keluarmemberikan tinta pada jari pemilih yang telahmenggunkan hak pilihnyaY Bahwa tedakwa selaku ketua KPPS pernah mengikutibimbingan teknis ;Y Bahwa terdakwa dalam mengikuti bimbingan teknis, tidakpernah menerima arahan / petunjuk bahwa ketua KPPSmemiliki Kewenangan untuk memberi tanda / coretan namapemilih di Surat Suara ;Y Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjadi petugas KPPS diTPS 01 Dusun Batu rapa desa Batu Oge Kec. pedongga Kab.Pasangkayu yaitu pada saat PILKADA, PILGUB dan yangketiga PILPRES /PILEG

Terlampir;Bahwa bukti baru dimaksud adalah adanya surat dari PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada tanggal 28 April2014 telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 227/B/PanwasluMks/IV/2014, yang didasarkan atas Laporan Nomor34/LP/PanwasluMks/PILEG/IV/2014, sehubungan ditemukanadanya 2 (dua) berita acara pemungutan dan perhitungan suara(C1) dengan hasil perolehan suara yang berbeda pada TPS 06Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate, yang tindaklanjut rekomendasi tersebut untuk melakukan

Taman Jati Baru dan Polsek Metro Gambir Jalan Cideng BaratDalam 12, Gambir, Jakarta Pusat merupakan wilayah yang menjaditanggung jawab saksi sebagai Kapolsek Metro Gambir;Bahwa terkait dengan Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 dalam OperasiMantap Brata 2019 saksi Kapolsek Metro Gambir selaku KasatGasSekOperasi Mantap Brata 2019 dalam setiap tahapan penyelenggaraanpemilu selalu melakukan pengamanan unjuk rasa terkait pemilu diwilayah Gambir khususnya dan di wilayah Jakarta Pusat Umumnya;Bahwa Saksi mengetahui

ini memang strategi dari merekauntuk buat kerusuhan supaya kamikami yang di sini bubar,mohon..mohon..mohon.. kawankawan relawan kemari, video rekamantersebut berisikan tentang suatau keributan antara Kepolisisan denganWarga Masyarakat yang namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakejadian yang sebenarnya terjadi ; Bahwa terhadap 1 (satu) buah Video rekaman dengan durasi 29 (dua puluhSembilan) detik yang Saksi ketahui tersebut bukan berada di Batam karenasepengetahuan Saksi selama Pilpres dan Pileg

2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Tahun2008 tentang Partai Politik (Undang Undang Parpol) sebagai berikut:Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihandilakukan melalui pengadilan negeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikanperselisinan internal partai terkait dengan Pileg

Personalia UnitKerja PT DRAGON PACK ,Menimbang, bahwa bukti T3 tentang Isi Peraturan Perusahaan PTDRAGON PACK Pasal 8 tentang Upah Lembur yang menurut Majelis Hakimtidak ada relevansinya dengan perkara a quo ;Menimbang, bahwa tentang bukti T2 mengenai ketentuan Pasal 14.B ayat(1) mengenai pemberlakuan Surat Peringatan dan Tergugat tidak berhakmendapat Surat Peringatan Il karena melanggar ketentuan UndangUndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Keputusan KPU, SE Menakertrans, Kepres yangmenyatakan hari pada saat pileg

Bahwa Awal mula kejadian ini pada saat terdakwa menjadi tim Pileg H.Indra Simatupang calon anggota Dewan DPR RI No 05 dapil V Jabar dariPartai PDIP tahun 2012 lalu terdakwa kenal dengan sdr. Cahyadi dan sdr.Dimas Prasitiyo dalam acara sosialisasi calon anggota dewan DPR RI diDarmaga Kp. Ciringin dalam acara pembukaan kompitisi Badminton H. IndraCup kemudian tersangka tukartukaran No HP. kemudian di tahun 2014terdakwa di undang oleh sdr. Cahyadi dan sdr.

sebagai anggota DPRD KotaTidore Kepulauan yang mana programnya akan memajukan KelurahanMafututu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap pelaksana dan/atautim kampanye telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad.2 Unsur Dalam kegiatan kampanye pemilu:Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN SosMenimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya maksud darikegiatan kampanye pemilu sebagai hasil dari perbuatannya yang bertujuanuntuk memberikan dukungan untuk salah satu paslon pileg

SINARPRATAMA ABADI Nomor 030/22/setKPUDGY/III/2014 tanggal5 Maret untuk kegiatan distribusi logistik pileg tahun 2014dengan nilai kontrak sebesar Rp2.995.100.000,00;Fotokopi Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi PemilihanUmum Nomor 23/SP/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tentangPengangkatan Saudara TITUS MOTE, S.E. sebagai PejabatPelaksana Tugas (PLT) Sekretaris KPU Kab.

Sungai Raya, kemudian ianyamenjelaskan bahwa urusan mereka menemui Anggota Dewan dimaksuddikarenakan Anggota Dewan itu telah menjanjikan kepada mereka akanHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idimemberikan bantuan 2 (dua) unit rumah atas jasanya yang telahmenyukseskan Pileg diwilayah Kec. Sungai Raya.

PtkBahwa yang saksi lakukan dengan menghadiri rapat pleno perhitungansuara di kantor Kecamatan, secara umum saya mengawasi jalannya rapatpleno dan perhitungan pilpres, pileg DPR RI, DPRD PRov, DPRKota/Kabupaten dan DPD teknisnya apabila Hologram C1 yang dipegangPPK, Panwascam dan Para Saksi sudah sesuai, maka tidak perludilakukan perhitungan ulang, langsung direkap sesuai form, namun Jjikaada selisih atau perbedaan dari masing masing hologram C1, maka sayaselaku Panwascam akan meminta kepada PPK

Kubu Raya adalah melakukanmontoring pada saat pemungutan suara Pileg 2019;Bahwa Sdr. MUHAMMAD MARLI yang merupakan Ketua Panitia PemilihanKecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sdr. BAMBANGSUDARMONO, S.A.P Als BENGBENG yang merupakan KetuaPanwascam Kec. Sungai Raya Kab.

Kubu Raya secara logika tidak dapatmerubah atau menambah surat suara karena surat suara tersebutdisimpan dan dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian;Bahwa Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK atauPanwascam harus~ dilakukan sidang etik terlebih dahulu dandikoordinasikan dengan Gakkumdu dan tidak boleh dilimpahkan kekepolisian karena hal ini terkait dengan masa Pileg atau pemilu;Bahwa ada beberapa proses pelanggaran kode etik bersifat temuan danlaporan harus memenuhi syarat dan harus

Bahwa terdakwa datang paling terakhir sehingga acara baru bisa dimulai, setelah terdakwa hadir baru dimulai dengan acara makan malamdan setelah itu terdakwa yang pertama menerangkan bahwa terdakwamaju untuk pemilihan pileg dan mohon dukungannya di lanjutkan olehsaksi yang mewakili saudara DJASMEN PURBA yang merupakan calonanggota DPR RI Dapil Prov. Kepri. dengan mengatakan katakata yangsama dan dilanjutkan dengan calon legislatif lainnya, yaitu sdra.RICHARD PASARIBU, sdra.

HERMAN THMARIN mengikuti Pemilinan Pileg Legislatif DPRDHal.14 dari 39 hal. Put. No. 9/Pid.SusTpk/2017/PT/PBRKampar Tahun 2014 dan sebagian dana Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Terdakwa gunakan untukmembiaya biaya kampanye dari sdr.HERMAN THAMRIN kemudian sekitarbulan April 2014 dimana pada saat itu Sdr. HERMAN THAMRIN memintakepada Terdakwa untuk diberikan dana sebesar Rp.310.000.000.

Selain memberikan keterangan Ahli dalam kasus pelanggaranPemilu baik Pileg maupun Pemilihan Kepala Daerah, Ahli jugasering diminta menjadi fasilitator untuk memberikan penyegaranmateri tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu baik yangdilaksanakan oleh Polda Maluku maupun oleh Bawaslu PropisiMaluku;Ahli menjelaskan bahwa didalam ajaran/doktrin hukum pidana, paraahli membagi tindak pidana dalam beberapa jenis.

