Bahwa pada tanggal 16 April 2018, Termohon telah dinyatakan dalamkeadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkanPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Naga.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2018 (selanjutnyadisebut Putusan PKPU PT. Il Jin Sun Garment) (Bukti P1). Adapun isiPutusan PKPU PT. Il Jin Sun Garment antara lain sebagai berikut :Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 08/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo.

Perdamaian 5 Juli 2018)(Bukti P7);Bahwa setelah dibahas dalam rapat kreditorrapat kreditor dan setelahdilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) tanggal 5 Juli 2018, padatanggal 31 Juli 2018 Termohon dan Para Kreditornya telah membuat danmenandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2018 (selanjutnyadisebut Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2018)(Bukti P8);Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agusutus 2018, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No.: Nomor31

IL JIN SUN GARMENT, Termohon PKPU danseluruh Kreditor Kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isiPerjanjian Perdamaian / Proposal Rencana Perdamaian;Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU Nomor31/Pdt.SusPKPU/201 8/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;Membebankan biaya kepengurusan PKPU sebesar Rp.93.546.000,(sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) danImbalan Jasa Pengurus kepada Debitor (PT. IL JIN SUN GARMENT)Hal. 6 dari 26 Hal.

Pasal 5 Perjanjanjian Perdamaian)untuk melakukan pembayaran awal yang jatuh tempo tanggal 10 Okober 2018kepada para Pemohon sesuai dengan perjanjian perdamaian besertalampirannya yang telah di homologasi atau disahkan oleh Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor31/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 14 Agustus 2018 Jo.Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut :7.1... Pemohon : PT.

IL JIN SUN GARMENT) telah lalai dan melanggarPerjanjian Perdamaian tanggal 31 Juli 2018 yang telah disahkan denganPutusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Agustus 2018;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Agustus 2018;Menyatakan Termohon (PT. IL JIN SUN GARMENT) Pailit dengan segalaakibat hukumnya ;Menunjuk Sdr.

Menerima permohonan pencabutan perkara gugatan nomor31/Pdt.G/2019/PN.Atb oleh Kuasa para Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untukmencatat pencabutan perkara gugatan nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Atb. inidalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk Itu;3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang hingga kini ditaksirsebesar Rp. 903.000, (Sembilan ratus tiga ribu rupiah);Hakim anggota,ABANG M. BUNGA, SH.M.Hum.OLYVIARIN R.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor31/G/2020/PTUNPBR, tanggal 10 Desember 2020, ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan KontraMemori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera pengadilan tataUsaha Negara Pekanbaru Nomor : W1.TUN6.218/Hk.06/2/2021 tanggal 15Februari 2021 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Penga dilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada

Perkara Nomor 31/G/2020/PTUNPBR, tanggal 15 Januari 2021 :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 31/G/2020/PTUNPBR tersebut telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 10 Desember2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukanpernyataan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor31

12 Maret 2013;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengandakwaan Kombinasi sebagai berikut:KESATUPRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat(2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

No.1896 K/Pid.Sus/2017SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamATAUKEDUApidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat(2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMejayan 19 Februari 2013 sebagai berikut:1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor31/PID.SUS/2018/PT.JMB. tanggal 18 April 2018, tentang PenetapanPenunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam tingakat banding :2 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor31/PID.SUS/2018/PT.JMB. tanggal 18 April 2018, tentang PenetapanPenunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majlis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingakat banding :3.

perkara :EDISON SELEKY, Tempat tanggal Lahir, Larantuka, 10 Agustus 1964, JenisKelamin : Laki Laki, Agama : Kristen Protestan, PekerjaanTidak Ada, Alamat : Di Desa Leksula Rt/Rw 000/000Kelurahan Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan untuk Kepntingan Perkara ini = meniiliberdomesili di Keluarga Noke Seleky Alamat Kopertis RT002 RW 006 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor31

/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 24 Februari 2020, tentang Penunjukan HakimTunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor31/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 24 Februari 2020, tentang Penetapan HariSidang Pertama perkara Permohonan ini;Setelah membaca semua suratsurat sebagaimana jelasnya termuatdalam berkas perkara;Setelah meneliti buktibukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan

utangantara Tergugat I dengan Turut Tergugat III;Bahwa atas keterangan atau dalil yang disampaikan Tergugat II tersebutmaka Penggugat dan Turut Tergugat I kemudian menghubungi danmenanyakan kepada Turut Tergugat III untuk mengetahui kebenaran dalilatau keterangan Tergugat IT yang mewakili Tergugat I tersebut;Bahwa Turut Tergugat III melalui surat tertanggal 8 Oktober 2009Nomor Ref 216 /DIR/MI/X/09, secara tegas menyatakan bahwa TurutTergugat II tidak pernah melihat atau memegang Sertifikat HGB Nomor31

L&M23memenangkan lelang atas dipailitkannya suatu perusahaan Singapurayang bernama Van Per Horst Limited ("VDHL"), dimana SHGB Nomor31/Sumur Bandung adalah merupakan bagian dari aset yang menjadijaminan bank oleh karena proyek Jakarta Depot Satelit "A" tersebut telahdibiayai oleh konsorsium bank di Singapura.

