Ditemukan 1423 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-05-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 29-08-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 80/Pid.Sus/2012/PN.Ktb Tanggal 19 Juni 2012 — SAMSUNOR Als. NANANG Bin IBRAHIMSYAH
60 — 9
60 — 9
Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika ;Bahwa dakwaan berbentuk kombinasi (alternatif subsidairitas)yang merupakan dominus litis dari jaksa penuntut umum yangmemberikan masingmasing pilihan kepada jaksa penuntut33umum dan hakim untuk memilih dakwaan alternatifsubsidairitas yang mana yang mencocoki perbuatan pidanaterdakwa sebagaimana faktafakta hukum yang ada (tepat),namun pemilihan tersebut sepatutnya selain juga harusmemperhatikan sisi keadilan yang menjadi tujuan hukum secaraumum
Register : 24-11-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2016 Tanggal 13 Januari 2017 — PT. ARIO LEGIAN COTTAGE VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI BALI., II. ANDY LUKMAN JONATHAN;
86 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung adalah pihakyang penting, dominus litis, dalam penerbitan SK.21/HGB/BH.S/Pertanahan/BD/1996, sine qua non, dasar dari penerbitan sertipikat HGBNomor 266/Kelurahan Kuta atas nama Penggugat, selain juga sebagaipihak yang menerbitkan Surat Nomor 6036/14(151.03VIII/2014, perihalpemberitahuan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Kelurahan Kuta luas 5.100 m? atas nama PT Ario Legian Cottage.
Atas uraian tersebut di atas dapatlah didalilkan bahwa dalam perkara priordan perkara a quo:(a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung adalah pihak yangberkepentingan, dominus litis, atas timbulnya objek sengketa;(b) Masuknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagaipeserta yang bergabung dengan salah satu pihak = yangbersengketa (in casu: Tergugat dan Tergugat II Intervensi)menimbulkan persamaan subjek hukum dan substansi obyek perkaraantara Perkara Nomor 17/G/2014/PTUN.Dps dan Nomor
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, pertama, karena Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam persidangan telahmengungkapkan dan menyampaikan buktibukti yang bersifat menentukan(P12 sampai dengan P26), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengesampingkan bukti hukum dan dominus
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 42/G/2018/PTUN.PL Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
GUSLAND TOMBOELO, S.Sos., M.AP
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
160 — 67
GUSLAND TOMBOELO, S.Sos., M.AP
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
160 — 67
dalam kategori Eksepsi Lian sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3)Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka dalam Pengujiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secarasistematis, dimulai dari Pengujian Tenggang Waktu Pengajuan GugatanPenggugat dan selanjutnya pengujian terkait Gugatan Penggugat Prematur;Menimbang, bahwa meskipun di dalam uraian eksepsi tentang TenggangWaktu Pengajuan Gugatan telah diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawabannyanamun berdasarkan asas dominus
Register : 15-11-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 51/Pdt.G/2019/PN.Psb Tanggal 11 Mei 2020 — Abdul Tamal vs Retnawati,dkk
196 — 90
196 — 90
apabila terjadi gugatan perdatamaupun pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya, termasuk gugatan aquo, sepenuhnya berada pada penjual / kreditur in casu Turut Tergugat III;Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam repliknya mengemukakanbahwa Turut Tergugat IV berperan dalam proses pelelangan sehingga perludiikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, setidaknya sebagai turut tergugat demikelengkapan pihak dalam perakra ini;Menimbang, bahwa untuk menentukan pihakpihak yang hendak digugatadalah dominus
Register : 10-06-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2016/PTUN.JBI. Tanggal 25 Oktober 2016 — CHARLIE PUTRA MANALU vs. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
118 — 50
118 — 50
juga mengajukan bukti surat yang bertanda T1 sampai dengan T18,serta menghadirkan dua orang saksi bernama Brigadir Herwanuddin dan Brigadir3.6 Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil dalamgugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat, merujuk pada ketentuan Pasal80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang pada pokoknya dalam proses pemeriksaan perkara diPeradilan Tata Usaha Negara, untuk menemukan kebenaran materil makaHakim bersifat dominus
Putus : 04-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/MIL/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 — SARTONO
80 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa prosespemeriksaan verbal telah sesuai dengan prosedur hukum dan tanpa adapemaksaan terhadap Tersangka.Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal56 KUHAP tidak bisa ditawartawar karena bersifat imperatif, dan tidak harusmenunggu atau bergantung pada inisiatif pihak keluarga Terdakwa yangmencarikan Penasihat Hukum bagi Terdakwa.Sebagai pemegang kewajiban "Dominus Litis", pemimpin yang mengadiliperkara, Hakim bertugas mencari kebenaran dan keadilan semata sesuaidengan
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000) maupun hukum tentang tentangPengadilan Pajak (UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002);Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, dimanaHakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salahsatu pihak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini terbuktiHalaman 11 dari 31 halaman.
Register : 29-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 39/PDT/2017/PT BJM Tanggal 31 Juli 2017 — H. MUHAMMAD RIDUAN ALS AHMAT FILIFIN - dkk
Melawan
H. MUHRANSYAH - dkk
99 — 40
99 — 40
Kaurpemerintahan desa Sungai cuka tahun 2004 sampai dengan tahun2016), saksi melihat bahwa di rumah tersebut ada saudara Abdul Hamimhalaman 15 dari 28 halaman Putusan No.39/PDT/2017/PT.BJMkemudian saudara Abdul Hamim sempat mengatakan kepada Saksibahwa tanah yang ditawarkan kepada penggugat sudah dibayar olehpenggugat, kemudian saat itu penggugat meminta saksi untukmenandatangani kwitansi pembelian tanah tersebut dan saat itu dirumahpenggugat ada juga isteri PENGGUGAT/TERBANDING.Majelis Hakim sebagai dominus
Register : 27-08-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 19/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 6 Desember 2019 — Penggugat:
WENZIRMAN, M.,Pd
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
284 — 135
WENZIRMAN, M.,Pd
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
284 — 135
) alat bukti berdasarkankeyakinan Hakim, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal sebagai Pembuktian Bebas yang artinya Hakim Peradilan Tata UsahaNegara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberikebebasan untuk menentukan sendiri faktafakta yang relevan berkaitan denganHalaman 43 dari 70 HalamanPerkara Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN.JBIpembuktian maupun penentuan alatalat pembuktian yang digunakan untukmembuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (Dominus
pembuktian danuntuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat buktiberdasarkan keyakinan Hakim, atau secara teoritis hukum acara Peradilan TataUsaha Negara dikenal sebagai Pembuktian Bebas yang artinya Hakim PeradilanTata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketadiberi kebebasan untuk menentukan sendiri faktafakta yang relevan berkaitandengan pembuktian maupun penentuan alatalat pembuktian yang digunakanuntuk membuktikan sesuai fakta kemudian berdasarkan asas dominus
Register : 13-08-2004 — Putus : 08-11-2004 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G.TUN/2004/PTUN-BKL Tanggal 8 Nopember 2004 — MIRIN, SH melawan KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
95 — 33
95 — 33
menghukum dapat menunjuk pejabat lain dalamlingkungannya untuk menyampaikan hukuman disiplin itu,asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dariPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ;Dalam hal ini penyampian SK tersebut sudah sesuaiaturan, oleh karena tempatnya berjauhan maka SKtersebut diserahkan oleh Wakil Sekretaris yangjabatannya lebih tinggi dan membawahi bidangkepegawaian; Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakimpada Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif(dominus
Register : 13-12-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 172/G/2018/PTUN.SMG Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
RIWEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan
84 — 35
RIWEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan
84 — 35
;Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 86 dan Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraserta asas Hakim Aktif (asas Dominus Litis), Pengadilan telah memanggilHal 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 172/G/2018/PTUN.SMGsaksi bernama HANDOYO, telah memberikan keterangan dalampersidangan, di bawah sumpah, keterangan selengkapnya sebagaimanatermuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuantidak terpisahkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Register : 20-12-2012 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27-G-2012-PTUN-BL Tanggal 26 Maret 2013 — Penggugat : SUMIYANA DKK
Tergugat : BPN KOTA BANDAR LAMPUNG
156 — 52
156 — 52
Tanjung karang Timur KotaBandar Lampung yang menjadi objek sengketa a quo ( Vide Bukti T2 ) ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sertapengakuan Tergugat yang dituangkan dalam jawaban Tergugat tanggal 7 Pebruari2013 tersebut dikaitkan dengan penjelasan pasal 2 PP No.24 tahun 1997 tersebutdiatas maka Majelis Hakim sesuai kKewenangannya menurut asas Dominus Litisberkesimpulan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan objeksengketa a quo sehingga tindakan Tergugat tersebut
Register : 03-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN BIAK Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bik Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
H ARUNG BORO, S.H.
Terdakwa:
ISKIEL BOSEREN
115 — 46
H ARUNG BORO, S.H.
Terdakwa:
ISKIEL BOSEREN
115 — 46
dancara pembelaan tersebut adalah tidak patut dan dapat membahayakan nyawaorang lain, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adil apabila Terdakwadihadapkan ke persidangan atas kepemilikan senjata tajam, sedangkan banyakorang lain yang memiliki pisau seperti barang bukti namun tidak diproses secarahukum, menurut Majelis Hakim hal ini bukanlah dominus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 922/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2015Pengadilan Pajak telah mengesampingkan bukti hukum dan dominus litistidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo.
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2020/PTUN.JPR Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
184 — 70
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
184 — 70
telah sesualketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai Pasal 56ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugatbahwa Gugatan Kabur (Obscuur libel) tersebut tidak berdasar dan ditolak;Menimbang, bahwa meski pun seluruh eksepsi Tergugat ditolak, namundemikian Pengadilan sesuai asas dominus
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara makaHakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentukpengejawantahan dari asas dominus
Register : 30-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 64/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
HASBI, SE.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
152 — 108
HASBI, SE.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
152 — 108
yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatanpula;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telahmelanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan asas asas umumpemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo makaberdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa a quo harusdinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ObjekSengketa;Menimbang, bahwa asas dominus
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 419/PDT/2018/PT BDG Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk Majalengka Cq Yuliyanto, S.E
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
46 — 23
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
46 — 23
Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II hanyamempercayai terhadap satu pihak saja (Tergugat I) sehingga sangatlahjelas pembuatan Akta J ualbeli terhadap tanah aquo ada suatu konspirasidan itkad buruk dengan maksud memiliki secara melawan hak subyektiforang lain, sehingga terdapat Animus dominus litis dalam akta jualbeli aquo, karena ada animus dominus litisnya maka sudah sepatutnya Akta jualbeli tersebut dibatalkan secara Nisbi karena
dan penjual yang tidak beritikad baik, karena obyek barangyang dillelang/dijual tersebut masih dalam penguasaan Terbanding/semulapenggugat, sehingga Kutipan Risalah Lelang No.208/2009 tanggal 03September 2009 yang dibuat oleh ISKANDAR, SH Pejabat Lelang Kelas I di1 WALI LIAS LC SADA MAT LIT A CPLILb IXLIK AB 3.5 nL Beit owes DeyCirebon dan Akta J ualbeli No.1023 /2016 tanggal 13 Oktober 2016 atasnama ASEP DODI, secara yuridis Akta jual beli tersebut patut dinyatakan adacacat tersembunyi (Animus dominus
Register : 16-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum IV : DAVID LAVINSON SIPAYUNG, SH
Terbanding/Terdakwa I : SUPRIYANTO, S.AP Bin PAWIROTINOYO.
Terbanding/Terdakwa II : KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing Binti ILYAS.
Terbanding/Terdakwa III : AHMAD SYAIKHU SIP.
161 — 72
Terbanding/Terdakwa I : SUPRIYANTO, S.AP Bin PAWIROTINOYO.
Terbanding/Terdakwa II : KHOYUMATUL KIFTIYAH, S.Pd.Ing Binti ILYAS.
Terbanding/Terdakwa III : AHMAD SYAIKHU SIP.
161 — 72
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan adalahberdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (vide Pasal 182KUHAP).Menimbang bahwa surat dakwaan dan tentang pasalpasal yangdidakwakan adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum untukmenentukan sendiri (Dominus Litis) pasalpasal perundangundangan yangmenjadi dasar dakwaannya.Menimbang, bahwa
Register : 28-06-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 28/G/2013/PTUN-PTK Tanggal 12 Desember 2013 — YULIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tanjungpura No. 64 RT.002/RW.002, Kelurahan Benua Melayu Dalam, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
MELAWAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya
102 — 33
102 — 33
dipersidangan ; Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah mengajukan buktibukti tertulisnamun Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertapenjelasan yang menentukan: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim dan hal ini sesuaidengan asas dominus