Pada butir 2 surat tersebut Bawaslu menyatakan:Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu dalam Formulir Temuan Nomor002/TM/PILEG/XI/2012 pada tanggal 2 November 2012, dengan pokoktemuan yakni terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan kodeetik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitianadministrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitianadministrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sisteminformasi Partai Politik, ketertutupan akses bagi Partai Politik danBawaslu

Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses plenodilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelumpencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, paraterdakwa dengan peranan masingmasing telah membuat sertifikat danberita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan denganoknum Caleg.Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara plenopenghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atauSuaranya bermigrasi tersebut

Jkt.Utrperanan masingmasing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut,merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara plenopenghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atauSuaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data eletronikmaupun berupa Berita Acara Resmi.

Putusan No. 1577 K/PID.SUS/201745.46.47.48.e BAST Nomor 14/BAST/PPHP/III/2016;Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin TeguranTertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagaiKasubbag Hukum) atas nama Sadr. Anton Yuliono, S.H;SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis,Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach.

Kab/Kota;e BAPP Nomor 57/BAPP/PPHP/VII/2016;e BAST Nomor 43/BAST/PPHP/VII/2016;44) SPK Addendum Nomor 05/PPKSPK/V/2014Paket Pekerjaan PengadaanBarang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media GrafikaSurabaya) beserta :e Asli bukti Tanda Terima Pengiriman Barang ke Kab/Kota;e BAPP Nomor 18/BAPP/PPHP/III/2016;e BAST Nomor 14/BAST/PPHP/III/2016;45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg

Kab/Kota;e BAPP Nomor 57/BAPP/PPHP/VII/2016;e BAST Nomor 43/BAST/PPHP/VII/2016;44) SPK Addendum Nomor 05/PPKSPK/V/2014Paket Pekerjaan PengadaanBarang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media GrafikaSurabaya) beserta :e Asli bukti Tanda Terima Pengiriman Barang ke Kab/Kota;e BAPP Nomor 18/BAPP/PPHP/III/2016;e BAST Nomor 14/BAST/PPHP/III/2016;45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG

telahdiberhentikan secara tetap, maka untuk menghindari kerugian yanglebih besar dan berulang yang akan dialami oleh PENGGUGAT, makabersalasan secara hukum agar OBJEK SENGKETA ditetapkan untukditunda pelaksSanaannya jana sense tee enamineHalaman 28 dari 80 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/201 4/PTUN.Kdi2.2.2.3.Bahwa mengingat dalam perkara ini tidak terdapat kepentingan umumyang mendesak untuk proses Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap PENGGUGAT karena semua proses demokrasi (Pilkada,Pilores, maupun Pileg

Anggota Posko Pileg dan Pilpres tingkat Kecamatan9. Penyediaan ATK;10.Pengadaan Running Teks pelayanan kantor Kecamatan11.Penyediaan operasional FKDM tingkat Kecamatan KepulauanSeribu12.

rumah jabatan dan karyawan selain darikegiatan tersebut diatas belum dicairkan anggarannyaBahwa secara umum kegiatan yang dilakukan pada kantorKecamatan adalah Camat selaku kuasa pengguna anggaran karenacamat mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan atau tidakmendelegasikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan.Bahwa Yang saksi ketahui kegiatan pada kantor KecamatanKepulauan Seribu Utara adalah sebagai berikut :Penyediaan BBM transportasi laut dan daratSilatuhrami elemen masyarakatAnggota posko Pileg

Anggota Posko Pileg dan Pilpres tingkat Kecamatan sebesar Rp.50.000.000;9.

Gubernur Jawa Barat) didasarkanpada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PurwakartaNomor : 41/Kep.KPUKab.011.329022/Pileg/V/2014, tentangPenetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihnan Umum TahunMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang padapokoknya mendalilkan bahwa Lampiran Keputusan KPUKabupaten Purwakarta Nomor : 41/Kep.KPUKab.011.329022/Pileg/V/2014, yang telah menetapkan H. Mesakh Supriadi, SE.