yaitu K300.Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksipenahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stablilitas dan integritasHal 15 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGLkonstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksiaksi ataugayagaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar)yang mendukung konsiruksi tersebut.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan perhitungankerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Bengkulu Nomor.SR2556/PW06

yaitu K300.Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksipenahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stablilitas dan integritasHal 30 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGLkonstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksiaksi ataugayagaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar)yang mendukung konsiruksi tersebut.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan perhitungankerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Bengkulu Nomor.SR2556/PW06

riburupiah) dikurangkan dengan biaya pesawat udara sebesar Rp. 43.400.000,00 (empatpuluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diperhitungkan dalam AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan TindakPidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Belanja Rutin Kegiatan Rapatrapat Koordinasidan Konsultasi Keluar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong TahunAnggaran 2010 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor : SR2577/PW06

Rp. 787.406.601,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enamribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiDalam Pelaksanaan Belanja Rutin Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiBengkulu Nomor : SR2577/PW06/5/2014 tanggal 30 Desember

Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pelaksanaan Belanja Rutin Kegiatan Rapatrapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong TahunAnggaran 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor : SR2577/PWO6/5/2014 tanggal 30 Desember 20140 Bahwa atas kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor : SR2577/PW06

Sebesar Rp. 787.406.601,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empatratus enam ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pelaksanaan Belanja Rutin Kegiatan Rapatrapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong TahunAnggaran 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor : SR2577/PW06/5/2014 tanggal

Hal. 10 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor :29/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06/5/2015 tanggal 09Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )Perwakilan

dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas, telahMemperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PTBeringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara,Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek PembangunanPengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari BPKPPerwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlahRp.3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh juta seratustujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enamrupiah);Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada pekerjaan tersebut Nomor : SR2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu,Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratusenam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tigakoma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :1. Nilai SP2D Rp. 9.026.616.000,002.

STA 1+ 200 berat asphalt diperolah hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.Akibat perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidakmeneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syaratuntuk pencairan anggaran, dan menyetujui serta menandatangani SuratPermintaan Pembayaran tanopa adanya permohonan dari rekanan, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Propinsi Bengkulu Nomor: SR1145/PW06

STA 1 +200 berat asphalt diperolah hasil sebesar 4,74270 Kg/M2.Akibat perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA yang telah menyalahgunakankewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitutidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagaisyarat untuk pencairan anggaran, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara olehBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni

(Kontraktor) karena atas pengajuan permintaan terdakwa selaku PPTK, padapadahal proyek itu tidak selesai/sesuai dengan kontrak dan berdasarkan hasilpmeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu nomor SR.1145/PW06/5/2015 tanggal 9Juni 2015 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.444.803.617,sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding berpendapat, bahwa terdakwa harus dijatuhi hukumanbadan yang lebih berat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,

setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 801.545.490,(delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilanpuluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimanatercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianHalaman 6 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUSTPK/2019/PT BGLKeuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR1274/PW06

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP) Nomor : SR1274/PW06

Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimanaberdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaanalat laboraturium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten RejangLebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR1274/PW06/5/2014 tanggal 11Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selakuPembantu Penanggung Jawab, F.X.

perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sebesarRp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta limaratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satusen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1119/PW06

Lagoa Nusantara yang merugikan keuangannegara sebesar Rp. 10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluhdelapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiahsembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikutBahwa perbuatan Terdakwa Bujang

Lagoa Nusantara yang merugikan keuangannegara sebesar Rp.10.358.542.930,91 (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluhdelapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiahsembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikutO.

/5/2020 tanggal 5 Februari2020 dan Surat Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor S0697/PW06/5/2020 tanggal 16April 2020; Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit Penghitungan KerugianNegara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pembangunan GedungAkademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0055/PW06/5/2020 tanggal 5 Februari2020 dan Surat Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor S0697/PW06/5/2020 tanggal 16April

Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas DugaanTindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik CentreInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA. 2018, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalaha.

