KH 91009 TS sedangmengoperasikan kapalnya ketika melakukan penangkapan ikan di WPPRI(wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Hiu MacanTutul 02 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan operasipengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairanZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawaskemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP HiuMacan Tutul 02 melakukan pengejaran dan menghentikan

KH 91009 TS sedangmengoperasikan kapalnya ketika melakukan penangkapan ikan di WPPRI(wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Hiu MacanTutul 02 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan operasipengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairanZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawaskemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kKemudian Nahkoda KP HiuMacan Tutul 02 melakukan pengejaran dan menghentikan

05.06 Wita ataupada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat diperaiaran Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesipada koordinat 06 21,672LU 127 37,363 BT atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masihtermasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriBitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaratersebut, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

KH 96056TS sedang mengoperasikan kapalnya ketika melakukan penangkapan ikandi WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi olehKP Hiu Macan Tutul 02 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli untukmelakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwadiketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untukmelarikan diri, kKemudian Nahkoda KP Hiu Macan Tutul 02 melakukanpengejaran dan menghentikan

Bahwa benar setiap kapal perikanan yang akan berlayar daripelabuhan perikanan melakukan penangkapan ikan dan/ataupengangkutan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar(SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana diaturpada Pasal 98 juncto 42 Ayat (8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;1.2.

dihubungkan dengan barang bukti dan suratsuratbukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukanfakta persidangan sebagai berikut : Bahwa kapal perikanan BV 0348 TS dengan Terdakwa Nguyen Minh Trisebagai KKM/Juru mesin dan Nguyen Van Chung sebagai Nakhodanyabersamasama dengan kapal perikanan BV 90739 TS dengan NakhodanyaHal 20 dari 38 PTS PIDKAN No.10 TH.2017/PN.Ptk.sgbernama Cao Van Cuong berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam pada tanggal 23 bulan Mei 2018 menuju ke WPPRI

dapat diketahui dari rangkaianperbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganmaka didapatkan halhal sebagai berikut; Menimbang, bahwa kapal perikanan BV 0348 TS dengan TerdakwaNguyen Minh Tri sebagai KKM/Juru Mesin dan Nguyen Van Chung sebagaiNakhodanya bersamasama dengan kapal perikanan BV 90739 TS denganNakhodanya bernama Cao Van Cuong berangkat dari pelabuhan Baria VungTau Vietnam pada tanggal 23 bulan Mei 2018 menuju ke WPPRI

vide keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan,yaitu Miswadi serta keterangan Terdakwa);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 2/Permen KP/2015, tertanggal 8 Januari 2015 tentang LaranganPenggunaan Alat Penangkapan Ikan jenis pukat hela (traws) di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia, alat tangkap ikan berupa pukat hela dasarberpapan (otter traws) dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPRI

PG. 2 bermesin Jiandong 26 PK diberhentikan, diperiksa dan ditahan oleh KapalPatroli I2029 dari Satuan Polisi Perairan Polres Serdang Bedagai, yaitu berada diPerairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan laut teritorialIndonesia, dan merupakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI);Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim,Halaman 20 dani 24 Hal. Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.

Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur PenangkapanIkan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dokumendokumenlainnya lengkap dan diperlihatkan Surat jin Penangkapan Ikan (SIPI)namun yang terbitkan adalah provinsi Bali; Bahwa Fishing Groundnya masuk wilayah di laut selatan, LautFlores; Bahwa pada saat pemeriksaan dokumen pada Surat jinPenangkapan Ikan

Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepas wajibmemiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI

PANDANGAN PERTAMA adalah termasuk laut perairanFakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesianomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanandan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri KelautanDan Perikanan Republik Indonesia

WPPRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utaraPulau Halmahera;10. WPPRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan SamuderaPasifik;11. WPPRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan LautTimor bagian TimurBahwa Ahli mengerti dan memahami bahwa Pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. SariBakti Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo RT. 9 No. 58 Kota JambiProv.

HIUO10 di ZEEI Laut Cina Selatan yaitu pada koordinat 03 54 339N 105 05 519 E, posisi tersebut adalah berada/masuk dalam Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, yang merupakan bagian dari Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) 711; Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda kapal ikan KM.

KG92728 TS telah ditangkap oleh KP HIU 010 pada posisi di koordinat 03 54 339 N 105 05519 E pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015 pukul 10.00 WIB pagi hari ketika sedangmenangkap ikan dengan pukat trawl jenis pair trawl ( vide keterangan saksisaksi, Mai Van Se,Tran Van De, Ali Imran S.St.Pi, Rusli dan keterangan Terdakwa ) =;Menimbang, bahwa koordinat 03 54 339 N 105 05 519 E adalah bagian dariWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI ), yaitu pada Zona EkonomiEksklusif Indonesia

hendak dilakukannya adalah melawan hukum ( wederrechtelijkheid ) ;Menimbang, bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum( wederrechteliikheid ) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam denganPIDANG oe. e eee ceceteeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeteeeeeennees /hlm.20 20 Putusan Nomor 7/Pid.SusPrk/2015/PN.Tpg.pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undangundang ; 7Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI

.2424Putusan Nomor 7/Pid.SusPrk/2015/PN.Tpg.Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, telah ternyata pula, bahwa nahkodaKapal Motor Sumber Sukses adalah Jon Lukman bin Makmur, in casu Terdakwa, yang diberi gaji oleh saksi Tan Anio alias Anio ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata Terdakwabukanlah sebagai pemilik kapal, akan tetapi adalah orang yang mengoperasikan kapal tersebut sebagai nahkoda ;Menimbang, bahwa kemudian, perihal Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia ( WPPRI

DT.3bersama dengan DANNIEL ALCAIDE selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal FB.DT.3 (berkas terpisah/splitzing), pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam13.44 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIKINDONESIA (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 18.327 LU 13346.027 BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan YurisdiksiNasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanPerikanan

atau standar yang ditetapkan untuk tipe alattertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimanadimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 ketika saksi PujiWahono selaku Nakhoda KM HID 008 dari Ditijen PESDKP bersama saksiNovri Sangian selaku Mualim dan saksi Dedi Mardianto selaku Markonismelakukan gelar operasi pengawasan dan pengendalian sumber dayakelautan dan perikanan dari Tanjung Pinang ke WPPRI

Pengangkut Ikan ) sesuai ketentuanUU No: 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No :31 Tahun 2004Tentang Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No :PER. 30/ Men / 2012, dan Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo :57/PERMEN KP / 2014, Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No : PER. 30/ MEN / 2012,Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn Halaman 15Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia ( WPPRI

adalah subunsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa KMN IKHSAN ABADI 03 yang di nahkodai olehTerdakwa MAHMUD melakukan penangkapan ikan di Perairan KampungTanama pada koordinat 0255"59 S dan 13216"52 T Kabupaten Fakfak;Menimbang, bahwa Perairan Kampung Tanama pada koordinat0255"59" S dan 13216"52 T Kabupaten Fakfak tempat Terdakwaditangkapnya KMN IKHSAN ABADI 03 adalah termasuk laut perairan Fakfakyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

PN.FHK.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuandari Terdakwa didapat fakta bahwa KMN IKHSAN ABADI 03 yang di nahkodaioleh Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Kampung Tanamapada koordinat 0255"59 S dan 13216"52 T Kabupaten Fakfak;Menimbang, bahwa Perairan Kampung Tanama pada koordinat0255"59" S dan 13216"52 T Kabupaten Fakfak tempat Terdakwaditangkapnya KMN IKHSAN ABADI 03 adalah termasuk laut perairan Fakfakyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Bahwa Terdakwa telah membawa Benih/bening Lobster (BBL) darisuatu WPPRI tertentu ke tempat WPPRI lainnya dimana benih bening lobstertersebut dibawa dari gudang sentul ke lokasi diperairan Muara Baru berartikegiatan yang dimaksud merupakan memasukkan. Adapun yangdiperkenankan dalam kegiatan memasukan hanya ke pendederan (tahappelepasan/penyebaran benih ke tempat sementara) dan pada saatpengangkutan dilengkapi dengan dokumen atau dapat memperlihatakandokumen yang dipersyaratkan.

BERLIN selaku pemiiik benih bening lobster dalam melakukantranSaksi jual beli tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan elahmelakukan tindakan pidana Bahwa sanksi yang diterima kepada Terdakwa mengacu pada UUNo. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memperhatikan PermenKP no. 31 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi Administrasi di BidangKelautan dan Perikanan Bahwa Terdakwa MUHAMAD HERMAN, IRI SUTANDI, BERLINPADANG SITUMORANG dan LAODE SAMSUDIN telah membawaBenihibenina Lobster (BBL) dari Ssuatu WPPRI

Mengeluarkan dan/atauMengedarkan Benih Lobster yang dilarang UndangUndang dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang dilakukan olehTerdakwa Sdr. MUHAMAD HERMAN alias MAMAD bin JAFAR (alm), telahterpenuhi unsurunsur Pasal sebagaimana dimaksud dalam:1. Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan;2.

mendekati dan berhasil merapaat pada kontak yang sedangmelakukan kegiataan penangkaapan ikan, dan kemudian dilakukanpemeriksaan diketahui bahwa kapal yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan tersebut bernama kapal JHF 8429 T yang mengibarkanbendera Malaysia dengan nahkoda bernama Souwinh Yommalath, dandiketahui bahwa kapal JHF 8429 T yang di nahkodai terdakwa tidakmemiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dalam melakukanusaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia(WPPRI

mendekati dan berhasil merapat pada kontak yang sedangmelakukan kegiataan penangkapan ikan, dan kemudian dilakukanpemeriksaan diketahui bahwa kapal yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan tersebut bernama kapal JHF 8429 T yang mengibarkanbendera Malaysia dengan nahkoda bernama Souwinh Yommalath, dandiketahui bahwa kapal JHF 8429 T yang di nahkodai terdakwa tidakmemiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dalam kegiatanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia(WPPRI

DT.3bersama dengan DANNIEL ALCAIDE selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal FB.DT.3 (berkas terpisah/splitzing), pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam13.44 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIKINDONESIA (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 18.327 LU 13346.027 BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan YurisdiksiNasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanPerikanan

Saatini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepuluan Anambas ; Bahwa ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. PerairanIndonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3.

Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akanmemakan waktu yang lama untuk menunggu negaranegara tersebut membuatperjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidanaperikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dengan intensitasyang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindakpidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan

TRAN VAN SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu Turutserta dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapanikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan turutserta dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), dan turut