Theimmediate recipient of the income in this situation qualifies as a residentbut no a potential double taxation arises as a consequence of that statussince the recipient is not treated as the owner of the income for taxpurposes in the State of resident.

UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, maka delik formil korupsi terpenuhi apabila terdapat unsur yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan kata lain unsuryang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benarbenar sudahterjadi/nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi,sebagaimana disebutkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor : 25/PUUXIV/2016 Tanggal

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuanganNegara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut(potential lost), artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan olehperbuatan Terdakwa terukur.

Untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunyadiperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar PDKS sumberdana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPAPPKD) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010Nomor : 1.20.05.01.00.00.6.2 tanggal 18 Desember 2010 penyertaan modalpemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sebagaianggaran operasional PDKS sebesar Rp. 21.500.000.000, (dua puluh satu

Untuk menentukandapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besarpotensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yangditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential losttentunya diperlukan audit terlebih dahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidakmungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lost terhadap keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentangkerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknyabahwa perbuatannya

No. 19/PID SUSTPK /2020 /PT.SMG.tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential loss) tetapi harusdipahami benarbenar terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor.Berdasarkan uraian faktafakta yang terungkap dalam persidanganterlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa Nanang Yulianto Eko BudiRaharjo, S.Fam., Apt., MM. Bin Sumanto dalam jabatannya sebagaiKasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD DR. Soehadi PrijonegoroKabupaten Sragen sesuai SK Direktur RSUD DR.

No. 19/PID SUSTPK /2020 /PT.SMG.keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss)tetapi harus dipahami benarbenar terjadi atau nyata (actual loss) dalamtipikor.Oleh karena itu pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa hanyalah apa yang dinikmati oleh Terdakwa sebagai bagian darikerugian keuangan Negara yang terjadi dan haruslah dikembalikan kepadaNegara dalam bentuk uang pengganti.Berdasarkan faktafakta Persidangan seperti tersebut di atas terlihat jelasperbuatan

demikian jika dikaitkan dengan bahwa apa yang menjaditanggungjawab Terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalahsebatas apa yang nyatanyata Terdakwa gunakan saja sebagaimanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUUXIV/2016 tangal 25 Januari2016 menyatakan menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkaitpenerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser denganmenitikberatkan adanya akibat (delik materiil) tegasnya unsur merugikankeuangan Negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential

menurut Marwan Effendi dalam bukunya TipologiKejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana menyatakan kata dapat didalamrumusan pasal tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata dapatpadanannya adalah kata bisa atau dengan kata lain Potensi, bukan mungkin jadikata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential

lost), artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terukur.

Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Artinya Sepanjang perbuatan sudah dilakukan dan kerugian belumada pun tindak pidana sudah dianggap ada;Bahwa tindak pidana yang ada kerugian negara bersifat formil;Bahwa kerugian negara bisa dimaknai bermacammacam yaitu potential lossyaitu perbuatan sudah dilakukan secara logika dalam hubungan kausalitastidak usah menunggu akibat dari perbuatan itu, real loss berarti harusdihitung kerugian nyata, katakanlah besteknya kursi ukir tetapi yang datangkursi kayu biasa berarti real lossnya harga kursi ukir

,M.Humsebagaimana keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa terkait kerugiankeuangan negara pihak Penyidik masih tetap bisa melakukan penetapanTersangka tidak hanya pada saat telah ada kerugian yang nyata (real loss/actualloss), tetapi juga pada saat kerugian negara yang bisa bersifat potential lossyaitu perbuatan sudah dilakukan secara logika dalam hubungan kausalitas tidakusah menunggu akibat dari perbuatan itu, serta kondisi kerugian negara yangbersifat total loss yaitu kondisi perbedaan secara

Royal Premier International (Pihak Pertama).Potensi pembayaran kembali (payback potential) adalahpenawaran pembayaran kembali oleh pihak principal asuransi PT.Sunlife Financial Indonesia dalam bentuk polis asuransi yangditunjuk oleh PT.

Royal Premier Internasional atas unityang dibeli dengan harga 100% (seratus persen) darinilaipembelian bersih awal transaksi.Potensi pembayaran kembali (payback potential) adalahpenawaran pembayaran kembali oleh pihak principal asuransi PT.Sunlife Financial Indonesia dalam bentuk polis asuransi yangditunjuk oleh PT.

Potensi pembayaran kembali (payback potential) adalah penawaranpembayaran kembali oleh pihak principal asuransi PT. SunlifeFinancial Indonesia dalam bentuk polis asuransi yang ditunjuk olehPT. Royal Premier International atas unit yang dibayarkan padaHal 104 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Seltahun ke15 (lima belas) dengan pembayaran sebesar 100% (seratuspersen) sejak pelunasan dari nilai pembelian bersih awal transaksi.d.

Royal Premier Internasional atas unityang dibeli dengan harga 100% (seratus persen) dari nilai pembelianbersih awal transaksi.2) Potensi pembayaran kembali (payback potential) adalah penawaranpembayaran kembali oleh pihak principal asuransi PT. SunlifeFinancial Indonesia dalam bentuk polis asuransi yang ditunjuk olehPT.

Potensi pembayaran kembali (payback potential) adalah penawaranpembayaran kembali oleh pihak principal asuransi PT. SunlifeFinancial Indonesia dalam bentuk polis asuransi yang ditunjuk olehPT. Royal Premier Internasional atas unit yang dibayarkan pada tahunke15 (lima belas) dengan pembayaran sebesar 100% (seratuspersen) sejak pelunasan dari nilai pembelian bersih awal transaksi.3. Predevelopment return 1% (satu persen) dari harga jual sebelumdiscount.4.

MERY CHRISTINA SITANGGANG tertanggal 17 Juli 2018. 1 (satu) lembar asli formulir laporan rahasia agen tertanggal 17 Juli 2018. 6 (enam) lembar asli ringkasan produk tertanggal 17 Juli 2018. 1 (satu) lembar asli worksheet tingkat risiko APU PPT/ Potential STR. 1 (satu) lembar asli check list form individu Life Claim polis No. 2090516915 a.n.

ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga menurut Kami putusan tersebutsangatlah ringan dan tidak proporsional dengan kesalahan terdakwa, akibatyang ditimbulkan atau yang akan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.Bahwa putusan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memberikan efek pencegahan(deterrence effect) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukankejahatan (potential

pada Pengadilan Negeri Kelas A Banjarmasin dengan pidanaHalaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJMpenjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan kurungan terhadap terdakwa tersebut tidak memberikan efekpencegahan (detterence effect) bagi mereka yang memiliki potensi untukmelakukan kejahatan yang sama (potential

Untuk menentukandapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugiantersebut.....tersebut (potential lost) artinya perkiraan besarnya potential lost yangditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terukur.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelisberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur iniadalah potential lost terhadap keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagai akibat perbuatan terdakwa sedangkan tentangkerugian

The immediate recipient of theincome in this situation qualifies as a resident but no a potential doubletaxation arises as a consequence of that status since the recipient is nottreated as the owner of the income for tax purposes in the State ofresident.

dapat berubah menjadilebih baik di masa depannya; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan kehadiran,bimbingan dan nafkah dari Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaankeadaan yangmemberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwadi satu sisi terhadap Terdakwa tetap harus diberikan hukuman sebagai pembelajaranatas perbuatan yang dilakukannya agar tidak mengulanginya lagi dan tidak menjadicontoh bagi karyawan lain caloncalon pelaku lainnya (potential

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang No 31 Tahun 1999 yang dalam konsep delik formil dikatakan dapatmerugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan delik formil digunakan katadapat, maka Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 menganut konsep potential

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negaradirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost).Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaterukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebihdahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

menurut Marwan Effendi dalam bukunya TipologiKejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana menyatakan kata dapat didalamrumusan pasal tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata dapatpadanannya adalah kata bisa atau dengan kata lain Potensi, bukan mungkin jadikata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential

lost), artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terukur.

Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Rp. 90.000.000,(Rp. 10.000.000,/tahun x 9 tahun)e Potential loss bennefit/potensi keuntunganYang hilang : karena usaha kaos milikHal5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34./Pdt.G/2015.

Penggugat mengingatkan Tergugat agar segera melakukan setoran dana (topup) untuk menutupi posisi defisittersebut dikarenakan timbulnya potensi kerugian (potential loss) atasportofolio jika terjadi penurunan harga di pasar saham.

Untuk menentukandapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost)115artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan akibatperbuatan terdakwa terdakwa terukur ;Menimbang, bahwa selanjutnya DR. H .Marwan Effendi, SH, MMmenyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapatdisalahgunakan sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukumdalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

timbulnya akibat perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui tindakpidana korupsi adalah delik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatantersebut tidak perlu telah terjadi akan tetapi apabila perobuatan tersebutdapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaramaka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur iniadalah potential

Pondok Bambu, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama R.A.Atika Wahyuni ;Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan ingkar janji(wanprestasi);Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar sisapengembalian pokok atas modal kerjasama usaha ditambahkan denganhilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diterima olehPENGGUGAT REKONPENSI (potential lost) adalah sebesar Rp.1.695.000.000, (Satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) +Rp. 6.102.000.000, (enam miliar seratus dua juta