SusPHI/2020sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa perhitungan hak kompensasi telah benar sesuai ketentuanPasal 156 ayat (2) huruf b dan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka

Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat,yaitu semua hak hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Hak Pekerja atas PHK sesuai Pasal 156 UU Nomor13 Tahun 2003,A Pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Masa kerja 12 Tahun, mendapatkan 9 xUpah/Gaji Rp. 7.191.550 x 9 bulan =Rp64.723.950,00 x 2 (dua) kali ketentuan 156.Rp129.447.900,00 Penghargaan 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 3(5x7.191.550,00) Rp 35.957.750,00 Penggantian Perumahan dan pengobatan 15 %dari uang Pesangon

Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2018 dan kontramemori kasasi tanggal 17 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat denganTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Bahwa atas putusan perkara perdata tersebut dan penetapan KetuaPengadilan Negeri Jambi Nomor 10/Eks/2010/PN Jmb. tanggal 20 April2016 (seharusnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi) Nomor13/Eks/2010/PN Jmb. tanggal 20 April 2016 juncto Nomor37/Pdt.G/2001/PN Jbi. juncto Nomor 20/PDT/2002/PT JBI. juncto Nomor368 K/PDT/2003 juncto Nomor 199 PK/Pdt/2010 berikut Berita AcaraPenyitaan tanggal 14 Maret 2016 Nomor 13/BA.Sit/Eks/2010/PN Jmb.juncto Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Jbi. juncto Nomor 20/PDT/2002/

Nomor 1929 K/Pdt/2017serta Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Maret 2016 Nomor13/BA.Sit/Eks/2010/PN Jmb. juncto Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Jbi.jJuncto Nomor 20/PDT/2002/PT JBI. juncto Nomor 368 K/PDT/2003juncto Nomor 199 PK/Pdt/2010 tanggal 14 Maret 2016 dinyatakanbatal, tidak mempunyai kekuatan hukum;11.

dengan adanyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 10/Eks/2010/PNJmb. juncto Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Jbi. juncto Nomor 20/PDT/2002/PT JBI. suncto Nomor 368K/PDT/2003 juncto Nomor 199 PK/Pdt/2010dan pelaksanaan penetapan tersebut serta Berita Acara Penyitaantanggal 14 Maret 2016, maka Pelawan merasa sekali bahwa hakPelawan/ahli waris Ali Umar telah dirugikan, oleh karenanya patutsecara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor10/Eks/2010/PN Jmb. tanggal 20 April 2016 (seharusnya Nomor13

Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor13/Eks/2010/PN Jmb. juncto Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Jbi. juncto Nomor20/PDT/2002/PT JBI. juncto Nomor 368 K/PDT/2003 juncto Nomor 199PK/Pdt/2010 dan pelaksanaan Penetapan tersebut serta Berita Acarapenyitaan Nomor 13/BA.Sit/Eks/2010/PN Jmb juncto Nomor 37/Pdt.G/2001//PN Jbi. juncto Nomor 20/PDT/2002/PT JBI juncto Nomor 368K/PDT/2003 juncto Nomor 199 PK/Pdt/2010 tanggal 14 Maret 2016Halaman 11 dari 17 hal.Put.

Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor13/Eks/2010/PN Jmb. juncto Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Jbi. juncto Nomor20/PDT/2002/PT JBI. juncto Nomor 368 K/PDT/2003 juncto Nomor 199PK/Pdt/2010 tanggal 17 Januari 2016 dan pelaksanaan Penetapantersebut serta Berita Acara penyitaan Nomor 13/BA.Sit/Eks/2010/PNJmb. juncto Nomor 37/Pdt.G/2001//PN Jbi. juncto Nomor 20/PDT/2002/PT JBI. juncto Nomor 368 K/PDT/2003 juncto Nomor 199 PK/Pdt/2010tanggal 14 Maret 2016 sepanjang mengenai tanah hak milik

Penuntut UmumKejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana RelasPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tka;Menimbang, bahwa demikian pula permintaan banding Jaksa PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumpada tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tka;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukanmemori banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor13