persidangan ternyata :Tidak ada satupun dari surat bukti Para Tergugat tersebut di atas yangmenyebutkan bahwa Sertifikat HGB Nomor 31/Sumur Bandung itu telahdilelang di Singapura dari aset dipailitkanya perusahaan Singapura Van DerHorst Limited (VHDL);Bahwa surat bukti P12 dan P12B adalah surat bukti yang diajukan Penggugat(bukan diajukan Tergugat), jelas sekali menyebutkan bahwa aset perusahaan VanDer Horst Limited (VDHL) yang dilelang;Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa Sertifikat HGB Nomor31

Nomor 141 K/Pdt/20132828Vide bukti TI10, maka dengan demikian Para Pemohon Kasasi tidaksependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim PengadilanTinngi Jakarta Nomor 491/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Februari2012, halaman 9 sampai dengan 10 alinea keempat yang menyatakansebagai berikut:"Menimbang, oleh karena tuntutan Penggugat/Pembanding angka 2petitum surat gugatannya dikabulkan, lagi pula sertipikat HGB Nomor31/Sumur Bandung serta ada di tangan Para Tergugat/Para Terbandingitu setelah diterbitkan

Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi mohon agar kiranyaMajelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusanNomor 491/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Februari 2012 dan menguatkanputusan 311/Pdt.G/2010/PNJkt.Pst tanggal 21 Desember 2010;4 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Keliru Yang Menyatakan Bahwaa.Para Terbanding/Para Tergugat Untuk Mengembalikan Sertipikat HGB Nomor31/Sumur Bandung Kepada Pembanding/Penggugat;Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim

27Desember 2019, Nomor 648/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan NegeriKarawang Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Kwg tanggal 18 November 2014 dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Juni2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKarawang pada tanggal 10 Juni 2014 dibawah register Nomor31

Menangguhkan mengenai ongkos perkara hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 November 2014 Nomor31/Pdt.G/2014/PN.Kwg yang amarnya sebagai berikut :I. DALAM KONVENSIDalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II seluruhnya.Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 648/PDT/2019/PT.BDGll.

a quo tersebut diatas,maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkanputusan a quo, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan sertaalasan alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dengan demikianpertimbangan Putusan a quo dianggap telah tercantum pula dalam putusanditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkatbanding sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor31

peradilan Tingkat Banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugattetap dipihnak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupundalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkatperadilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat, UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang bandingdan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor31

, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, dan saksi serta suratsurat lainyang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelispada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulatmemutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mempelajari pertimbanganpertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/2020/PTUN.SBY. Tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan bandingtersebut; == +2292 22 enn no nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nen ne neeHal 7 Putusan No. 155/B/2020/PT.TUN.SBY3.

Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor31/Pdt.G/2006/PN.Jr. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 905K/PDT/2008 Jo. Putusan PK No.558 PK/PDT/2011, secara jelas dan tegasdapat diketahui bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonpensi dangugatan intervensi dalam perkara tersebut yang berhak atas tanah obyeksengketa adalah Penggugat Rekonpensi (Erfan Fadillah) dan ParaPenggugat intervensi (In casu : Para Penggugat), sebagai ahli waris dariP. Sunaryo Satuyo;9.

Akan tetapi, apabilaada konflik atau pertentangan antara keduanya dan memang sering terjadikonflik atau pertentangan antara kedua nilai tersebut, maka yang diprioritaskanadalah nilai keadilan;Bahwa, ditinjau dari nilai Kepastian hukum, berdasarkan Putusan Nomor31/Pdt.G/2006/PN.Jr. Jo. Putusan Mahkamah Agung R. Nomor: 905K/PDT/2008 Jo.

segala sesuatuyang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita AcaraHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor38/Pat.G/2017/PN JmrPersidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan sertamerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat diatas, Tergugat telahmengajukan eksepsi di dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakanbahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mendasarkan pada Putusan Nomor31

bahwa upaya hukumperkara Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr. telah sampai pada upaya hukum luar biasayaitu Peninjauan Kembali yang diputuskan dalam Putusan Peninjauan Kembali No.558 PK/PDT/2011 yang di dalam amarnya pada pokoknya menyatakan menolakpermohonan Peninjauan Kembali dari: Herman Raharja;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Herman Raharja telah ditolak oleh majelis Peninjauan Kembali, makahal tersebut berarti putusan yang berlaku dari upaya hukum Putusan Nomor31

Putusan No.543/PID/2016/PT.SBY, tanggal 18 Oktober 2016tersebut juga tidak akan serta merta membatalkan Putusan Nomor31/PdtG/2006/PN.Jr. Jo. Perkara Nomor 216/PDT/2007/PT.SBY Jo. PutusanNomor: 905 K/PDT/2008 Jo.

