Ditemukan 3057 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peraturan perarturan paraduan paratuan praturan panataran paraturut pareturan paeraturan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA
233 — 125
  • (Pelaksana Hukum dan Sanggahan Banding);Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi sebagai Ketua ULPberdasarkan Paraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahankedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang /Jasa pemerintahan adalah :1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegatan ULP;2. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2012 — Putus : 11-05-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 3/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 11 Mei 2012 — ASEP AJIDIN, SPd.I. MH
303 — 37
  • Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Majelis Hakim akanmenjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini yang menurut Majelis Hakim supayamemenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat jugdetive, preventive, korektive, danedukatif ;Mengingat pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) UU No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. serta paraturan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
124 — 69
  • Bahwa PT BM merupakan sebuah perusahaan daerah dalam bentuk Perseroanterbatas, didirikan berdasarkan Paraturan Daerah.Bahwa PT BM bergerak dibidang antara lain:Perdangangan dan JasaBidang usaha pertanianBidang Pertambagan, Pembagunan infrastruktur dan industri; Bidang Usaha lainnya yang menguntungkanBahwa kKententuan penilaian kerjasama adalah sebagai berikut: berkaiatan dengan kelayakan volume kerjasama yang dilakukan bagi hasil yang menguntungkan perusahaan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2017 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 26 Mei 2016 — AGUS MULYADI Bin (Alm) H.ATEP
110 — 24
  • ;Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusitersebut yang secara formil mencabut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tidak berpengaruh karena hanyamenyatakan Tidak Berlaku Hanya Penjelasan Saja dari UndangUndangtersebut.Sedangkan Penjelasan suatu pasal dari suatu UndangUndang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan UndangUndang No.10Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2012 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 54/PID.SUS/2011/PN.MKL
Tanggal 2 Mei 2012 — MANGARANTE PATILA, SE ., JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM ., YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA.
158 — 82
  • tugas yaitumerumuskan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah sepertiPerda dsb, bertugas mengawasi terutama pengawasan terhadaptercapainya kebijakan Pembangunan Daerah serta bertuas dalampenyusunan dan Penetapan anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahsedangkan tanggung jawab dari anggota DPRD adalahmeminta pertanggungjawaban Bupati, Meminta keterangan padaPemerintah Daerah,mengadakan penyidikan,mengadakan perubahanatas rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pernyataan pendapat,membahas rancangan Paraturan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
89 — 33
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 48 Tahun2010 tentang Pengadilan Tipikor, Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubahdengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan paraturan lain yang terkait.MENGADILIMenyatakan terdakwa IR.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
120 — 53
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 58 Tahun 2004tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tipikor,Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015,dan paraturan lain yang terkait.NMENGADILIMenyatakan Terdakwa MUH.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 34/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 11 September 2014 — - Drg. TUNGGUL SITANGGANG
87 — 38
  • Akutansi Dinas PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga tugas dan tanggungjawab saksiberdasarkan Paraturan Walikota Sibolga Nomor : 060/09/2013 tentangPerobahan ketiga atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor188.3.342/24/2008 tentang penjabaran Tupoksi para Pejabat dilingkunganDinasdinas Kota Sibolga tanggal 19 Juli 2013 dan Berita Daerah KotaSibolga Nomor : 7 tanggal 30 Juli 2013, yaitu :Tugas :Merumuskan dan melaksanakan kebiakan teknis bidang akutansipenerimaan kas, akutansi pengeluaraan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
279 — 638
  • Pst.himbauan kepada Badan Usaha dan /atau masyarakat secara peroranganmaupun kelompok melalui Maklumat Bersama untuk tidak menggunakancara bakar dalam aktifitas pembukaani penyiapani pembersihan lahanpertanian/perkebunan/lainnya, karena melanggar hukum yang berlakujuga kepada seluruh pihak yang terkait untuk berperan aktif denganmempedomani ketentuan dan paraturan dan perundang undangan yangberlaku.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
