Ditemukan 342 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pelanggaran
pelanggan
pelantaran
pelangggaran
palangiran
penanggiran
pesanggaran
Register : 26-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 27 September 2017 — Penggugat:
NASEN S Pd
Tergugat:
BUPATI BEKASI
108 — 60
NASEN S Pd
Tergugat:
BUPATI BEKASI
108 — 60
Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan SuratMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/1086/SJ tertanggal 1 Maret2017 Perihal ; Persetujuan Penataan Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Administrator, Dan Pengawas Dilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Bekasi; Bahwa Menteri Dalam Negeri pada halaman 1 angka 2 menyatakan :selanjutnya memperhatikan Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B509/KASN/2/2017, tanggal 16 Februari 2017 HalRekomendasi atas Pelanggran Sistem Merit dengan tembusan yangHal
Register : 01-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1209 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa sesuai Penjelasan Pasal 38 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan: Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakandikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkuttindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalini bukan merupakan pelanggran
Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng Tanggal 15 April 2015 — 1. ANTASARI AZHAR SH.MH. 2. ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH. dan 3. BOYAMIN Lawan 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
162 — 59
162 — 59
pidana, hukum pidana, katakanlah ini mengukuryang terjadi dalam proses pidana ada metode dalam kaitan kasuspembunuhan orang meninggal dilihat dari cara kematiannya, itu jugatidak semata mata dilihat dilinat dari cara kematiannya tapibagaimana sebab sebab orang mati inilah instrumennya, tanpainstrument itu. yang telah saya sebutkan tadi, maka prosesperadilannya menjadi illegal prosedural katakanlah sampai terjadibarang buktinya hilang jangankan hilang dalam melakukan olah TKPtenatu jangan melakukan pelanggran
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 55/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.H EDY SUPRIADI
2.RITA WARSIHAYATI
3.URIP PERMANA SIDIK
4.SYARIPUDIN MARZUKI
Tergugat:
BUPATI BEKASI
74 — 42
1.H EDY SUPRIADI
2.RITA WARSIHAYATI
3.URIP PERMANA SIDIK
4.SYARIPUDIN MARZUKI
Tergugat:
BUPATI BEKASI
74 — 42
Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan SuratMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/1086/SJ tertangggal 1 Maret2017 Perihal ; Persetujuan Penataan Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Administrator, Dan Pengawas Dilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Bekas'i ;Bahwa Menteri Dalam Negeri pada halaman 1 angka 2 menyatakan :selanjutnya memperhatikan Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B509/KASN/2/2017, tanggal 16 Februari 2017 HalRekomendasi atas Pelanggran Sistem Merit dengan tembusan yangdisampaikan
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 52/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
115 — 42
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
115 — 42
Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan SuratMenteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/1086/SJ tertangggal 1 Maret2017 Perihal ; Persetujuan Penataan Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Administrator, Dan Pengawas Dilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Bekasi:;Bahwa Menteri Dalam Negeri pada halaman 1 angka 2 menyatakan :selanjutnya memperhatikan Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B509/KASN/2/2017, tanggal 16 Februari 2017 HalRekomendasi atas Pelanggran Sistem Merit dengan tembusan yangdisampaikan
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks Tanggal 20 Maret 2017 — pidana
- Agus Priyanto
70 — 32
70 — 32
olehkarenanya kembali kepada konsideran menimbang dari si pembuatundangundang, artinya si korobanpun harus diperhatikan;Bahwa ketika ada orang yang melakukan pelanggaran terhadapundangundang yang bersifat khusus, maka yang melakukanpenelitian adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang khususpelanggaran itu, dalam kasus perkara ini seharusnya adalah BPOMyang diperintahkan oleh Negara melakukan pengawasan sehinggaBPOM harus melakukan penelitian guna menentukan seberapa besartarap pertangungjawabannya atas pelanggran
Putus : 21-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 45/Pdt.G/2012/PN-PSP Tanggal 21 Januari 2014 — H. HASAN MAKMUR RITONGA
