Ditemukan 394 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — JORIKARTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
408
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : EKO WIDOWATI, SH Binti DJONI SADEWA Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, S.H.,MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
12898
  • tanah tanpa ijin yang berhak / kuasanyaUndan rapat yang akan membahas mengenai tindak lanjut susulan berkas kepemilikantanah dan permohonan pengukuran dari area bandara syamsudin norSurat Kasul mujahidin tanggal 16 April 2012 perihal permohonan pembebasan lahantahap secara keseluruhanSurat Sukoyo tanggal......
    Penetapan Nomor : 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;1.2.ONO10.11.Daftar Barang Sitaan Ruang Kepala KelurahanSurat Tanggal 9 April 2012 Perihal Larangan Pemakaian Tanah.
    Tanpa ijin yang berhakatau kuasanya dari LSM aliansi Indonesia Kalsel ( Sapli Sanjaya )Foto Copy Peta Bidang Tanah No.01/SPB/2012 Tanggal 16 Januari 2012PerluasanBandaraSurat Tanggal 5 Juni 2012 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengembangan BandaraSyamsudin Noor dari Musi Rahayu.Surat No.2/5/AL/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — SIDO SARSAN MELAWAN KEPALA KANWIL BPN PROV DIY, DKK
7221
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — PUSPO RETNO KUSWORO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5518
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — KOMAIDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
12823
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — AMBYAH MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
7923
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 05-08-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 16 September 2015 — SUPARDI/MARDI WIYONO Melawan 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. DEREKTUR UTAMA PT, ANGKASA PURA I (Persero) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
18834
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SURMI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
5512
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 15 September 2016 — SUPARDI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DKK
4816
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — YUSTINA ROHMINI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
10716
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — SUYANTO MELAWAN KEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK
7026
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 92/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — RAHMAN CIPTO PRANOTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP DI YOGYAKARTA DKK
7523
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — NY CIPTO MIHARJO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
9015
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — MARDI SUSANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
4917
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 98/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 20 September 2016 — LEGIYO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo, Propinsi D.I Yogyakarta
15274
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 08-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.ABDUL RACHMAN
2.NANIH SETIA NINGSIH
3.WATI SETIAWATI
4.WAWAN SETIAWAN, S.SN
5.JUHANA
6.UCHI HANDAYANI
7.NUNUNG HERAWATI
8.OOM WARNASIH
9.YULIA MONALISA
10.WAHYUDIN
11.MAYA
12.NINIK NOVIANTI
13.KARNA
14.OLAS WIRATMA
15.MAMAN SUGIAMAN
16.NANI RUKMINI
17.WAHYU YUHANA
18.ATANG SURYANA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
122123
  • Bahwa tercatat sedang dalam penyidikan Polda Jabar, Laporan PolisiNo:LPB/546/V1/2014/JABAR tanggal 8 Juni 2014 atas nama Pelapor TAUFIKKUSUMAH WICITRA, Terlapor OLAS WIRATMA dan OMO WIRATMA tentanghalaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 32/G/2019/PTUN.BDGdugaan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya; f.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — KASIHAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
377
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — DARMADI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
899
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Register : 23-12-2016 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 84/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : GUSTI JALALUDIN. Diwakili Oleh : Adri Of Patras SH
Terbanding/Tergugat : PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
13060
  • Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwaberdasarkan Pasal 2 Undangundang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentanglarangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangmenyatakan...Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Penggugat yang mendalilkansebagai yang berhak karena berdasarkan Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960tentang Pokokpokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalahSertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), danSertifikat Hak Satuan
Register : 27-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 21 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : H. Didi Suhaeri Budiman
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. Centris
Terbanding/Tergugat V : Atang Hidayat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Kreasi Inti Manunggal
Terbanding/Tergugat VI : Muhamad Iskandar Kosasih
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
10690
  • Tahun 1960ditegaskan adanya larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya yang sah.Penguasaan tanah seperti itu tidak adalandasan haknya ("illegal"), penguasaannya justru melanggar hakyang empunya tanah atau hak Negara kalau yang diduduki itu tanahNegara. Disamping itu sebutan "Hak Garap tidak ada dalam HukumTanah Nasional dan tidak diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria/UUPA.c.