Ditemukan 3355 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1303816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapijika yang dimaksud tanggung jawab diatas adalah tanggungjawabpidana maka manjadi keliru karena tidak dapat dibuktikan denganjelas adanya hubungan secara langsung dan pasti antara diajukannyaHal. 130 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidak disalurkannyadanaTPAPD yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap,M.M.
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
7625
  • Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah samaartinya dengan manjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengandemikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negaraadalahsama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnyakeuangan negara;Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara, didalampenjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwakeuangan negara adalah seluruh kekayaan
Register : 28-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Pidana Korupsi - HERI ISMUWARDANA
22083
  • adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baikditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. ( Vide: Adami Chazawi hal. 4546);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 19 Maret 2015 — MORITS ROBERT LANTU, SPd
6231
  • alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuanpemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atasperbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikantingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudianhari manjadi
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
201179
  • Pat.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06.8/2017formalitas kepemilikan tanah dianggap bermasalah sehinggaPara Penggugat bermaksud untuk menjual tanah kepada pihaklain akan terkendala.Hal ini membuktikan tidak ada maksud tanah tersebut akan dimilikioleh Para Penggugat akan tetapi akan dilepaskan kepada pihaklain, dengan demikian sangkalan dari lyon Iting yang menyatakanlyon Iting mengira tanah tersebut akan dijual kepada Jon Sudijonosudah terbantahkan, dan sebaliknya masalah pembayarana kepadalyon iting itu manjadi
Putus : 29-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN,ST.
7559
  • Monteleo Perkasa di Jakarta.Bahwa benar yang menunjuk Terdakwa untuk manjadi Kepala Cabang PT.Monteleo Perkasa Bekasi adalah Sdr. David Sinaga, yaitu saat Terdakwabertemu dengan Sdr. David Sinaga di rumah makan batak di daerah rawamangun. Dimana pada saat itu sdr. David Sinaga menawarkan kerjasamapembangunan gedung Depo Arsip di Dinas Tarkim Kab. Bekasi, sehingga Sdr.David Sinaga menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi Kepala CabangPT.
Register : 19-10-2016 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 8 Desember 2017 — DEDY YAMIN, SE Bin A. EFFENDI
12128
  • Pertamina (Persero) sebesar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta) untuk program budidaya belut ditambah Rp. 71.500.000,(tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk program budidaya ikandan 30 (tiga puluh) buah Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah milik masingmasing kelompok tani yang manjadi agunan masih ditahan dan berada padaPT.
Register : 29-07-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 19 Maret 2015 — DANIEL SOUHOKA
7220
  • berkesimpulanHal 203 dari 216 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb204bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuanpemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atasperbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikantingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudianhari manjadi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
10945
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, Kemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Maret 2019 — Pidana Korupsi 1. Kamjudin 2. Ahmadin bin Sudirman
11045
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Register : 04-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Maret 2016 — Pidana Korupsi - IRENIUS ADII - SETIADY JUSUF
8834
  • JOHANES ADI, S Hut; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IRENIUS ADIl, satu moyang tetapi tidakada hubungan keluarga; Bahwa saksi pada awalnya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Paniai, setelahada pemekaran Kabupaten Deiyai maka anggota DPRD yang dari Dapil Deyaimasuk manjadi anggota DPRD Kabupaten Deyai pada tahun 2010; Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap KPK setelah mengathui darimedia Elektronik dan media on line, Terdakwa ditangkap
Register : 29-11-2017 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Mei 2018 — Penuntut Umum:
T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terdakwa:
Mulyadi Supardi alias Hua Ping atau Aping
393248
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Register : 10-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — DAPIT SINAGA
6014
  • .= Bahwa yang menunjuk Saksi untuk manjadi Kepala Cabang PT. Monteleo PerkasaBekasi adalah Sdr. David Sinaga, yaitu saat Saksi bertemu dengan Sdr. DavidSinaga di rumah makan batak di daerah rawa mangun. Dimana pada saat itu sdr.DAVID SINAGA menawarkan kerjasama pembangunan gedung Depo Arsip diDinas Tarkim Kab. Bekasi, sehingga Sdr. DAVID SINAGA menawarkan kepadaSaksi untuk menjadi Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa Bekasi.= Bahwa Saksi sudah menyerahkan imbalan kepada sdr.
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
444309
  • Bahwa, dalam konteks dimana Menteri Hukum Dan HAM yang menerbitkan suratkeputusan yang berisi tindakan hukum berupa penolakan untuk menyetujui danmengesahkan terkait suatu permohonan, itu adalah dalam konstruksi deklaratifrelatif yang bergeser manjadi konstitutif.
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
252341
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 13 Nopember 2013 — Drs .H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN
8521
  • Bahwa terpilihnya Kelurahan Cibereum dan Cibabat manjadi peserta prona61saksi tidak tahu persis bagaimana prosesnya, yang lebih mengetahui Bapak Ediwarman, tetapi setahu saksi sebelum pembentukan Panitia kegiatan prona olehKantor Pertanahan Kota Cimahi tetapi berkas peserta prona dari kelurahanCibeureum sudah masuk + 150 berkas langsung ke terdakwa Wawan Darmawanyang diantarkan oleh Ahmad Suhada, dimana di dalam ruangan terdakwa WawanDarmawan waktu itu sudah ada Pak Edi warman dan Pak Ahmad Suhada
Register : 14-06-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 28 Oktober 2016 — Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm)
12662
  • tidak mengetahuimengapa bisa terjadi seperti itu;Hal 26 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglBahwa gambar rencana dan RAB yang ditandatangani saksi tidak digunakansebagai bahan proses pelelangan tetapi digunakan untuk pemenuhan produkakhir konsultan serta gambar kerja kontraktor fisik lapangan;Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah : surat perintah lelang dari PA/KPA,HPS, gambar rencana, RAB, spesifikasi tekhnis, BQ, Laporan Pendahuluan,Laporan Antara dan Laporan Akhir;Bahwa saksi pernah manjadi
Putus : 08-01-2013 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 666/Pid.B/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Januari 2013 — Pidana - ROBERT TANTULAR ,MBA
445313
  • Tirtamas NusaSurya bergerak di bidang Property.Bahwa sepengetahuan saksi Asset kredit macet/AYDAmilik bank century yang terletak di Kelapa Gading Baratyang sudah dikelola atau dipasarkan oleh PT TirtamasNusa Surya sejak masih bank CIC karena aseet kreditmacet/AYDA tersebut adalah warisan dari eks bank CICsebelum merger manjadi Bank Century.Saksi tidak tahu Asset kredit macet/ AYDA milik bakcentury yang terletak di Kelapa Gading Barat berupaBidang tanah sebanyak 44 HGB telah dijual oleh PT.Tirtamas
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
9034
  • TENGGANAU MANDIRI LESTARI tidak dapatdijadikan manjadi alasan menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukanterdakwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut ditolak; Halaman 191 dari 190 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR4 Tentang Unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara:Menimbang, bahwa tentang unsur ini Penasihat Hukum terdakwa menyatakanbahwa berdasarkan konstitusi UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006, BPKadalah satusatunya audior
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
5681572
  • );Bahwa, berdasarkan bukti P23, 27, T5C, 17A, 18, 19B, T.II.Intv5A, 5B,5D diketahui pada bulan Mei permasalahan permodalan dan likuiditasBBKP semakin memburuk yang ditandai dengan penurunan danamasyarakat sebesar Rp15 Triliun atau 20% dalam jangka 3 (tiga) bulan,tanggal 15 Mei 2020 bank tidak dapat mengikuti pelayanan kliring (lihatsurat dari Bank Indonesia tanggal 15 Mei 2020 perihal: "PenurunanStatus Kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)intinya SKNBI diturunkan dari aktif manjadi