Ahli bertugas padaBPKP Perwakilan Provinsi Aceh, Oktober Tahun 1999 s.d Oktober 2002; dan BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Selatan November 1999 s.d sekarang, Selanjutnyaberdasarkan penjenjangan jabatan yang diberlakukan di BPKP, sampai saat ini Ahlimenduduki jabatan sebagai auditor mudae Ahli merupakan bagian dari tim yang ditunjuk untuk melakukan audit penghitungankerugian keuangan negara sesuai dengan surat BPKP Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR613/PW07/5/2014, tanggal 23 Oktober

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2011 ditemukan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut :a. Periode John Sarjono (Agustus 2008) Rp. 336.000.000.00b. Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000.00c. Periode Kustiati Isnfandari (Februari 2010 s.d Januari 2011)Rp. 56.745.000.000.0080Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 123.816.000.000.00, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan H.

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2011 ditemukan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut :Periode John Sarjono (Agustus 2008) Rp. 336.000.000.00b. Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000.00c. Periode Kustiati Isnfandari (Februari 2010 s.d Januari 2011)Rp. 56.745.000.000.00Kerugian Keuangan Negara Rp. 123.816.000.000.00,Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan H.

(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas dugaan penyimpangankegiatan pembebasan lahan perluasan dermaga Sungai Bayung Lencir KecamataanBayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan dana APBDperubahan tahun 2012, Nomor : SR 789/PW07/12/2014 tanggal 19 Desember 2014,yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2011 ditemukan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut :a. Periode John Sarjono (Agustus 2008) Rp. 336.000.000.00 (tiga ratustiga puluh enam juta rupiah)b. Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010) ~ Rp.66.735.000.000.00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh limajuta rupiah)c.

/PW07/5/2011 tanggal 30Desember 2011 ditemukan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut :a. Periode John Sarjono (Agustus 2008) Rp. 336.000.000.00 (tiga ratustiga puluh enam juta rupiah)b. Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010) Rp.66.735.000.000.00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh limajuta rupiah)c.

Mujarab.Saya pernah melakukan audit penghitungan kerugian kKeuangan negara atasperkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Belanja Daerah padaSekretrariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran2017 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSumatera Selatan Nomor: ST1240/PW07/5/2020 Tanggal 23 November2020 dan Perpanjangan Surat Tugas Nomor: ST1326/PW07/5/2021 Tanggal17 Desember 2021.Adapun yang menjadi lingkup audit PKKN adalah: 1) Uang Persediaan, terdiri dari

Angaran 2017sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupununtuk kepentingan pribadi Pengguna Anggaran Arif Firdaus, S.IP, M.Si ;Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas kasus dugaan Tinda Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran BelanjaSekretariat DPRD Kabuaten Penukal Abab Lematang Ilr Tahun bggaran2017 yang dilasksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimanaLaporan Hasil Audit Nomor : SR562/PW07

dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.Abab Lematabg Ilir sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangannegara / daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas kasus dugaan Tinda Pidana Korupsi PengelolaanAnggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabuaten Penukal Abab Lematang IlrTahun bggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimanaLaporan Hasil Audit Nomor : SR562/PW07

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara atas penggunaananggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada Setda Kabupaten OKUTahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuatoleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.wonn Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugiannegara atas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan padaSetda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012, tanggal 13Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

.253.986.000,.5 Fisik pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan proposal, ada kelebihannilai seyumlah Rp.24.690.000,.e Bahwa berdasarkan audit ahli dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatra Selatan telah timbulkerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.005.841.420,11 (Tiga milyarlima juta delapan ratus empat ratus duapuluh ribu empat ratus rupiahsebelas sen) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit dalamrangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No : SR3473/PW07

/PW07/5/2011 tanggal30 Desember 2011 ditemukan kerugian keuangan Negara dengan rinciansebagai berikut :Periode John Sarjono (Agustus 2008) Rp.336.000.000,00 (tiga ratustiga puluh enam juta rupiah)Periode Yandes Hamidi (September 2008 s.d Januari 2010)Rp. 66.735.000.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluhlima juta rupiah)Periode Kustiati Isfandari (Februari 2010 s.d Januari 2011)Rp.56.745.000.000,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus empatpuluh lima juta rupiah)Jumlah Kerugian Keuangan

telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telahmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau PemerintahKabupaten OKU sebesar Rp.3.005.841.420,11 (tiga milyar lima jutadelapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah sebelassen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasilaudit perhitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan anggaranbelanja sosial kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKUtahun 2008 Nomor : SR3473/PW07

telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebuttelah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atauPemerintah Kabupaten OKU sebesar Rp.3.005.841.420,11 (tiga milyarlima juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluhrupiah sebelas sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimanaLaporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ataspenggunaan anggaran belanja sosial kemasyarakatan pada SekretariatDaerah Kabupaten OKU tahun 2008 Nomor : SR3473/PW07

Tahun Anggaran 2008 guna kepentingan pemeriksaanadministrasi, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraatau Pemerintah Kabupaten OKU sebesar Rp.3.005.841.420,11 (tigamilyar lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus duapuluh rupiah sebelas sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusebagaimana Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negaraatas penggunaan anggaran belanja sosial kemasyarakatan pada SekretariatDaerah Kabupaten OKU tahun 2008 Nomor : SR3473/PW07

Bukti Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019

25.1 (satu) dokumen asli Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang Bersumber dari APBD Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: LHP/R-354/PW07

Bukti Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019

25.1 (satu) dokumen asli Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang Bersumber dari APBD Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: LHP/R-354/PW07

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara ataspenggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada SetdaKabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012,tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara ataspenggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatan pada SetdaKabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor R3473/PW07/5/2012,tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang

9546/2020 tanggal 2 Desember2020Tindaklanjut permintaan pencairan/ klaim surat jaminanpelaksanaanSurat Nomor: KN.01.01/2.1/9547/2020 tanggal 2 Desember2020Tindaklanjut Permintaan pencairan/klaim surat jaminan uangmukaSurat Nomor: KN.01.01/2.1/10385/2020 tanggal 14 Desember2020Tindaklanjut kKedua permintaan pencairan/ klaim surat jaminanpelaksanaan.Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10386/2020 tanggal 14 Desember2020Tindaklanjut kKeduaPermintaan pencairan/klaim surat jaminanuang muka.Laporan Nomor: LAP526/PW07

;

;

;

Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : ST131/PW07/5/2019 tanggal 06 Februari 2019perihal pemberian keterangan ahli dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara kepada penyidik Polres Ogan llirdalam perkara tindak pidana korupsi dana SPP (Simpan PinjamPerempuan) di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec.

;

;

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negaraatas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatanpada Setda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012,tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SumateraSelatan;Hal. 22 dari 463 hal. Put.

Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negaraatas penggunaan anggaran belanja sosial organisasi kemasyarakatanpada Setda Kabupaten OKU Tahun 2008 Nomor : R3473/PW07/5/2012,tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SumateraSelatan;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor

Sumsel Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.