Ditemukan 319 data
86 — 39
Bahwa dalil para Penggugat dalam angka 10 dan angka 11 Posita Gugatan adalahdalil yang tidak benar dan keliru, karena sekalipun benar dalil Para Penggugattersebut quad non, tanah yanh dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat V bukanlahseluas 6000m2 (enam ribu meter persegi), melainkan hanya seluas 5779m2 (limaribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), yang berssal/bersumber dariperjanjian Jual Beli antara Tergugat III selaku Penjual dan Tergugat IV selakupembeli, berdasarkan 4(empat) Akte Jual
Pembanding/Tergugat III : MAX MILIAN SITANALA
Pembanding/Tergugat VII : FRANS BUSU PATTIRANE
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS PATTIRANE
Terbanding/Penggugat I : MAIMUNA LESTALUHU
Terbanding/Penggugat II : ADAM KOTTA
Terbanding/Penggugat III : UMAR LESTALUHU
Terbanding/Penggugat IV : KOTTA HARRIS
Terbanding/Penggugat V : RUSMAN LATUNANY
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL KADIR KOTTA
Terbanding/Penggugat VII : SAMSUL BAHRI M. KOTTA
Terbanding/Penggugat VIII : HAIS AMAJAI LESTALUHU
Terbanding/Penggugat IX : H. ABDULLAH TEHUPELASURY
Terbanding/Penggugat X : IDRIS TUASALAMONY
Terbanding/Penggugat XI : M. SULAIMAN KOTTA
Terbanding/Penggugat XII : SALIM OHORELLA
Terbanding/Penggugat XIII : JUBAIDAH OHORELLA
Terbanding/Penggugat XIV : SULAIMAN TUASALAMONY
Terbanding/Penggugat XV : HALIMA POLANUNU
Terbanding/Penggugat XVI : ABDUL HAMING TUASAMU
Terbanding/Penggugat XVII : NURHAYA TUASAMU<br
117 — 71
sangatlah tidak benar PemerintahNegeri Suli pernah mengeluarkan Register Dati pada tanggal 1 April1990, tetapi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli berdasarkankewenangannya adalah mengeluarkan Surat Keterangan KepemilikanDati bahwa benar nama Tanah/Dusun Dati milik dari LOURENSPATTIRANE yang tercatat di dalam Register Dati Negeri Suli tahun 1814yang tercantum daftar namanama tanah Dati dan Kepala Dati sebagaipemegang hak atas tanahtanah Dati di wilayah petuanan atau tanahulayat Negeri Suli quod non
Tanah Objek Sengketa (Plan B) berada diatas Tanah Dati Talanghahan milik dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIIIdan TERGUGAT IX yang diwarisi oleh Moyang LOURENS PATTIRANEsehingga sangatlah tepat menurut hukum kalau TERGUGAT VII,TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX melakukan keberatan atasinventarisasi dan indetifikasi penguasaan, pemilikan dari tanah objeksengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT. bersamasama denganTERGUGAT.
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
261 — 134
Seandainya pun benar (quad non) Tanah Sengketa a quo yang merupakanwarisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawadiperoleh oleh alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawa dari warisanleluhurnya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka mengenai hal inijustru sudah secara tepat dan benar pula .19.
Nengah Lawasudah beragama Kristen Khatolik, maka ketentuan tentang HukumWaris Antar Agama menurut Hukum Adat Bali tersebut diatas(INTERRELIGIEUS ERFRECHT) sebenarnya tidak tepat atau tidakrelevan diterapkan dalam perkara a quo dan tidak pula dapat dijadikandasar hukum untuk memutus permasalahan kepemilikan besertapewarisan atas Tanah Sengketa tersebut.Namun, seandainya pun benar (quad non) Tanah Sengketa a quo adalahstatusnya merupakan harta pusaka atau berupa boedel waris leluhur alm.Nang Djageri
Korn,1971, Hukum Adat Waris di Bali/Het Adatrecht van Bali Bab IX,Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana,Denpasar, h. 56).Mengacu pada kaedah Hukum Adat Bali tersebut diatas, seandainya punbenar (quad non) Tanah Sengketa a quo statusnya merupakan hartapusaka atau berupa boedel waris leluhur alm. Nang Djageri alias alm. Nengah Lawa, maka peristiwa hukum beralihnya agama alm. Nang Djagerialias alm.
86 — 41
Meskipun jikalau benar (quad non) Tanah Penggugatterkurung, tidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yangmewajibkan adanya pihak yang menyerahkan tanah kepada pihak yangmerasa tanahnya terkurung oleh pihak tersebut.
1.MAIDARLIS, SH.
2.NUGRAHA, SH
3.Anneke Setiyawati, SH
Terdakwa:
MUHAMAD HARUN LET LET
155 — 61
lain, penjualan tanah tersebut terjadi sekitar tahun2014 dan 2015; 2222222 nnn nn nnn nnn nnn n enna nnn n nenMenimbang, bahwa oleh karena Iskandar B.llahude meninggal duniapada tahun 2010, maka Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut tidak dapatdijadikan dasar untuk melakukan penjualan tanah pada tahun 2014 tersebutkarena Surat Kuasa tersebut menjadi gugur dengan sendirinya; Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik organisasiKesatuan Pelaut Indonesia (KPI), maka seandainya qud non
tanah milikKesatuan Pelaut Indonesia (KPI) tersebut hendak dijual untuk kepentinganorganisasi tersebut, maka Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut haruslahdiberikan oleh Pengurus lainnya yang berwenang untuk itu; Menimbang, bahwa hal ini berkaitan pula dengan keterangan saksi YosMilano di persidangan, yang menerangkan bahwa ia tidak pernahmenandatangani Surat Kuasa tanggal 9 September 2009 dan tanda tangantersebut bukanlah tanda tangannya serta tidak mungkin Surat Kuasa tersebutdiberikan kepada
25 — 10
PUDBarat : Tanah XXXAdalah bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antaraPenggugatKonvensi/T ergugat Rekonvensi denganTergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi.Putusan gugatan harta bersama nomor 0871/Pdt.G/2017/PA.TL Halaman 117 dari 14212.Seandainyapun (quod non) Tanah sebagaimana dalam Posita Gugatanangka 29 huruf g halaman 19 Gugatan a quo adalah milikTergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, tetap saja tidak dapat dimasukansebagai harta bersama, mengingat TergugatKonvensi/PenggugatRekonvensi
64 — 34
yang terletak di Kp.Parung Benying Rt 01 RW. 03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatan atas nama Xxxxxxxxx berubah dan/atau dimutasimenjadi girik/Letter C No. xxx Persil 24 Blok C1.14.Bahwa Quod Non tanah seluas 1.999 M?
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
93 — 26
., quod non tanah terperkara bagian dari Sertipikat HakPakai No. 00027/Padang Bulan, tidak ada alasan bagi Penggugat i.c.,KODAM 1/BB untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga sangatberalasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima3.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
136 — 65
Berdasarkan informasi Tergugat kepada Turut Terfgugat IIItanah objek perkara berasal dari Tanah Negara bekas Eigendomverponding No.993 meetbrief tanggal 23 Oktober 1916 No.480;Bahwa quad non tanah objek sengketa berasal dari tanah negara makaberdasarkan catatan pada Turut Tergugat Ill Tanah Negara bekasEigendom verponding No.993 meetbrief tanggal 23 Oktober 1916 No.480seluas 1090 m2 tercatat atas nama Sech Badar bin Oemar Badjri,kemudian berdasarkan Acte van overgang tanggal 2 Juli 1935 No.673beralih
318 — 89
vide Posita Gugatan Halaman 44 paragrafkeempat); Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkaraa quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang langsung dikuasai negarasecara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yang menuruthukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yang telahmengalinkan kepada Penggugat"; (vide Posita Gugatan Halaman43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non
tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa, karena telahmembiarkan tanah objek perkara ini selama 30 tahun dikuasai olehmasyarakat penggarap...; (vide Posita Gugatan Halaman 45paragraf kelima); Bahwa dengan menyatakan Penggugat telah memberikan ganti rugikepada Penggarap atau masyarakat Penggarap, sekiranyapunperbuatan Penggugat tersebut mengandung kebenaran, namun denganmerujuk lebih lanjut pada ketentuan hakhak
vide Posita GugatanHalaman 44 paragraf keempat); Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkaraa quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dariPenggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yangmenguasai dan mengusahai tanah yang iangsung dikuasainegara secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun yangmenurut hukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yangtelah mengalihkan kepada Penggugat"; (vide Posita GugatanHalaman 43 paragraf kedua); Bahwa lagi pula seandainyapun quod non
tanah objek perkaradalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat , maka haknyauntuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa, karena telahmembiarkan tanah objek perkara ini selama 30 tahun dikuasaioleh masyarakat penggarap...; (vide Posita Gugatan Halaman45 paragraf kelima); Bahwa dengan menyatakan Penggugat telah memberikan ganti rugikepada Penggarap atau masyarakat Penggarap, sekiranyapunperbuatan Penggugat tersebut mengandung kebenaran, namundengan merujuk lebih lanjut pada ketentuan hakhak
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
179 — 122
Quod Non tanah Para Pelawan tersebut tidak jelas dimana letaknyadan bukan pula merupakan objek eksekusi Putusan Pengadilan NegeriMeulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 JoPutusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNAtanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan MARI Nomor: 651 K/PDT/2015tanggal 28 Agustus 2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor.1/PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017e.
182 — 58
Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tergugat Il, Pemohon telahmenyewa beberapa tanah milik penduduk/masyarakat di KecamatanHamparan Perak yang tanahnya dilalui proyek penanaman pipa transmisigas.Bahwa quad non tanah yang disewa Pemohon dari Tergugat adalahmilik Tergugat (point 5 dalam permohonan intervensi), kemudian di dalilkanTediman/Teddiman sebagai miliknya, sudah pasti Pemohon berkepentinganuntuk mempertahankan hak sewa dari Tergugat I.Bahwa dari Tanggapan diatas, Tergugat Il tidak keberatan
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
385 — 440
Tergugat dan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik yangharus mendapat perlindungan hukum, karena perolehan hak Tergugat dan Tergugat II telah dilakukan menurut dan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan baik suratsurat kepemilikantanahnya maupun phisik tanahnya telah berada dibawah penguasaanTergugat I, sehingga andaikata benar Quod non tanah Obyek Sengketayang Tergugat dan Tergugat II beli dari Ahli Waris Almarhum H. AbdulHalim bin H.
Terbanding/Tergugat I : SUROSO
Terbanding/Tergugat II : NENENG ARMIYA
Terbanding/Tergugat III : RUDI HARYANTO
Terbanding/Tergugat IV : BUDIARJO
Terbanding/Tergugat V : NORAHAENI
Terbanding/Tergugat VI : LILI TANIAS
Terbanding/Tergugat VII : INDRA
Terbanding/Tergugat VIII : UCHI NAWANGSIH
Terbanding/Tergugat IX : CANDRA
Terbanding/Tergugat X : HAJI SYARIFUDIN
Terbanding/Tergugat XI : Hj. RAMAENI
Terbanding/Tergugat XII : YULI YETI
Terbanding/Tergugat XIII : SUWARNI
Terbanding/Tergugat XIV : ANDI SAPUTRA
Terbanding/Tergugat XV : KOMARIYAH
Terbanding/Tergugat XVI : H. SURYADI
Terbanding/Tergugat XVII : WARLIS
Terbanding/Tergugat XVIII : LIYANTI
Terbanding/Tergugat XIX : ANNA MELANI HALIMAN
Terbanding/Tergugat XX : JONI HENDRAWAN K.
Terbanding/Tergugat XXI : NINA ROHAENI
Terbanding/Tergugat XXII : HAMAMI
Terbanding/Tergugat XXIII : IIN MULYATI
Terbanding/Tergugat XXIV : ANDRI A.S. BIN H. OCEN
Terbanding/Tergugat XXV : Hj. SOLEHA
Terbanding/Tergugat XXVI : SANTAMI TOGATOROP
Terbanding/Tergugat XXVII : ASEP SUMITRA
Terbanding/Tergugat XXVIII : DEWI YANINGSIH
Terbanding/Tergugat XXIX : RIYANTO MATIKA, BA.
Terbanding/Tergugat XXX : DALIMAN
Terbanding/Tergugat XXXI : ADE AHMAD, SPd.
Terbanding/Tergugat XXXII : H. KAKAY KOSWARA
Terbanding/Tergugat XXXIII : SITI YUNINGSIH
Terbanding/Tergugat XXXIV : WAHAB BIN TARUN
Terbanding/Tergugat XXXV : KUJANG BIN MASTA
Terbanding/Tergugat XXXVI : UCUP SUHARTA BIN ACIB
Terbanding/Tergugat XXXVII : LILYANINGSIH LUKMAN
Terbanding/Tergugat XXXVIII : KARNESIH
Terbanding/Tergugat XXXIX : SUSANNA HIOE
Terbanding/Tergugat XL : CHRISTIAN S. YUDISTIRA
Terbanding/Tergugat XLI : H. MADSARI
Terbanding/Tergugat XLII : FERRY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat XLIII : BONIN
Terbanding/Tergugat XLIV : DUDI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat XLV : BINTARI
Terbanding/Tergugat XLVI : ENTIN
Terbanding/Tergugat XLVII : HELVI
Terbanding/Tergugat XLVIII : NETI HERAWATI
Terbanding/Tergugat XLIX : H. MUHAMAD YAHYA SUNARYA
Terbanding/Tergugat L : PUPUN KUSWANDI
Terbanding/Tergugat LI : YENI PUSPITA
Terbanding/Tergugat LII : TIOLO SILALAHI
Terbanding/Tergugat LIII : SUGANDA BIN H. MANSUR
Terbanding/Tergugat LIV : EDAH SUHAEDAH
Terbanding/Tergugat LV : SUMINTO
Terbanding/Tergugat LVI : PASARIBU
Terbanding/Tergugat LVII : H. ENGKOM
Terbanding/Tergugat LVIII : LILIS SURYANI
Terbanding/Tergugat LIX : ROSMANIAR
Terbanding/Tergugat LX : DEDI
Terbanding/Tergugat LXI : MASâÂÂAN
Terbanding/Tergugat LXII : KUSNADI
Terbanding/Tergugat LXIII : DEDE SURYANA
Terbanding/Tergugat LXIV : JEJEN
Terbanding/Tergugat LXV : MASDI
Terbanding/Tergugat LXVI : PENI
Terbanding/Tergugat LXVII : H. BAMBANG
Terbanding/Tergugat LXVIII : AGUS
Terbanding/Tergugat LXIX : JAJAT
Terbanding/Tergugat LXX : PRISKA
Terbanding/Intervensi I : ASEP NURPAJRI
Terbanding/Intervensi II : LILIS SETIAWATI
Terbanding/Intervensi III : MAI
Terbanding/Intervensi IV : Drs. AGUS PURNOMO
Terbanding/Intervensi V : H.E. KOMARUDIN
Terbanding/Intervensi VI : BAMBANG PURYANTO
Terbanding/Intervensi VII : INDRA SAEPUDIN
Terbanding/Intervensi VIII : M. TOMI RONI
Terbanding/Intervensi IX : DEDDY SETIAWAN
Terbanding/Intervensi X : SURYANTINY GONI
Terbanding/Intervensi XI : JOKO SANTOSO
Terbanding/Intervensi XII : BERLAN TOGATOROP
Terbanding/Intervensi XIII : HERNAWATI LIVIA
Terbanding/Intervensi XIV : KHIOE TEK BOEN
Terbanding/Intervensi XV : YULIAWATY
Terbanding/Intervensi XVI : MOCH ASMAUN
Terbanding/Intervensi XVII : YUDHI YUDHISTIRA
Terbanding/Turut Tergugat I : H. TAFIELDI NEVAWAN, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL-KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
119 — 108
Bahwa kalaulah benar seperti apa yang didalilkan Penggugat quod non tanah obyek sengketa dikaveling oleh Tergugat dan dijual kepada ParaTergugat tanoa sepengetahuan Penggugat; dan kalaulah benar quod non tanda tangan yang ada dalam akta Jual Beli yang menjadi alas hakkepemilikan Para Tergugat non identic dangan tanda tangan Penggugat danHalaman 82 dari 204 halaman Putusan Nomor 523/PDT/2021/PT.BDG.10.isterinya, namun tidak dengan demikian menurut hukum telah menjadikankepemilikan Para Tergugat atas
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
188 — 271
sangatlah tidak benar Pemerintah Negeri Suli pernahmengeluarkan Register Dati pada tanggal 1 April 1990, tetapi yangdikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli berdasarkan kewenangannyaadalah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Dati bahwa benarnama Tanah/Dusun Dati milik dari LOURENS PATTIRANE yangtercatat di dalam Register Dati Negeri Suli tahun 1814 yang tercantumdaftar namanama tanah Dati dan Kepala Dati sebagai pemegang hakatas tanahtanah Dati di wilayah petuanan atau tanah ulayat Negeri Suliquod non
Tanah Objek Sengketa (Plan B) berada di atas Tanah DatiTalanghahan milik dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII danTERGUGAT IX yang diwarisi oleh Moyang LOURENS PATTIRANEsehingga sangatlah tepat menurut hukum kalau TERGUGAT VII,TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX melakukan keberatan atasinventarisasi dan indetifikasi penguasaan, pemilikan dari tanah objeksengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT. bersamasama denganTERGUGAT.
205 — 312
Selama prosespensertifikatan tanah sengketa tidak satu pihak pun yang berkeberatanbaik persekutuan adat Gendang Pitak sebagai pemilik asal, Alm RokusRewos maupun Para Penggugat;Seandainya benar (quod non) tanah sengketa adalah milik alm RokusRewos / Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugatpada posita 9 gugatannya di mana Hidayat (alm) menempati rumah dinassejak tahun 1969 atas seijin Rokus Rewos (alm), sangat tidak masuk diakal sehat kenapa Hidayat (alm) yang mengetahui secara pasti
182 — 148
X.1.7.).1.08.7. bahwa sekiranyapun benar quad non tanah objekperkara merupakan hak ulayat (adat) Penggugat,namun sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat,bahwa Tergugat telah memiliki alas hak dan menguasaltanah objek perkara selama + 50 tahun, sehinggaPenggugat dianggap telah melepaskan hak ulayatnya(rechtsverwerking) atas tanah objek perkara karenaPenggugat telah berdiam diri selama + 50 tahun.Bahwa lagi pula, sebagaimana yang jujur diakui Penggugat, bahwapemberian HGU kepada Tergugat atas
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
310 — 173
Lokasi di lokasi tanah perkara a quo terhadappengembang pembangunan perumahan yang bukan hanyaterhadapPengembang PT TIGA PUTRA MANDIRI tetapi masih ada PengembangPengembang lain (i.c ada 5 Perusahaan Perumahan) serta telah jugadikeluarkan/diterbitkan Sertifikat (SHM/SHGB) di atas tanah perkara a quo,pertanyaannya bagaimana mungkin WALIKOTA KDH (sebagai pemilik asset)bisa mengeluarkan IMB dan Izin Lokasi untuk dibangun oleh developer proyekperumahan di tanah perkara a quo jika memang benar quod non
tanah perkaraa quo adalah Tanah asset PEMKO, serta bagaimana mungkin BPN dapatmenerbitkan Sertifikat (GHM/SHGB) yang jumlahnya sudah ratusan/ribuan diatas tanah milik PEMKO jika memang sudah ada kepastian hukum bahwa tanahterperkara adalah asset PEMKO;Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan UUPA Nomor 5Tahun 1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24Tahun 1997 yang menentukan bukti hak adalah Sertifikat, dan ironisnya didalam perkara a quo selama proses persidangan
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
258 — 177
pembangunan perumahan yang bukan hanya terhadapPengembang PT TIGA PUTRA MANDIRI tetapi masih ada PengembangPengembang lain (i.c ada 5 Perusahaan Perumahan) serta telah jugadikeluarkan/diterbitkan Sertifikat (SHM/SHGB) di atas tanah perkara a quo,pertanyaannya bagaimana mungkin WALIKOTA KDH (sebagai pemilik asset)bisa mengeluarkan IMB dan Izin Lokasi untuk dibangun oleh developer proyekHalaman 220 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGLperumahan di tanah perkara a quo jika memang benar quod non
tanah perkaraa quo adalah Tanah asset PEMKO, serta bagaimana mungkin BPN dapatmenerbitkan Sertifikat (GHM/SHGB) yang jumlahnya sudah ratusan/ribuan diatas tanah milik PEMKO jika memang sudah ada kepastian hukum bahwa tanahterperkara adalah asset PEMKO;Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan UUPA Nomor 5 Tahun1960 di dalam Pasal 19 jo PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat (4) jo PP 24 Tahun1997 yang menentukan bukti hak adalah Sertifikat, dan ironisnya di dalamperkara a quo selama proses persidangan