dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai berikut :e Bahwa ahli mengetahui adanya tindak pidana penipuan dalam pengurusan CPNS dilingkungan Pemda Kab.Kuningan;e Bahwa saksi bekerja di Pemda Kab Kuningan sebagai Kasubdit Pengadaan danPembinaan;e Bahwa mengenai pengangkatan CPNS diatur dengan PP No 48 tahun 2005 dan PPNo 3 tahun 2007 dimana teknisnya diadakan serentak seluruh Indonesia;e Bahwa awal dari proses tersebut adalah adanya usulan formasi dari Pemda Kuninganke BAKN kemudian diteruskan ke MenPan

barulah muncul formasi dari MenPandengan kuota sesuai kebutuhan tiap bidang masingmasing;e Bahwa formasi tersebut disusun dan diusulkan kembali ke BAKN dan Menpan barujadi formasi untuk Kab Kuningan;31Bahwa untuk pengangkatan CPNS sendiri ada beberapa model yaitu melalui seleksiumum yakni dengan ujian yang kedua pengangkatan langsung dari honorer yangdibiayai APBD atau APBN;Bahwa dalam hal perkara penipuan yang dialkukan terdakwa ini yang berhakmelakukan rekritmen adalah BKD pada subdit Pengadaan

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adapermasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapapertimbangan = itupun~ = dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya Surat Keputusan BupatiDompu

berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 67 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 72 Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;3.

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adaPutusan Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR 60permasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapapertimbangan = itupun~ = dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;Putusan Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR 713.

Struktural yang mana padaintinya surat tersebut menjelaskan untuk Gubernur, Bupati/Walikota agartidak mengangkat kembali PNS yang terkena hukuman pidana yangberkaitan dengan jabatannya kedalam jabatan struktural dan tidakmenjelaskan agar diberhentikan sebagai PNS sertakarena belumditerbitkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil danSurat Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menpan

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;2: Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB,dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/ 6597/ SJ, Nomor :15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/ 2018 Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB,dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/ 6597/ SJ, Nomor :15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/ 2018 Tanggal 13 September 2018halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRtentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

TASPEN hanya akan memproses apabila sudah adaaudit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK yang menyatakan bahwa ASNyang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Bahwa Undangundang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangankepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati,Walikota dan Gubernur.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatuperbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanperaturan perundangundangan yang telah ada ; Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidakdapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal

Oleh karena tidak terpenuhinya syaratberlakunya pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Surat Menpan dan RB RI NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak PenjatuhanPTDH dan asas retroaktif, maka Surat Keputusan Objek sengketa diktumkedua khususnya poin terhitung mulai berlakunya harus dinyatakan batal dandiperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Drs.

mendapatkan hukuman disiplin berdasarkanperintahnya itu bisa dilaksanakan pada tahap awal, kemudian PNS yang divonisberdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telahdijatuhi hukum disiplin dari sisi kepegawaian;Kemudian data itu kami proses dan sampaikan kepada pimpinan, selanjutnyasaya masih menunggu proses pencabutan hukuman disiplin terhadap PNS yangdivonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dantelah dijatuhi hukuman disiplin Sesuai petunjuk teknis dari Menpan

, tidak bolehdiproses sebelum dicabut hukuman disiplinnya lebih dulu;Halaman 48 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.Bahwa sebelum penjatuhan PTDH audit belum pernah dilaksanakan oleh BKN,KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDH PemerintahKabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN, Menpan danMendagri setelah melakukan pelaporan mereka melakukan audit Pemkab KutaiKartanegara salah satunya lepas dari Audit tersebut;Bahwa SK PTDH disampaikan melalui SKPD untuk kemudian disampaikankepada

yang bersangkutan;Bahwa sebelum Penjatuhan PTDH Penggugat tidak pernah dipanggil;Bahwa sebelum melaksanakan proses SK PTDH kami Pernah konsultasidengan Menpan di Jakarta kami ditemui ibu Rosdiana;Bahwa tidak semua perkara yang dinyatakan inkracht di Pengadilan semuanyadijatuhi PTDH hanya yang TIPIKOR dan tindakan berencana saja yang diPTDH;Bahwa apabila sampai tanggal 30 April 2019 kepala daerah tidak melaksanakanPTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pada Pengadilan Tipikor yangtelah berkekuatan

Sekda sejak tahun2015 sampai menjadi pejabat defenitif Sekda pada tahun 2017;Bahwa saya lupa tanggal terbit SK PTDH Penggugat;Bahwa saya lupa tanggal tetapi Bulan Desember 2018;Bahwa saya pada bulan Desember 2018 sudah menjabat sebagai Sekdadefenitif;Bahwa saya tahu bahwa pada proses persidangan tipikor yang kamiterima langsung kami konsultasikan dengan BKN secara berjenjang keBKN dan ke Menpan RB;Bahwa kita mengikuti persidangan tipikor Penggugat itu dan setelahtahun 2017 terbit PP.

No. 11 tahun 2014;Bahwa terakhir konsultasi dengan Menpan dan RB itu masih di bulanDesember 2018, dan tetap rujukan kepada PP.

No. 11 tahun 2017, dan setelahpenetapan sebagai Tersangka, dicoba dikonsultasikan ke BKN, KASN danke Menpan RB, terhadap putusan yang sudah inkrah atas Penggugat.Rekomendasi yang diterima dari BKN, Menpan RB maupun KASN yakniagar menindaklanjuti sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 yakni dilakukanpemecatan dan dipertengahan tahun 2018 kami coba memprosespenerbitan SK, dan lagi lagi masih dikonsultasikan, dan kamimemerintahkan ke BKD menkonsultasikan ke BKN terkait pemecatan; Bahwa saksi menyatakan

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adapermasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapaPutusan Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR 59pertimbangan itupun = dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR 703.

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karenatertuang didalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudianada permasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per1 Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah,beberapa pertimbangan itupun dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya Surat Keputusan BupatiDompu

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;Putusan Nomor 31/G/2017/PTUN.MTR 743.

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adapermasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1Putusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 61Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapapertimbangan = itupun~ dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;Putusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 723.

.3.000.000, sehingga berjumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), nafkahselama iddah Rp. 3.000.000, x 3 bulan berjumlah Rp. 9.000.000, dan mutah sebesarRp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk itu) Majleis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugat rekonpensinya, menyangkutstatus Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonepsni mengajukan bukti surat (T.1)berupa hasil pengumuman CPNS tahun 2014 atas nama XXXXXXXXXX yangdidownload dari internet citus menpan

atau Kabupaten lain;Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya telah ada surat dari pusat mengenaipemberhentian terhadap 9 (Sembilan) orang tersebut termasuk dengan atasnama Oktofianus Kareth;Halaman 63 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRBahwa atas dasar surat dari pusat tersebut dan atas petunjuk dari pimpinansaksi kemudian saksi membuat undangan untuk memanggil 9 (Sembilan) orangtersebut dan mengadakan rapat;Bahwa dalam rapat yang diadakan tersebut hanya membahas mengenai Suratdari Menpan

RB tentang namanama yang harus segera dibuatkan suratkeputusan PTDH maka dari itu yang bersangkutan semuanya diundang dalamrapat tersebut untuk diberikan penjelasan oleh Sekda selaku pimpinan rapat;Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam surat Menpan RB tersebut tercantumnama 9 (Sembilan) orang termasuk dengan Oktofianus Kareth;Bahwa sepengetahuan saksi selain 9 (Sembilan) nama tersebut, masih adanamanama yang lain yang terlibat Tipikor namun tidak bisa dipanggil karenakarena belum memiliki dasar hukum

sudah tidak adaupaya hukum lagi atau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap makaHalaman 66 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRPNS/ASN tersebut harus diberhentikan pada akhir bulan setelah putusantersebut dibacakan sehingga seharusnya setelah Penggugat dinyatakanbersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap maka Penggugat pada akhir bulan tersebutseharusnya sudah diterbitkan surat keputusan PTDH dan terkait hal tersebutdalam Surat Menpan

paling akhir pada tanggal 30April 2019 dan terkait dengan apakah PPK atau Tergugat dapat mengeluarkansurat keputusan PTDH kepada Penggugat berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 yang jauh setelah adanya putusan Mahkamah Agung ditahun 2011 dan apakah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASNsebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dapat berlaku surut terhadapputusan Mahkamah Agung tersebut, menurut pendapat Ahli tidak ada yangnamanya berlaku surut karena sudah diwadahi dengan surat dari Menpan

dansebelum adanya surat dari Menpan tersebut telah ada surat dari BKN yangmengatur dan menyampaikan data form kepada PPK dan dalam form tersebutterdapat 3 (tiga) jenis yaitu 1.

