ke toko adalah saudara yayan.Bahwa Item Pekerjaan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara adalah : Adanya pekerjaan kurang, yaitu: Galian tanah keras Timbunan tanah Pasangan batu karang Beton bertulang Lantai kerja PipaPVCBahwa ltemitem pekerjaan tersebut dimuat dalam lampiran Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan Talud di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timurpada BPBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR448/PW07

Bahwa litemitem pekerjaan tersebut dimuat dalam lampiran Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanTindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud di Desa Air Paoh KecamatanBaturaja Timur pada BPBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR448/PW07/5/2016 Tanggal 4 Agustus 2016.

.> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal 07Juli 2014 , untuk Pinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran 2012 padaBank BNI 46 Cabang Lubuklinggau, mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 12.710.200.000,00 (dua belas milyar tujuh ratussepuluh juta dua ratus ribu Rupiah) atau setidaktidaknya sejumlahtersebut ;> Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan:1.

PUT. 08/Pid.SusTPK/2015/PT.PL G> Bahwa terdakwa tidak Memeriksa berkas pengajuan pinjaman yangdiberikan unit pemasaran apakah sudah lengkap atau belum, terdakwatidak memeriksa hasil pembuatan Perjanjian Kredit dan Kelengkapannya,dan dalam penandatanganan perjanjian kredit tidak menghadapkannasabah kepada Pimpinan Cabang.> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal 07Juli 2014 , untuk Pinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4320/PW07/5/2013 tanggal23 Desember 2013 untuk kegiatan Dana Bantuan Sosian Penjaringan Sapi BetinaProduktif pada dinas Peternakan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran2012 yang dilaksanakan oleh Kelompok Tunas harapan Kota Lubuklinggaumengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 113.850.000,00 (seratustiga

.6 RUK (Rencana UsahaKelompok) dalam SuratPerjanjian Kerjasama Nomor: SPK.027/92.04/PerjaBansos/ProdDisnak/2012 tanggal 16April 2012 tentangPenjaringan KegiatanPengendalian Sapi/KerbauBetina Produktif melaluiDana Bantuan SosialDirektorat JenderalPeternakan dan KesehatanHewan KementerianPertanian Tahun 2012.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4320/PW07

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberiankredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT.

Analisis kredit tidak boleh merupakansuatu formalitas yang dilakukan sematamata untuk memenuhi prosedurperkreditan.Halaman3 3dari 1 54Putusan Akhir Perkara No. 46/Pid.Sus/2013/PN.PLG= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberiankredit Investasi (KI) Revitalisasi

SR476/PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013 pemberian kredit investasi dalam rangkakegiatan revitalisasi perkebunan dengan pola non kemitraan yang dilakukan oleh PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau berpotensi menimbulkankerugian keuangan Negara sebesar jumlah fasilitas kredit yang telah dicairkan sebesarRp 3.681.030.800,;Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yangtercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat

PigLontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu sumber danaAPBN pada Kemendikbud Tahun 2012 Nomor : S1916/PW07/5/2015tanggal 27 Nopember 2015 yang dibuat oleh auditor dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan.sane Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun

merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp.216.751.448, (dua ratus enam belas jutatujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atasdugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Unit SekolahBaru (USB) SMPN Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OganKomering Ulu sumber dana APBN pada Kemendikbud Tahun 2012 Nomor :S1916/PW07

kerugiannegara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiasebesar Rp. 565.479.900, (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuhsembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012 yangdisampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR 392 /PW07

kerugiannegara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiasebesar Rp. 565.479.900, (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuhsembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai denga Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012 yangdisampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR 392 /PW07

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, untukPinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran 2012 pada Bank BNI 46 CabangLubuklinggau, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.710.200.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua RatusRibu Rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut.nina nnn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Juncto Pasal 18

visit yang dilakukan oleh PPM (pengelola pemasaran) yangdituangkan dalam formulir kunjungan setempat FKS (formulir kunjungan setempat),sehingga penggunaan kredit belum dapat dipastikan telah sesuai peruntukan kredit.= Bahwa terdakwa selaku Pjs Pemimpin Kantor Cabang Lubuklinggau Periode tahun2010 sampai tahun 2012 telah dengan sengaja menyetujui pemberian KUR yangmengakibatkan kerugian Negara.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR407/PW07

tahun;Bahwa pembayaran kredit KUR atas nama 52 (lima puluh dua) orang debitur(nasabah) tersebut sudah termasuk dalam kategori kredit macet;Bahwa terhadap kredit KUR 52 (lima puluh dua) orang debitur (nasabah) yangmacet tersebut tidak termasuk yang dijamin oleh Asuransi Kredit Indonesia(Askrindo) karena termasuk dalam kategori kredit fiktif;Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Plg Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR407/PW07

tentulahmenimbulkan kerugian keuangan negara khususnya kerugian keuangan pada Bank BNI46 Lubuklinggau;Bahwa selanjutnya untuk memastikan besarnya jumlah kerugian keuangannegara dalam perkara ini, telah pula didukung dengan keterangan saksi ahli ULILFAHRI, SE, selaku auditor dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan audit perhitungankerugian keuangan negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit perhitungan kerugiankeuangan negara Nomor : SR407/PW07

dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK(Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pendamping pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 adalah :a Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor : B2733/N.6.16/Fd.1/ 09/2013 tanggal 17September 2013.b Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B2823/N.6.5/Fd.1/ 09/2013 tanggal 30September 2013.43c Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan NomorST1224/PW07

Balai Penyuluhan) Rupit dengandana anggaran sebesar Rp. 732.300.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yangbersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pendamping pada Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012.Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B1534/N.6.5/ Fd.1/05/2013 tanggal 7 Mei2013.Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi SumateraSelatan Nomor : ST 785/PW07

pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telahdirevisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 4ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa atas hasil perhitungan kerugian negara tersebut Ahli telah tuangkan dalam laporan Nomor SR478/PW07

2019 padaDinas PUPR Kabupaten Muara Enim telah menguntungkan diri terdakwa atauorang lain, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesarRp373.141.195,70 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh saturibu seratus sembilan puluh lima Rupiah tujuh puluh Sen) sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Rehab Jalan Desa Harapan JayaKecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019Nomor: SR113/PW07

2019 padaDinas PUPR Kabupaten Muara Enim telah menguntungkan diri terdakwaatau orang lain, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesarsebesar Rp373.141.195,70 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empatpuluh satu ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah tujuh puluh sen)sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Rehab Jalan DesaHarapan Jaya Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim TahunAnggaran 2019 Nomor: SR113/PW07

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4320/PW07/5/2013tanggal 23 Desember 2013 untuk kegiatan Dana Bantuan Sosian PenjaringanSapi Betina Produktif pada dinas Peternakan Propinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Kelompok Tunas harapan KotaLubuklinggau mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.113.850.000,00 (seratus

.6 RUK (Rencana UsahaKelompok) dalam SuratPerjanjian KerjasamaNomor: SPK.027/92.04/PerjaBansos/ProdDisnak/2012 tanggal 16April 2012 tentangPenjaringan KegiatanPengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktifmelalui Dana BantuanSosial Direktorat JenderalPeternakan dan KesehatanHewan KementerianPertanian Tahun 2012.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4320/PW07

sebagai berikut :Ahli ULIL FAHRI, SE. dipersidangan menerangkan sebagai berikut :Halaman321 dari394Putusan Nomor. 16/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgBahwa dasarnya menjadi Ahli yang diperiksa di persidanganadalah adanya surat permohonan dari Penyidik Kejaksaan NegeriMuara Enim untuk dimintai keterangan selaku Ahli, sebagaimanaSurat Nomor : R25/N.6.17/I/d.1/03/2015 Tanggal 3 Maret 2015perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, kemudianberdasarkan Surat Permohonan tersebut diterbitkan Surat TugasNomor : ST 423/PW07

