Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabean, maka yang dimaksud dengan orang adalah orangperseorangan atau badan hukum; Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanterdakwa dalam perkara

Mentri Perdagangan RI Nomor : 17 / MDAG /PER / 3 / 2010, tentang angka pengenal Importir (API) syaratsyaratnyaadalah sebagai berikut :copy akte notaries pendirian perusahaan;nama susunan pengurus/ direksi pengurus perusahaan;foto copy surat siup;Tanda Daftar Perusahaan (TDP );Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );Referensi dari Bank Devisa;pas photo 3X4 Berwarna;photo copy dari KTP Pengurus;Nomor Pengenal importir Khusus ( NPIK );Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN SkwNomor Identitas Kepabean

sampaitidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masihdiperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UndangUndangNomor 8/1981, maka apabila Tergugat memeriksa dan memanggIilPenggugat, maka besar harapan Penggugat majelis hakim dapatmemberikan putusan Kapal Tongkang milik Penggugatdikembalikan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabean

Ahli Utis Sutisna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli memberikan keterangan saat ini AHLI mendapatkan surat tugasdari Kepala Bidang Kepabean dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa BaratNomor ST829/WBC.09/2021 tanggal 13 September 2021 ditugaskan untukmemberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidanadi bidang Cukai sesuai permintaan Penyidik KPPBC TMP A Bekasi nomor : S47/WBC.09/KPP.MP.01/PPNS/2021 tanggal O6 September 2021 halPermintaan Bantuan Ahli.Bahwa

Sebagaigambaran singkat, proses untuk mendapat nomorpendaftaran PIB adalah sebagai berikut: Barang impor Pembayaran Pajak Pemasukan Datamasuk ke wilayah ke kas negara Barang impor kepabean (Indonesia) melalui bank sistem komputer(EDI) Dirjen BeaCukai Catatan, nomor pendaftaran PIB biasanya diperoleh jauhmemasuki daerah pabean.3.2.2.3.Hal di atas secaraSetelah data disetujui, sistem komputer mengeluarkannomor pendaftaran PIB setelah tanggal barang imporjelas menunjukkan bahwaPeraturan Dirjen Bea Cukai

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud Daerahpabean adalah wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara di atasnya, serta tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang undang kepabeanan;Menimbang, bahwa kawasan Bandara Internasional Juanda Surabaya diSidoarjo adalah termasuk dalam kawasan kepabean

Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 10 Tahun401995 tentang Kepabean, maka yang dimaksud dengan orang adalah orangperseorangan atau badan hukum; ~ Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanterdakwa dalam perkara

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orang adalah orang perseoranganatau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanTerdakwa dalam perkara ini.

Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1angka 12 UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 11 Tahun 1995 tentang Kepabean, yangdimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badanhukum; Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orangmenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwadalam perkara ini.

Bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan dan/atau perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu ; Pasal 16 ayat (1), UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 10 Tahun1995 tentang Kepabean menyatakan :Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tariff terhadap barangimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalamwaktu 30 (tiga puluh) han sejak tanggal pemberitahuan pabean,Halaman 12 dari 44 halaman.

Unsur Setiap Orang. 2202220 SE Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, maka yang dimaksud dengan orang adalah orangperseorangan atau badan hukum, 9 e nnn nnn nnn nnn nnn nnnwenceeeene Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa

sebagai subyek hukum (pendukunghak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segalatindakannya; ~ Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan setiap orang secarahistoris kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengansendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegasundangundang menentukan lain; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Oleh karenanyapemberlakuan penggunaan tarif yang seharusnya dijadikan Dasar Penghitungan BeaMasuk yang terutang berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Kepabean yangmengedepankan sistem self assessment sebagai politik hukum pemungutan perpajakan.Selanjutnya, pendaftaran PIB pada hakekatnya adalah suatu proses administrasiperpajakan sebagaimana ditetapkandalam tata kerja PDE, yang seharusnya merupakan suatu proses kesatuan yang tidakboleh berdiri sendiri, artinya sejak PIB diberitahukan oleh importir, maka

pajak jadi tidak hanya di UndangUndang Pajak jugaada di UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan;Bahwa subjek pajak adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhikewajiban perpajakan, bisa orang pribadi (jelas karena wujudnya nyata) ataubadan (bukan badan hukum tetapi disitu ada kumpulan orang yangberaktifitas didalamnya ada unsur proyek penghasilan, bisa yayasan/ firma),Halaman 100 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUNBDGbaik pajak pusat, daerah dan kepabean

hukumbanding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, sehingga didalam Pasal 26UndangUndang Pengadilan Pajak dikatakan bahwa Pengadilan Pajakadalah badan peradilan yang diberikan Kekusaan Kehakiman kepada parawajib pajak pencari keadilan melalui proses sengketa pajak;Bahwa sengketa terkait dengan bea masuk merupakan bagian dari sengketapajak sesuai dengan UndangUndang Pengadilan Pajak mendefinisikanpengertian pajak bahwa bagian dari perpajakan ada didalamnya, pajakpusat, pajak daerah, berlaku juga untuk Kepabean

No. 211 K/TUN/2010Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatandengan suratnya Nomor: LSBS175/2008 tanggal 24 Desember 2008(Bukti T3) ;21.Bahwa kemudian Pemohon Kasasi semula Terbanding dahulu Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan (Bukti T1) untuk menindaklanjuti keberatanyang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding dahuluPenggugat sesuai dengan Pasal 93A ayat (4) UU Kepabeanan (Bukti T10);22.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU Kepabean an (Bukti T100 diatas yang pada

OMEGA PRIMAWOOD (Dalam Pailit) pada hari Jumat,tanggal 16 Oktober 2009 dan batas akhir verifikasi utang pajak PT.OMEGA PRIMAWOOD (Dalam Pailit) pada hari Senin, tanggal 02Nopember 2009, tidak terdaftar tagihantagihan lainnya, termasuktagihan pajak dan kepabean lainnya.Bahkan pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT 1!)

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat sebelumnya, tindakanTergugat dalam menerbitkan objek gugatan sudah sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh UndangUndang Kepabean, Peraturan Menteri Keuangandan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE05/BC/2012 ;Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membatalkan form fasilitas tarifIJEPA sebagaimana di dalilkan oleh Pengguat, tindakan yang dilakukan olehTergugat adalah melakukan penelitian administratif terhadap form IJEPA ;.

IllKeuangan Spesialisasi Bea dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negarayang ahli peroleh pada tahun 1995, ljazah tersebut merupakan salah satupersyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Kepala SeksiPelayanan Kepabeanan dan Cukai ;Bahwa Ahli mulai bekerja di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai sejak bulanJuli 2012 dimana tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukanpelayanan dibidang kepabean dan cukai, seperti melakukukan penelitiandokumen impor, pelayanan penumpang, pengelolaan gudang tempatpenimbunan

,M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun1996, lulusan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun2002 dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Indonesiatahun 2008, sekarang sebagai Dosen dan Lektor Kepala Universitas AlAzhar Indonesia ;Bahwa terkait mengenai barang ekspor berdasarkan Pasal 2 ayat (2)Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabean dengankualifikasi ekspor dijelaskan bahwa

pengangkutberdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor97/PMK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri KeuanganNomor 158/PMK.04/2017 tentang tata laksana penyerahanpemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan danmanifest kebererangkatan sarana pengangkutan disebutkan bahwamanifest keberangkatan Saranan Pengangkutan yang selanjutnyadisebut outward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut olehsarana pengangkutan laut, udara dan darat pada saat meninggalkankawasan kepabean