hanya Terdakwa dan Saksi Cakke; Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa alat berat excavator dankomponennya tersebut apakah telah dijual dan dimana merekamenjualnya; Bahwa Terdakwa dan Saksi Cakke beserta teman tidak memintaizin kepada saksi dan pemilik alat berat saat mengambil barang tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal Terdakwadan Saksi Cakke; Bahwa kerugian yang dialami dari mesin excavator Mitsubishiseharga Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan dari pompahidrolik Menpan

mentransferkan kepada Saksi Suardisebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa tidaktahu Saksi Cakke gunakan untuk apa; Bahwa yang memiliki ide ataupun rencana untuk mengambilkomponen alat berat tersebut adalah Terdakwa; Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan komponenalat berat tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari hari Bahwa Kerugian yang dialami dari mesin excavator Mitsubishiseharga Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan dari pompahidrolik Menpan

Tergugat Ibertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 tanggal 25 Oktober 2010Pasal 1 dan Pasal 2 (peraturan sudah berlaku lewat 1 bulan lebih) ;7 Pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat mengajukan tanggapan suratTergugat I tanggal 9 Desember 2010 No.800/2552 Dispendik/2010 sampai hariini tidak ada jawaban secara tertulis atau bersikap diam ;8 Revisi Keputusan Menpan Nomor 15/Kep.Pan/3/2002 Jabatan Penilik yangsemula Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Penilik dan angkakreditnya sehingga

Endang Ulfiati dan lainlain dikumpulkan di rumah saksi Sudirman diKelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, pada saat ituTerdakwa yang mengakui sebagai Konsultan di Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan kenal banyak pejabat di MENPAN dan PANSELNAS(Panitia Seleksi Nasional) dan juga banyak kenal dengan pejabat di BKN(Badan Kepegawaian Nasional) serta memberi arahanarahan untukpelaksanaan tesnya dan Terdakwa meyakinkan kepada para korban bahwaTerdakwa dapat meluluskan menjadi CPNS, selanjutnya

Pak Hakim yang saya muliakan, kejanggalan administrasi jelas, Korwil,KUA, Disdik, Depag dan BKD akan saya ajukan pengaduan saya kepadaintern terkait di negeri ini yaitu ombudsman, kepolisian, Kapolda, Kapolri,Menkumham, Kejagung, Menpan, Kejati Jabar;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2020/PA.Grt..

PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIFSEBAGAI TENAGA HONORER K21.Bahwa Penggugat dinyatakan lulus ujian berdasarkan pengumumanhasil tes tertulis melalui website Menpan dan RB tanggal 10 Februari2014.Bahwa dalam Tahap selanjutnya yaitu tahap Pemberkasan, Verifikasidan Validasi berkas oleh Dinas Pendidikan untuk diseleksi yangselanjutnya diusulkan kepada BKD dan BKN untuk penetapan NIP,ditemukan data yang tidak sesuai persyaratan, yaitu masa kerja dalampengangkatan tenaga honorer menjadi

Bukti P 10A11.Bukti P 10BBukti P11ASurat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dariPEGGUGAT (fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga HonorerYang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (printout);Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi (Menoan RB) Nomor03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori

Lemahwungkuk Kota Cirebon,terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Cirebon dengan tembusan antara lain ditujukankepada Ketua MARI, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat,Jaksa Agung RI, Kapolri, Menpan RI, Menkeu RI, GubernurBI, Komisi Ombudsman Indonesia, Inspektur JenderalDepkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi JawaBarat, Kajati Jawa Barat, Kapoalda Jawa Barat, KepalaKantor

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adapermasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR 60Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapapertimbangan itupun dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR 713.

Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan tidak memenuhi persyaratan karena tertuangdidalamnya ada jelas pembiayaan non APBD dan non APBN kemudian adapermasalahan lainnya dimana untuk penetapan Surat Keputusan itu per 1Januari 2015 karena secara kalender tanggal 1 itu tanggal merah, beberapapertimbangan itupun~ dilakukan pengawasan bersama sehinggaditetapkannya tanggal verifikasi; Bahwa saksi menyatakan setelah dibentuknya Surat Keputusan BupatiDompu

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

atau rapat, saksimenyatakan Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut; Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan; Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati; Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;3.