tanggal 13 Juli 2015, Perihal: Tanda Terima Berkas PermohonanPengajuan Sertipikat Hak Atas Tanah Pemohon:Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidakmengajukan Tanggapannya; 229 00o nono nnn ne en nnnsBahwa pada persidangan, tanggal 15 Oktober 2020, sebelumpemeriksaan bukti surat/tertulis para pihak, Majelis Hakim telah menerima SuratPemohon, tanggal 12 Oktober 2020, perihal: Pencabutan Permohonan PTUNNo. 10/P/FP/2020/PTUN Bandung, yang diajukan melalui Bagian PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP

Kemudian permohonan tersebut telah ditindaklanjutidengan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Februari 2020, disampaikanmelalui PTSP Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dantelah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Februari 2019;Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan gugatandimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan

melanggar Pasal 158UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batu Bara Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 JunctoPasal 56 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadirPemohon sendiri tanpa di dampingi Kuasa Hukumnya, serta Termohon danTermohon II hadir kuasanya di persidangan;Menimbang, bahwa pada saat akan dibacakan surat Permohonantersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonanpencabutan perkara praperadilan melalui meja PTSP

;Menimbang, bahwa masih pada agenda Pemeriksaan Persiapan, KuasaHukum Penggugat menyampaikan secara langsung kepada Hakim Ketua Majelisdan Surat melalui PTSP PTUN Surabaya tanggal 7 September 2021 yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatan dengan register perkara Nomor98/G/2021/PTUN.Sby, dan atas surat permohonan pencabutan gugatan Penggugattersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa perkara Nomor: 98/G/2021/PTUN.Sby masih dalamtahap Pemeriksaan Persiapan;Menimbang

JABATANADMINISTRASI tanggal 5 April 2018 pada Lampiran atas nama DWI SAHARA, Ak.Sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten;Menimbang, bahwa pada hari Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 2 April2019 pihak Tergugat hadir sedangkan Penggugat tidak hadir;Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2019, Penggugat telah mengajukanpermohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang ditujukan Kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diajukan melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

., melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2018 yangmengemukakan pada pokoknya pihaknya menarik kembali atau mencabutgugatan dalam perkara Nomor 188/G/2020/PTUN.JKT.;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban;Halaman 2 dari 4 halaman.

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon hadir diwakili oleh Kuasanya, dan setelah dibuka persidanganPemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan surat bertanggal 6Maret 2019 perihal pencabutan permohonan yang telah diterima di PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal6 Maret 2019;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat

2021/PTUN.SMG, terhadap sengketa tersebut telah dilakukanPemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret2021;Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Maret2021, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim secaralisan mencabut gugatan perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.SMG danditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis dengan Suratnya tertanggal31 Maret 2021, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diterima olehPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

M2 atas nama ABD.AZIS ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, padapokoknya memohon pembatalan objek sengketa a quo karenapenerbitannya bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku serta telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik yang selengkapnya sebagaimana selengkapnya telah diuraikandi dalam gugatannya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat yangditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 2 November2021 dan diserahkan melalui PTSP (Pelayanan

LelangNo. 718/2015, tanggal 05 Agustus 2015 ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, padapokoknya memohon pembatalan objek sengketa a quo karenapenerbitannya bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku serta telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik yang selengkapnya sebagaimana selengkapnya telah diuraikandidalam gugatannya ; 202222222 oe nen n en ne nnn enn en neeMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal27 Mei 2020 yang diserahkan melalui PTSP

WISNU HASTA PRAJA, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkandipersidangan sebagai berikut :Saksi : AMIR MARICAR, menerangkan bahwa: Bahwa dasar PTSP untuk menolak dan mencabut izin adalah Pasal 3 Pergub No.31tahun 2016, dan pada tanggal 9 Juni 2017 diadakan rapat yang mana hasilnya adalahmencabut izin dari pihak Penggugat ; Bahwa dasar pencabutan izin terhadap pihak Penggugat adalah Surat kementerianSDM yang disampaikan ke dinas teknis, terkait bahwa

jika belum ada CnC walaupunITUPnya masih lama berlaku maka harus dicabut ; Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Kadis PTSP dari tanggal 17 April 2015dulu namanya Badan Koordinasi PMA, namun tahun 2017 ada perubahannomenklatur menjadi Dinas PMA dan PTSP ;halaman 27 dari 42 Putusan Perkara Nomor 25/G/2018/PTUN.MKSBahwa yang bertugas untuk pengiriman SK pencabutan adalah Ka.Bid Perijinan A,dan saksi yang menandatangani objek sengketa ;Bahwa Dinas SDM yang menyerahkan atau mengusulkan untuk pencabutanberdasarkan

Masindo Putera Energy, yaitu : berkasberkas SDM tidak ada, pihakterkait dalam hal ini Pemda, dan adanya laporan masyarakat, kemudian sebelumnyaizin pencabutan keluar dirapatkan dulu serta ada notulennya, dan semua dinasdinasterkait dipanggil untuk rapat di Dinas PMA dan PTSP ;Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara PersidanganSaksi : AMRI EKASAKTI, menerangkan bahwa:Bahwa saksi dinas di SDM sejak tahun 2006 sebagai Kepala Dinas SDM ;Bahwa status CnC dari PT.

