Pemohon Banding menyampaikan buktibukti pendukung sebagai berikut:1) Invoice,2) Faktur Pajak,3) Flight Sheet,4) Cargo Manifest,5) Passenger Manifest;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkandalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapatbahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai Bukti Pendukungatas biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas dari Presiden DirekturPemohon Banding Bapak Kun Wibowo, Davindra (corporate secretary)dalam kerjasama bisnis untuk projek

dokumenpendukungnya;Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis HakimHalaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/20175.Didkmenyatakan sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yangdiserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak,Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapatmenjelaskan disertai Bukti Pendukung atas biaya charterpesawat untuk perjalanan dinas dari Presiden DirekturPemohon Banding Bapak Kun Wibowo, Davindra (corporatesecretary) dalam kerjasama bisnis untuk projek

Transwisata Prima Aviation sebesarRp16.600.545,00 merupakan pengeluaran untukbiaya charter pesawat untuk perjalanan dinas dariPresiden Direktur Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Bapak Kun Wibowo,Davindra (corporate secretary) dalam kerjasamabisnis untuk projek investasi baru dengan Newmountyang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, yang berartibahwa pengeluaran tersebut bukan berkaitan dengankegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimatlain bukan pengeluaran untuk tujuan yang bersifatproduktif

.* Kerugian immateril yang diderita oleh PenggugatRekonpensi akibat proses jual beli rumah kepada TergugatRekonpensi yang tidak kunjung selesai menyebabkanPenggugat rekonpensi terganggu pikiran, mental, danpsikologisnya, dan juga membuat Penggugat Rekonpensitidak fokus dalam bekerja dan menyebabkan lepasnyabeberapa projek pekerjaan Penggugat Rekonpensisehingga PENGGUGAT menjadi sangat dirugikan dan jika28dinilai dengan uang maka PENGGUGAT menderitakerugian sebesar Rp.2.000.000.000.

Kerugian Immateriil.Membayar Kerugian immateril yang diderita oleh PenggugatRekonpensi akibat proses jual beli rumah kepada TergugatRekonpensi yang tidak kunjung selesai menyebabkanPenggugat rekonpensi terganggu pikiran, mental, danpsikologisnya, dan juga membuat Penggugat Rekonpensitidak fokus dalam bekerja dan menyebabkan lepasnyabeberapa projek pekerjaan Penggugat Rekonpensisehingga PENGGUGAT Rekonpensi menjadi sangatdirugikan dan jika dinilai dengan uang maka PENGGUGATrekonpensi menderita kerugian

Jadi beberapapoin penting yang dapat Pemohon sampaikan disini, yaitu: Semua keuangan keluarga kami dipegang oleh Termohon(nafkah bulanan termasuk tabungan bersama, bonus tahunan sejaktahun 2017 hingga tahun 2020, pemasukan dari usaha kami,pemasukan dari projek kampus yang dikerjakan oleh Termohon danPemohon), Pemohon tidak memegang tabungan keluarga samasekali; Pemohon tidak lagi memberikan nafkah (gaji bulanAgustus untuk biaya hidup bulan September 2020) kepada Temohonkarena Pemohon berpikir semua

Pemasukan keuangan dan bonus/projek Tahunan Termohonsebenarmya lebin besar dibandingkan Pemohon. Sumber keuanganTermohon berasal dari gaji sebagai Dosen UPB, Tutor (Dosen) UniversitasTerbuka, Pengelola TOEFL Fakultas, Projek Korektor Universitas Terbuka,TIM inti kegiatankegiatan seminar dosen di kampus, dan uang projekpenelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen, sebagaijuri dil.

