Ditemukan 3581 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 103/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 13 Januari 2014 — HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN ;
56 — 19
56 — 19
pada Tahun 2011 saksi pernah mengajukan pinjaman SPP danyang membuatkan proposalnya adalah terdakwa, saksi mengajukanmelalui kelompok ARISAN RT 3/4.Bahwa pada Tahun 2011 saksi menerima pencairan sebesar Rp8.000.000,00, yang saksi terima dari lou Rukati ibunya terdakwa.Bahwa pada awalnya permohonan pinjaman saksi sebesar Rp5.000.000,00 karena ada anggota kelompok yang batal pinjam sejumlahRp 5.000.000,00 dan hanya meminjam Rp 2.000.000,00 sehingga adakelebihan Rp 3.000.000,00 oleh karena saksi yang diserahi
Register : 27-03-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN REMBANG Nomor Nomor 15/Pid.B/2014/PN Rbg Tanggal 21 Mei 2014 — SELAMET SANTOSO, SE Bin SOETIKNO
41 — 23
41 — 23
BAFRembang sebagai SURVEYOR, dan saksi juga pernah ditelepon17.Terdakwa untuk pesan sepeda motor Yamaha Vixion atas nama AHMADSARONI dan saksi diserahi berkas Aplikasi dan uang administrasisebesar Rp 5.800.000, (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai DP,dan konsumen sudah disurvei kKemudian sepeda motor saksi kirimkepada konsumen bersama AHMAD SARONI;Bahwa untuk pembelian secara kredit Dealer Mataran Sakti bekerjasama dengan PT.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm Tanggal 5 Maret 2013 —
46 — 7
46 — 7
jabatan umum secara terus menerus atau sementarawaktu;Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindak pidanaKorupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUPTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam UUKepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun 1999tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 — MASKURI ISMAIL, S.Ag.,M.Pd.I ;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatankeBendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerjapengguna anggaran daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas danPembantu Pemegang Kas ;8. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasarpemungutan pendapatan daerah ;9. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti pendapatan lainnya yang sah ;10.
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 04 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 28 Mei 2013 —
46 — 10
46 — 10
UU PTPK adalah tidak tepat ( Amiruddin, hal 208 )Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam kontekstindak pidana Korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diaturdalam Pasal 1 butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertianpegawai negeri yang diatur dalam UU Kepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UUNo.43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RIyang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 17 Desember 2014 — Bayu Afriandi S.Ip Bin Firdaus,SE
65 — 20
65 — 20
menerangkan:Bahwa saksi pernah diminta oleh M.Bonardo Harahap untuk menyerahkanuang kurang lebih Rp.100.000.000, kepada M.Nur;Bahwa awal mulanya saksi ditelbon oleh saudara M.Bonardo Harahap yangmenjabat sebagai wakil direktur CV.Ariman pada tanggal lupa hari Kamisbulan Desember 2011 untuk menyerahkan uang kepada M.Nur, kemudiansaya datang kekantornya yang beralamat di Jl.Ade Irma Suryani NO.28Telanai Pura Jambi, kemudian saya bertemu dengan salah salah satu staffyang bernama Doni lswanto kemudian saya diserahi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997 398 — 268
- Tentang : Peradilan Militer
Kepala Pengadilan Militer Tinggi yangmendelegasikan wewenang itu mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harusditanyakan kepada Saksi oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diserahi delegasi wewenang tersebut.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU
- LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
197 — 774
197 — 774
Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negaraMenimbang, menurut UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundang No. 8 tahun 1974 tentang pokokpokok Kepegawaian, pada pasal angka 1dijelaskan pengertian pengawai negeri adalah setiap warga Negera Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dandigaji berdasarkan peratuan perundangundangan yang berlaku.
Putus : 26-06-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 05 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm. Tanggal 26 Juni 2012 —
87 — 14
87 — 14
Karena pengertiannya menjadi terlalu luas ;Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindak pidanaKorupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUPTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam UUKepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun 1999tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 17 September 2014 — Muhammad Nur, ST bin Agustina(Alm);
69 — 19
69 — 19
Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Bahwa awal mulanya saksi diteloon oleh saudara M.Bonardo Harahap yangmenjabat sebagai wakil direktur CV.Ariman pada tanggal lupa hari Kamisbulan Desember 2011 untuk menyerahkan uang kepada M.Nur, kemudiansaya datang kekantornya yang beralamat di Jl.Ade Irma Suryani NO.28Telanai Pura Jambi, kemudian saya bertemu dengan salah salah satu staffyang bernama Doni lswanto kemudian saya diserahi uang sebesar kuranglebih Rp.100.000.000, lalu menelfon saudara M.Nur
Register : 16-04-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 4 Agustus 2015 — SUPARTO, S.Pd
57 — 21
57 — 21
Spd selaku Kades Luwuk KananHalaman 44 dari 139 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN Pikkerumahnya diperintah untuk membuat / mengetik 150 SKT, kemudiankurang lebih satu bulan sewaktu saksi dirumah ditemui Kaur umumPriyadi dan diserahi foto copy KTP an : IR. Yantoni Purba, MM, FaridaLisa Purba, SE, IR. Henny Cristina Br Purba, Muat Malem Br. Sembiring,IR. Solo Simanjuntak, Restika Capriyana, Nesia Alingka Putri HSB,Bahana Damayana HSB (KTP Medan), Yudi H.
Putus : 09-02-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2014/PN/Smg Tanggal 9 Februari 2015 — Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Djumiat
105 — 18
105 — 18
Kesra) ;e Bahwa persyaratan bagi Penerima Bantuanuntuk dapat mengambil bantuan sesuai denganundangan adalah dengan membawa stempel,materai dan surat keterangan dari Kepala Desa,menandatangani daftar hadir danmenandatangani kwitansi penerimaan bantuanserta menandatangani berita acara penyerahandana bantuan dalam rangkap 3 (tiga) ;e Bahwa Saksi baru diserahi kwitansi dan beritaacara yang sudah dalam keadaan diketik/ditulisbeserta uang yang sudah dimasukkan dalamamplop yang sudah tersegel dari Staf
Register : 06-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 262/Pid.B/2018/PN Bdg Tanggal 24 Mei 2018 — KANIASARI
316 — 489
316 — 489
Unggul Bukit Kencana dan PT.Unggul Citra Sejati pemiliknyasama, yakni Pak Iteng Yohan dan Pak Arifin Yohan (kakak beradik), makasaksi juga diserahi tugas administrasi perpajakan PT.Unggul Citra Sejati ;Halaman 42 dari 100 hal.
Register : 07-02-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tlk Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RIKI SAPUTRA SH
2.SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
JUMADI Bin PARDIO
79 — 19
1.RIKI SAPUTRA SH
2.SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
JUMADI Bin PARDIO
79 — 19
Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itukarena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking),misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tanggaatau majikan dan buruh;b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep),misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikankepadanya, tukang jam, sepat, sepeda dsb, menggelapkan sepatu,jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;c.
Register : 07-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 24-K/PMT.III/AD/XI/2016 Tanggal 20 Desember 2016 — SUSANTO, S.I.P, Letkol Kav, NRP 11960042360674
90 — 54
90 — 54
N.A2.07.03 dan dilengkapi SPP (surat permintaan pembayaran)dari Danrem 084/BJ baru dananya diambil Bati Log Kodim 0828Sampang Pelda Samuki dengan membawa surat kuasa dariTerdakwa selaku Dandim 0828 Sampang;bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Pelda Samuki dariPekas Korem 084/BJ, Saksi tidak mengetahui anggaran Progjayang telah dibayarkan tersebut diserahkan kepada siapanamun sepengetahuan Saksi yang mengelola dana BPD RutinKodim dan Koramil adalah Staf Log Kodim 0828 Sampang,namun siapa yang yang diserahi
Register : 13-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Slw Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NIMAS AYU D.A, S.H
Terdakwa:
MOH. SYAIFUDIN Bin SAIDUN
217 — 216
NIMAS AYU D.A, S.H
Terdakwa:
MOH. SYAIFUDIN Bin SAIDUN
217 — 216
Kemudian yang dimaksud dengan wali adalah orang yang menurut hukum diserahi kewajiban untukmengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang yangmenjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengasuh anak artinya orang yang bekerja sebagai pengasuhuntuk menjaga anak. Pendidik atau tenaga kependidikan adalah anggotamasyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan.
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
67 — 33
67 — 33
Bahwa saksisaksi membenarkan uangtersebut diberada dalam penguasaan Terdakwa karena sudah menjadi tugas dantanggung jawab Terdakwa selaku General Affair (GA) yang diserahi tugas mengurusyinijin, menghitung data faktur keluaran (penjualan) dan faktur pajak masukan(pembelian) PT. Bostinco untuk dilakukan pembayaran PT.
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
264 — 85
264 — 85
menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakatMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang No. 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksuddengan pegawai negeri adalah setiap orang Warga Negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan negeriatau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan selanjutnya dalam Pasal 2 ayat(1) No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, ditentukan bahwaPegawai Negeri tersebut terdiri dari :1.
tugas dalam suatu jabatan negeriatau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan selanjutnya dalam Pasal 2 ayat(1) No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, ditentukan bahwaPegawai Negeri tersebut terdiri dari :Hal 508 dari 587 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2014/PN Smg1.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby Tanggal 31 Mei 2016 — Drs. HARIYANTO, , MPd.
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
66 — 19
66 — 19
HARYANTO selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 10Malang bahwa sudah ada gedung Laboratorium IPA dan sudah bisa ditempati ;Bahwa saya sudah mengetahuinya, karena kebetulan pada saat itu saya selaku KepalaLaboratorium IPA di SMK Negeri 10 malang sehingga saya yang diserahi untukmengelola Laboratorium IPA tesebut ;Bahwa seingat saya Laboratorium IPA tersebut baru difungsikan kirakira satu setengahtahun yang lalu ;Bahwa pada saat laboratorium IPA diserahkan kepada saya untuk dikelola, pada saat itusudah ada
Register : 15-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd Tanggal 3 Desember 2015 — TERDAKWA HENDRA MALENSANG
92 — 32
92 — 32
daerah; (4) Orang yang menerima gaji atauupah dari suatu korporasi yang menerima bantua dari Keuangan Negaraatau daerah; atau (5) Orang yang menerima gaji atau upah darikorporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negaraatau masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UndangUndang No. 8Tahun 1974 jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 yang dimaksuddengan pegawai negeri adalah setiap warga Negara RI yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi