Atas pertimbangan hukum tersebut Judex Yuris tidak memberikanpenjelasan apakah benar Terdakwa telah mengambil kebijakan, kalaufaktanya ada kebijakan yang diambil oleh Terdakwa, kebijakannya sepertiapa ?, dan apa dasar Judex Yuris untuk menilai kapasitas Terdakwadihubungkan dengan kewenangan untuk mengambil kebijakan tersebut ?.Terdakwa sebagai Asisten Manager seharusnya tinggal melaksanakankebijakankebijakan yang telah diambil oleh Manager.

Menurutketerangan saksi WAHIDIN SITOMPUL, Surat Facsimile No. 163/WKSKT/2008, tanggal 26 September 2008, prihal PengendalianPemasangan Baru Untuk Penertiban Sambungan Bukan Pelanggantersebut adalah merupakan kebijakan untuk melakukan penertibanpemakaian tenaga listrik (P2TL) yang kemudian ditindak lanjuti denganpenyambungan baru bagi pemilik rumah yang sudah membayar ganti rugiakibat pelaksanaan P2TL tersebut, kebijakan penyambungan barutersebut dikeluarkan untuk mencegah pencurian listrik yang terjadiberulangulang

M.Si, SK Direksi No. 68/2000 dan SK DIreksi No. 234/2008yang dijadikan dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanmerupakan peraturan melainkan merupakan kebijakan. Menurut saksi ahli Prof.DR. SYAMSUL WAHIDIN, SH.

M.Si yang dimaksud dengan Kebijakanmenurut hukum administrasi negara adalah produk dari suatu lembaga yangmerupakan kebijakan yang dibuat sebagai refleksi dari adanya suatu peraturan,dengan ciriciri sifatnya internal, mudah dirubah, diperbaiki atau dicabut danberlakunya hanya temporer tidak secara terus menerus, adapun fungsi darikebijakan tersebut menurut saksi ahli adalah untuk menjabarkan suatu keadaanyang bersifat internal, dan suatu kebijakan bukanlah merupakan peraturan.Bahwa masih menurut

M.Si,apabila ada pelanggaran terhadap suatu kebijakan maka sanksinya adalah sanksiadministrasi dan yang memberikan penilaian terhadap dilanggar atau tidaknyasuatu kebijakan adalah dari lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut, danyang memberi sanksi adalah lembaga itu sendiri, akan tetapi menurut saksi ahlisebelum sampai kepada tahap pemberian saksi terkait dengan pelanggaranterhadap kebijakan, pertama yang harus dilakukan adalah memberikanperingatan, karena suatu hal yang tidak dilaksanakan

,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai denganPeraturan Perundangundangan maupun kebijakan yang ditetapbkan oleh KepalaDinas;Kepala UPTD mempunyai fungsi :a.

,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai denganPeraturan Perundangundangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh KepalaDinas;Kepala UPTD mempunyai fungsi :a.

yang mereka ambil saat itu adalah kebijakan berupa penggunaanpajak langsung, tanoa melalui mekanisme yang seharusnya ;Halaman 68 dari125 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017.

mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai denganPeraturan Perundangundangan maupun kebijakan yang ditetapkan olehKepala Dinas; Kepala UPTD mempunyai fungsi :a.

Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikanpenyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan DinasPendapatan Daerah;b.

No.1914 K/Pid.Sus/2011e Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutupendidikan; Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll);e Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilin secarademokratis berdasarkan jenjang kelas;e Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa danmandiri;Yang bertujuan :e Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalammelahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuanpendidikan;e Meningkatkan tanggung

;Namun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku KepalaSMA Negeri 1 Ngawi pada tanggal 30 Agustus 2008, tidak melalui tahapanserta prosedur yang melibatkan komponenkomponen yang ada maupun RapatPleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagai dasar atas adanyapengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawiguna keabsahan atas penarikan luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009secara resmi sebagaimana

Yudho Ilham Wibowo;Guna membeli Mobil Operasional Sekolah pada tanggal 13 Juli 2008.Kemudian dengan berdasarkan atas Surat Tugas tersebut, maka padatanggal 15 Juli 2008 pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah membeli 1 (Satu) unitmobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna coklatmuda metalik dengan Nomor Rangka : MHKV3CA3J8K002931, Nomor Mesin :DAL7699;Bahwa kebijakan Terdakwa terhadap pembelian 1 (Satu) unit mobil merkDaihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua

No.1914 K/Pid.Sus/2011Kanakkanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/ 2010,telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran2009/2010;Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi dalampelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009atas adanya biayabiaya yang tertuang di dalam Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009,dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental tanpa adanyaijin/rekomendasi

No.1914 K/Pid.Sus/2011melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponenkomponen yangada maupun Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagaidasar atas adanya pengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawi guna keabsahan atas penarikan luran InsidentalTahun Pelajaran 2008/2009 secara resmi sebagaimana diatur dalam SuratEdaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentangPungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa.

.- untuk pembayaran Administrasi uang muka pengurusan jalur kebijakan tahun 2014 sisa yang harus dibayar Rp.95.000.000, setelah SK keluar di bulan Mei 2014, apabila tidak masuk maka uang akan dikembalikan tanpa dipotong/dicicil, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 19 April 2014 oleh yang menerima an.ERNANETTY PARINDURI.

HASAN IBRAHIM HARAHAP sebesar Rp.15.000.000.- untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000.- akan segera dilunasi setelah SK keuar, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an.ERNANETTY PARINDURI .

.- untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an. ERNANETTY PARINDURI.

14. 1(satu) examplar rekening koran Bank Mandiri No Rekening 1060010181330 an.SALAMAH.

CPNS jalur kebijakan 2014 apabila SK keuar wajib dilunasiRp.75.000.000. dan jika SK tidak keluar biaya akan dikembalikan tidakada pemotongan, kwitansi ditanda tangani di Medan pada tanggal 29April 2014 oleh yang menerima an.Ernanetty Parinduri .12. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dariSalamah an.

Hasan Ibrahim Harahap sebesar Rp.15.000.000. untukpembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelan SK keuar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerimaan.Ernanetty Parinduri .13. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dariSalamah an.Heru ArpiansyaH sebesar Rp.15.000.000. untukpembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi

HASAN IBRAHIM HARAHAP sebesar Rp.15.000.000.untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keuar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerimaan.Ernanetty Parinduri .13. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dariSalamah an.HERU ARPIANSYAH sebesar Rp.15.000.000. untukpembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisaRp.65.000.000. akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi

Hasan Ibrahim Harahap sebesar Rp.15.000.000. untuk pembayaranbiaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000. akansegera dilunasi setelah SK keuar, kwitansi ditanda tangani di Medanpada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an.Ernanetty Parinduri .13. 1 (Satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Salamahan.Heru Arpiansyah sebesar Rp.15.000.000. untuk pembayaran biayaadministrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp.65.000.000. akan segeradilunasi setelah SK keluar, kwitansi

Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBDTA 2011;Bahwa untuk menindaklanjuti penyusunan Rancangan Kebijakan UmumPerubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD TA 2011, dibentuklah TimTAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Sijunjung Nomor : 188.45/624/KPTSBPT/2010 tanggal 13 Juli 2011dengan susunan sebagai berikut:1.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kKeuangan daerah;b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah;d.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kKeuangan daerah;b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;c.

Dikarenakan DPPA SKPD merupakan dokumenpelaksanaan APBD dan masuk dalam aspek administratif maka DPPASKPD tidak membutuhkan pengesahan dari DPRD;Bahwa menurut ahli semua kebijakan yang disusun oleh PemerintahDaerah setelah Perda APBD ditetapkan adalah kebijakan operasionaldalam rangka pelaksanaan kesepakatan, bukan merupakan kebijakanyang bersifat konsepsional yang berujung pada perubahan substansikesepakatan (APBD).

Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompokkelompok strategis dalamproses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;3. Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitrajaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantaupenegakan hukum;4. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum,politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi;5. Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi;6.

Mendorong aktoraktor potensial di pemerintahan, parlemen danpenegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalammengubah kebijakan;8. Melakukan upaya hukum publik untuk mendorong reformasi hukum,membela hakhak korban korupsi dan perubahan kebijakan yangberpihak kepada rakyat;9.

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari UndangUndangtentang Keterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang:Pasal 3 :UndangUndang ini bertujuan untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari UndangUndang tentangKeterbukaan Informasi Publik itu berbunyi:Pasal 3, UndangUndang ini bertujuan untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan

para penyelenggara Negara juga dijamin secara tegas,sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan tujuan dari adanya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

Kebijakan dan/atau. ketentuan yang dikeluarkan oleh KomiteKebijakan Sektor Keuangan (KKSK), yang dibentuk oleh Pemerintahberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentangKomite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999(Keppres No. 177/1999) (BUKTI P4);Bahwa berdasarkan UU Perbankan jo.

Merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan,termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi Bank;b. Merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaanyang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, terutamayang berhubungan dengan penyehatan perbankan;c. Merumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasiindustri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif gunamengamankan pengembalian uang negara;Hal. 3 dari 63 hal.

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selaku KetuaKomite Kebijakan Sektor Keuangan;Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;Para Menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan;Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;Jaksa Agung Republik Indonesia;7229 5Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;Hal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 706/Padt.G/2018/PN. Jkt.Pst.20.g.

Bahwa selain daripada hal tersebut, rangkaian kebijakan untuk mengatasikrisis, termasuk kebijakan BLBI, program PKPS, telah mengalami prosespolitik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah yaitu UU No.25 Tahun2000 tentang Propenas, TAP MPR No.X Tahun 2001, TAP MPR No.

BPPN,Tergugat Il tidak pernah membuat ataumerumuskan kebijakan dalam penentuan mengenaiPKPS (Penyelesaianhal 55 dari 63 hal put. No.706 /PDT/2018/PT.DKIKewajiban Pemegang Saham) kepada Sjamsul Nursalim.

Dengan demikian,segala perlakuan, tindakan/kebijakan yang diakhiri dengan PemberhentianPenggugat dari tugas Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) olehTergugatTergugat sangat bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disebutkan dalamPasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PeradilanTata Usaha Negara, terutama yang berkaitan dengan: Azas KepastianHukum; Azas Profesionalitas; Azas

yang memberlakukan Peraturan Peraturansecara berlaku surut oleh Tergugat tersebut bagi Penggugat adalahmerupakan suatu Hukuman tanpa Kesalahan sedikitopun, dimanatindakan dan kebijakan Tergugat tersebut nyatanyata telahmelanggar ketentuan Pasal 28 angka 1 dan 2 UndangUndangDasar 1945, yang menyebutkan angka 1: "hak untuk hidup,hakuntuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperobudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan Hukum, dan Hak untuk

Pegawai Negeri Sipil hanya karena terpaut usia lima (5)bulan, lagilagi memberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, secara berlaku surut(Retroaktif) padahal usia Penggugat mulai bekerja atau mengabdi diJajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, masih tiga puluhdua (82) tahun dan usia Penggugat saat diusulkanpengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal20 Nopember 1993, masih Tiga puluh tiga (33) tahun;Kebijakan Tergugat yang terus

Dengan demikian segalatindakan dan kebijakan Tergugat sejak awal pengabdian Penggugatsampai dengan terbitnya Surat Keputusan a guo yang menjadi objeksengketa benarbenar bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melanggar Pasal 28 D angka 1dan 2 UndangUndang Dasar 1945, Pasal 28 angka 1 dan 2 UndangUndang Dasar 1945.

Bahwa akibat dari seluruh rangkaian tindakan dan kebijakan hinggaterbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objeksengketa sebagaimana telah disebutkan di atas telah menimbulkanHalaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 81 K/TUN/2015berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat baik dalam bentuk Immateriil(moril) maupun dalam bentuk Materiil;2.

karyawankontrak tanggal 1 Oktober 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T5;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 8 Oktober 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T6;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 5 Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup dan

telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T7;Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 Februari 2017, yang telah diberimeterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberitanda T8;Fotokopi Resign Form Penggugat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T9;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 29 September 2017, yang telah diberi meterai yang

karyawankontrak tanggal 19 Desember 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T16;Fotokopi form persetujuan Pimpinan terkait pemberian uang kebijakan karyawankontrak tanggal 19 September 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T17;Fotokopi Absensi Penggugat, yang telah diberi meterai yang cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T18;Menimbang,

karyawan kontrak selanjutnyaTergugat baru mempekerjakannya berdasarkan PKWT tanggal 26 September 2017sampai tanggal 26 September 2019 dan kemudian Penggugat tidak maumenandatangani PKWT baru sehingga hubungan kerja demi hukum putus;Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisinan tersebut di atasmaka ditemukan permasalahan bagaimanakah status hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat bila dikaitkan dengan kebijakan pemberian uang terkait dengankontraknya, pengunduran diri dan PKWT berulang kali

T08 dan T10 berupa form persetujuankebijakan pemberian uang untuk karyawan kontrak serta keterangan saksiPenggugat benama TUBAGUS DIN LAJUARDI terkait uang kebijakan yangmerupakan uang pengganti cuti karena karyawan kontrak tidak ada cuti dan padatabel nama (bagian belakang form persetujuan Pimpinan) ditandatangani olehpenerima uang kebijakan dan keterangan saksi Tergugat benama ANGGIGLISTIYA terkait perbedaan antara uang pengganti cuti dengan uang kebijakanterkait kontrak (uang pengganti jeda),

Demikianjuga pengenaan sanksi daftar hitam mengacu pada Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (perka LKKP)Nomor 18 Tahun 2018.Tentang Daftar Hitam.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia apabila :Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, ataudilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan olehkesalahan Penyedia Barang/Jasa;Menimbang, bahwa berdasarkan

ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh :a.

lambat 3 (tiga) hari setelah Berita AcaraPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani ataudokumen/bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,menyatakan bahwa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerahmenyampaikan surat permintaan rekomendasi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatansebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pencantumandalamDaftar Hitam selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyatakan bahwa:

No. 730 K/Pdt.Sus/2011selalu berakhir dengan kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secarasepihak dan sewenangwenang bahkan seringkali terjadi adanya upayapengkriminalisasian para Buruh ;Bahwa sejak bulan Maret 2010, dilingkungan kerja Tergugat telah berdiri SerikatBuruh yang menyatakan bernama PTP GESBURI PT. TCK (Pimpinan TingkatPerusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT. Tara Citra Kusuma) oleh 15orang buruh/pekerja.

Suyadi (Staff Divisi Hukum & Advokasi)dikenakan kebijakan PHK secara sepihak dan sewenangwenang yangdilakukan oleh Tergugat ;3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan)orang pengurus harian PTP GESBURI PT.TCK dipanggil dan langsungdikenakan kebijakan PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 9 (sembilan)orang pengurus harian PTP GESBURI PT. TCK adalah Penggugat I(Wakil Ketua Umum) Penggugat III (Sekretaris Umum), Sdr. Purnomo(Bendahara Umum), Sdr.

Menurut pendapat paraPenggugat, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)sepihak dan sewengwenang yang telah dilakukan olehTergugat mengandung cacat prosedur formil, sebagaimanajelasjelas telah diatur dalam ketentuan pasal 151 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

No. 730 K/Pdt.Sus/201110Total2 Penggugat II 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,3 Penggugat III 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,4 Penggugat IV 11 Bulan 4 Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,5 Penggugat V 11 Bulan x Rp.1.084.200 Rp.11.926.200,Rp. 59.631.000,Total (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).1 Penggugat I2Rp.1.084.200 : 21 x 12 Hari Rp.Bahwa atas istirahat/ cuti tahunan yang telah terhalangkarena pelaksanaan kebijakan PHK (PemutusanHubungan kerja) yang dijatuhkan

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah dilakukan olehTergugat adalah Tidak Sah Berdasar Hukum dan sangat terkait erat dengan upayapenghalanghalangan peran fungsi serta aktivitas PTP GESBURI PT.TCK yangdapat dikategorikan sebagai tindakan anti Serikat Pekerja/Buruh (Union Busting) ;3 Menyatakan dan memerintahkan, kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)yang telah dlakukan oleh Tergugat tidak sah berdasarkan hukum maka batal demihukum.

No. 1745 K /Pid.Sus/2015 Rabu, 17 September 1x Rapat Paripurna Il2008 Penyampaian Pendapanakhir Fraksifraksi Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD ~ Tahun2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008; Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 s/d tanggal 10 September2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul 12.00 WIBbelum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan

pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB.

Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008; Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul12.00 WIB belum ada kesepakatan terhadap pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB.

Malam:terhadap Kebijakan Umum 20.0022.30Perubahan APBD dan WibPPAS Perubahan APBDTahun 2008.Rabu, 17 September 1x Rapat Paripurna ll2008 Penyampaian Pendapanakhir Fraksifraksi Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008; Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 dijadwalkan tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 10September 2008, namun sampai pada tanggal 10 September 2008 sekira pukul12.00 WIB belum ada kesepakatan

terhadap pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) Perubahan dan rapat dilanjutkan pada pukul 15.25 WIB.

