Bahwa dalil para Penggugat dalam angka 10 dan angka 11 Posita Gugatan adalahdalil yang tidak benar dan keliru, karena sekalipun benar dalil Para Penggugattersebut quad non, tanah yanh dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat V bukanlahseluas 6000m2 (enam ribu meter persegi), melainkan hanya seluas 5779m2 (limaribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), yang berssal/bersumber dariperjanjian Jual Beli antara Tergugat III selaku Penjual dan Tergugat IV selakupembeli, berdasarkan 4(empat) Akte Jual

sangatlah tidak benar PemerintahNegeri Suli pernah mengeluarkan Register Dati pada tanggal 1 April1990, tetapi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli berdasarkankewenangannya adalah mengeluarkan Surat Keterangan KepemilikanDati bahwa benar nama Tanah/Dusun Dati milik dari LOURENSPATTIRANE yang tercatat di dalam Register Dati Negeri Suli tahun 1814yang tercantum daftar namanama tanah Dati dan Kepala Dati sebagaipemegang hak atas tanahtanah Dati di wilayah petuanan atau tanahulayat Negeri Suli quod non

Tanah Objek Sengketa (Plan B) berada diatas Tanah Dati Talanghahan milik dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIIIdan TERGUGAT IX yang diwarisi oleh Moyang LOURENS PATTIRANEsehingga sangatlah tepat menurut hukum kalau TERGUGAT VII,TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX melakukan keberatan atasinventarisasi dan indetifikasi penguasaan, pemilikan dari tanah objeksengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT. bersamasama denganTERGUGAT.

Seandainya pun benar (quad non) Tanah Sengketa a quo yang merupakanwarisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawadiperoleh oleh alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawa dari warisanleluhurnya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka mengenai hal inijustru sudah secara tepat dan benar pula .19.

Nengah Lawasudah beragama Kristen Khatolik, maka ketentuan tentang HukumWaris Antar Agama menurut Hukum Adat Bali tersebut diatas(INTERRELIGIEUS ERFRECHT) sebenarnya tidak tepat atau tidakrelevan diterapkan dalam perkara a quo dan tidak pula dapat dijadikandasar hukum untuk memutus permasalahan kepemilikan besertapewarisan atas Tanah Sengketa tersebut.Namun, seandainya pun benar (quad non) Tanah Sengketa a quo adalahstatusnya merupakan harta pusaka atau berupa boedel waris leluhur alm.Nang Djageri

Korn,1971, Hukum Adat Waris di Bali/Het Adatrecht van Bali Bab IX,Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,Denpasar, h. 56).Mengacu pada kaedah Hukum Adat Bali tersebut diatas, seandainya punbenar (quad non) Tanah Sengketa a quo statusnya merupakan hartapusaka atau berupa boedel waris leluhur alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawa, maka peristiwa hukum beralihnya agama alm. Nang Djagerialias alm.

Meskipun jikalau benar (quad non) Tanah Penggugatterkurung, tidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yangmewajibkan adanya pihak yang menyerahkan tanah kepada pihak yangmerasa tanahnya terkurung oleh pihak tersebut.

lain, penjualan tanah tersebut terjadi sekitar tahun2014 dan 2015; 2222222 nnn nn nnn nnn nnn n enna nnn n nenMenimbang, bahwa oleh karena Iskandar B.llahude meninggal duniapada tahun 2010, maka Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut tidak dapatdijadikan dasar untuk melakukan penjualan tanah pada tahun 2014 tersebutkarena Surat Kuasa tersebut menjadi gugur dengan sendirinya; Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik organisasiKesatuan Pelaut Indonesia (KPI), maka seandainya qud non

tanah milikKesatuan Pelaut Indonesia (KPI) tersebut hendak dijual untuk kepentinganorganisasi tersebut, maka Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut haruslahdiberikan oleh Pengurus lainnya yang berwenang untuk itu; Menimbang, bahwa hal ini berkaitan pula dengan keterangan saksi YosMilano di persidangan, yang menerangkan bahwa ia tidak pernahmenandatangani Surat Kuasa tanggal 9 September 2009 dan tanda tangantersebut bukanlah tanda tangannya serta tidak mungkin Surat Kuasa tersebutdiberikan kepada

PUDBarat : Tanah XXXAdalah bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antaraPenggugatKonvensi/T ergugat Rekonvensi denganTergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi.Putusan gugatan harta bersama nomor 0871/Pdt.G/2017/PA.TL Halaman 117 dari 14212.Seandainyapun (quod non) Tanah sebagaimana dalam Posita Gugatanangka 29 huruf g halaman 19 Gugatan a quo adalah milikTergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, tetap saja tidak dapat dimasukansebagai harta bersama, mengingat TergugatKonvensi/PenggugatRekonvensi

yang terletak di Kp.Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatan atas nama Xxxxxxxxx berubah dan/atau dimutasimenjadi girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1.14.Bahwa Quod Non tanah seluas 1.999 M?

., quod non tanah terperkara bagian dari Sertipikat HakPakai No. 00027/Padang Bulan, tidak ada alasan bagi Penggugat i.c.,KODAM 1/BB untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga sangatberalasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima3.

Berdasarkan informasi Tergugat kepada Turut Terfgugat IIItanah objek perkara berasal dari Tanah Negara bekas Eigendomverponding No.993 meetbrief tanggal 23 Oktober 1916 No.480;Bahwa quad non tanah objek sengketa berasal dari tanah negara makaberdasarkan catatan pada Turut Tergugat Ill Tanah Negara bekasEigendom verponding No.993 meetbrief tanggal 23 Oktober 1916 No.480seluas 1090 m2 tercatat atas nama Sech Badar bin Oemar Badjri,kemudian berdasarkan Acte van overgang tanggal 2 Juli 1935 No.673beralih

vide Posita Gugatan Halaman 44 paragrafkeempat); Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkaraa quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang langsung dikuasai negarasecara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yang menuruthukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yang telahmengalinkan kepada Penggugat"; (vide Posita Gugatan Halaman43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non

tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa, karena telahmembiarkan tanah objek perkara ini selama 30 tahun dikuasai olehmasyarakat penggarap...; (vide Posita Gugatan Halaman 45paragraf kelima); Bahwa dengan menyatakan Penggugat telah memberikan ganti rugikepada Penggarap atau masyarakat Penggarap, sekiranyapunperbuatan Penggugat tersebut mengandung kebenaran, namun denganmerujuk lebih lanjut pada ketentuan hakhak

vide Posita GugatanHalaman 44 paragraf keempat); Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkaraa quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang iangsung dikuasainegara secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yangmenurut hukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yangtelah mengalihkan kepada Penggugat"; (vide Posita GugatanHalaman 43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non

tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa, karena telahmembiarkan tanah objek perkara ini selama 30 tahun dikuasaioleh masyarakat penggarap...; (vide Posita Gugatan Halaman45 paragraf kelima); Bahwa dengan menyatakan Penggugat telah memberikan ganti rugikepada Penggarap atau masyarakat Penggarap, sekiranyapunperbuatan Penggugat tersebut mengandung kebenaran, namundengan merujuk lebih lanjut pada ketentuan hakhak

Quod Non tanah Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknyadan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan NegeriMeulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 JoPutusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNAtanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor.1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017e.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tergugat Il, Pemohon telahmenyewa beberapa tanah milik penduduk/masyarakat di KecamatanHamparan Perak yang tanahnya dilalui proyek penanaman pipa transmisigas.Bahwa quad non tanah yang disewa Pemohon dari Tergugat adalahmilik Tergugat (point 5 dalam permohonan intervensi), kemudian di dalilkanTediman/Teddiman sebagai miliknya, sudah pasti Pemohon berkepentinganuntuk mempertahankan hak sewa dari Tergugat I.Bahwa dari Tanggapan diatas, Tergugat Il tidak keberatan

Tergugat dan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik yangharus mendapat perlindungan hukum, karena perolehan hak Tergugat dan Tergugat II telah dilakukan menurut dan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan baik suratsurat kepemilikantanahnya maupun phisik tanahnya telah berada dibawah penguasaanTergugat I, sehingga andaikata benar Quod non tanah Obyek Sengketayang Tergugat dan Tergugat II beli dari Ahli Waris Almarhum H. AbdulHalim bin H.

Bahwa kalaulah benar seperti apa yang didalilkan Penggugat quod non tanah obyek sengketa dikaveling oleh Tergugat dan dijual kepada ParaTergugat tanoa sepengetahuan Penggugat; dan kalaulah benar quod non tanda tangan yang ada dalam akta Jual Beli yang menjadi alas hakkepemilikan Para Tergugat non identic dangan tanda tangan Penggugat danHalaman 82 dari 204 halaman Putusan Nomor 523/PDT/2021/PT.BDG.10.isterinya, namun tidak dengan demikian menurut hukum telah menjadikankepemilikan Para Tergugat atas

sangatlah tidak benar Pemerintah Negeri Suli pernahmengeluarkan Register Dati pada tanggal 1 April 1990, tetapi yangdikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli berdasarkan kewenangannyaadalah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Dati bahwa benarnama Tanah/Dusun Dati milik dari LOURENS PATTIRANE yangtercatat di dalam Register Dati Negeri Suli tahun 1814 yang tercantumdaftar namanama tanah Dati dan Kepala Dati sebagai pemegang hakatas tanahtanah Dati di wilayah petuanan atau tanah ulayat Negeri Suliquod non

Tanah Objek Sengketa (Plan B) berada di atas Tanah DatiTalanghahan milik dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII danTERGUGAT IX yang diwarisi oleh Moyang LOURENS PATTIRANEsehingga sangatlah tepat menurut hukum kalau TERGUGAT VII,TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX melakukan keberatan atasinventarisasi dan indetifikasi penguasaan, pemilikan dari tanah objeksengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT. bersamasama denganTERGUGAT.

Selama prosespensertifikatan tanah sengketa tidak satu pihak pun yang berkeberatanbaik persekutuan adat Gendang Pitak sebagai pemilik asal, Alm RokusRewos maupun Para Penggugat;Seandainya benar (quod non) tanah sengketa adalah milik alm RokusRewos / Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugatpada posita 9 gugatannya di mana Hidayat (alm) menempati rumah dinassejak tahun 1969 atas seijin Rokus Rewos (alm), sangat tidak masuk diakal sehat kenapa Hidayat (alm) yang mengetahui secara pasti

X.1.7.).1.08.7. bahwa sekiranyapun benar quad non tanah objekperkara merupakan hak ulayat (adat) Penggugat,namun sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat,bahwa Tergugat telah memiliki alas hak dan menguasaltanah objek perkara selama + 50 tahun, sehinggaPenggugat dianggap telah melepaskan hak ulayatnya(rechtsverwerking) atas tanah objek perkara karenaPenggugat telah berdiam diri selama + 50 tahun.Bahwa lagi pula, sebagaimana yang jujur diakui Penggugat, bahwapemberian HGU kepada Tergugat atas

Lokasi di lokasi tanah perkara a quo terhadappengembang pembangunan perumahan yang bukan hanyaterhadapPengembang PT TIGA PUTRA MANDIRI tetapi masih ada PengembangPengembang lain (i.c ada 5 Perusahaan Perumahan) serta telah jugadikeluarkan/diterbitkan Sertifikat (SHM/SHGB) di atas tanah perkara a quo,pertanyaannya bagaimana mungkin WALIKOTA KDH (sebagai pemilik asset)bisa mengeluarkan IMB dan Izin Lokasi untuk dibangun oleh developer proyekperumahan di tanah perkara a quo jika memang benar quod non

tanah perkaraa quo adalah Tanah asset PEMKO, serta bagaimana mungkin BPN dapatmenerbitkan Sertifikat (GHM/SHGB) yang jumlahnya sudah ratusan/ribuan diatas tanah milik PEMKO jika memang sudah ada kepastian hukum bahwa tanahterperkara adalah asset PEMKO;Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan UUPA Nomor 5Tahun 1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24Tahun 1997 yang menentukan bukti hak adalah Sertifikat, dan ironisnya didalam perkara a quo selama proses persidangan

pembangunan perumahan yang bukan hanya terhadapPengembang PT TIGA PUTRA MANDIRI tetapi masih ada PengembangPengembang lain (i.c ada 5 Perusahaan Perumahan) serta telah jugadikeluarkan/diterbitkan Sertifikat (SHM/SHGB) di atas tanah perkara a quo,pertanyaannya bagaimana mungkin WALIKOTA KDH (sebagai pemilik asset)bisa mengeluarkan IMB dan Izin Lokasi untuk dibangun oleh developer proyekHalaman 220 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGLperumahan di tanah perkara a quo jika memang benar quod non

tanah perkaraa quo adalah Tanah asset PEMKO, serta bagaimana mungkin BPN dapatmenerbitkan Sertifikat (GHM/SHGB) yang jumlahnya sudah ratusan/ribuan diatas tanah milik PEMKO jika memang sudah ada kepastian hukum bahwa tanahterperkara adalah asset PEMKO;Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24 Tahun1997 yang menentukan bukti hak adalah Sertifikat, dan ironisnya di dalamperkara a quo selama proses persidangan