SR1184/PW06/5/2010 tanggal 12 Maret 2010Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaKegiatan Pembangunan TK/SD Model Bertaraf Internasional TahunAnggaran 2008 Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten BengkuluUtara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Audit yaitu WalbenDamanik, Ardi Ruslan, Kuspranoto, dan Lina Maryani serta diketahuioleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Edy Karim ;Bahwa dari kerugian sebesar

SR1184/PW06/5/2010 tanggal 12 Maret2010 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pada Kegiatan Pembangunan TK/SD Model BertarafInternasional Tahun Anggaran 2008 Pada Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Bengkulu Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh TimAudit yaitu Walben Damanik, Ardi Ruslan, Kuspranoto, dan LinaHal. 25 dari 70 hal. Put.

TPK/2016/PT.BGLPropinsi Bengkulu Nomor:SR2556/PW06/5/2014 tanggal 30 Desember2014, dengan perincian sebagai berikut :. Nilai kontrak teakhir (amandemen/CCO) Rp. 14.219.250.000,2. Pekerjaan yang telah dibayarkan (SP2D) tanpa PPN, Pp.12.926.590.908,3. Hasil pemeriksaan fisik tanoa PPN, Rp. 8.720.851.761,4. Selisih (23) (dibulatkan) Rp. 4.205.739.146,5. Selisin harga pengadaan pipa beton dan isian yang tidak sesuaidengan Kontrak, Rp. 154.203.000,6.

laporan bulanan ke9 periode 3 Desember 2012 s/d 16Desember 2012 dan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %,yang digunakan oleh LELA HAYATISE selaku PPK sebagai syaratpencairan dana untuk 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 4.359.942.146, (empat milyar tigaratus limapuluhsembilan juta sembilanratus empatopuluh dua ribu seratus empatpuluhenam rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuanganNegara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Bengkulu Nomor:SR2556/PW06

Bengkulu pada KementrianPekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

padaKementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSASumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunanbanjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum DirektoratJenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu KegiatanSungai dan Pantai II tahun anggaran 2014Nomor : SR2272/PW06

dihibahkan atau disertakan sebagaimodal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi MALIDINmengakibatkan Kerugian Negara sebesar p.4.750.000.000, (empatmilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil auditperhitungan kerugian kKeuangan negara yang telah dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiPutusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 14 dari 233Bengkuludengan surat nomor:SR0855/PW06

disertakan sebagaimodal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi MALIDINyang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya telah mengakibatkan kerugian negara sebesarRp.4.750.000.000, (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yangtelah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkuludengan Surat nomor: SR0855/PW06

Tahun 2019 sesuaisurat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Nomor: S0966/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni2020 Hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ProvinsiBengkulu Nomor ST0297/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020.Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugiankeuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaPenyimpangan Menghilangkan/Menjual Aset Lahan Atau Tanah MilikPemerintah Kota

Tahun 2019 sesuai dengansurat tugas ST0297/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020.Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 137 dari 233Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negaraatas perkara dugaan Penyimpangan Menghilangkan/ Menjual AssetLahan atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sd.Tahun 2019 Nomor: SR0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020, terjadikerugian keuangan negara sebesar Rp4.750.000.000,00.Dapat saya jelaskan bahwa ruang lingkup Audit penghitungan

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salahseorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama direksi serta mewakili perseroan.bahwa uraian proses dan fakta proses penyimpangan penyimpanganpenjualan Aset Lahan Atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu tahun2015 sampai dengan 2019 tertuang dalam laporan hasil auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan penyimpanganpenjualan Asset Lahan Atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu tahun2015 sampai dengan 2019 nomor SR0855/PW06

YASID (Alm) telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :SR1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (tidakdihitung karena tidak ada data) pada Bagian Perlengkapan SekretariatDaerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 282.964.800.

K, SH danSRI PAMUNGKAS, ST (DPO) telah mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratustujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tigarupiah koma lima belas sen) sebagaimana Hasil Perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiBengkulu Nomor: SR 6275/PW06/5/2012 tanggal 07 Nopember 2012 perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Propinsi BengkuluNomor : ST5390/PW06/5/2012 tanggal 25September 2012 dan Surat Perpanjangan WaktuAudit Nomor : S6017/PW06/5/2012 tanggal 24Oktober 2012.133 Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dihitungberdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima rekanan CV TitaMakmur Cahaya dibandingkan dengan nilai realisasi fisik yang terpasang,dan menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.

Bengkulu Mandiri Provinsi Bengkulu tahun buku 2016 Nomor : LEV0268/PW06/4/2017, Tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu,menyebutkan pada point 4 tentang Hutang Gaji Perusahaan :a. Bahwa dari hasil evaluasi terhadap laporan keuangan PT. BengkuluMandiri Tahun Buku 2016 terdapat Hutang gaji sebesar Rp. 345.231.500yang merupakan akumulasi dari tahun 2015 dan gaji karyawan dari bulanMaret 2016 sampai dengan Desember 2016.

:ccseeseeeeeeeeeeeeneeees Rp. 5.394.212.269,97sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPPerwakilan propinsi Bengkulu Nomor.SR0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei2016.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jopasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1)KUHPidana.Subsidiair :Bahwa ia terdakwa YOSETIA PERSADA,ST.MT BIN IMMADA sebagaiKuasa Pengguna

:cceeeeeeeeeeeneeees Rp. 1.665.859.591,48Jumlah kerugian keuangan Negara ............eeesseeeneereeeeeens Rp. 5.394.212.269,97sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPPerwakilan propinsi Bengkulu Nomor.SR0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei2016.Hal 35 dari 233 Halaman.

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST0079/PW06/5/2016tanggal 27 Januari 2016 dan penambahan waktu audit terakhirNomor ST0303/PW06/5/ 2016 tanggal 06 April 2016.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Prosedur audit yang dilakukan dalamAudit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaantindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUDKabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah

/5/2016 tanggal 27 Januari 2016 danpenambahan waktu audit terakhir Nomor ST0303/PW06/5/2016tanggal 06 April 2016, audit tersebut dilaksanakan untuk pekerjaanlapangan selama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulaitanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016.Laporan Hasil Audit terbit tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana tertuangpada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KegiatanPembangunan Gedung Rumah Sakit Umum

Perkara No.84/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BelMukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko TahunAnggaran 2012 dan 2013 adalah Tim Audit sesuai dengan Surat TugasKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Bengkulu Nomor ST0079/PW06/5/2016 tanggal 27 Januari2016 dan penambahan waktu audit terakhir Nomor ST0303/PW 06/5/2016 tanggal 06 April 2016, yaitu : No. Nama NIP Jabatan/Peran 1. Ambal Riyanto 196506201987031001 Wakil PenanggungJawab2.

beton yang disyaratkandalam kontrak yaitu K300Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksipenahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilitas danintegritas konstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksiaksi ataugayagaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar) yangmendukung konstruksi tersebut;Bahwa akibat yang ditimbulkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian negarayang dilakukan oleh pihak BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR2556/PW06

Bahwa akibat yang ditimbulkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian negarayang dilakukan oleh pihak BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR2556/PW06/5/2014 tanggal30 Desember 2014 atas dugaan PenyimpanganPembangunan Konstruksi dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau BaaiBengkulu TA. 2012 , telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negarasebesar lebih kurang Rp 4.359.942.146,00 dengan perincian sebagai berikut :1. Nilai Kontrak terahir (amandemen/CCO), Rp. 14.219.250.000,2.

beton yang disyaratkandalam kontrak yaitu K300Tipe konstruksi yang digunakan kurang tepat sebagai konstruksipenahan/pemecah ombak, mengingat kekuatan, stabilitas, durabilitas danintegritas konstruksi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan aksiaksiatau gayagaya yang bekerja padanya serta kondisi lingkungan (tanah dasar)yang mendukung konstruksi tersebut; Bahwa akibat yang ditimbulkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian negarayang dilakukan oleh pihak BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR2556/PW06

Bengkulu tahun Anggaran 2012 dari timAhli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yangantara lain menyatakan bahwa dari pemeriksaan kualitas beton denganmetode hammer test, diindikasikan kuat tekoan beton berada di bawah kuattekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K300.Bahwa kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tahun Anggaran2012 sebagaimana hasil laporan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR2556/PW06

tahun Anggaran 2012 dari timAhli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yangantara lain menyatakan bahwa dari pemeriksaan kualitas beton denganmetode hammer test, diindikasikan kuat tekoan beton berada di bawah kuattekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K300.Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam PekerjaanPembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau BaaiBengkulu tahun Anggaran 2012 sebagaimana hasil laporan BPKP PropinsiBengkulu Nomor : SR2556/PW06

Bengkulu Nomor :SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagaiberikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak)2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahandan rumah Rp 175.000.000,00Halaman 19 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglb. Biaya pengurusan lahan Rp1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp176.301.840,004.

Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09Mei 2018, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerah bahwa Kepala daerah mempunyai tugas :Halaman 21 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglMemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang

Bengkulu Nomor :SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagaiberikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak)2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.346.298.160.

diLingkungan Sekretaniat Daerah Kabupaten Tahun 2015 dan/atau keponakandari terdakwa sendiri sejumlah Rp.3.346.298.160, (tiga milyar tiga ratus empatpuluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan seratus enam puluh rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalamlaporan perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SRHalaman 29 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl0839/PW06

Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp.3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak)2. Dikurangi :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak) 2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahandan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahanRp1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

atau tukar menukar atau cara lain yang disepakatikedua belah pihak, yang merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sejumlahRp3.346.298.160, (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratussembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungankerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Bengkulu Nomor: SR0839/PW06

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak)2. Dikurangi :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

Kader, MM selaku Bupati Kepahiang sejumlah Rp.3.346.298.160,00 (tigamilyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapanseratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP)Perwakilan Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Daerah

Bengkulu Nomor :SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagaiberikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp.3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak)2. Dikurangj :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

+ Rp. 11.586.075, = Rp. 468.838.324, (empat ratus enampuluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluhempat rupiah) Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga PerkiraanSendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / KeuanganDaerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. 468.838.324, (empat ratus enam puluhdepan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluh empatrupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2846/PW06

+ Rp. 11.586.075, = Rp. 468.838.324, (empat ratus enampuluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluhempat rupiah)Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga PerkiraanSendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / KeuanganDaerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. 468.838.324, (empat ratus enam puluhdepan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluh empatrupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2846/PW06

+ Rp. 11.586.075, = Rp. 468.838.324, (empat ratus enampuluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluhempat rupiah)Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga PerkiraanSendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / KeuanganDaerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. 468.838.324, (empat ratus enam puluhdepan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empatrupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2846/PW06

SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (tiga milyarempat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, yangdilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan

SINDANGBROTERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara,sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratustiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR1278/PW06/5/2019, tanggal 03Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1.

lain yaitusaksi RICO KADAFI Bin (Alm) MADDARI BASIR atau suatu korporasi PT.SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (Tiga milyarempat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR1278/PW06

SINDANGBROTHERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara,sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratustiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR1278/PW06/5/2019, tanggal 03Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut No Uraian Jumlah (Rp)1. Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2Da.

Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000, (dua ratus lima juta enamratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalanBatas Kota Kepahiang Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPDTP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, Nomor : SR1278/PW06/5/2019,tanggal 03 Juli 2019 telah ditemukan Kerugian

, sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh jutaseratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluhenam rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas,telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT.Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara,Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06