pembuktian perkara dipersidangan, hal tersebut menunjukanbahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak adaPejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari KepolisianNegara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotikatersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan IlmuPengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 1332/MENKES

perkara tersebut, selain itu Majelisjuga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selamapersidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yangberwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agarbarang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan danpengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES

selanjutnya olehpetugas Subdenpom 1/52 Binjai di bawa kantor BNNKBinjai untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnyapositif mengandung Amphetamin.Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lanjutan dan untukkepentingan pro yustisia maka pada tanggal 18 Januari2018 Terdakwa dibawa ke Laboratorium Dinas KesehatanProvinsi Sumut selaku 'nstansi yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Narkotikadan Psikotropika di lingkungan Kementerian Kesehatan RIsesual Lampiran Kepmenkes RI Nomor194/Menkes

dakwaan tersebut Majelis mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:Unsurke1 : Setiap orang;Bahwa unsur tersebut Majelis Hakim tidak perlu membuktikanlagi karena telah terbukti dalam unsur kesatu dakwaan kesatu.Unsurke2: yang tanpa hak dan melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan ;Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyaiijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan jjinyakni Menkes

II11/AU//2020MenimbangMenimbangpemeriksaan oleh lembaga yang ditunjuk olehKepmenkes RI dalam hal ini untuk wilayah Yogyakartayaitu Balai Labkes Yogyakarta (Kepmenkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika).8.

Demikian pulanomenklatur Jabatan Dirjen Bina Pelayanan Medik sudah tidak ada padaKementerian Kesehatan RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;Karena Jabatan/Satuan Kerja yang digugat ternyata sudah tidak ada, yangberarti Subjek Hukum yang digugat sudah tidak ada, maka Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk menolak gugatan

Sugiyanto NRP 66050671.Bahwa berdasarkan Surat keputusan KementerianKesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober2014 RS.

. : PM/MENKES/2573/XII/2011 tanggal 30Desember 2011, hal : Laporan pembangunan pabrik vaksin flu burung(H5N1) untuk manusia di PT.

Administrasi dan TeknisNo. : 01/PENG/AI/XI/2008 tanggal 20 November 2008.21.2 (dua) lembar asli Surat No. : 01/LAP/AI/XI/2008 tanggal 24 November2008, hal Laporan hasil pelelangan pengadaan peralatan pembangunanfasilitas produksi, riset dan alin teknologi vaksin flu burung, dari Panitiapengadaan barang/jasa Satker Ditjen PP & PL APBNP tahun anggaran2008, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PP & PL APBNPTA. 2008.22.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya No. : 1109/Menkes

peralatanpembangunan fasilitas produksi, riset dan alih teknologi vaksin flu burungNomor : Hk.06.01/1.2/3573/2008 tanggal 12 Desember 2008, lokasi digudang PT Anugrah Nusantara, Lokasi : Gudang Buah Batu.85.3 (tiga) lembar asli lampiran kontrak pekerjaan pengadaan peralatanpembangunan fasilitas produksi, riset dan alih teknologi vaksin flu burungNomor : Hk.06.01/I.2/3573/2008 tanggal 12 Desember 2008, PeralatanBSL3 Riset.86.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya lebar ekspedisisurat Menkes

Operation).107. 1 (satu) bendel konsep surat Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan/kontrak pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan fasilitasproduksi vaksin flu burung nomor : HK.00.09/I.2/ /2009 tanggal 30 Juli2009 (pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 21).108. 1 (satu) bendel konsep surat perjanjian pekerjaan/kontrakpengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan fasiltaschicken breeding Nomor tanggal 30 Juli 2009 (pasal 18).109. 1 (satu) bendel progress report dan mohon arahan Menkes

PANDU PERSADA,lampiran kontrak, biaya langsung dan dokumen seleksi umum.2 (dua) lembar asli surat No. : PM/MENKES/2573/XII/2011 tanggal 30Desember 2011, hal : Laporan pembangunan pabrik vaksin flu burung(H5N1) untuk manusia di PT.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan:Pasal 5 ayat (1): Yang berhak menyalurkan alat kesehatan adalah:1) Penyalur alat kesehatan;2) Cabang penyalur alat kesehatan;3) Toko alatalat kesehatan; Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang dilakukan olehTerdakwa, bersama dengan JOHAN WINATA, JOHAN TANCHO, dr.RUSMAN LUBIS, Sp.B., FinaCS., SYAHRULAN adalah dengan maksud hendakmemperkaya diri Terdakwa atau setidaktidaknya hendak

jasa akan melakukan kemitraan,penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;(2) Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah point ketiga tentang persiapan pemilihan penyedia barang yangmenyebutkan Spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merk/produktertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;(3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES

Persyaratan sediaan farmasi berupa kosmetik yang akandiedarkan/diperjualbelikan kepada masyarakat harus berkhasiat, terjaminkeamanannya dan mutu produk yang telah terpenuhi oleh Produsendan/atau distributor yang mengedarkan dan memiliki nomor izin edar dariKepala BPOM sebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1) Permenkes1176/Menkes/Per/VIII/2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika;b.

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Berawal saat terdakwa mendapat informasi tentang Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang kesehatan Tahun Anggaran2012 Tanggal 15 Desember 2011, dana DAK tersebut diberikan oleh pemerintahPusat kepada pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidangkesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritaspembangunan

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Berawal saat terdakwa mendapat informasi tentang Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang kesehatan Tahun Anggaran2012 Tanggal 15 Desember 2011, dana DAK tersebut diberikan oleh pemerintahPusat kepada pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidangHalaman 21 dari 176 Putusan perkara No.16/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal22kesehatan

MARIA IMACULATA MASIYAH INDRAWATI, Perempuan, Umur + 44Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Dosen, Alamat Akademi FarmasiPoltekes Menkes Kupang, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo,Kota Madya Kupang, semula sebagai Tergugat Ill sekarang Pembanding Ill; coneee4.

Amil Damilah Apt NIP 196106051993032001sampel barang bukti untuk perkara Terdakwa sampel positifmengandung Metamfetamine Golongan sebagaimana LampiranUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika NomorUrut 61, sehingga dengan demikian sesuai dengan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikontropika bahwa Balai BesarPengawas Obat dan Makanan/ BADAN POM RI yang berada di Jl.Pasteur No. 25 Bandung 40171

berhak mendapatkan ganti rugi (kKonpensasi), sebagaimanadi atur dalam Pasal 9 Ayat (5) ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil danPolitik);Hukum Internasional menganggap penahanan sewenangwenang adalahpelanggaran, walaupun dibolehkan oleh hukum domestic;Surat Keputusan Bersama, antara Menteri Sosial RI, Menteri Hukum danHam RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, MenteriAgama RI dan Kepolisian RI, Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Nomor:M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor:1220/Menkes

Menyatakan bahwa Setiap orang yang telah menjadi korbanpenangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapatkanganti rugi (konpensasi), sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Ayat (5)ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil dan Politik);Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama, antaraMenteri Sosial RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri PendidikanNasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI danKepolisian Rl, Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Nomor:M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor:1220/Menkes

Selain itu Penasihat Hukum Terdakwaberpendapat terhadap setiap penyalahgunaNarkotika sebelum menggunakan Narkotika sudahotomatis memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan dulu maka dari itu Terdakwa tidakpernah memiliki Narkotika tersebut.Dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kedua tidakterbukti secara sah dan meyakinkan, dimana dalamhal ini Terdakwa termasuk sebagai korbanpenyalahguna Narkotika apabila dilihat dariPeraturan Menteri Kesehatan RI No2415/MENKES/PER/XII/2011 Pasal 1 angka 6.Selain itu

Putusan Nomor. 7 P/HUM/2020Menteri Kesehatan RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.05.04/Menkes/ 46/2020 tanggal 31 Januari 2020, memberikanKuasa kepada Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, Kepala Biro Hukum danOrganisasi, dan kawankawan, yang beralamat di Jalan H.R.

AZHAR JAYA,SKM, MARS sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, BiroPerencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.3.03/Menkes/27/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatan dalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sdr. dr.

Labuhanbatu Utara Nomor: 050/133/DPUPRLBU/I/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Usulan DAK Reguler Tahun Anggaran2018 beserta lampirannyaBerita Acara Kesepakatan Hasil Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan2018.Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.01/Menkes/460/2018tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dandari Jabatan Sdr. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, M.

AZHAR JAYA,SKM, MARS sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program,Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal KementerianKesehatan.1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.3.03/Menkes/27/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatandalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sdr. dr.

November 2017.212. 1 (Satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periode September2017.213. 1 (Satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periode Agustus2017.214. 1 (satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentangPemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr. Drs.

November 2017.Halaman 344 dari 387 Perkara Nomor: 15/Pid.SusTPK/2021/Pn.Mdn212. 1 (satu) berkas registration form AGUSMAN SINAGA periodeSeptember 2017.213. 1 (Satu) berkas registration form HABIBUDDIN SIREGAR periodeAgustus 2017.214. 1 (Satu) berkas copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:KP.03.01/Menkes/460/2018 tanggal 8 September 2016 tentangPemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Sdr.

tersebut .Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduaSecara bersamasama telah terpenuhi.Unsur ketiga : Tanoa Hak atau melawan hukum.Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidaksesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpahak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukansesuatu yang bertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yangsah dari pejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes

Karisoprodol adalah bekerja padajaringan saraf dan otak yang mampu merilekskan otot; Bahwa Sesuai Peraturan Menkes RI No. 20 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika, Karisoprodol masuk Narkotika golonganl.namun sesuai surat dari Badan POM No PO.02.01.1.31.3997 danHK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalanpersetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, obat jeniscarnophen (zenith) tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi, sebab ijin edarobat tersebut telah dibatalkan

bong penghisap sabusabu dan Urine TerdakwaSerma Ahmad Khalimi NRP 21960126126170375 BabinsaRamil 11/Tembarak dkk 1 (satu) orang, merupakanhasilpemeriksaan laboratoris terhadap serbuk krital sabusabu, alatbong penghisap sabusabu dan Urine Terdakwa yang dilakukanoleh intansi yang berwenang untuk melakukan uji laborataristerhadap penyalahguna narkotika. .Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarangmerupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai denganKeputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor194/Menkes