Mahkamah AgungNomor tanggal 21 April 2015 Nomor 747 K/PDT.SusPHI/2014, junctoPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas ABandung Nomor 97/G/PHI/2014/PN Bdg., tanggal 8 September 2014;1.Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat Kasasi padahalaman 1718 disebutkan adanya dissenting opinion dari salah satuanggota Majelis Hakim tingkat Kasasi yakni Bapak Arief Sudjito, S.H.

Termohon Peninjauan Kembali hanya berhakmemperoleh uang penggantian hak sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);Bahwa, berdasarkan dissenting opinion diatas disebutkan bahwa:Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak Tergugat sebagai berikut: Uang Pesangon: 1 x 6 x Rp7.800.000,00 : Rp46.800.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:2 x Rp7.800.000,00 : Rp15.600.000,00Jumlah : Rp62.400.000,00 Uang Penggantian Hak Perumahandan Pengobatan: 15% x Rp62.400.000,00 : Rp 9.360.000,00Jumlah seluruhnya : Rp71.760.000,00Hal

Put: Ne: 09/Pdt.G/2047/PFAJKdiatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasanalasan yangdijadikan dasar pengajuan banding eleh Pembanding dan Pembanding Iadalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dibenarkan eleh hukumiMenimbang, bahwa terlepas dari kesamaan pendapat Maielis HakimTingkat Banding sebagaimana tersebut diatas; ternyata dalam aAusyawarahMajelis Hakim, telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting epinian) antaraKetua Majelis bersama Hakim Anggota dengan Hakim Anggsta II dalam

halmerumuskan amar putusan, apakah permohonan pengesahan Perkawinan(itsbat nikah) yang diajukan Pembanding dan Pembanding II tersebut dinyatakantidak diterima (Niet Onvankeljk Verklaard) dengan kensekuensi BHtHsaRpengadilam tingkat pertama dikuatkan, atau dinyatakan ditelak dengankonsekuensi putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan: Selengkaprya isiperbedaan pendapat (dissenting opinion) tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini:1.

bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebutdan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 743/Pid/2019/PTMDN, tanggal 17 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan NegeriSimalungun Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 16 April 2019 untuk kemudianMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Dr.

dengan pemohonIl, sedangkan pemohon Idan pemohon Il beserta anak telah tetap tinggal dantercatat sebagai penduduk Kabupaten Kutai Timur, maka sesuai ketentuanpasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapatdijadikan sebagai acuan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timurguna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas; Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan Hakim : ArwinIndra

yang menyatakan bahwa Ayu Sulastri adalahanak dari pemohon dan pemohon Il bertentangan denganpertimbangan majelis hakim sendiri yang menyatakan bahwapernikahan pemohon dengan pemohon II tidak terbukti; Bahwa, berdasarkan' pertimbanganpertimbangan tersebut hakimArwin Indra Kusuma, SHI berpendapat bahwa permohonan parapemohon tidak dapat diterima dan majelis hakim harus menyatakanbahwa Pengadilan Agama Sangatta tidak berwenang; Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini ada dua pendapatberbeda (Dissenting

Dengandemikian bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusanharus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskanpendapatnya yang berbeda di dalam putusan;Menimbang, oleh karena itu dalam putusan terkait posisi DissentingOpinion (beda pendapat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusanhakim, maka dissenting opinion sebagai bagian yang ada di dalam putusan.Hakim yang menyertakan dissenting opinion wajib menandatangani putusanHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor9

/PID.SUSTPK/2016/PT GTOhasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upayauntuk menunjukkan bahwa penerapan dissenting opinion pada dasarnya tidakmenyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim.

Sementara dissenting opinion dapat dipandangsebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari perbedaanpendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hakim dan ada di dalambagian putusan.

Berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa meskipun ada dissenting opinion tidak mengurangikekuatan hukum putusan yang mengikat, karena yang menjadi putusanPengadilan adalah yang diputuskan secara musyawarah dan pendapatsebagian besar anggota majelishakim dan ditandatangani oleh seluruh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwaberkaitan dengan adanya dissenting opinion menurut Majelis Hakim TingkatBanding

Rosmawardani , SH) berpendapat berbeda(dissenting opinion ) sebagai berikutBahwa tentang pernikahan Pemohon dengan Termohondimana Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri halini telah diakui oleh Termohon, dan Termohon menyatakanbahwa benar Termohon (Kalsum binti Abd. Karim adalahisteri Pemohon Jumahat bin H. Makmun dalam perkawinantersebut telah mempunyai dua orang anak masing masingbernama Indah Juwairiah dan Muhammad Irfan.

dalam Pasal 112UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi namun oleh karenamaksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untukdigunakan dan jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup digunakan satu harinamun sebelum sempat digunakan Terdakwa ditangkap, maka terhadapTerdakwa dapat dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal khusus denganberpedoman pada penjatuhan pidana dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr. H.

Husin mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion), dan untuk transparansi pelayanan peradilanserta untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut pada pasal 14 ayat (3)Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, makapendapat hakim yang berbeda tersebut selengkapnya dicantumkan pula padabagian akhir putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUM DAN PENDAPAT HAKIM BERBEDA(DISSENTING OPINION)Menimbang, bahwa Hakim Drs. H.

No. 552 K/PDT.SUS/2010Namun sebelum Pemohon Kasasi / Tergugat membahas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak benar dantidak berdasar hukum "sejauh mengenai penerapan hukumnya" berdasarkanfaktafakta.Pemohon Kasasi / Tergugat sangat sependapat dengan pendapat berbeda(Dissenting Opinion) Hakim Anggota : EKO WAHYUDI,SH.

,SE,MM dalamhalaman 26 putusan karena Hakim Anggota a quo jelasjelas menjunjungtinggi penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo.PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Hakim Anggota : EKO WAHYUDISH.,SE,MM ; Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materil gugatan akan diperiksa terlebih dahulu syarat formal gugatan ; Menimbang, bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara para Penggugat selakukaryawan PT.

NusaSastratara Perkasa tidak dapat diterima (Niet OntvenkelijkeVerklaard).Pemohon Kasasi / Tergugat sangat sependapat dengan PendapatBERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Anggota : EKOWAHYUDISH.,SE.,MM tersebut di atas karena :a. PT. Nusa Sastratara Perkasa adalah badan hukum yang merupakansubjek hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga jelas subjekhukumnya adalah PT. Nusa Sastratara Perkasa.b.

,MHmemberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasansebagai berikut :Bahwa putusan Judex facti dapat dibenarkan karena penempatanpersonal Kuntjoro Chandra selaku Tergugat bukan dalam kwalifikasi sebagaipribadi (subjek hukum perorangan) tapi sebagai personifikasi dari perusahaan.Dengan berlakunya UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas terutama ketentuan pasal 92 ayat 3 jo ayat 2 serta pasal 47 ayat 1 jopasal 98 ayat 1 dan 2 UndangUndang tersebut, maka standy Direksi

No. 1841 K/Pid/2009tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atau apakahcara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang,dan apakah Pengadilan telan melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;DO (DISSENTING OPINION)Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

Hakim Agung padatanggal 29 Agusus 2008, terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion)dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H.

., tanggal 26 Maret 2018 untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr.

putusan pengadilan ini, dan (h)menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen lewat Putusan Nomor 101/PadtG/2007/PN.Kpj tanggal 11 Juni 2008 mengabulkan seluruh petitumPenggugat Pengadilan Tinggi Surabaya lewat Putusan Nomor676/Pdt/2008/PT SBY tanggal 13 Januari 2009 menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kepanjen tersebut Mahkamah Agung menolak kasasiTergugat (Pemohon Kasasi):Bahwa ada kenyataan Putusan Mahkamah Agung dijatuhkan berdasarkanperbedaan pendapat atau dissenting

Bagaimana mungkin fotokopi saja bisa diterima sebagaialat bukti kKepemilikan;Bahwa sengketa antara Hariyanto dan Mohammad Soleh (Terlawan V)sudah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan dissenting opinion dariHakim Agung R Imam Hambali, S.H., M.H. kemudian diikuti denganPenetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 06/Eks/2013/PN Kpj jo. Nomor 101/Pdt.G/PN.Kpj tanggal 20 Juli 2013.