VS
1. AZHARUDDIN HARAHAP,
2. PT. PARASETIA GROUP,
3. PT. MOSESA PETROLEUM.
48 — 9
48 — 9
Oleh karena Penggugat tidak memiliki ijin untukmengolah atau memanfaatkan hutan = menjadi hutankemasyarakatan atau hutan desa, maka yang dilakukan oleh Penggugatdalam wilayah hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakantindakan yang tidak sah dan sebagai bentuk pelanggran hukum;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas maka klaim penggugat sebagaipemilik tanah yang sah harus ditolak;Bahwa jika Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah mestinyaPenggugat dapat menunjukan bukti kepemilikan
Register : 19-01-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
Gustian Juanda Putra, SH
Terdakwa:
HENDRIK KURNIAWAN
173 — 36
Gustian Juanda Putra, SH
Terdakwa:
HENDRIK KURNIAWAN
173 — 36
POS INDONESIA (Persero) Nomor SK.88/UMUM/SDM/0319 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Kantor Pos Cabang Midai 29784 di Lingkungan Kantor Pos Tanjungpinang 29100, tanggal 22 Maret 2019 (copy);
- 1 (satu) Lampiran Laporan Lengkap Pelanggran Disiplin an. Level E1 HENDRIK KURNIAWAN NIPPOS 983413988, Nomor 03/UM/SDM/KPTPI/RHS/012020, pada Pos Indonesia, tanggal 11 Januari 2020 (copy);
- 1 (satu) rangkap PT.
Register : 15-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 115/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI Diwakili Oleh : ANDI DWI OKTAVIAN SH MH
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) dalam Proyek pengadaan Paket Pekerjaan Perluasan dan Rehap IBS,ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selaras dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015
Terbanding/Tergugat III : DIREKTUR PT. ARSI GRANADA MUD
90 — 50
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) dalam Proyek pengadaan Paket Pekerjaan Perluasan dan Rehap IBS,ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selaras dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015
Terbanding/Tergugat III : DIREKTUR PT. ARSI GRANADA MUD
90 — 50
Bahwa Faktor lain juga disebabkan karena TERGUGAT Ill yangseharusnya menempatkan orang yang mempunyai keahlian dalambidang Elektrikal untuk mengawaasi pemasangan AC dan harusbersertifikat Ahli Elektrikal, akan tetapi fakta yang ada dilapangan waktupemasangan AC yang menjadi pengawas tidak mempunyai sertifikat AhliElektrikal,ternyata hanya diawasi oleh seorang yang berlatar belakangSipil/Bangunan,hal ini tentu sebuah pelanggran yang dilakukan olehBadan Usaha Konsultan yang bertugas dalam pengawasan
Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 127/Pdt/2019/PT SMG Tanggal 8 April 2019 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI lawan DIREKTUR RSUD TUGU REJO PROVINSI JAWA TENGAH dkk
133 — 108
133 — 108
PENYEDIA SUDAHMEMENUHI SEMUA APA YANG TERCANTUM DALAMKONRAK,SPESIFIKASI DAN DED.Bahwa Faktor lain juga disebabkan karena TURUT TERGUGAT II yangseharusnya menempatkan orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Elektrikal untuk mengawa asipema sangan AC dan harus bersertifikat AhliElektrikal, akan tetapi fakta yang ada dilapangan waktu pemasangan ACyang menjadi pengawas tidak mempunyai sertifikat Ahli Elektrikal,ternyatahanya diawasi oleh seorang yang berlatar belakang Sipil/Bangunan,halini tentu sebuah pelanggran
Register : 08-06-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 227 /Pdt.G/2018/PN.Smg Tanggal 2 Oktober 2018 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI
MELAWAN
DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
109 — 44
109 — 44
Bahwa Faktor lain juga disebabkan karena TURUT TERGUGAT Il yang10.seharusnya menempatkan orang yang mempunyai keahlian dalam bidangElektrikal untuk mengawa asipema sangan AC dan harus bersertifikat AhliElektrikal, akan tetapi fakta yang ada dilapangan waktu pemasangan AC yangmenjadi pengawas tidak mempunyai sertifikat Ahli Elektrikal,ternya tahanyadiawasi oleh seorang yang berlatar belakang Sipil/Bangunan,hal ini tentusebuah pelanggran yang dilakukan oleh Badan Usaha Konsultan yang bertugasdalam
Putus : 29-08-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 — Novrizal Sertu / 21020251741183 dkk 4 (empat) orang
73 — 37
73 — 37
Ba Pk18 sampai muntahmuntah.Bahwa pemukulan baru berhenti setelah Ba Piket Serka Hadi Suprayitnotiba di Aula Batrai Chakti dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatanpemukulan tersebut, selanjutnya Ba Piket memerintahkan Ba Pk17 dan Ba Pk18kembali ke barak sedangkan Ba Pk15 dan Ba Pk16 diberikan pengarahan olehBa Piket.Bahwa selanjutnya Terdakwa4 Sertu Syahrul baru muncul masuk Aulalalu minta ijin kepada Bintara piket untuk mengambil alih Ba Pk15 laluTerdakwa4 menanyakan siapa yang melakukan pelanggran
Putus : 09-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 383/Pdt.G/2020/PN Smg Tanggal 9 Februari 2021 —
58 — 7
58 — 7
Bahwa Faktor lain juga disebabkan karena TERGUGAT Ill yangseharusnya menempatkan orang yang mempunyai keahlian dalam bidangElektrikal untuk mengawaasi pemasangan AC dan harus bersertifikat AhliElektrikal, akan tetapi fakta yang ada dilapangan waktu pemasangan ACyang menjadi pengawas tidak mempunyai sertifikat Ahli Elektrikal,ternyatahanya diawasi oleh seorang yang berlatar belakang Sipil/Bangunan,hal initentu sebuah pelanggran yang dilakukan oleh Badan Usaha Konsultanyang bertugas dalam pengawasan
Register : 24-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.YK Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
461 — 273
461 — 273
Keputusan dan/atauTindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan.Bahwa tindakan Para Tergugat tidak didasari atas kecermatankarena Para Tergugat tidak memperhatikan ketentuan dalamperaturan perundangan khususnya Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menggunakansyarat tambahan yang dimuat dalam metode pelaksanaanyang seharusnya metode pelaksanaan hanya untuk lelangkualifikasi besar dan sudah terjadi pelanggran
Register : 13-06-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2019 Tanggal 1 Nopember 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Saleh Kurniadi
56 — 22
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Saleh Kurniadi
56 — 22
Putusan Nomor 19K/PM.I07/AD/V1/2019Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit,kejahatan dan pelanggran, seperti halnya dalam KUHP. DalamUU Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara danpidana kurungan.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 38 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan : Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakandikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkuttindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalini bukan merupakan pelanggran
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa sesuai Penjelasan Pasal 38 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan : Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakandikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkuttindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalini bukan merupakan pelanggran
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa sesuai Penjelasan Pasal 38 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan: Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakandikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkuttindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalin bukan merupakan pelanggran
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
201 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa sesuai Penjelasan Pasal 38 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan : Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakandikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkuttindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasalini bukan merupakan pelanggran
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
426 — 218
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
426 — 218
Biro Administrasi Pembangunan Melalui Kepala BagianAdministrasi layanan Pengandaan Barang / Jasa ;Membuat Laporan Mengenai Proses dan Hasil Pengadaan Barang /Jasa Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Melalui KepalaBagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa ;Memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro AdmistrasiPembangunan Melalui Kepala Bagian Administrasi Layanan PengadaanBarangg / Jasa menganai Penyedia Barang / Jasa yang melakukanPerbuatan seperti Penipuan, Pemalsuan, dan Pelanggran