halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.AB Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi dan parasaksi Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama dalamsatu rumah layaknya suami istri, akibatnya kewajibankewajiban utamaPenggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dapat dilaksanakan; Bahwaberdasarkan' pertimbangan tersebut maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatannusyuz (durhaka

) terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya karenaPenggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibankewajibanutamanya yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasbatasyang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah pasal84 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanPenggugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan nusyuz (durhaka)kepada Tergugat Rekonvensi (Suami), oleh karena

Tergugat Rekonvensipada saat itu bekerja ditempat Penggugat Rekonvensi melahirkan;Bahwa Meajelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tidakterlaksanakannya kewajiban rumah tangga bukanlah karena kelalaianPenggugat Rekonvensi namun karena memang mereka belum pernahtinggal serumah dan ternyata tidak ada hal prinsipil yang dilanggar olehPenggugat Rekonvensi, dari itu Penggugat Rekonvensi tidaklah dapatHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PTA.ABdikatagorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yangHalaman 8 dari 23 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2020/PA.Pthterkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidanganMajelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yangterkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nuHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.PtIhsyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidanganMajelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

orang tua Termohon dari rumah Pemohonsendiri ;Bahwa setelah Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohonsendiri, hingga akhirnya sampai dengan sekarang + sudah 3 tahun antaraPemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, tidak satu rumah lagi sertakeduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suamiisteriBahwa oleh karena Termohon bukanlah termasuk isteri yang solikhah yangbisa berbakti kepada suami dalam batasbatas yang dibenarkan dalam hukumIslam, maka Termohon tergolong sebagai isteri yang durhaka

terjadinya perceraian ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepadaYang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Ambarawa di Ambarawa cq.Bapak/Ibu Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini,dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak terhadap (TERMOHON) di depan PersidanganPengadilan Agama Ambarawa ;3 Menetapkan Termohon telah durhaka

Dan setelah istri Penggugat meninggal duniamembagikan semua harta bersama tersebut dan penggugat hanyamengambil rumah yang harganya Cuma Rp.350.000.000, karena mobilsatusatunya milik Penggugat telah dipinjam tidak dikembalikan bahkantelah dipindah tangankan oleh Tergugat 1;Bahwa pemberian hibah tersebut sesungguhnya sudah layak karenamenurut hukum hibah dapat dibatalkan atau dicabut kembali apabila siPenerima hibah anakanak kandung yang menelantarkan/durhaka padaorang tuanya yaitu pemberi hibah/Penggugat

dibuktikan dimana Penggugat sudah tuamenghidupi dirinya sendiri dan hidup sebatang kara dan terlunta lunta danbanyak hutang baik pada bank maupun pada tetangga karena uangpansiun telah dipotong cicilan pada 2 bank hutang tersebut karena istriPenggugat sakit keras selama berbulan bertahuntahun dan menghabiskanuang yang sangat banyak tanpa bantuan Tergugat dan II pinjam uangpada Bank dengan jaminan SK pensiunan dan salah satu bank denganjaminan rumah milik Penggugat;Bahwa Tergugat dan II benar benar anak durhaka

Dan juga mendapat pembayaran sebagai kuasahukum penggugat.Saya sebagai Saya sebagai T1 menolak dengan tegas penjualan rumahdengan pertimbangan sbb:*management keuangan penggugat yang kurang baik, jangka waktu berapabulan uang hasil penjualan akan habis* karena desakan pihak2 yang tidak bertanggungjawab* Usia penggugat*Dikarenakan T1 dan TIl (kami) bukanlah anak Durhaka, yang disebutkandalam replik sebelumnya, bahkan dalam sholat pun kami berdoa meminta agarpenggugat disadarkanAgar penggugat bisa

Bahwa atas perilaku Termohon terhadap Pemohon, Termohon termasuk isteriyang durhaka terhadap suami atau istri yang Nusyuz;9. Bahwa Pemohon merasa hubungan pernikahan Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus, danPemohon sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan Pemohon dan Termohon;10.

Menyatakan bahwa Termohon ( Etna Kusmardani Binti Hadi Sujana ) adalahistri yang durhaka terhadap suami atau istri yang Nusyuz, sehingga tidakberhak mendapatkan Nafkah Iddah;4.

Menyatakan sebagai hukum bahwa telah muncul syiqaq (pertengkaran terusmenerus) antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ TergugatRekonpensi dan bukan sikap durhaka dari Termohon/ Penggugat RekonpensiHal 19 dari 116 Hal.

Dan mutah hanya di berikan kepadaIsteri yang tidak durhaka. Pemohon / Tergugat merasa Termohon / PenggugatRekonpensi adalah Istri yang durhaka atau Nusyuz. Dan juga angka yang diminta adalah sangat fantastis tinggi dan sangat di luar kemampuan Pemohon /Tergugat Rekopensi sebagai seorang yang sudah pensiun dan tidak bekerjalagi. Mohon Majelis Yang Mulia Kesampingkan di kerenakan Kabur danHal 35 dari 116 Hal.