SuratKeputusan Obyek Sengketa ;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa memilikiJudul Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat akan tetapi memakai Kop Surat DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di tanda tangani oleh KepalaDinas tersebut atas nama Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana diatur dalam PeraturanGubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 sebagai berikut :Pasal 6(1) Penyelenggara PTSP

mohon agar dinyatakan batal atau tidak sahobjek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang berupa Keputusan Fiktif Negatif berupa sikap diam ataupenolakan Penerbitan Pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dilakukanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (TERGUGAT), yangdiajukan oleh PARA PENGGUGAT a quo tertanggal 16 Juni 2020;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telahmengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Mel2021 melalui PTSP

;Menimbang, bahwa masih pada agenda Pemeriksaan PersiapanKuasa Hukum Penggugat menyampaikan Surat melalui PTSP PTUNSurabaya tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 23 November 2020 yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatan dengan register perkara Nomor164/G/2020/PTUN.Sby, dan atas surat permohonan pencabutan gugatanPenggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa perkara Nomor: 164/G/2020/PTUN.Sby masihdalam tahap Pemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa berdasarkan

atas nama Paulina Kuan;Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukanSurat tanggal 26 Januari 2022 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkaraa quo dengan melampirkan surat kKuasa khusus untuk pencabutan gugatantanggal 26 Januari 2022, yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang pada pokoknyabahwa Penggugat bermohon untuk mencabut Gugatan sengketa a quo denganalasan karena adanya kekeliruan atas objek sengketa dalam gugatan

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada perkara ini masih dalam tahapPemeriksaan Persiapan; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasanpermohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukanpermohonan secara tertulis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

November 2021, denganRegister perkara Nomor: 73/G/TF/2021/PTUN.SRG, yang pada pokoknyamemohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:Tindakan Pemerintahan atas Diterbitkannya Keputusan Gubernur BantenNomor: 489.1/Kep.154Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang PenetapanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2021, Penggugat telahmenyerahkan Suratnya melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon;1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik berwarna biru yangberisi printout Tahapan Perizinan Pembangunan Transmart Cilegon;1 (satu) lembar draft Owner Estimate (OE), Pekerjaan: PengurusanPerijinan Bangunan Transmart, Lokasi: Cilegon Banten denganJumlah 2.323.000.000, Dibuat oleh M. Hasyim selaku Business &Land Development Manager;1 (satu) bundel dokumen dengan tanda tangan sesuai dengan asiliyang terdiri dari:Nota Kesepahaman antara PT.

KrakatauIndustrial Estate Cilegon (PT KIEC):1 (satu) lembar Peta Site Management skala 1:500 nama proyekMall Transmart Cilegon;1 (satu) bundel printout Bill of Quantity Design and BuiltPembangunan Transmart Cilegon;1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas PenanamanModal dan PTSP Kota Cilegon;1 (satu) buah buku Informasi tentang Penanaman Modal danHalaman 5 dari 65 hal. Put. Nomor 399 PK/Pid.

Dendi R (DPU TR);14. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP):15. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan);16. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh, S.E. (TA Sosesbud);17. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda);18. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.

KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon;1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik berwarna biru yangberisi printout Tahapan Perizinan Pembangunan Transmart Cilegon;1 (satu) lembar draft Owner Estimate (OE), Pekerjaan: PengurusanPerijinan Bangunan Transmart, Lokasi: Cilegon Banten denganJumlah 2.323.000.000, Dibuat oleh M. Hasyim selaku Business &Land Development Manager;1 (satu) bundel dokumen dengan tanda tangan sesuai dengan asiliyang terdiri dari:14.1. Nota Kesepahaman antara PT.

Dendi R (DPU TR);27.14. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP):27.15.2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan);27.16.2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh, S.E. (TASosesbud):27.17. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda);27.18.2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.

ini Pada saat itu saksi mengantar berkas ke BadanPerijinan Kalau saksi baca pada perihalnya surat tersebut perijinanpermohonan IMB tanggal 28 Maret 2018;19 Bahwa saksi mengantar hanya sekali dan disana bertemu lbu Salmiah diBagian TU dan beliau terimakan dan setelah di cek list tanda terimanya satuambil lagi oleh saksi dan yang satunya ditinggal disatukan berkasnya; Bahwa berkas tersebut di cek list lengkap; Ditunjukkan bukti P.6, saksi mengatakan ya benar itu; Bahwa setelah menyerahkan berkas di PTSP

saksi cek ada yang kurang, namun saksilupa apa yang kurang karena setelah itu diserahkan ke Bidang Perijinan;Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan perijinan yang lain hanyasekali ini saja;Bahwa Saksi dari bagian unum hanya menerima saja, nanti Bidang Perijinanyang memverifikasi berkasberkasnya lengkap atau tidak;Bahwa sesuai SOP semua permohonan perijinan harus melalui front office;Bahwa bagian Umum dengan front office itu berbeda;Bahwa di front office ada cek list yang diterbitkan oleh PTSP

semuanya tidak ada keluar jadi saksi yang menerimakan;Bahwa saksi tidak menanyakan contac person karena pada saat itu setelahmenerima oleh saksi langsung diberikan ke staf dan diberikan langsung kebidang perijinan;Bahwa biasanya kalau saksi menerima surat diberi tanda terima sedangkanijin IMB ini tidak karena saksi baru saja dilantik;Saksi SYAFRILIAN ARDI dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya Sebagall BErIKU tixsessseseenamenennnnnsmensennennanaseR ERE HeEN ERR RE RRSBahwa saksi bekerja DPM PTSP

Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.JKT, pada pokoknya memohon agar Termohon menerbitkan Sertifikatatas Tanah Pemohon Hak Milik Adat Girik C Nomor 2194 Persil 20 b S IV seluas1020 M2 atas nama Kubil bin Minin, yang terletak di Kp Tabaci RT 007 RW 011Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukanPermohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif melalui Surat tertanggal 5 Maret2020, yang diterima Majelis Hakim melalui bagian PTSP

., tanggal 16 Desember 2019, kepada Majelis Hakimmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal itu pula, yang isi suratnya, pada pokoknya,akan mencabut gugatan Perkara Nomor: 126/G/2019/ PTUN.Mks.; Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 126/G/2019/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikapterhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang