Ditemukan 359 data
NORMA OHORELLA
Tergugat:
PT. RAJAWALI
163 — 76
Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memutuskansebagai berikut :Dalam Provisi :1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Pesangon,Penghargaan masa kerja dan pergantian hak Penggugat sebesar Rp Rp.96.600.000,( Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )sebagaiama pada posita gugatan poin19 (sembilan belas) denganperincian sebagai berikut :Masa Kerja 46 TahunHalaman 7 dari 59 Putusan Nomor 12/Padt.SusPHI/2020/PN Amb1) Uang Pesangon: (9 x 2) x Rp. 3.000.000
68 — 16
Menimbang, bahwa selain keterangan saksi saksi tersebut untukmembuktikan saksi korban Saksi I masih berusia dibawah 18 (delapan) tahun,Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan barang bukti berupa surat yaitu KartuKeluarga No. 330406.250807.0013 tanggal 06 Maret 2010 dimana dalam KartuKeluarga tersebut dapat diketahui usia saksi korban saat ini adalah 14 tahun karenasaksi korban Saksi I lahir pada tanggal 25092000, oleh karenanya berdasarkanketerangan saksisaksi maupun barang bukti berupa surat sebagaiama
DEDDY ARISANDI, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD SOLEH BIN MURSALIM
45 — 3
Pelunasan Hutang ke GKPRI sebesar Rp.20.500.000,; Ad.1.3.dengan fakta tersebut diatas, pengeluaran dan penggunaan dana sebesarRp.188.019.419, oleh PKPRI dengan menggunakan sebagian dana APBDtersebut diatas yang tidak sebagaiama mestinya, telah menguntungkan pihakPKPRI maupun pihak ketiga, sehingga dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Ad.I.2. Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi.
55 — 33
aturan dan kaidahhukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/ParaPenggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benarsama sekali;Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT MDNBahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TebingTinggi sebelum menjatuhkan putusan telah dengan sangat cermat dalammempelajari teori dan dokma hukumnya, sehingga dalam putusannyaMajelis hakim memberikan pertimbangan yang sangat jelas dalammenerapkan hukum pembuktian sebagaiama
AKHMAD IRIYANTO SUDARYONO, SH
Terdakwa:
MULYONO BIN SAMPUN
51 — 23
Pelunasan Hutang ke GKPRI sebesar Rp.20.500.000,; dengan fakta tersebut diatas, pengeluaran dan penggunaan dana sebesarRp.188.019.419, oleh PKPRI dengan menggunakan sebagian dana APBDtersebut diatas yang tidak sebagaiama mestinya, telah menguntungkan pihakPKPRI maupun pihak ketiga, sehingga dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Ad.I.2. Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi.
RINY NT , SH
Terdakwa:
LILIK MAISAROCH BINTI LAILI BUDIONO
41 — 4
Pelunasan Hutang ke GKPRI sebesar Rp.20.500.000,; dengan fakta tersebut diatas, pengeluaran dan penggunaan dana sebesarRp.188.019.419, oleh PKPRI dengan menggunakan sebagian dana APBDtersebut diatas yang tidak sebagaiama mestinya, telah menguntungkan pihakPKPRI maupun pihak ketiga, sehingga dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Ad.I.2. Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi.
236 — 351
khusus karena Duplik tersebut padaintinya sama dengan apa yang telah disampikan Penasihat Hukum didalam Nota Pembelaannya, selanjutnya terhadap pembuktian unsurunsur dakwaan yang disangkakan terhadap Terdakwa akan Majelisbuktikan dan uraikan sediri lebih lanjut di dalam putusan ini.Hal 51 dari 83 Hal Putusan Nomor : 145K/PM 1I04/AD/VIV/2016MenimbangMenimbangMinimbangBahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalamdakwaan alternatifnya mengandung unsurunsur sebagai berikut :Alternatif kesatu, sebagaiama
diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, dengan unsurunsur :Unsur kesatu : Barang siapa.Unsur kedua : Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu.Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain yang dilakukan bersamasama.Atau ;Alternatif kedua, sebagaiama diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, dengan unsurunsurUnsur kesatu. : Barang siapa.Unsur kedua : Dengan sengaja.Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain yang dilakukanbersamasama.Bahwa
PUTRI PRANIKA
Tergugat:
NYONYA LUCIA AKBARINA FITRI
Turut Tergugat:
TABITHA SRI JEANY, SH.M.Kn
167 — 59
Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan pada poin ke13(tiga belas), bahwa alasan yang Penggugat nyatakan dalam dalilgugatannya ialah sama sekali tidak berdasar dan sangat mengadangada.Bahwa senyatanya Tergugat tidak pernah menerima peringatan dalambentuk apapun dari Pengguggat, apabila Penggugat merasa telahmenghubungi atau memberikan peringatan yang patut kepada, makaterhadap dalil Penggugat tersebut agar dapat dibuktikan dalampersidangan sebagaiama diatur di dalam ketentuan Pasal 163 HIR.
51 — 15
/Td.r.21 surat pernyataan dari lioe Lie tanggal 11 Agustus 2015 dan keteranganketiga orang saksi tersebut yang menurut majelis hakim tidak beralasan hukumbahwa danadana asuransi sebagaiama tercantum pada petitum huruf f s/d kadalah milik pihak ketiga yang dititipbkan pada Tergugat d.r./Penggugat d.k. olehkarena itu majelis hakim berpendapat bahwa danadana asuransi tersebut masihberada dikuasai Tergugat d.r./Penggugat d.k adalah sebagai harta bersamaPenggugat d.r/Tergugat d.k. dan Tergugat d.r.
115 — 42
Kispemeliharaan dan pendidikan sampai saat ini agar kelak Kedepan menjadi anak anak yang berguna untuk bangsa dan negara;Bahwa tergugat dr/Penggugat dk merupakan orang tua sebagaimana peraturanyang ada merupakan kewajiban untuk membiayai hidup anak anak penggugatdr/Tergugat dk dan tergugat dr/Penggugat dk sebagaiama keterangan saksiHalimatu Saddiah;Bahwa sejak perceraian penggugat dr/Tergugat dk dan tergugat dr/Penggugatdk tidak ada mengirimkan uang belanja untuk membutuhi kehidupan anak anak seperti
223 — 94
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilu, berbunyi:(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi danpenetapan keabsahan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadapPartai Politik yang mengikuti verifikasi dengandokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 177.(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empatbelas) bulan sebelum hari pemungutan suara.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan danwaktu verifikasi sebagaiama
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
144 — 90
Tergugat sejak sebelum Tergugat II diangkatsebagai anak angkat, kalau memang benar (quod non) Para Penggugattulus ingin menjadi anak angkat seharusnya Para Penggugatmenunjukan sikap hormat dan tulus memberikan kasih sayang, maumerawat Tergugat ketika sedang sakit dan lainlain, bukan justru malahsebaliknya tindakan Para Penggugat seperti bermusuhan, ibaratpasangan suamiistri yang dipaksa kawin karena dijodohkan padahalpasangan tersebut tidak saling mencintal, apakah pernikahan tersebutbisa langgeng sebagaiama
153 — 158
KONPENSI:01.02.03.Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Ill, untuk seluruhnya.Menolak atau setidaktidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.C.DALAM REKONPENSL:01.02.03.04.05.06.Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi untuk seluruhnyaMenyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (ConservatoirBeslag) atas tanah dan bangunan rumah hak milik Tergugat Rekonpensi.yaitu sebagaiama
69 — 46
Penggugat Rekonvensi sekarangPembanding dalam memberhentikan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sekarang Terbanding sebagai salah satu Penguruspada Kopsen Ternak Sejahtera adalah tidak sesuai denganmekanisme Koperasi serta tidak sesuai dengan yang telah terutangdi dalam AD maupun ADRT Koperasi Ternak Sejahter Kupangmengenai mekanisme pemberhentian seorang Pengurus darisebuah Koperasi yakni sekurangkurangnya melalui sebuah RapatAnggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalamsebuah Koperasi sebagaiama
138 — 63
Dengan demikian, maka petitumgugatan Para Penggugat pada point 6 dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk dapatnya dinyatakan Para Tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Para Tergugatharuslah memenuhi seluruh unsur sebagaiama ditentukan dalam Pasal 1365KUHPerdata, yaitu:1. Perbuatan Para Tergugat melanggar hukum,2.
109 — 38
dengan dalilHalaman 69Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNAdan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalammemory bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi , oleh karenanya patut dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaanprimeir pasal 2 ayat 1 jo pasal 18ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiama
163 — 49
Gedaren tidak memfungsikan Pelaksana TeknisPengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sesuai tugas pokok danfungsinya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor: 02Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor: 46Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 3disebutkan Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangandesa di bantu oleh PTPKD.Kepala Desa Gedaren tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK) pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok danfungsinya sebagaiama
1.IDA PERANDA GEDE PUTRA CARIK
2.IDA BAGUS MADE WIDANU
Tergugat:
2.IDA AYU OKA ASTITI
3.IDA AYU MADE ALIT STITI
4.NYONYA SHERLYA
Turut Tergugat:
4.I MADE WIDIADA, S.H
5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR
72 — 31
Menyatakan sah Ida Peranda Wayan Carik / almarhum dan Ida Bagus MadeGentuh / almarhum meninggalkan harta waris sebagai milik bersama berupatanah sengketa seluas 1.650 M2, pipil No. 230, persil 25 klas yangmerupakan pemberian Anak Agung Puri tegal, tercatat atas nama Ida PerandaWayan Carik / almarhum, sebagaiama dalam tanda Pendaftaran SementaraTanah Milik Indonesia, tanggal 16 Januari 1956, sekarang dikenal dengannama Jalan Letda Kajeng No. 9, Banjar Yang Batu Kangin, Denpasar denganbatasbatas sebagai
1.PT Kencana Bumi Mineral diwakili oleh : SRI HASTUTI, S.H., M.H . (Biro Hukum dan Humas)
2.Sri Hastuti
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
540 — 598
P.27/ Menlhk /Setjen/Kum.1/7 /2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,yaitu melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dankehutanan sebagaiama diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan belum melakukanpenambangan dengan pola pertambangan bawah tanah adalahdalil yang tidak jelas (absurd) dan terkesan hanya mencaripembenaran atas kegiatan yang sudah dilakukan, dengan
HENDRA PURWANTO ARIFIN, SH
Terdakwa:
M. H A R A L
162 — 27
HARAL, selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI)Nahdlatul Ulum Des Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, pada waktudan tempat sebagaiama telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, sebagaiyang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang dipandang suatu perbuatan berlanjut yaitu sebagaiPegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankansuatu jabatan umum secara teruSs menerus atau untuk sementara waktu, dengansengaja