/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 9 Maret 2021, memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar padatanggal 9 Maret 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Tka;Menimbang, bahwa demikian pula memori banding Jaksa Penuntut Umumtelah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum sebagaimanaHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor. 184/PID.SUS/2021/PT.MKSRelaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal

Terdakwa dan PenasihatHukum maupun kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara, barang bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 23Februari 2021 dan memori banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukummaupun memori banding Jaksa Penuntut Umum maka akan dipertimbangkansebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor13

atas suruhan dan desakandari Dg Gassing, sedang terhadap Dg Gassing tidak dilakukan tindakan apaapaoleh Penyidik;Bahwa pidana dijatuhnkan kepada Terdakwa selain halhal memberatkandan meringankan telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama ternyataTerdakwa masih muda usia ia diharapkan dapat merubah sikap dankelakuannya ke arah yang lebih baik di tangahtengah masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 23 Februari 2021 Nomor13

lainnya sebagaimana ketentuan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Bahwa tindakan Tergugat, yang melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak, tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, tanpa adanyaperundingan secara bipartite, tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa memberikan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hakhaklainnya kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undangundang Nomor13

waktu daluarsa untuk melakukan gugatan maka konsekwensi hukumyang timbul adalah gugurnya hak untuk melakukan gugatan;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.Sby.tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk selurunya;Dalam Pokok Perkara;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undangundang Nomor13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejaktanggal 24 Juli 2013 atau sejak dibacakannya putusan ini;4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3), Undangundang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian

; Dengan tidak tepatnya sudut pandang MajelisHakim mengenai pengunduran diri ini, maka daluwarsayang ditentukan dalam Pasal 159 Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.

AKTA PERDAMAIANNomor: 13/Pdt.G.S/2020/PN DpuPada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 dalam persidanganPengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2020/PN Dpu, antara:Direktur Utama PD.BPR NTB Dompu, berkedudukan di Jalan Nusantara No.4Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal inidiwakili oleh Qamaran Muniran, SE, berdasarkan Surat Kuasa Nomor447/01/PD.BPR NTB DOMPU/IX/2020 tanggal

Soriutu pada tanggal 31 Desember 1968, jenis kelaminlakilaki, bertempat tinggal di RT 005 RW. 004 Dusun Sigi, Desa Soriutu,Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN.DpuKecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersamasamadisebut Para Pihak;Maka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapaikesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor13

TITl KUSTANIAH, bertempat tinggal di Perumahan Tapis, Blok E2,Nomor 16, RT. 05, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV;Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat IV memberikan Kuasa Khusus Insidentilkepada Tergugat Ill berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal7 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Insidentil tersebut telah disetujuidengan Penetapan Ketua Pangadilan Negeri Tanah Grogot Nomor13/Pen.Pdt.G/2017/PN Tgt.

TIT KUSTANIAH, bertempat tinggal di Perumahan Tapis, Blok E2,Nomor 16, RT. 05, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, KabupatenPaser, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV;Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat IV memberikan Kuasa Khusus Insidentilkepada Tergugat Ill berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal7 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Insidentil tersebut telah disetujuidengan Penetapan Ketua Pangadilan Negeri Tanah Grogot Nomor13/Pen.Pdt.G/2017/PN Tgt. tanggal

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsisebagai berikut: Gugatan Penggugat Daluwarsa; Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor13/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 11 September 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor13/G/2017/PTUNPBR, Tanggal 11 September 2017:Mengadili sendiri:1) Mengabulkan Gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor1255/Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M2,atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;3) Memerintahkan Termohon Kasasi 1/Terbanding 1/Tergugat, untukmencabut

Menyatakan sebidang tanah darat Pethok D Nomor 739, persil Nomor13.d.1I/10, luas 11.700 m? (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) danbangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Gajah, RT 03RW 02, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, denganbatasbatas: Utara tanah Toha, Boimin, almarhum Matkalim dan Mujiono; Timur sungai; Selatan jalan desa; Barat tanah Sulaiman, almarhum Alim dan Saroni;Adalah Hak Milik Pelawan;3.