529 — 584
  • untuk menjadidasar bagi Walikota Bandung dalam menerbitkan surat keputusantentang penetapan lokasi, melainkan didasarkan pada usulan Camatyang hanya menyertakan luasan tanah yang diusulkan, tanpa dasar yangdapat mendukung luasan tanah tersebut serta beberapa bidang tanahyang telah dibebaskan tidak sesuai dengan penetapan lokasi yang telahditentukan.Selanjutnya DPKAD Pemerintah Kota Bandung mengusulkan anggaranKegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yangselanjutnya ditetapkan dalam Paraturan
    untuk menjadi dasar bagIWalikota Bandung dalam menerbitkan surat keputusan tentang penetapanlokasi, melainkan didasarkan pada usulan Camat yang hanyamenyertakan luasan tanah yang diusulkan, tanpa dasar yang dapatmendukung luasan tanah tersebut serta beberapa bidang tanah yangtelan dibebaskan tidak sesuai dengan penetapan lokasi yang telahditentukan.Selanjutnya DPKAD Pemerintah Kota Bandung mengusulkan anggaranKegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yangselanjutnya ditetapbkan dalam Paraturan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
97 — 9
  • Dana Anggaran Khusus (OAK) terdiri dari :Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIOES)Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jitut, Jut, danJides pada Oinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Tahun2012 adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor91/Permentan/0T. 140/12/2011 tanggal 27 Oesember 2011 tentangPetunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (OAK) BidangPertanian Tahun 2012 dan Paraturan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
117 — 79
  • Lalu Syafii, MM : Bahwa saya kenal dengan dengan terdakwa sebatas hubungan bawahan dan atasan, samasama diDinas Pendidikan Kota Mataram dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwapadatahun anggaran 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota MatarammendapatDana Alokasi Knusus (DAK) Bidang Pendidikan yang sumber dananya dari ABPN dan APBD, jumlahanggaran Rp. 22 milyad lebih ; Bahwa sesuai dengan lampiran Paraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2009 tentangPetunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
163 — 82
  • Dengan demikian perbuatan Tergugat XIlmelakukan penyerobotan tanah dan mendirikan bangunan tanpa Hakdiatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangandengan paraturan perundangundangan yang dikualifisir sebagai SuatuPerbuatan Melawan Hukum;7.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg
Tanggal 4 Februari 2016 — drg. INDRA LUKMANA Bin LUKMANA
176 — 59
  • berlaku ;Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusitersebut yang secara formil mencabut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tidak berpengaruh karena hanyamenyatakan Tidak Berlaku Hanya Penjelasan Saja dari UndangUndangtersebut.Sedangkan Penjelasan suatu Pasal dari suatu UndangUndang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat,sesuai dengan UndangUndang No.10Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
318 — 228
  • InspektoratKota / Kabupaten;Bahwa untuk BPKP : antar lintas sektoral, permintaan menkeu,penugasan presiden;Bahwa untuk Irjen mengawasi lembaga/ kementeriannya, untukInspektorat Propinsi mengawasi tingkat propinsi, Inspektorat Kota /Kabupaten mengawasi tingkat kabupaten / kota;Bahwa laporan mereka dipertanggungjawabkan kepada pimpinanLembaganya;Bahwa audit Internal BPKP, audit external BPK;Bahwa sesuai undangundangan audit ada 3 macam : audit keuangan,audit kinerja, audit tujuan tertentu;Bahwa sesuai Paraturan
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
174 — 44
  • ;210e Bahwa Kepres No. 80 Tahun 2003 adalah aturan yang mengatur mengenaipengadaan barang dan jasa untuk kepentingan kelembagaan/institusi yangdidanai oleh APBD, dan di Setwan yang melakukan pengadaan barang danjasa adalah Sekwan;e Bahwa Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengatur keuangan daerah, terbitsebelum tahun 2003 untuk mengisi kekosongan hukum, sambil menunggusifatnya keputusan Menteri sehingga harus dirubah disesuaikan denganUndang Undang No.10 tahun 2004;e Bahwa secara prinsip tata urutan paraturan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
117 — 27
  • Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 Banggar ke KotaBanjar Baru Kalsel tanggal 2628 September 2011Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikutikegiatan Perjalanan Dinas Alat kelengkapan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 Banggar ke KotaJombang tanggal 2628 Nopember 2011Halaman 208 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGBahwa benar saksi menerangkan bahwa Ketentuan untuk uangharian diatur dalam Peraturan Walikota Cimahi dan setelahmengetahui dari Paraturan