Total gaji bulanan pokok + honor mengajar sebagai dosen pemulayang belum memiliki Sertifikasi dan belum memiliki jabatan fungsional = +4juta/oulan + total projek tahunan sekitar 1520 juta/tahun. Uang pribadiTermohon inilah yang membantu keperluan kami hidup seharihari dirumah agar dapat hidup lebih layak. Uang hasil jerih payah inilahyang diklaim Pemohon sebagai tabungan bersama. Terus terang,Termohon kasihan mendengar klaim Pemohon seperti ini.

keuangan serta tabungan kami bersamapun disimpan oleh Termohon termasuk bonus tahunan Pemohon yangPemohon berikan juga kepada Termohon, demikian juga hasil dari usahaklinik kecantikan kami yang semua keuangannya dikelola oleh Termohon.Jadi beberapa poin penting yang dapat Pemohon sampaikan disini, yaitu:Semua keuangan keluarga kami dipegang oleh Termohon ( nafkahbulanan, bonus tahunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, pemasukandari usaha kami (klinik di Sungai Pinyuh dan Singkawang), pemasukandari projek

Jkt.Sel.Bahwa waktu itu Tergugat beralamat di daerah Ciputat, Kebayoran Lama,pastinya saksi lupa;Bahwa waktu berkunjung ke kantor Tergugat itu saksi bersama Pak Heraselaku projek manager, saksi sebagai sopir menemani untuk menagih,karena dananya di lapangan sempat tersendat saksi tahu karena saksibelum digaji saksi digaji hanya setengah, sedangakn saksi menuntut hak,padahal dari PGN nya sudah carr;Bahwa setahu saksi direktur PT.

Itsco Indonesia;Bahwa pekerjaannya dikerjakan oleh pak Nurmanan;Bahwa saksi tahu pekerjaan sudah selesai dikerjakan;Bahwa setahu saksi belum dibayar semuanya;Bahwa saksi tahu karena pak Nurmanan / Penggugat juga bertanya kepadasaksi dan saksi bertanya kepada pak Hera, pak Nurmanan bersama saksimenagih gaji kepada pak Hera;Bahwa Pak Hera itu adalah projek manager;Bahwa kalau invoice itu saksi pernah melihat saja tidak melihat isinya;Bahwa saksi pernah melihat pak Hera mencoretcoret invoice itu;Bahwa

dan kepentingan untuk duduk sebagaipihak dalam perkara a quo, karena berdasarkan dalildalil gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan dalam keseluruhan posita Penggugat hanya menunjukkanhubungan sewa menyewa dan untuk melakukan gugatan ini Penggugat haruslahbisa membuktikan memiliki kepentingan sebagai pemilik terhadap bidang tanahsebagaimana disebut dalam Keputusan Obyek Sengketa; Bahwa dengan adanya Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya SemarangNomor :Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 tentang Projek

RAPP tepatnya di Vanila Projek.

EDI kami ketahui bahwasepeda motor tersebut telah dijualkan oleh terdakwa DONI pada hari Rabutanggal 22 April 2017, lalu pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam09.00 Wib saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa DONI di areal PT.RAPP tepatnya di Vanila Projek.

Sesuai dengan asli salinannya, diberi tanda T7.Fotokopi Salinan rentjana kerdja pelaksanaan pembangunan projek perternakan sapipotong langkan (Langkan Farm) di Daerah Banyuasin III Pangkalan Balai CV.LEMBU Palembang. Sesuai dengan asli salinannya, diberi tanda T8.Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bupati kepala Daerah Kabupaten MusiBanyuasin nomor 585/19/C/1972 tanggal 16 Juni 1972 perihal persetujuanpemakaian tanah marga pangkalan balai untuk CV. Lembu Palembang.

LEMBU;T7 tentang Petikan dari buku surat keputusan dewan marga pangkalan balaiketjamatan Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 002/Kpts/SPRPB/1972 tanggal 3 Mei 1972 ;T8 tentang Rencana kerja pelaksanaan pembangunan projek perternakan sapipotong langkan (Langkan Farm) di Daerah Banyuasin HI Pangkalan Balai CV.LEMBU Palembang ;T9 tentang Surat yang ditujukan kepada Bupati kepala Daerah Kabupaten MusiBanyuasin nomor 585/19/C/1972 tanggal 16 Juni 1972 perihal persetujuanpemakaian tanah marga pangkalan

Bahwa, Penggugat pada dasarnya tidak mengetahui domisili hukum sahTergugat, akan tetapi secara factual telah terjadi proses surat menyuratoleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat terkait Projek LotusResidence dalam hal pekerjaan Fitout Interior terhadap rumah Tergugat,sebagaimana tertuang di dalam surat Purchase Order (untuk selanjutnyaHalaman 2 dari 86 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Utr.PT.

