Ditemukan 342 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelanggaran pelanggan pelantaran palangiran peklanggaran penanggiran pesanggaran
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-03-2019 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 10 Juni 2019 — ANDRI SOPIANDI; Melawan; PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY;
182 — 141
  • Surat Peringatan(SP1) melanggar ketentuan pasal 57 ayat (2) poin(2.1) PKB V periode 2013 2015 tentang pelanggran ulang yangberkaitan dengan kehadiran, diterbitkan tanggal 01 November 2013berlaku sampai tanggal 30 April 2014, 6 (enam) bulan; (Bukti T.7)Bahwa sepanjang tahun 2016, terhitung dari bulan Januari s.d DesemberPenggugat (Andri Sopian), menurut catatan absensi/kehadiran di HRDsering tidak masuk kerja dengan berbagai bagai alasan diantaranyasebagai berikut: (Bukti T.8) Cuti sakit : 70 hari
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 04-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — ASRUL YOGO ARIANSAH LAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DI YOGYAKARTA
61 — 16
  • ataudiizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).Halaman 40 dari 78 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 32/Pat.G/2016/PN WatBahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dansedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa keberadaan usaha ternah ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruhwilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — PAIJO DARJO SASMITO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN I DIREKTUR PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
68 — 22
  • tambak udang.Bahwa keberadaan tambak udang tersebut tidak bisa dibenarkan ataudiizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah Wilayah Banarandan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikitsebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa keberadaan usaha ternah ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruh wilayahkecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — ELY MURDOKO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
67 — 15
  • adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 156/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Ir. HUKMIA AIRLANGGIWATI, MMA
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
94 — 31
  • Dalam kaitan ini dalam peraturanperundangan yang berlaku tidak diatur adanya tahapan pemeriksaandan/atau pemanggilan sebagaimna prosedur/tahapan dalampemeriksaan pelanggran disiplin.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-11-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 52-K/PM.II-10/AD/XI/2015
Tanggal 18 Desember 2015 — Puji Santoso, Sertu NRP 21020051760581
74 — 22
  • Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara inidan tidak akan mengulangi melakukan pelanggran hukum danberjanji akan berdinas dengan baik.Bahwa dari barangbarang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter ke persidangan berupa:1. Suratsurat:a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Penetapan PengadilanNegeri Pati No. 47/Pe.Pid/2015/PN Pti. Tangal 27 Januari 2015a.n. Terdakwa Sdri.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 14 September 2016 — ALDIMAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA DKK
57 — 15
  • Padt.G/2016/PN WatBahwa keberadaan tambak udang tersebut tidak bisa dibenarkanatau diizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW).Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utaraLaguna dan sedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah DesaJangkaran.Bahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut diizinkan karenasesuai dengan RTRW untuk usaha peternakan ayam menyebardi seluruh wilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 05-09-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh
Tanggal 23 Nopember 2017 — - Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman - Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam
675 — 344
  • melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi danstudi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah Izin usaha yangHalaman 30 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unhdiberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi ;Bahwa setiap IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan wajib, selalu disertaidengan peta dan koordinat yang menunjukan batasan wilayah izin usahapertambangan (WIUP), begitu juga dengan IUP Eksplorasi, dan apabilaterjadi pelanggran
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 45/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — SARDI ATMOKO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROP. D.I. YOGYAKARTA SEBAGAI TEMROHON KEBERATAN I DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT CQ PROJECT MANAJER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERANASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO, PROPINSI D.I. YOGYAKARTA SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
50 — 13
  • Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut bukan termasuk ranahkami tetapi ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan KabupatenKulon Progo.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SUKARJO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
52 — 28
  • adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 23-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 29 April 2015 — YUSTEN YEMBORMIASE, S.H;JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
48 — 31
  • kepentingan peradilan seorang pegawai Negeriyang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu olehpihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulaisaat penahananya harus dikenakan pemberhentiansementara.(2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat puladiperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yangoleh pihak berwayib dikenakan tahanan sementara karenadidakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukumpidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalamhal pelanggran
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2017 — SUKARDI;1. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LUBUK BENDAHARA PALMA INDUSTRI
87 — 31
  • Bukti P14Agustus 2016, Perihal : Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2)dengan hasil penyelidikan dan klarifikasi yaitu disimpulkansementara bahwa diduga telah terjadi pelanggran KodeEtik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Penyidik UnitIl Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau dan saat ini masihdilakukan pendalaman penyelidikan yang dilakukan olehBiropaminal Divpropam Poln.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — Ir. MAHFUDI HUSODO
67 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah kerugian Negara tersebut merupakan tindakan kejahatan/pelanggran hukum yang telah dilakukan;2. Apakah kerugian Negara yang ditimbulkan karenanya dan selanjutnyaperlu diteliti, apakah kerugian Negara tidak menyebabkan kekuranganperbendaharaan;3. Apakah kerugian Negara tersebut merupakan kekuranganperbendaharaan;4. Apakah kekurangan perbendaharaan yang terjadi itu di luar kesalahan/kelalaian bendaharawan;.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 10-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 3-K/PM.III-14/AD/I/2020
Tanggal 5 Maret 2020 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
I Nengah Tunas
273 — 141
  • Selain itu Terdakwa juga mengurussaudara kandung perempuannya yang nomor tiga karenamengalami gangguan sakit jiwa, dimana saudara yanglain dari Terdakwa tidak ada yang mau mengurusisaudara perempuannya yang mengalami gangguan jiwasehingga hanya Terdakwa yang sanggup dan ihklasmengurus dan tinggal dalam satu rumah dengan saudaraperempuannya yang mengalami gangguan jiwa tersebut.Bahwa Terdakwa dalam berdinas merupakan prajurityang disiplin, bertanggungjawab dan tidak pernahmelakukan pelanggran disiplin
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 18-12-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
SITI NURAENI, DKK.
Tergugat:
PT. JOEN MODE PASIRINDO
72 — 23
  • Bahwa keberatan Penggugat atas keputusan mutasi yang dilakukanTergugat yang mana hal tersebut merupakan hak dan kewenanganTergugat, adapun kepada Penggugat sudah dijelaskan alasanalasanmutasi tersebut yaitu antara lain masalah pelanggran Penggugat dalamhal kedisiplinan; TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA (PHK), SEBALIKNYA PENGGUGATLAH YANG SECARA SEPIHAKTELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN TIDAKPERNAH HADIR BEKERJA 4.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 103/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT PLN (PERSERO) PLTU PUNAGA
Terbanding/Penggugat : A Fajar Daud Nompo
Terbanding/Turut Tergugat II : Rabania (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat III : Bannang (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sanika (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat V : Timoro (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VI : Sahiri (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VII : Sittiara (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sina (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Cq. Pemerintah Desa Punagaya
Terbanding/Turut Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Privinsi Sulawesi Selatan Cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jeneponto
Turut Terbanding/Tergugat II : Kawali
Turut Terbanding/Tergugat III : Sariagi
167 — 253
  • dari itu Terbanding juga telahmengemukakan bantahan dalam Replik, bantahanbantahan tersebut lineardengan pendapatpendapat Majelis Hakim dalam perkara lain berikut;Bahwa mengenai kapisitas untuk mengajukan gugatan perlu sekaliTergugat 1 (Pembanding) dan Turut Tergugat IX mencermati Kembali secaraseksama detaildetail hukum Acara yang berlaku saat ini, dalam konsep hukumacara, kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara Perdata lahir dariadanya suatu teori hukum yang ditegaskan karena adanya pelanggran
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/ 2018 /PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 April 2018 —
167 — 110
  • Jadi menguji tentang kerugian negaraharuslah audit khusus dalam pidana disebut audit investigatif terdahuludan hal ini dilakukan oleh BPK RI dan pelanggran administrasi tidak bisadipidanakan tetapi jika mal administrasi dilanjutkan sebagai persiapanuntuk melakukan kejahatan dapat dipidanakan;Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, BPK RI lah yang mengauditkerugian keuangan negara, yang lainnya menggunakan kata dapatmemeriksa. yang dibentuk oleh Undangundanglah yang berhakmengaudit yang jenis auditnya
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI Diwakili Oleh : ARIZAL, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SARDO OCTO B SIMANULLANG, SH
37 — 13
  • terbantahkan secara Hukum tidak terbukti apa yang didakwakan dan di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya,dan tidak terdapat alasan secara hukum untuk mejatuhkan pidana penjaraterhadap PAUZI AKBAR HUTABARAT selaku Terdakwa/Pembanding, maka untukitu sah dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis HakimBanding yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara aquomembatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor:266/Pid.Sus/2019/PN Srh karena telah terjadi pelanggran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 124/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
Syamsuri
Tergugat:
Bupati Bangkalan
Intervensi:
Saifuddin
459 — 592
  • Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal terdapat perselisinanhasil perolehnan suara pemilinan kepala desa atau pelanggran seriuslainnya yang mempengaruhi perubahan terpilinnya calon kepala desa;Bahwa keberatan Penggugat pada poin nomor 15 halaman 12 yangmenyebutkan Tergugat belum membalas surat dari BPD dalil tersebut tidakbenar dan menyesatkan karena TFPKD sudah membalas surat dariPenggugat.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 819/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.ALIM SORI
2.DRS. DEDY SUGIARTO, MM
3.HERI SUROYO
4.BAHRUDIN
5.HARDIAN SYAH
136 — 168
  • oleh saksi dan pengawandan dapat dicocokan disemua tingkatan;Bahwa DA1 ditanda tangani oleh semua saksi, disemua tingkatanuntuk menandatangani, kalau saksi menandatangani semua hasilsemua berati mengakui adanya perubahan dan sah, lalu di UUPemilu no 7 tahun 2017 tidak ada Pasal 476 sampai 554 tidak adasatu Pasalpun yang menyebutkan ketika PPK tidak menuliskankeberan tidak menjadi pidana Pemilu, karena sifatnya prosedur diPasal 460 menyebutkan ketika ada kesalahan bagian pelanggaranadministarasi Pelanggran