dahuludilakukan review secara berjenjang, dan resume hasil audit jugadiekspose kepada Penyidik, serta kalau diperlukan dilakukanQuality Assurance (QA) oleh Deputi Investigasi BPKP Pusat;Bahwa penerbitan Laporan Hasil Audit PKKN atas DugaanTindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pelaksanaan BantuanSosial Peningkatan Mutu Pembelajaran berbasis TeknologiInformasi dan Komunikasi (ELearning) peruntukkan 62 SD diKabupaten Muara Enim pada Anggaran Kementrian Pendidikandan Kebudayaan RI Tahun 2014 Nomor: SR48/PW07

sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;Bahwa dasar ataupun buktibukti yang digunakan dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan MutuPembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ELearning) peruntukkan 62 SD di Kabupaten Muara Enim padaAnggaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun2014 sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Nomor: SR48/PW07

Menentukan metodologi penghitungan kerugian keuangan Negara,sesuai dengan sifat transaksi keuangan yang ada,Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dugaan tindakpidana korupsi Penyimpangan Pelaksanaan Bantuan SosialPeningkatan Mutu Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (ELearning) peruntukkan 62 SD di Kabupaten MuaraEnim pada Anggaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RITahun 2014.Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR48/PW07

/5/2015 tanggal 6 Maret 2015;Bahwa fakta dan proses kejadian sebagaimana diungkapkan dalamLaporan Nomor: SR48/PW07/5/2015 tanggal 6 Maret 2015, kamimenemukan adanya penyimpangan penyimpangan yangbertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :Prosedur Pengadaan menurut Petunjuk Teknis adalah dilakukan secaraswakelola, namun tidak dibentuk organisasi pengadaan secara swakelolasebagaimana dimaksud Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2011 ditemukan kerugian negara pada periode terdakwa selakuPimpinan Cabang Pembantu PT. BRI KCP Veteran Palembang sebesar :a Periode John Sarjono (Agustus 2008)Rp. 336.000.000.00b Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000.00c Periode Kustiati Isnfandari (Februari 2010 s.d Januari 2011)Rp. 56.745.000.000.00Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 123.816.000.000.00Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan ISHAK SUHADI,SE dan H.

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2010 ditemukan kerugian negara pada periode terdakwa selakuPimpinan Cabang Pembantu PT. BRI KCP Veteran Palembang sebesar :a Periode John Sarjono (Agustus 2008)Rp. 36.000.000.00b Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000.00c Periode Kustiati Isnfandari (Februari 2010 s.d Januari 2011)Rp. 56.745.000.000.00Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 123.816.000.000.00.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan ISHAK SUHADI,SE dan H.

XII Pasal 26 Ayat (1) ; Bab XIll Pasal 27 Ayat (2), Ayat (5), (6) ;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NANSAR Bin DARAUF diatasmerugikan keuangan negara sebesar Rp. 427.401.479, (empat ratus dua puluhtujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuaidengan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR:312/PW07

diatasmenguntungkan dirinya sendiri yaitu Terdakwa NANSAR Bin DARAUF atau orangBahwa perbuatan telahlain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 427.401.479,(empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluhsembilan rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan di Palembangtentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaraNomor SR: 312/PW07

selakuPenanggung Jawab kegiatan ADD / K untuk Desa Sugiwaras Kecamatan BabatToman Kabupaten Musi Banyuasin telah mengakibatkan timbulnya kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 427.401.479, (empat ratus dua puluh tujuh jutaempat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai denganlaporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR:312/PW07

Bahwa Hasil Audit tersebut, telah ahli tuangkan dalam Laporan HasilAudit Nomor SR637/PW07/5/2019 tanggal 20 Desember 2019.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Halaman 57 dari 100 halaman, Putusan No.05/Pid.SusTPK/2020/PN PlgBahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Saung Dadiberdasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Timur Nomor 152 Tahun2013 tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan KepalaDesa Saung Dadi Kecamatan

melainkan dipergunakan untukkepentingan pribadi TerdakwaMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, akibat perbuatanTerdakwa selaku Kepala Desa Saung Dadi Kecamatan Buay pemuka Peliungkabupaten Ogan Komering Ulu Timur Negara telah mengalami kerugian yangnyata (actual loss) sebesar Rp.413.780.000,00 (empat ratus tiga belas juta tujuhratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera SelatanNomor SR637/PW07

KepalaPerwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR113/PW07/5/2021 tanggal 15 April 2021 pada bagian HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara diperoleh besaran kerugian keuangannegara sebesar Rp. 373.141.195,70 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empatpuluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sen).Perlu Termohon sampaikan juga disini bahwa BPK bukan satusatunya lembaga yangmempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan keuangan

Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe telahmenguntungkan diri sendiri yaitu. terdakwa selaku Kepala DinasPerkebunan Kabupaten Musi Rawas atau setidaktidaknya telahmenguntungkan orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2011 ditemukan kerugian negara pada periode terdakwa selakuPimpinan Cabang Pembantu PT. BRI KCP Veteran Palembang sebesar :a. Periode John Sarjono (Agustus 2008)Rp. 336.000.000.00b. Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000.00c.

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2010 ditemukan kerugian negara pada periode terdakwa selakuPimpinan Cabang Pembantu PT. BRI KCP Veteran Palembang sebesar :a. Periode John Sarjono (Agustus 2008)Rp. 36.000.000.00Halaman 24 Putusan No.17/TIPIKOR/2012/PT.PLGb. Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000.00C. Periode Kustiati Isnfandari (Februari 2010 s.d Januari 2011)Rp. 56.745.000.000.00Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 123.816.000.000.00.

jumlah retribusi sewa gedung/ruangan/aula dan asrama yang telahdisetorkan ke Kas Daerah hanya pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.660.000, (limabelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi danaretribusi pengelolaan sewa gedung dan penyelenggaraan diklat pada BalaiPengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2013sampai dengan Tahun 2015 Nomor: SR81/PW07

ratus lima puluh enam rupiah), dan berdasarkanketerangan saksi Musharmina dari jumlah retribusi sewa gedung/ruangan/aula danasrama yang telah diterima BPSDMP tersebut yang telah disetorkan ke Kas Daerahhanya pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.660.000, (lima belas juta enam ratus enampuluh ribu rupiah), maka perbuatan terdakwa sebagaimana laporan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor:SR81/PW07

/PW07/5/2011tanggal 30 Desember 2011 ditemukan kerugian keuangan Negaradengan rincian sebagai berikut :a Periode John Sarjono (Agustus2008) Rp.336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enamjuta rupiah)b Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari2010)Rp. 66.735.000.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh limajuta rupiah)c Periode Kustiati Isfandari (Februari 2010 s.d Januari2011)Rp.56.745.000.000,00 (ima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh limajuta rupiah)Halaman 25 Putusan

/PW07/5/2011tanggal 30 Desember 2011 ditemukan kerugian keuangan Negaradengan rincian sebagai berikut :a Periode John Sarjono (Agustus2008) Rp.336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enamjuta rupiah).b Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari2010)Halaman 47 Putusan No.19/TIPIKOR/2012/PT.PLG48Rp.66.735.000.000,00 (enam puluh enam milyard tujuh ratus tigapuluh lima juta rupiah)c Periode Kustiati Isnfandari (Februari 2010 s.d Januari2011)Rp.56.745.000.000.00 (ima puluh enam milyar tujuh ratus

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN.Plg.Jasa Konstruksi Tahun 2010 kepada PT Perdana Karya Sarana Mandiripada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Cabang Lubuklinggau,yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,dan metode yang digunakan yaitu metode yang dikembangkan auditordalam lingkup profesi akuntansi dan auditing yaitu berdasarkanpengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperolehsebagaimana diungkap dalam laporan kami Nomor SR274/PW07

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalahtermasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa perbankan, ataupun sumber dananya antara lain diperoleh daridana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito), pinjaman antar bank, penerbitansurat berharga dan setoran modal pemilik bank ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 274/PW07/5/2017 Tanggal13