Bahwa lebih lanjut dapat Penggugat terangkan, Penggugat melaluiSIDABUKKE & PARTNERS selaku kuasanya telah mengirimkan somasikepada Tergugat terkait dengan Pembayaran Sisa Tagihan Projek LotusResidence atas pekerjaan Fitout Interior terhadap rumah Tergugat yangterletak di Perumahan Lotus Palace Blok Y4 No. 10 Pantai Indah KapukJakarta Utara, sebagaimana di dalam Surat Somasi Nomor231/S&P/VI/P/2017 tertanggal 8 Juni 2017 yang telah dilayangkan kepadaTergugat melalui alamat Perumahan Lotus Perumahan

Fotocopy Surat Penawaran Harga Projek Lotus Palace Nomor 6/PCMX1/3/14, tertanggal 3 November 2014, dari PT. Panah Cakra Mandirikepada North Architecture, yang diberi tanda P 03 (2) ;8. Fotocopy Surat Penawaran Harga Projek Lotus Palace Nomor122/PCMVI/15/15 Rev2, tertanggal 04 Agustus 2015, dari PT. PanahCakra Mandiri kepada North Architecture, tahap 2, yang diberi tanda P 03 (3);9.

Fotocopy Surat Penawaran Harga Projek Lotus Palace Nomor.10/PCM1X/4/15 tertanggal 04 September 2015 kepada North Architecture, tahap3, yang diberi tanda P 03 (4);Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor : 369/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT.

Bahwa sekitar tahun 2019, Penggugat memperolehinformasi dari keluarga Penggugat kalau objek sengketa masukdalam wilayah Prona ( Projek Nasional ) dari BPN Luwu Timuruntuk diberi kesempatan kepada masyarakat desa Koronciamengurus dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) secara Gratis,sehingga Pengugat datang untuk mengurus hak kepemilikanPenggugat ( objek sengketa ) akan tetapi didapatkan keterangandari BPN/Badan Pertanahan Agraia/Tata Ruang Luwu Timur( Tergugat IV ) kalau telah terbit sertifikat

(1) UU No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas asas umum pemerintahanyang baik (AUPB) meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c.ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan,; f.keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka 9Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2019, Penggugat memperolehinformasi dari keluarga Penggugat kalau objek sengketa masuk dalamwilayah Prona ( Projek

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Penggugat mengetahul adanyarencana pembebasan lahan serta projek pembangunan jalur kereta cepatyang akan memangkas keseluruhan area yang ditempati Penggugat melaluisurat permohonan izin penyelidikan lahan (soil investigation) yang ditujukankepada PT. Doudiv Utama (dimana Penggugat selaku owner) dari PT.Wijaya Karya untuk kepentingan persiapan detail engginering design (DED)rencana trase jalur kereta cepat JakartaBandung.4.

Selain itu. secara pertumbuhan usaha Penggugatmengalami kerugian selama dua tahun akibat tidak jelasnya projektersebut dimana sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 usaha Penggugatmenjadi mandeg karena ketidakjelasan projek pembebasan lahantersebut, padahal sebelum disosialisasikannya proyek Penggugat telahberencana membangun pabrik di tanah tersebut untuk mengejar targetproduksi dan penjualan air sebanyak 3000 galon/ hari.

bulannya Sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh jutarupiah) X 24 bulan = Rp. 720.000.0000 (tujuh ratus dua puluh jutarupiah) dimana dengan permasalahan ini target tersebut tidak bisaterealisasi.Total kerugian materiil Rp.1.695.000.000, + Rp. 720.000.000 =Rp. 2.415.000.000 (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah)Kerugian Immateril :Selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial,Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2019/PN.Ckr41.dimana terkatungnya projek