Recht feiten dari pemohonadalah tentang syiqaq tapi ditakrifkan/ didefinisikan oleh termohonsebagai nusyus (durhaka) seperti yang disebutkan oleh Pemohon di point8. Bahwa dengan demikian posita termohon/ penggugat rekonpensi aquopada point 9 halaman 3 (jawaban dan gugatan rekonpensi tertanggal 27Agustus 2013) kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata danbenar ;13.

SehinggaMajelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namunsebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami,sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officioberdasarakan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenai asas ExAequo et Bono, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugatsebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidakmelaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangatdiperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah danHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 376/Padt.G/2021/PA.Plhmutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat olehkaidah hukum yang dimaksud

SehinggaMajelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namunsebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Ssuami,sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officioberdasarakan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenai asas ExAequo et Bono, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugatsebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidakmelaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangatdiperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah danmutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat olehkaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMANomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidakterbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai Suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara exofficio berdasarakan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenaiasas Ex Aequo et Bono, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakanHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pthkewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 danSEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yangmelakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugatuntuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah), Mutah dalam bentuk

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwaPemohon tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Termohon sebagaisuami, namun sebaliknya Termohon yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio berdasarakan petitum subsidair di dalam gugatanPemohon mengenai asas Ex Aequo et Bono, Majelis Hakim menghukumTermohon untuk membayar

Putusan No.214/Pdt.G/2021/PA.PlhHukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebutmenjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antaraPemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahandalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, halini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapatmenentukan apakah Pemohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz(durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajibankewajiban sebagai ister!

dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai Ssuami yangmelakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakankewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalammenentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mutah dalamperkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidahhukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995tanggal 30 September 1996 yang menyatakan walaupun dalam perkaraperceraian hakim tidak perlu melihat

Dan sering kali mengakatan bahwa Penggugatadalah seorang istri durhaka, yang membuat Penggugat sakit hati.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi sejak November 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisahrumah;Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upayatersebut tidak membuahkan hasil;Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah

Dan sering kali mengakatan bahwa Penggugatadalah seorang istri durhaka, yang membuat Penggugat sakit hati. danpuncaknya pada bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawabanTergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmiHal. 6 dari 10 Hal.

Nomor 3 tahun 2000dan Nomor 4 Tahun 2001 maka patutlah permohonan tersebut ditolak;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi, yang pada intinya, bahwa oleh karenaPenggugat/Tergugat Rekonvensi telah murtad, maka Pengugat/TergugatRekonvensi untuk tidak mendapatkan pembagian harta bersama;Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebutperlu dikemukakan, bahwa istri yang tidak mendapatkan hak nafkah karenamurtad, durhaka

Menurut pendapat Majelis Hakim tingkatbanding, bahwa istri yang murtad termasuk dalam katagori durhaka, sehinggatidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah, dan murtadmerupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan harta bersama adalahmerupakan hak bagi suami isteri yang apabila suami isteri bercerai, maka hartabersama dibagi dua masingmasing mendapat 2 (Seperdua), sebagaimana yangdiatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum

Bahwa Termohon adalah seorang istri yang Nusyuz (durhaka)kepada suaminya karena Termohon sebagai istri tidak melakukankewajibanya untuk mengurus rumah tangga, tidak patuh, melawanperkataan Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengarperkataan/nasehat dari Pemohon (Vide Pasal 34 ayat 2 UndnagundangNo.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan);12.

Menyatakan Termohon adalah Istri Nuzyus (durhaka);4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sesuai denganketentuan yang berlaku;atau:Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.PdgApabila Ketua Pengadilan Agama Padang cq Majelis Hakim Memeriksa danMengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 11 yang pada intinyamenyebutkan Termohon adalah seorang isteri yang nusyuz (durhaka)kepada suami adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak beralasanhukum. Bahwa dari apa yang di dalilkan Pemohon hanyalah upayamenyalahkan Termohon, terbukti Pemohon sendiri yang meninggalkanTermohon dan = anakanaknya semenjak bulan Oktober 2015sebagaimana posita permohonan Pemohon angka 13, sehingga kelirumengatakan Termohon adalah isteri yang nusyuz;8.

Bahwa Termohon adalah seorang istri yang nusyuz (durhaka)kepada suaminya karena Termohon sebagai istri tidak patuh,melawan perkataan Pemohon sebagai suami dan tidak maumendengarkan perkataan/nasehat dari Pemohon ( Vide pasal 34 ayat2 UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);5.

Menyatakan Termohonadalah isteri Nusyuz (durhaka);4.

(Surabaya al Fitrah,2000) juz IV, halaman 106, Nusyuz nya seorangperempuan ialahn sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapansuami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Alloh wajibkanpadanya yakni taat terhadap suami, nusyuiznya perempuan inihukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besarkarena Termohon tidak taat pada suami malah Termohon berkaraokedengan pria lain serta makan malam bersama lakilaki yang bukanHal.17 dari hal 46 Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2019/PA.Sitmuhrimnya sehingga

Bahwa telah jelas pula sebagaimana yang dijelaskan oleh IbnuTaimiyah yakni ; Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya makatidak ada nafkah dan pakaian , tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluardari rumah suaminya kecuali dengan jjinnya maka istri telah berbuatnusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan RasulNya dan layakmendapat adzab;Hal.18 dari hal 46 Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2019/PA.Sit13.Bahwa rumah tangga yang semulanya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan

Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukumnya sudah kekurangankata kata (dalil dalil) untuk dijadikan materi seolah olah kesalahanhanya dilimpahkan kepada Termohon dan berulang ulang mengatakanNUSYUZ (Durhaka), yang sangat membosankan, beginilah kalau seorangAdvokat tidak Profesional terkesan asal asalan bertolak belakangdengan Advokat Kondang Hotman Paris.4.

Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukumnya KUASA HUKUMPEMOHONselalu dan selalu bahwa Termohon dikatakan durhaka olehPemohon dan dianggap tidak pantas menerimanafakah maupun bajukarena hanya Termohon tidak dapat melayani hubungan badan layaknyasuami istri, Sangatlan keliru Advokat KUASA HUKUM PEMOHONyanghanya tahu KULITNYA SAJA tanpa mengetahui yangsebenarnya, danselalu. mengatakan Termohon adalah istri yang NUSYUZ (Durhaka)padahal Pemohonlah yang dapat digolongkan orangorang yang tidakBeriman yang

adalah anak mudayang fisiknya dapat diandalkan di lapangan, seharusnya apa bila seorangistri pulang larut malam tidak menjadi masalah tetapi Pemohon belumpernah menegur Termohon karena selama membina rumah tanggaTermohon belum pernah menghianati cinta Pemohon, dan apa yangdituduhkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya semuanya tidak benar(Bohong) dan Termohon dapat membuktikan kebenarannya bahkanTermohon menjadi sapi perah yang hanya dimanfaatkan oleh Pemohonlakilaki seperti ini termasuk golongan orang durhaka

Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada YurisprudensiMARI

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteriHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Plhdengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugattidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagaisuami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secaraex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mutah

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Sehingga Majelis Hakim berpendapHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.PIhat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 danSEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yangmelakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugatuntuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai Suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor 184 K/AG/1995 tanggal

Dikirim 28 September 2013 pukul 09:30 Sumber 1081328044738 aessee eee eee eee eeik ger hakime tkone bolak balik jwbne jeg bae Dikirim 24 Oktober 2013 pukul 10:33 Sumber : Hendaryanti 8.3 Bahwa ada unsur faktor pihak ke tiga, terbukti berdasarkan keteranganpenggugat pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007, bahwa penggugatmenangis karena mantan kekasihnya mengajak menikah, dan tidak menutupkemungkinan masih berhubungan sampai dengan sekarang tanpasepengetahuan tergugatBahwa penggugat adalah istri yang durhaka

adalah sejak bulan Januari2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus yang berakibat sudah tidakbisa untuk dirukunkan kembali yang disebabkan masalah ekonomi,masalah Tergugat tempramental dan juga masalah kekerasanTergugat terhadap Penggugat dan anaknya yang bernama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT, pernah suatu ketika Tergugatmemberikan obat kepada anak dengan kasarnya sampai malutanaknya diludahi yang berahir botalnya dibanting dan jugamengajari anak durhaka

Tergugat tidak melakukankekerasan jasmani baik terhadap Penggugat maupun kepada anak ; Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat justru disebabkan olehPenggugat sendiri yang tidak dapat merawat anak, tidak bisamemasak dan durhaka terhadap Tergugat, sedangkan kekerasan yangterjadi dalam rumah tangga bukanlah menimpa Penggugat tetapijustru Penggugat sendiri yang telah memukul kepala Tergugat daribelakangd ; 292 2 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

Permohonan cerai talak dari Pemohonadalah sudah berdasarkan hukum dan seyogyanya dapat dikabulkan;Bahwa dalam perkara ini jelas Termohon telah melalaikan kewajibannyasebagai isteri, sering pergi keluar rumah tanoa sepengetahuan dan tanpaizin suami, berbagai macam alasan yang sengaja di buat buat olehTermohon apabila ditanyakan begitu datang kerumah tentang kemanaperginya dan dengan siapa perginya pun Termohon menjelaskannya secaraberbelit belit, maka dengan demikian jelas sekali perobuatan Termohontelah Durhaka

Durhaka Kepada Suaminya (Nusyuz).Put.

,Danapabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka Ia telah berbuatnusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan RasulNya dan ia layakmendapat adzab.Bahwasanya berkenaan dengan permohonan untuk membagi hartabersama berupa satu Unit Mobil Toyota Rush warna Hitam Nopol DA8078 L apabila terjadi perceraian adalah sutau hal yang berlebihan,dikarenakan mobil tersebut masih dalam masa kredit jaminan hutang( Fidusia) pada PT.

nominal tentang mutah untuk Pemohon Rekonpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelisberpendapat Pemohon Rekonpensi berhak atasnya mutah sebagaimana diaturdalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Termohon Rekonpensiharus dihukum membayar mut'ah tersebut sesuai dengan pekerjaan danpendapatan Termohon Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah),dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pemohon Rekonpensi tidakterbukti durhaka