Pemohon PeninjauanKembali telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita jaminan yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Sita Jaminan Nomor 16/BA.Pdt.G/2005/PN BIt., tanggal 24 Maret2005, dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2005/PN BIt., yang padapokoknya dalam gugatan perlawanan tersebut Pemohon Peninjaun Kembalimemohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk mengangkat sita jaminanterhadap sebidang tanah darat Pethok D Nomor 739, persil Nomor13.d.II/10

Nurngarib (Terlawan II TerbandingTermohon Kasasi);Bahwa terhadap gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebutPengadilan Agama Blitar telah mengambil keputusan sebagaimanatertuang dalam putusannya tertanggal 29 Januari 2008 Nomor1869/Pdt.G/2007/PA BL, yang pada pokoknya Mengabulkan gugatanPenggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dan menetapkan menuruthukum bahwa sebidang tanah darat Pethok D Nomor 739, persil Nomor13.d.1I/10, luas 11.700 m?

;25)Nomor Surat 030/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Hadi Susilo tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Halaman 39 dari 63 Hal.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;33)Nomor Surat 052/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Chairul Anam tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;34)Nomor Surat 041/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Moh Samsul tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;35)Nomor Surat 017/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Firmanto Eko Pratama tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor 13

;39)Nomor Surat 012/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Kurniawan tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;40)Nomor Surat 042/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Mukhamat Muklas Ansori tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;41)Nomor Surat 066/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Mochamad Ghozali Tsalits tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan;42)Nomor Surat 070/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Ria Yentria tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;43)Nomor Surat 087/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Wisnu Dodi Irawan tidak sah dan melanggar UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;44)Nomor Surat 043/PT.PCIREF/X/2018 Tanggal Surat 20 Oktober 2018kepada Ageng Rizki Dwi Lukito tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;52)Nomor Surat 207/PT.PCIRSN/X/2018 Tanggal Surat 24 Oktober 2018kepada Srigati tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;53)Nomor Surat 085/PT.PCIRSN/X/2018 Tanggal Surat 24 Oktober 2018kepada Hadi Supono tidak sah dan melanggar UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung,Nomor13/Pid.Sus/2020/PN.Trt, tanggal 13 April 2020 tersebut, Terdakwa dan PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung masingmasing, Nomor13/Pid.Sus/2020/PN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor13/Pid.Sus/2020/PN. Trt, tanggal 13 April2020 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PT MDN4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Kapten Wan Rahmad Desa Pekan Tanjung BeringinKecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,Selanjutnya disebut sebagai Turut Pemohon I;Selanjutnya disebut sebagai Turut Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para Pemohon;Telan mendengar keterangan Pemohon V di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya bertanggal O7 Juli 2020 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor13

Padahari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang hadir yaituPemohon 1 sampai dengan Pemohon 7 beserta Turut Pemohon;Bahwa, Majelis Hakim telan berusaha menasehati dan memberipengarahan kepada Pemohon;Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 Pemohon Vsecara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang telah dicatatdiregister Kepaniteraan Pengadilan Agama sei Rampah dengan Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Srh;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, MajelisHakim cukup menunjuk kepada

DARMAWANG, Umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di JalanSalak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimaSurat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 Register Perkara Nomor13/Pdt.GS/2018/PN.PLP, yang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun posisi kasusnya yang mendasari

Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor13/Pdt.G.S/2018/PNPIp;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yangditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Registerperkara perdata gugatan sederhana;3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2018 olehErwino M.

Bahwa pada tanggal 20 September 1959, Para Pemohon telahmelangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,Propinsi Jawa Tenggah (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor13/DN/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan2.

PA.SkhHal 8 dari 11 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fighiyahyang kemudian kaidah tersebut diambil sebagai pendapat Majelis, kaidahtersebut berbunyi sebagai berikut :JLy sollArtinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkanMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangandengan hukum, maka dapat dikabulkan dengan mengubah/membetulkanpenulisan nama Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor13

Menetapkan nama Pemohon yang tertulis Sakimin Bin Kromo Dimejotempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 01 Januari 1937 dan Pemohon IIKasiem Binti Sodirjo tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 05 Maret 1946,sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor13/DN/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter,Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi bernamaH.

Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia nama Pemohon yangtercantum di dalam Kutipan Akta Kematian bukan HAYANTY melainkan ditulisdengan nama TiongHoa Pemohon yaitu ANG GIOK CIN, sesuai denganKutipan Akta Kematian Nomor13/WNI/1997 di tetapkan di Tanjung Balai padatanggal 10 Maret 1997 yang di keluarkan oleh DARWATI, SH Pembina NIP :400029605 Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Tanjung Balai, Pemohontelah menerima Akta Kematian tersebut;6.

Dan untuk dapat melanjutkan prosespengurusan pembuatan Surat Wasiat di Notaris tersebut Pemohonmembutuhkan Penetapan dari Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan mengenaibuktibukti dari Pemohon baik bukti surat maupun para Saksi tersebut di atas,terbukti bahwa Pemohon HAYANTY adalah orang yang sama dengan ANGGIOK CIN sebagaimana data yang tertulis dalam Akta Kematian nomor13/WNI/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota madya Tanjung Balaidengan datadata yang tertulis

Menetapkan Pemohon HAYANTY adalah orang yang sama dengan ANGGIOK CIN sebagaimana data yang tertulis dalam Akta Kematian nomor13/WNI/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota madya TanjungBalai dengan datadata yang tertulis dalam dokumendokumen administrasikependudukan Pemohon tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1407065540720007, Kartu. Keluarga Nomor 1407061509080023 danKutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990 yang tertulis HAYANTY;3.

., yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;Bahwa Pemohon telah menikah dengan SERNIDA SIMANJUNTAK padatanggal 28 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor13/72/XIVC SK/U/RK/2006;Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Akta PerkawinanPemohon yaitu.

yang terjadi di persidangansebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagaitermasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang,bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat yang mejadipermasalahan pokok dalam permohonan pemohon adalah ada kesalahanpenulisan nama pemohon dalam akta perkawinannya yang dikeluarkan olehKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor13/G/2018/PTUN.SMG dengan Mengadili Sendiri;3. Mengabulkan gugatan Pembanding/P enggugat;4. Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh perkara ini;5.

hukum tersebut diambil alin menjadi pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan dalam Memori Bandingdari Pembanding / Penggugat tidak memuat halhal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena ituMemori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor13

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2017 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 04 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut:1.

Pernyataan Banding Kepada TurutTerbanding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusitapada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis,tanggal 16 November 2017 telah memberitahukan kepada Turut Terbandingsemula Turut Tergugat bahwa Kuasa Pembanding semua Kuasa Tergugat telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017;Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula KuasaTergugat tertanggal

Rabu tanggal 7 Februari 2018;Membaca Relass Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PNMme, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dilaksanakan olehJurusita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018;Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 14 Februari2018;Membaca Relass Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor13

13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita padaPengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin,tanggal 5 Februari 2018, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat,kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKantor Pengadilan Negeri Maumere selama empat belas hari setelahpemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor13/PDT.G/2017/PN.Mme tanggal 6 November 2017 dan mengadili sendiridengan amar putusannya mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembandinguntuk seluruhnya;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/pbembanding untuk seluruhnya;2.

No. 11/PDT/2013/PT.MALMembaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2012/PN.TL tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Tual, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Tergugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 13/Pdt.G/2012/PN.TL tanggal 11 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah dan saksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25Maret 2013 sesuai risalah pemberitahuan

Memperbaiki diktum putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor13/Pdt.G/2012/PN.TL sehingga berbunyi sebagai berikut : Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi materisebesar Rp. 42.500.000, kepada Penggugat/Terbanding setelah putusantesebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.TLuntuk selebihnya ;4.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau Tergugat:Bahwa terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan olehPengadilan Negeri Martapura dengan Putusan Sela Intervensi Nomor13/Pdt.G/2018/PN Mtp. tanggal 11 Juli 2018;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapuratelan memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mtp. tanggal 30Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Perkara Pokok:1.

Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebutdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor95/PDT/2018/PT BJM. tanggal 21 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para PembandingsemulaPara Penggugat dan Para Tergugat Intervensi; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor13/Pdt.G/2018/PN Mtp. tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding tersebut

Pembanding dahulu Para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2019, terhadapnya oleh ParaPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13