Kelurahan Kayu Putih, KecamatanPulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur (P4), sehingga Tergugat dengan menggunakan bantuan Pemda DKI / Walikota Jakarta Timurtelah melakukan pembongkaran yang seharusnya hanya dilakukanterhadap bangunanbangunan yang ada diatas projek pengembanganWaduk Ria Rio yang tanahnya sudah dibebaskan oleh Tergugat saja.Namun ternyata rumah diatas tanah Garapan Penggugat juga termasukyang dibongkar dan digusur sekalipun tanahnya belum pernahdibebaskan dan atau diberi ganti

Bahwa dalam rangka melaksanakan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikdan Rerormasi Birokrasi serta Kemenenterian Keuangan sebagai kantor modernsebagai pilot projek dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme sertamengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan telah melanggar faktaintegritas yang telah ditanda tanganinya, maka terhadap Penggugat tidak layakuntuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,

Protekh dan saksi bekerja di projek KapalSeroja 12 dalam lokasi PT. Usda.Bahwa Saksi mengaku tidak dibayar sebagian upah oleh PT. Protekh yaitu gajibulan September dan Oktober 2013 termasuk jamsostek.Bahwa saksi menyatakan telah melakukan pertemuan dan menandatanganiperjanjian bersama (PB) dengan PT. Protekh sebanyak 2 (dua) kali.Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Usda Seroja Jaya telah melakukanpembayaran kepada PT. Protekh Sukses Perkasa, tetapi PT.

Protekh di Projek Seroja 14.Bahwa saksi menyatakan bersama Para Penggugat belum menerimapembayaran kekurangan upah Oktober 2013 dan upah bulan Nopember 2013dari PT. Protekh.Masalah PKWT telah pernah ditanyakan kepada PT. Protekh, tapi tidak adajawabannya.Bahwa saksi menyatakan absensi karyawan terpisah antara PT. Protekh SuksesPerkasa dengan PT.

Arizal Anas, MBA (Ketua Tim Panitia Pelelangan),Arianto selaku Pemimpin Kelompok KPJ Divisi Jaringan dan selaku Anggota PanitiaPelelangan, Susilo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Jaringan/Projek Managermemecahmecah proyek pengadaan loose furniture tersebut menjadi 94 (sembilanpuluh empat) proyek untuk 94 (sembilan puluh empat) outlet yaitu dengan caraTerdakwa Drs.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan,pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi pelabuhan dan kapal;Bahwa berdasarkan keputusan hukum di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali wajib untuk ikut serta dalam projek pembangunandan pengadaan kapal Catamaran tersebut,Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Hukum tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali ditempatkan dan ditunjuk untuk membantuTerdakwa R.

Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/201731.32.33.34.35.36.Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum di atas, maka secara hukumPemohon Peninjauan Kembali selaku ASN wajib mematuhi danmenjalankan semua perintah dari atasannya;Bahwa keterlibatan dan keikutsertaan Pemohon Peninjauan Kembalidalam projek pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan Seribu KM.Catamaran adalah berdasarkan perintah yang sah dari kepala DinasPerhubungan DKI Jakarta;Bahwa kewajiban untuk menjalankan perintah, mengawasi danmelakukan kontrol

Pel;Bahwa keterlibatan dan keikutsertaan Pemohon Peninjauan Kembalidalam projek pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan Seribu KM.Catamaran adalan berdasarkan perintah yang sah dari Gubernur DKIJakarta;Bahwa oleh karena secara hukum Pemohon Peninjauan Kembalidiikutkan dalam projek pengadaan Kapal Catamaran tersebutberdasarkan perintah yang sah, sehingga secara hukum PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkansecara pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat 1 KUHP;Pasal

Bahwa dari projek pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan SeribuKM. Catamaran tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmendapatkan keuntungan dan manfaat apapun secara pribadi, danhanya sematamata menjalankan perintanh atasan dan menjalankankewajiban sebagai PNS;43. Bahwa faktanya, Pemohon Peninjauan Kembali dijatunkan hukuman yanglebih tinggi dan lebin berat dari para atasan Pemohon PeninjauanKembali:Hal. 100 dari 112 hal.

., telah jelas dijelaskanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban secara pidana atas gagalnya projek pengadaankapal penyeberangan KM.

Balikpapan TimurKota Balikpapan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh MajelisHakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di mukapersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:UBahwa Terdakwa bekerja di PT.CCSI yang bergerak dibidangtelekomunikasi, Terdakwa menjabat team Leader Instalisasi Projek A31,sedangkan

Klodjen,Kota Malang, atas nama Mohamad bin Zein bin Ali Badjabir (Penggugat),individual artinya : keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepadasemua orang, tetapi kepada Penggugat; dan final artinya : sudah definitifdan karenanya menimbulkan akibat hukum dalam hal ini bagi Penggugat;Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut, Tergugat menjelaskan bahwapemberian Hak Pakai kepada Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik qq Projek Induk Serba Guna Kali Brantas adalah berdasarkan SuratKeputusan

/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10121971, kepada DepartemenPekerjaan Umum & Tenaga Listrik qq Projek Induk Serbaguna Kali Brantas.Yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah atas dasar hukum apa Hak MilikNo. 468 Lingkungan IV dimatikan dengan Surat Keputusan Gubernurtersebut? Mohon Tergugat menjelaskan istilah dimatikanitu maksudnya apa?Dan atas dasar apa juga Tergugat melakukan tindakan perubahan HakMilik No. 468 Lingkungan IV menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 48/Kel.

;Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi DjawaTimur No. l/Agr/41/SK/ML/Peng/06, tertanggal 10121971, menyebutkanpada bagian Membatja : Surat tgl. 3 November 1970 No.144/0/70 dariPemimpin Umum Projek Induk Serbaguna Kali Brantas dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Departeman Pekerdjaan Umum & TenagaListrik bermaksud untuk mendapat hak pakai atas sebidang tanah janglangsung dikuasai oleh Negara, seluas 1135 m2, diuraikan dalam surat ukurtgl. 28 Desember 1937 no. 515 t terletak

OroOro Dowo oleh Tergugat hanya dilandasi/didasarkan pada surat PemimpinUmum Projek Brantas Departemen Pekerdjaan Umum &Tenaga Listrik No.SPM : 46/0/72, perihal : Permohonan untuk mendapatkan Sertipikat HakPakai atas tanah di Djl. Idjen 52 Malang, yang ditujukan kepada KepalaKantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djl.

Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik, Djawatan Perairan, Projek Pengairan Dajtilunur Di Karawangsebagaimana tercantum berdasarkan Daftar C (Daftar PembelianTanah jang telah disetudjui dan dibajar untuk negri gunapekerdjaan saluran induk tarum barat) pada tahun 1964;Halaman 18 dari 32 Putusan No. 45/Pdt.G/2020/PT.DKIBahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat telah menyerahkan kewenanganpengelolaan lahan obyek gugatan aquo berdasarkan Surat KeputusanMenteri

Departemen Pekerdjaan Umumdan Tenaga Listrik, Djawatan Perairan, Projek Pengairan Djatiluhur DiKarawang.1d. Bahwa Doktrin Hukum dari Ahli Hukum Prof.

Putusan No. 328/PDT/2016/PT.DKI.8.Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 huruf d Akta Perdamaian (dading) No.89 tanggal25 Maret 2010, untuk penerimaan pembayaran ganti rugi atas bidang tanah yangterkena projek JORR WeN dari Pemerintah adalah Tergugat (Soenarso).Bahwa penggugat dalam gugatannya butir 8 mendalilkan bahwa pada tanggal 10Agustus 2011 Tergugat membayarkan ganti rugi tanah seluas 591 M2 xRp.3.640.000, = Rp.2.151.240.000, (dua milyar seratus lima puluh satu juta duaratus empat puluh ribu rupiah

dimana Penggugat dengan Tergugat Il awalnyateman sekantor sepekerjaan, tetapi karena Tergugat Il membutuhkan uangmaka berkehendak menjual mobilnya dan Penggugat bersedia membelidengan cara Leasing;Bahwa selama perjalanan pembayaran angsuran 24 (dua puluh empat)bulan berjalan lancar, namun ditengah perjalanan pembayaran angsuranPenggugat terjadi permasalahan dengan Tergugat Il dan Penggugat di fitnahsecara pidana sehingga Pengggugat sempat menjalani proses persidanganpidana dalam kasus lain kerjasama projek