Dengan kata lain,kebijakan Termohon yang meningkatkan batas produksi rokok melalui ObjekPermohonan adalah kebijakan yang secara aktif mendorong pula naiknyajumlah konsumen rokok dalam negeri.Selain itu, peningkatan jumlah konsumen dalam negeri sebagai sebuahkeniscayaan sangat dipengaruhi pada kebijakan pemerintah yang masihmengizinkan adanya iklan dan promosi rokok.

Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016tentang Kebijakan Industri Nasional, yang konsekuensinya perludikendalikan dan diawasi secara khusus dan ketat.Kondisi IHT, kKnhususnya produksi rokok pada tahun 2015 adalahsebesar 348 milyar batang menurun 1,1% dari 352 milyarbatang (tahun 2014).

Termohon mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian a quoadalah sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuatsasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri HasilTembakau yang kemudian dalam pelaksanaannya berdampaksecara langsung pada keberlangsungan perkebunan tembakaudan cengkeh di Indonesia.

Termohon tegaskan, bahwa kebijakan cukai bukanlahkewenangan Termohon melainkan Kementerian Keuangan. Selainitu, dilihat dari sisi kebijakan, kenaikan tarif cukai merupakan salahsatu bagian dari strategi pengendalian konsumsi rokok dalamHalaman 51 dari 79 halaman. Putusan Nomor. 16 P/HUM/2016kerangka peta jalan Industri Hasil Tembakau 2015 2020.

berupa dokumen perencanaan nasional yangmemuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta progam Industri HasilTembakau dan BUKAN kebijakan yang berupa PENETAPAN.Merupakan hipotesa yang berlebihan dan hanya pemikiran sempitbelaka jika Pemohon menganggap bahwa Termohon dengansemenamena begitu saja menetapkan rokok sebagai warisanbudaya bangsa.Adapun penggunaan kata produk warisan budaya bangsa dalamLampiran Peraturan Menteri Perindustrian a quo sematamataadalah penegasan bahwa kretek adalah rokok khas

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankandan pemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

Hal. 8 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIRtanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Bab IllOrganisasi dan Manajemen Perkreditan.

Perkreditan,Angka 7.7.1 Kebijakan Agunan/Jaminan.

Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c. Memberikan masukan kepada direksi dalam menentukanstrategi dan kebijakan;d. Mengelola dan membina pegawai di kantor cabang untukbekerja dengan produktivitas dan motivasi yang optimal;e. Menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip KYC; Costumer/Pelanggan:a.

Lebih lanjut, seperti yang dimuat dalam HarianKompas tanggal 16 Maret 2013 halaman 17, ASMINDO memiliki visi untukmenjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk pembeli mebel,apakah keberlakuan Permenkeu telah mencerminkan kebijakan Pemerintahsaat ini?

Jelas jawabannya, tidak;Bahwa dalam MembersAlert DPP Apindo Jakarta, tanggal 23 Agustus2013, dalam topik "Dollar Tembus Rp11.000,00, ini 4 Paket Kebijakan EkonomiPemerintah", sangat jelas sekali Presiden SBY yang diwakili oleh MenkoPerekonomian Bapak Hatta Rajasa, Menteri Keuangan BapakChatib Basri, danGubernur Bank Indonesia (BI), Bapak Agus Martowardojo, mengeluarkan4(empat) paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah seperti:a) bahwa mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepadaindustri yang

Putusan Nomor 1775/B/PK/PJK/2016Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang KementerianKeuanganfungsi dan BKF;a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis danperumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sertakerja sama ekonomi dan keuangan internasional;b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskaldan sektor keuangan.c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuanganinternasionan.d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan

sektorkeuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menten.;42.

Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentangKementerian Keuangan dan untuk mengubah suatu kebijakan tidaklahsegampang membalikkan telapak tangan dan tentu pastinya untukmengubah suatu kebijakan haruslah didahului dengan analisis terlebihdahulu dan juga mendengarkan masukanmasukan dari masyarakat yangmendapat dampak dari penerapan kebijakan suatu peraturan tersebut;PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DIPERLUKAN BAGI KEPENTINGANUMUM46.

HARAPAN RAYA tersebutditerima oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB BuiputeraCabang Tarakan untuk diproses sesuai dengan SOP (StandarOperasional Prosedur) yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi(KDPA) Bank Garansi No : 575 Bank ICB Bumiputera 575.3 tentangProsedur Penerbitan Bank Garansi ICB Bumiputera.

SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGUTRANS CITRA selaku mitra usaha dengan mengabaikan tahaptahappenerbitan bank garansi sebagaimana diatur dalam Kebijakan danProsedur Admininstrasi (KDPA) Bank Garansi No. 575 Bank ICBBumiputera sehingga Bank Garansi bisa diterbitkan.

Harapan Raya sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank ICB Bumiputera TentangBank Garansi No. 575.1 Periode April 2004.Log Book Bank Garansi Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan.Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 42/SK/HRG/VII/2008 tanggal04 Juli 2008 Atas Nama EDI ALFIAN CHANIAGO.Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 342/GjCi/SKDIR/VII/2003tanggal 04 Juli 2003 Atas Nama WINDA NURMIANTO.Surat Keputusan PT.

yang bernama Rifai;Bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil diberi nama Rifqi sesualdengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Rifqi, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan lbadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anak Para Pemohonyang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

sejak kecil diberi nama Rifqi Ssesuaidengan dokumendokumen yang Para Pemohon miliki yaitu : Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (KartuKeluarga), yang semuanya atas nama Rifqi, namun oleh karena ParaPemohon akan melaksanakan lbadah Umroh termasuk mengajak anaknyayang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anak Para PemohonHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN Dpsyang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata, dansesuai dengan kebijakan

berdasarkan keterangan saksi Faruk dan saksiMiqdad menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil adalah Rifqi,dan yang tercantum pada Akta Kelahirannya adalah Rifqi, dan sekarang ParaPemohon ingin menambah nama anaknya tersebut dari Rifqi menjadi Rifqi FuadSalhab, karena Para Pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh termasukmengajak anaknya yang bernama Rifqi tersebut, dan oleh karena nama anakPara Pemohon yang bernama Rifqi tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) suku kata,dan sesuai dengan kebijakan

dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundangundangan : Pasal 52UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberlandasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakatIndonesia, apalagi dengan alasan karena Para Pemohon akan melaksanakanIbadah Umroh termasuk mengajak anaknya yang bernama Rifqi tersebut, danoleh karena nama anak Para Pemohon yang bernama Rifqi tersebut adalah terdiridari 2 (dua) suku kata, dan sesuai dengan kebijakan

pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp 17.932.525,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat II Lela Herawati berupa uang penggantian hak dan uang pisah -------------------42( 42 )dan uang pisah yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.828.750,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang kebijakan

No.2909 K/Pid/2006RSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

No.2909 K/Pid/2006ruang dan gudang farmasi ; Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

EMI SUKAEMI, Apt. selaku Kepala InstalasiFarmasi RSUD/BRSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon yangikut serta dalam mengambil penerapan kebijakan yang dibuat olehdr. H. HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., tidak dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehinggamemperkaya : Terdakwa Dra.

H.HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., pada saat menjadi KepalaRSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

Pengawasan kegiatan pelayanan dan penggunaan fasilitasruang dan gudang farmasi ;Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

bertentangan dengan peraturan per undangundanganyang berlaku yaitu Undangundang No. 28 Tahun 1999, TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,Dan Nepotisme, Undangundang No. 30 Tahun 2014, TentangAdministrasi Pemerintah serta Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah, No. 18 Tahun 2014, TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah ;5Bahwa, keputusan objek sengketa tidak memenuhi apa yang diatur dalamPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pencantuman / pemasukan dalam daftar hitam nasional ;Bahwa kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No. 18Tahun 2014, Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang pada pokoknya menyebutkan:Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan

Melampaui Wewenang,mencampur adukkan Wewenang dan bertindak sewenangwenang tanpadasar kewenangan (Pasal 17 dan 18 Undangundang AdministrasiPemerintahan) dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah, sebagaimana bukti surat yang ada pada Penggugat yaituNota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen No. 027/025BKKM, tanggal 12Januari 2016, yang ditujukan kepada Tergugat, mengenai

Bahwa, dalam klausul Menimbang huruf c objek sengketa yang isinyaBerita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 027/2924/PK/F/BKKMtertanggal 22 DesemberBahwa dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 12, point 4 sudah diaturformat yang benar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanKepala tersebut, dalam klausul Menimbang tentang Surat PemutusanKontrak dalam hal Surat Keputusan

Adapun alasan Penggugat mendalilkanhal tersebut adalah sebagai berikute Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan per undangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; Bahwa, objek sengketa diterbitkan dengan pertimbangan yang didasariNota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ternyata cacat hukumkarena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan olehPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah