Ditemukan 3327 data
262 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2430 K/Pdt/2015Bahkan Harifin Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiamenegaskan bahwa jika di dalam perjanjian terdapat klausula Arbitrase,maka pengadilan lain tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut,Undangundang Arbitrase diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum";58.Sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasardalam amar putusan selanya yang menolak untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo karena secara kompetensi absolut tidak berwenang
Terbanding/Tergugat : PT. Aneka Tambang, Tbk
155 — 1168
Sementara menurut Harifin Tumpa dalambukunya yang berjudul eksistensi uang paksa (dwangsom) danImplementasinya di Indonesia, uang paksa (dwangsom) adalah hukumanyang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaransejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Uang Paksa(dwangsom) tidak dapat dijatuhnkan apabila hukuman itu untukpembayaran sejumlan uang.
122 — 41
Harifin A. Tumpa, S.H.M.H., 2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : BungaRampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta,Halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H.,Hukum Acara Perdata, Penerbit : PT.
Pembanding/Penggugat II : Irawan Alias Roy Irawan Alias Goei Tjin Siang
Terbanding/Tergugat I : Susanti Handayani H
Terbanding/Tergugat II : Willi Buana H
Terbanding/Tergugat III : Purwanti Handayani H
Terbanding/Tergugat IV : Cahyani Hnadayani H
Terbanding/Tergugat V : Tatan Sugilar, SH Thung Han Ho Alias Thung Han Gie
Terbanding/Tergugat VI : Ny. Wiwih Saribanon
Terbanding/Tergugat VII : Erni Sunarti Tatan
Terbanding/Tergugat VIII : Sadeli Tatan
Terbanding/Tergugat IX : Sobandi Tatan
Terbanding/Tergugat X : Dessi Adhi Sandi Tatan
Terbanding/Tergugat XI : Ny. Nolitania Tatan
Terbanding/Tergugat XII : Luigi Andi Tatan
Terbanding/Tergugat XIII : Juanita Luiza Tatan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Penggugat III : DERMAWAN Alias NATAN DARMAWAN Alias GOEI TJIN HAN
Turut Terbanding/Penggugat IV : HERMAN Alias GOEI TJIN SAN
Turut Terbanding/Penggugat V :
83 — 35
Harifin Tumpa, SH.MH.berbeda pendapat (dissenting opinion) yang berpendapat bahwa padaPutusan Mahmakah Agung No.1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010tidak terdapat adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dari Judex Juris dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara a quo No.26/Pat.G/2007/PN.CJR putusan tanggal 28 Mei 2008 Jo No.311/Pdt/2008/PT.BDG putusan tanggal 6 November 2008 Jo No. 1453K/PDT/2009 putusan tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkanpemeriksaan peninjauan
62 — 18
tersebutcacat formil (plurium litis consortium);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagaipihak Tergugat ataupun Turut.Tergugat adalah orangorang yang secaranyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakandalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa, SH.MH,Hakim Agung pada Mahkamah Agung Repubiik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan", kelihnatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
125 — 21
SAMSUL HARIFIN : Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :BAhwa saksi bekerja pada PT. FITRON WINDU UTAMA sejak tahun2000, sebagai Pegawai harian di Proyek dan oleh karena pendidikansaksi agak tinggi maka sejak Januari 2001 saksi diangkat sebagaiManager Gudang;Bahwa pemilik dari PT.
Benny Marthianus, SE/ Tergugat dalam rekonpensiIV/Tergugat II dalam konpensi, Jemmy Wahani / Penggugat dalamrekonpensi / Tergugat III dalam konpensi, dan Gede Sarmawa,SE/Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat IV dalam konpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P36, P51 s/d P53 dan T.II51, T.I, IV/ PR 22, serta keterangan saksisaksi: Musriani, Robi RubinAngkoso, Samsul Harifin dan Ir.
236 — 154
HARIFIN A. TUMPA,SH, MH. 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu atasnamaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFIl Daud(alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFIIDaud (alm) tanggal 23 September 2014. Halaman 65 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl c.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41. 1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON,SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. Halaman 120 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl 42.1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan T ersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFIDaud (alm) tanggal 23 September 2014.c.
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
rencana penjualan udang oleh PT.Fitron Windu Utama (hal tersebutdibuat dan dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi);Bukti P.42, pengiriman udang beku PT.Fitron Windu Utama (yang dilakukanoleh Para Penggugat Rekonvensi) kepada PT.Madsumaya Indo SeafoodGresik priode Januari 2007 sampai dengan Mei 2008;Bukti P.43 dan P.44 pemesanan pakan udang oleh PT.Fitron Windu Utama(dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi);Keterangan saksi Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) atas nama RobiRubin Ongkoso, Samsul Harifin
108 — 44
Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabutanggal 1 Juli 2015 oleh Kami SAPTONO SETIAWAN,SH.M.Hum, selaku KetuaMajelis, SUHERMAN, SH, selaku Hakim Ad hoc Anggota I, JOHN DISTA, SH,selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelisdengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota tersebut dibantu oleh TAUFAN,SH selakuPanitera Pengganti dengan dihadiri HARIFIN
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
304 — 161
(Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010, halamana 34);Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo,Penggugat menuntut Tergugat dan Tergugat II bersama Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayarkerugian yang dideritaoleh Penggugat baik kerugian materil maupun Immateril (materileen immaterile schade vergoeding) (quadnon) sebagai berikut:.
(Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) danImplementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2010, halamana 34);22.Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo,Penggugat menuntut Tergugat Ill bersama Tergugat , Tergugat Il,Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untukmembayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugianmateril maupun Immateril (materile en immaterile schadevergoeding) (quadnon) sebagai berikut:Kerugian materiil yang
(Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010, halamana 34);Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo,Penggugat menuntut Tergugat IV bersama Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat V untuk membayar kerugian yang dideritaoleh Penggugat baik kerugian materil maupun Immateril (materileen immaterile schade vergoeding) (quadnon) sebagai berikut:.
111 — 70
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI' Halaman 69 dari 141 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl Daud (alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.SYAFI'l Daud (alm) tanggal 23 September 2014.C.
HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. 41,1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atasnamaH. TOTON,SH,MH Hakim Ad Hoc T ipikor. 42. 1 (Satu) bundel copydokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan T ersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'l Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'!
81 — 30
Petitium declatoir bersifat menerangkan suatukeadaan hukum Dengan pengertian tersebut maka suatu putusan declatoir tidakdapat menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu(condemnatoir) Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan aquo bersifat nonexecutable ;52 Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku , maka apabila isi petitum bersifatnonexecutable maka permohonan mengenai dwangsom harus dikesampingkan(DR Harifin A Tumpa,SH ..MH memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan
102 — 22
Harifin A.Tumpa, SH, MH Pembentukan Norma Hukum Perdata melaluiYurisprudensi, disampaikan pada Kuliah Umum Program Doktor (S3) IlmuHukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 26 Januari2013, materi hal 12 s/d 13.9.
107 — 51
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
108 — 38
Harifin A. Tumpa, SH, MH., dalam bukuMemahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, pada halaman 3, yang menyatakan bahwa, PenerapanDwangsom ini hanya dimungkinkan pada putusan komdemnatoir yang bukanmerupakan pembayaran sejumlah uang; lebih lanjut pada halaman 25, HarifinA.
736 — 392
Harifin A. Tumpa, SH.MH.., sebagai KetuaMajelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H.Muchsin, SH.
Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai KetuaMajelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR.
102 — 45
ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II masih anakanak yangbelum cukup umur atau belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya bagianwarisan yang di peroleh oleh Tergugat II akan di serahkan kepada orang tuanya(ibu kKandungnya) Sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa(dwangsom) seperti tersebut pada posita point 18 dan petitum point 11 dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Dwangsom sebagaimana di tulis oleh Harifin
Ir. H. AKHMAD YADI bin ABDUL GANI
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT DI PANGKALAN BUN
3.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI
51 — 18
., antara KetuaMahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa danKabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi., yang menegaskan kembali bahwakeputusan pengadilan yang sudah inckraht tidak bisa diganggu gugat;Bahwa TERMOHON dan TERMOHON II sebagaimana diuraikan di atasberdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku harus bertanggungjawab atas tindakannya merampaskemerdekaan dan atau mengurangi kebebasan PEMOHON antara lain:9.1.Masa Penangkapan selama 1 (satu) hari dan masa penahanan
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
125 — 43
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
84 — 12
Harifin A. Tumpa. S.H.,MH.,Memahami Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010:49).Bahwa dengan demikian tuntutan dari Penggugat agar Tergugatdihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), merupakan tuntutanyang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus ditolak;Halaman 35 dari 77 Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.