K31/Pen.juk/Pdt.P/2013/PN.SKY, tanggal 07 Januari 2013 tentang penunjukan Hakim Tunggal yangrmemeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;Setelah rnembaca surat permohonan dariPemohon; Setelah memeriksa suratsurat buktidari pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan pemohon dipersidangan;Menimbang, bahwapemohon dengan surat Permohonannya tertanggal O7 Januari2013, yangditerima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 07 Januari 2013dibawah Nomor31/PdtP/2013/PNSky, yang mengemukakan

Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelasdan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib),sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.BjrTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2020yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor31/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 14 Januari 2020 telah

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor31/Pdt.G/2020/PA.Bjr dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Lubuk Baja Kota Batam pada hari Minggu tanggal 21Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, kami ada menemukan danmenyita barang dari Counter kosmetika milik terdakwa Lantai 2 Nomor31 dan 32 Plaza Avava Kec.

berapa Omset penjualan setiap harinyadi Counter Kosmetika Lantai 2 Nomor 31 dan 32 Plaza Avava Kec.Lubuk Baja Kota Batam yang merupakan tempat saksi bekerja.Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa membenarkandan tidak keberatan 202200 n0 son nnn non nnn non nnn con nee en nen =4.Tomy RizkyBahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluargaBahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi yangberpakaian preman di Counter kosmetika milik terdakwa Lantai 2 Nomor31

Membebankan Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) .Berkas Perkara dan Berita Acara PemeriksaanPengadilan Militer IIIl 18 Madiun dalam perkaratersebut, serta Putusan dalam perkara Nomor31/ K/PM.II1 13/AD/VIII1/2010 tanggal 14 Oktober2010, yang amarnya sebagai berikutMenyatakan bahwa Terdakwa Tri Murtiyono, Serka,NRP. 21980215250777, terbukti secara sahdan15 meyakinkan bersalah melakukantindak pidana :KesatuKeduaPemalsuan surat.Penggelapan.Memidana Terdakwa oleh

XY438798 tanggal 22 sJuli2009.1 (Satu) lembar foto gambar brankasjuru. bayar Yonif 511/DY Blitar.MenimbangMenimbang16Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan ibiaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dariTahanan.Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer NomorAPB/31 K/PM.I11 138/AD/X/2010 tanggal 14 Oktober2010, yang dibuat oleh Panitera berisi OditurMiliter menyatakan banding terhadap PutusanPengadilan Militer Ill 13 Madiun Nomor31

Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan olehOditur Militer Mayor Chk Heri Winarto,SH, NRP. 539819.Merubah Putusan Pengadilan Militer Ill 13 Madiun Nomor31/K/PM.II11 13/ AD/VIII/2010 tanggal 14 Oktober 2010 sekedarmengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut Pidana pokokPenjara selama 2 (dua ) tahunMenetapkan selama waktu' Terdakwa beradadalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan :Dipecat dari dinas militer3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III 13 Madiun Nomor31/K/PM.I11 13/AD/ VIII/2010 tanggal 14 Oktober 2010 untukselebihnya.4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwasebesar Rp.20.000, (Dua puluh ribu rupiah).5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.6.

pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara masingmasing tertanggal 19 April 2021;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 April 2021 Nomor31

Sejak awal Terdakwa bermaksud untuk mentransfer uang bukanuntuk mengambil barang milik orang lain;4.Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukanperbuatan yang dapat dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 April 2021 Nomor31/Pid.B/2021/PN Klik harrus diperbaiki sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnyadapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Hal

Thamrin, Nomor31, RT 001, RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00043/207/13/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Thamrin, Nomor31, RT 001, RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Halaman 4 dari 9 halaman.

Camat Ponrang;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansubsidaritas sebagai berikut:Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

tersebut di atas, lagipula ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Negeri Kecamatan Kabanjahe KabupatenKaro Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;Untuk selanjutnya Para Pemohon disebut ParaPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calonSuami anak Para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2020/PA.Kbj dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

Bahwa Penggugat adalah isteri san Tergugat yang melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Selasa1tanggal 10 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor681/47/VIII/2004, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor31/Kua.11.29.11/Pw.00/06/2017 tanggal 12 Juni 2017);Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggaldirumah orang tua Penggugat di Dukuh Cirumyang, RT.002 RW.004 DesaRagatunjung, Kecamatan

Foto Copy Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Paguyangan Kabupaten Nomor31/Kua.11.29.11/Pw.00/06/2017 Tanggal 12 Juni 2017 (Bukti P.2);c. Asli Surat Keterangan nomor 121/09/06/2017 tertanggal 14 Juni 2017 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Randugintung, Kecamatan Paguyangan,Kabupaten Brebes (Bukti P.3);d.

Mengenai hal ini, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian, telah memberikan penyelesaian masalah tersebutyaitu dengan cara pembatalan paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan, pembatalan DokumenPerjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:a.

Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian tersebut, Hakim menilai proses pembatalan pasporadalah kewenangan dari Kantor Imigrasi, dimana Pemohon mengajukanpermohonan pembatalan paspor yang telah dikeluarkan untuk diterbitkan pasporyang baru, sesuai dengan identitas Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2yang